BATULICIN – Dalam upaya memaksimalkan hasil pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu (Kab Tanbu) Dinas Pertanian setempat berencana akan membangun jaringan irigasi di sejumlah lokasi pertanian yang ada di Bumi Bersujud pada tahun 2019 ini.

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melaksanakan survey identifikasi lokasi oleh tim percepatan pembangunan yang terdiri dari Bidang Prasarana dan Srasarana Pertanian, Konsultan Perencana, Badan Penyuluh Pertanian, PPL WKPP dan Mantri Tani serta Gapoktan di wilayah Kecamatan Kusan Hilir dan Batulicin, Kamis (10/01).

Kepala Dinas Pertanian Kab Tanbu melalui Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Lamijan, mengatakan survey atau pemantauan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan lokasi dan titik koordinat serta bentuk konstruksi bangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Dengan survey ini, kita dapat memastikan lokasi dan bentuk konstruksi bangunan yang sesuai dengan keadaan dan keinginan para petani, dengan tetap memperhatikan pedoman teknis Kementerian Pertanian," ujarnya saat ditemui disela-sela kegiatan.

Lebih lanjut dikatakan Lamijan, pembangunan jaringan irigasi tersebut nantinya berupa bangunan konservasi air longstroge yang diharapkan akan menunjang dan mendukung penambahan indeks pertanaman April-September 2019 dan musim tanam selanjutnya.

Selain itu, jaringan irigasi tersebut juga akan membawa dampak positif bagi para petani, dimana mereka dapat mengatasi permasalahan dan resiko pengairan, seperti kebanjiran dan kekeringan.

"Dengan sistem pengairan konservasi air longstroge ini akan memudahkan petani dalam mengatur ketersediaan air. Sehingga mereka terbebas dari kebanjiran atau kekeringan," ungkapnya.

Adapun realisasi dari pembangunan jaringan irigasi yang dibiayai melalui dana DAK tersebut, menurut Lamijan, akan segera dilaksanakan dan diharapakan bisa diselesaikan awal triwulan ketiga.

"Target kita diawal triwulan ketiga ini, sarana irigasi tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh petani," tutupnya. (ynr)

BATULICIN- Ratusan Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama Se Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti rekon anggaran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2018.

Kegiatan digelar selama 4 hari mulai 07 hingga 10 Januari. Bertempat di Aula Praja 1 lantai 3 Kantor Bupati Kelurahan Gunung Tinggi.

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu H Ambo Sakka melalui Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas)
Amiludin mengatakan rekon tersebut bertujuan mengetahui realisasi penggunaan dana BOS tahun 2018.

Selain itu terang dia, pelaksanaan rekon anggaran turut melakukan perhitungan pada belanja persedian barang dan jasa. Termasuk belanja modal, belanja Pegawai hingga aset sekolah.

"Dengan digelarnya Rekon itu diharapkan akan terjadinya transparasi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS di tingkat satuan pendidikan SD maupun SMP," sebutnya.

Dia menambahkan, kegiatan rekon ini digelar 2 kali dalam setahun. Hal demikian turut diawali pada bulan Januari hingga pada awal tahun pelajaran.

"Dasar perhitungan dana BOS diukur berdasarkan jumlah siswa, maka itu setiap semester wajib dilakukan rekon kerena dipastikan ada perubahan jumlah siswa," imbuhnya.

Tercatat, satuan Pendidikan di Tanbu yang mengikuti rekon anggaran yakni, SMP Negeri sebanyak 52 sekolah, SMP Swasta 8 sekolah, SD Negeri 175 sekolah dan SD Swasta 17 sekolah.(wn)

BATULICIN- Jajaran Polres Tanah Bumbu bersama dengan Dinas Sosial Tanbu mendengarkan live video conference oleh Kapolri dan Kementerian Sosial RI terkait tentang Penandatanganan Nota Kesepahaman Bantuan Pengamanan dan penegakan hukum pada penyaluran bantuan sosial tahun 2019 di Aula Rupatama Mapolres, Jum'at (11/01).

Pada video conference tersebut Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan melalui kerja sama ini menjadi pintu dan langkah awal Kementerian Sosial dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan untuk menyalurkan bantuan sosial secara tepat waktu, tepat sasaran, tepat harga dan tepat guna.

Selain itu Kementerian Sosial juga mempunyai tiga pilar satuan kerja dalam hal penyaluran bantuan sosial guna tidak ada lagi penyimpangan dan penyalahgunaan yakni terdiri dari aparat pengawas internal, inspektur jenderal, dan inspektur pengawas yang akan bekerjasama dalam mengawasi dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.

Kepala Dinas Sosial Basuni menyampaikan total penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Tanah Bumbu tahun 2018 sebanyak 5.932 penerima PKH dengan dana bantuan sosial sebesar Rp 11.303.488.200 untuk 10 kecamatan yang ada.

"Pemerintah daerah sangat mengapresiasi atas dilaksanakannya pendatanganan ini, sehingga seluruh bantuan sosial nantinya akan terarah dan tepat sasaran dibawah pengawasan pihak penegak hukum dan instansi terkait," tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kodim 1022 Tanbu dan SKPD terkait lainnya. (iwn)

BATULICIN – Kain Sasirangan merupakan kain khas Provinsi Kalimantan Selatan. Hampir seluruh daerah di Kalsel terdapat kain sasirangan. Namun yang membedakan satu sama lainya terletak pada ciri khas daerah masing-masing.

Tak terkecuali di Kabupaten Tanah Bumbu. Kain sasirangan dengan ciri khas juga ada di Kabupaten dengan motto "Bersujud" ini.

Salah satu Desa yang memproduksi Kain Sasirangan adalah Desa Pulau Burung (Pulau Panjang) Kecamatan Simpang Empat.

Desa Pulau Burung berada diantara Pulau Kalimantan (Batulicin) dan Pulau Laut Kab Kotabaru di Provinsi Kalimantan Selatan.

Desa Pulau Burung hanya dapat ditempuh dengan perahu mesin (kelotok) dari Kota Batulicin. Untuk menuju ke Desa tersebut memerlukan waktu sekitar 15 menit saja.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tanah Bumbu, Denny Haryanto, melalui Kabid Industri, Fityanto mengatakan kain sasirangan dari Desa Pulau Burung memiliki ciri khas yang unik yaitu motif pesisir.

"Motif inilah yang membedakan kain sasirangan Desa Pulau Burung dengan kain sasirangan dari Banjarmasin dan daerah lainnya di Kalsel," kata Fityanto, Rabu (09/01).

Saat ini, sebut Fityanto, ada 5 (lima) motif khas Desa Pulau Burung yaitu motif ikan, perahu, laut, mangrove, dan pohon kelapa.

Kain sasirangan khas Desa Pulau Burung kualitasnya tidak kalah dengan Kain Sasirangan yang ada di Banjarmasin. Sebab, instruktur pembuatan kain sasirangan didatangkan langsung dari Banjarmasin.

Sedangkan jumlah pengrajin kain sasirangan yang ada di Desa Pulau Burung kurang lebih 20 orang.

Terkait kendala yang dihadapi para pengrajin, Fityanto menyebutkan kendalanya ada pada zat pewarna kain yang sulit didapat dipasaran.

Pembinaan terhadap para pengrajin juga diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam bentuk arahan dan motivasi agar membuat motif baru sesuai kebutuhan pasar.

"Saat ini pangsa pasar kain sasirangan masih dalam skala lokal. Kedepannya diharapkan pangsa pasarnya lebih meningkat lagi," sebutnya.

Bagi warga masyarakat yang ingin memiliki Kain Sasirangan ini, bisa langsung mengunjungi Desa Pulau Burung. Harga kain sasirangan ini juga tergolong murah. Perlembarnya dihargai mulai dari Rp.120.000.

Selain memproduksi Kain Sasirangan, Desa Pulau Burung juga memiliki potensi lainnya yaitu sektor Pariwisata karena di Desa tersebut terdapat wisata Hutan Mangrove dengan populasi hewan khas Kalimantan Selatan yaitu Bekantan. (rel)

ATULICIN – Kantor LKBN Antara Banjarmasin memberikan penghargaan terhadap Bupati/Walikota se Kalimantan Selatan atas sumbangsih dan komitmennya terhadap pembangunan daerah.

Selain Bupati/Walikota, penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menjadi mitra kerja dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah di Kalimantan Selatan melalui LKBN Antara Banjarmasin.

Penghargaan diserahkan oleh Direktur LKBN Antara Mediatama Suryadiningrat pada saat Gathering dalam rangka HUT ke-81 LKBN Antara di Gedung Mahligai Pancasila, Rabu (09/01) yang dihadiri Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor.

Penghargaan Antara 2018 diberikan kepada Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor atas komitmennya dalam mengembangkan pariwisata di Tanah Bumbu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah baru.

Penghargaan tersebut diterima Bupati yang diwakili oleh Asisten Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Suhartoyo. Sedangkan Penghargaan Mitra Antara diserahkan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ardiansyah.

Nurul Aulia menyampaikan acara ini sebagai untuk bentuk penghargaan terhadap mitra kerja. Kegiatan ini pula guna mempererat hubungan LBKN Antara dengan mitra sekeligus memperkenalkan program kerja lain dari LKBN Antara Banjarmasin. (rel)

BATULICIN – Mengawali tahun 2019 dan datangnya musim penghujan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu (Kab Tanbu) menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada akan segala potensi bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Tanbu Eryanto Rais diruang kerjanya, Rabu (09/01) mengatakan, memasuki musim penghujan BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada, baik itu banjir, angin puting beliung maupun rob air laut, khususnya kepada masyarakat yang ada diwilayah pesisir pantai.

Pada awal tahun ini telah terjadi dua kali bencana yakni angin puting beliung di Desa Setarap Kecamatan Satui yang merusak 30 buah rumah warga serta angin kencang diwilayah pesisir pantai Kecamatan Kusan Hilir.

"Selanjutnya untuk perkiraan cuaca, kami bekerjasama dengan BMKG akan terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait cuaca di Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga masayarakat dapat lebih waspada dengan mengetahui infomasi cuaca yang kami sampaikan," imbuhnya.

Selain itu Eryanto Rais mengingatkan seluruh masyarakat agar sesegera mungkin memberikan informasi kepada aparat baik kepala desa, camat maupun langsung kepada BPBD apabila terjadi bencana, sehingga BPBD dapat dengan cepat malakukan penanggulangan serta penanganan pasca bencana yang terjadi di wilayah Tanah Bumbu. (iwn)

BATULICIN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) Kabupaten Tanah Bumbu targetkan 99.063 anak akan miliki Kartu Identitas Anak (KIA), hal ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak mereka.

Progres pelayanan penerbitan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu terus membaik. Pada tahun 2018 lalu, dari target 50.000 jiwa telah tercapai sebanyak 47.700 jiwa yang dibuatkan KIA.

Sementara itu, penduduk wajib KIA, yaitu yang berumur 0 – 17 tahun kurang sehari, jumlahnya saat ini mencapai 99.063 jiwa. Sedangkan per 01 Januari 2019 ini telah tercetak sekitar 47.701 jiwa atau sekitar 48,15% dari total keseluruhannya.

Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Disdukpencapil melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administriasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Gento Hariyadi saat ditemui di ruangannya, pada Kamis (10/01).

"Pelayanan KIA ini melibatkan tiga instansi yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri. Sedangkan pola pengajuannya, bisa dalam bentuk kolektif maupun perorangan," katanya.

Ia menambahkan, beberapa kali ditemukan kendala yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses penerbitan KIA. Keterlambatan penerbitan terjadi karena adanya perbedaan data dukung seperti Izajah, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang berisi informasi tentang nama dan tempat tanggal lahir.

"Dari semua data dukung, semuanya harus sama. Karena proses penerbitan KIA tersebut harus benar-benar sinkron dengan bersumber dari ketiga data dukung tersebut. Apabila memang terlanjur ada pebedaan dari ketiga data tersebut, harus segera diperbaiki dan disinkronkan," pungkasnya.

Pada tahun 2019 Disdukpencapil memasang target untuk menuntaskan keseluruhan KIA untuk 99.063 jiwa, salah satunya dengan mencetak 200-300 lembar KIA per hari. (adi)/MC

BATULICIN – Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 di Aula Kodim 1022 Tanah Bumbu Senin, (05/11) pagi.

RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 ini merupakan penjabaran lima tahun ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu 2006–2025, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011, tentang RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006–2025. Ini artinya, Kabupaten Tanah Bumbu sudah melewati 3 kali tahapan RPJMD.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dalam sambutanya yang dibacakan I Gede Suardika, M.Si Fungsional Perencana Madya menyampaikan, sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam perubahan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 perlu kiranya memperhatikan capaian beberapa indikator pembangunan kabupaten sebagai dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

I Gede Suardika menambahkan, sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota akan terus diupayakan agar lebih baik lagi, salah satunya dilakukan sejak awal RPJMD yang telah dirumuskan dalam nota kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah, dilanjutkan dengan konsultasi ke Provinsi untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota, sehinga terjadi keterpaduan dan sinergitas pembangunan antara pemerintah Provisi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu H. Supiansyah dalam sambutanya mengatakan, DPRD Tanah Bumbu memandang sangat penting memberikan masukan kepada Bupati dan seluruh SKPD dalam pelaksanaan RPJMD secara menyeluruh untuk memberikan jawaban visi misi kepala daerah dalam sisa masa jabatan. Oleh sebab itu kebijakan pembangunan l melalui penetapan RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 harus dilakukan secara komprehensip, terpadu dan menyeluruh serta mengedepankan keterlipatan masyarakat secara aktif.

Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor memalui Sekretaris Dearah H. Rooswandi Salem, M.Sos, MM mengatakan dalam perjalanan pembangunan ke – 3 ini, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanan RPJMD, dan berdasarkan hasil evalusi tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan, yang tahapan dan tatacaranya berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

"Musrenbang RPJMD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021 ini bertujuan untuk mempertajam, meyelaraskan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategis arah kebijakan dan program pembangunan daerah, yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021" pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bappeda Prov Kalsel, Ketua DPRD H. Supiansyah, Sekretaris Derah Kabupaten Tanah Bumbu H. Rooswandi Salem, M.Sos,MM, FPKD Tanah Bumbu, Para Asisten, Para Staf Ahli, Para Camat seTanah Bumbu, dan Para Pimpinan Bank di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada Kegiatan itu juga dilakukan penyerahan Pokok-pokok Pikiran DPRD oleh Ketua DPRD kepada Sekretaris Daerah. (adi)