News

copyright by Fokus Batulicin @ 2011. Diberdayakan oleh Blogger.

Follow by Email

Latest Post

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah

Written By Fokus Batulicin on Kamis, 11 Februari 2016 | 06.41

fokusbatulicin.com- Sebanyak 269 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2015 akan dilantik pada tahun ini. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membagi dalam tiga jadwal pelantikan.

Jadwal pertama, sebanyak 7 Gubrrnur dan 202 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik pada bulan ini. Rinciannya, 7 gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik pada 15 Februari dan 202 bupati/walikota terpilih dilantik 17 Februari.

Pelantikan terhadap 209 kepala daerah dan wakil kepala daerah itu karena tidak lagi bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan masa jabatan kepala daerahnya sudah habis.
Sementara pelantikan tahap kedua digelar pada bulan Maret.

Jadwal ini dikhususkan bagi pilkada yang memiliki sengketa di MK. Data yang diperoleh di MK, ada delapan kasus pilkada yang sedang bergulir. Antara lain, Kabupaten Solok Selatan, Kuantan Singingi, Muna, Kepulauan Sula, Bangka Barat, Teluk Bintuni, dan Mamberamo Raya.

Pelantikan terakhir dijadwalkan pada bulan Juni. Nah, jadwal ini dikhususkan bagi daerah yang memang masa jabatannya berakhir pada April, Mei, dan Juni 2016.

"Kalau kepala daerah yang memang masa jabatannya belum habis, maka kepala daerah terpilih harus menunggu Juni mendatang," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kamis (10/2).

Menurut dia, dalam UU menyebutkan, tidak boleh mengurangi masa jabatan kepala daerah satu hari pun. Makanya, Kemendagri memutuskan untuk menunggu kepala daerah sebelumnya habis masa jabatan terlebih dahulu, baru mereka yang terpilih Pilkada, dilantik.
Kemudian, bagi mereka yang diduga terjerat kasus hukum dan digugat, Kemendagri akan tetap melantiknya sampai ada putusan hukum tetap dari pengadilan. Menurut dia, harus menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, proses gugatannya boleh terus berjalan.

"Kalau nanti ada putusan hukum dari pengadilan dan dinyatakan bersalah, maka bisa dicopot kepala daerah tersebut," demikian Tjahjo. (Informasi ini dikutip dari Rakyatku.com)

Antisipasi Kecurangan, Setahun 3 Kali Tera Ulang Alat Timbang

Written By Fokus Batulicin on Rabu, 10 Februari 2016 | 18.43

BATULICIN Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Tanah Bumbu dalam waktu dekat akan melaksanakan Tera Ulang timbangan para pedagang.

Tera Ulang tersebut untuk memastikan keakuratan alat ukur timbangan yang digunakan oleh pedagangan sehingga tidak merugikan konsumen atau pembeli.

"Sebanyak tiga kali pada tahun 2016 ini akan dilaksanakan Tera Ulang. Dan yang di Tera Ulang adalah semua jenis alat timbangan pedagang," ujar Kepala Disperindagkop dan UKM Tanbu Andi Hasdar melalui Kepala Bidang Perdagangan H. Heriansyah, Rabu (10/2) di Gunung Tinggi, Batulicin.

Dikatakan Heriansyah, pengawasan terhadap alat timbangan yang digunakan oleh pedagang tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari pihak konsumen. Bisa jadi, alat yang digunakan untuk menimbang telah terjadi kerusakan sehingga pedagang juga tidak menyadari hal tersebut sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang.

"Sering digunakan, alat timbangan juga bisa rusak. Sehingga perlu kita tera ulang untuk menormalkannya kembali. Dan mungkin pula akibat disengaja oleh pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari pembeli," ujarnya seraya mengatakan pada tahun ini ditargetkan sebanyak 500 alat timbang akan di Tera Ulang.

Dikatakan Heriansyah, alat timbang milik pedagang yang sudah di Tera Ulang oleh Pemerintah Daerah akan diberi label atau diberi tanda bahwa alat tersebut sudah sesuai dengan standart sehingga pedagang juga merasa terlindungi pada saat jual beli.

Untuk tempat pelaksanaan tera ulang nanti, sebut H. Heriansyah, pihaknya sudah menetapkan tempatnya.
Selain dilaksanakan di pasar-pasar tradisional, tera ulang alat timbang juga dilakukan di wilayah perkebunan. Karena di wilayah perkebunan tersebut juga sering terjadi jual beli hasil kebun para petani.

Pelaksanaan tera ulang bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan UPTD Kemetrologian Disperindag Provinsi Kalimantan Selatan.

Diakui Heriansyah, untuk Kabupaten Tanah Bumbu pada saat ini belum bisa melaksanakan Tera Ulang sendiri dikarenakan tidak adanya tenaga Penara.

"Kita di Tanbu belum memiliki PNS yang bersertifikasi Penera," kata Heriansyah. (DD/Rel)

76 Kios Taman Edukasi Pasar Minggu, Siap Dibagikan

Written By Fokus Batulicin on Selasa, 09 Februari 2016 | 19.52

Tertundanya pembagian kios taman edukasi pasar minggu beberapa waktu lalu yang sempat dihadiri Sekdakab Tanbu Said Ahmad Asegaf beberapa waktu lalu dalam sebuah pertemuan dengan para pedagang, lantaran masih belum adanya kejelasan data pedagang dan jumlah kios yang dibagikan, kini mulai mendapat titik terang, tentunya  setelah mendapat evaluasi dan verifikasi data para pedagang yang bakal diundi, demikian diterangkan Kepala Dinas Pasar Drs. Anwar Salunjang kepada media ini siang tadi (9/2).

kepala Dinas Pasar Tanah Bumbu Anwar Salunjang  berjanji  akan segera  membagikannya kios, setelah data verifikasi telah diselesaikan.

"Ada kemungkinan nanti bertempat dilokasi ini pada Kamis (11/02/16) semuanya sudah siap. Nanti  kita undi dan langsung di bagikan," ungkap Kepala Dinas Pasar Tanah Bumbu, Anwar Salunjang.

Menurut Anwar salunjang, Kamis kemaren pada pertemuan sebelumnya memang para pedagang  sengaja dikumpulkan, hal itu agar semua permasalahan yang ada bisa mencuat dan terungkap. Serta dicarikan solusinya. Agar pada saat pembagian nanti tidak ada lagi komplain atau keluhan keluhan lain dari para pedagang.

Diterangkan Anwar setelah diundi dan sudah ditempati, selama tiga bulan pertama, orang yang menempati kios tersebut tidak  dikena biaya, namun setelah tiga bulan, Dinas Pasar akan mengenakan retribusi penyewaan tempat kiosnya.

"Jika kios yang sudah ditempati tersebut tidak digunakan, maka akan melakukan pemutusan kontak, dan pihak  Akan kami berikan kesempatan ke pedagang yang benar-benar ingin berjualan dikios Eks terminal ini" jelas Anwar lebih lanjut.

Anwar salunjang menambahkan Perlu diketahui juga, sebenarnya kios yang berada di Eks terminal ini berjumlah 77 kios, namun hanya membagikan 76 saja, dikarenakan 1 kios tersebut nantinya untuk keperluan penempatan peralatan tekhnis kepengelolaan. (RDI)

Sebelum Meninggalkan Tugas di Kalsel DANREM Pamit ke Kodim 1022 Tanah Bumbu

Senin (8/2) lalu Danrem 101/Ant Kol Inf M. Abduh Ras dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 101 PD VI Mulawarman dg didampingi Kasipers & Kasiter melakukan kunjungan di Makodim 1022/Tnb. Kunjungan itu dalam rangka tatap muka dan mohon diri Danrem 101/Ant & Ketua Persit KCK Koorcab Rem 101 PD VI/Mlw dengan Prajurit & Persit KCK Kodim 1022/Tnb, serta Ki-B Yonif 623/BWU.

Pada kesemppatan itu Danrem yang hadir di Batulicin langsung disambut oleh Dandim 1022 Tanbu Letkol Inf Mustakim, bersama isteri Yulianti Mustakim, bersama sejumlah Perwira dan anggota Kodim dan Kompi.

Diagendakan pada haribitu tepat pada pukul 08.15 wita, Danrem beserta rombongan, tiba di Makodim 1022/Tnb, menerima Laporan dari Dandim 1022/Tnb dan disambut oleh slrh Perwira staf, Danramil & Perwira Ki-B 623/Bwu beserta istri. Dilanjutkan meninjau ruang piket dan sekitarnya, sebelum menuju Aula.

Di ruang aula, Danrem 101/Ant di dampingi Ketua Persit KCK Koorcab Rem 101 PD VI/Mulawarman, memberikan pengarahan kepada Anggota Kodim 1022/Tnb, Ki-B 623/Bwu beserta Ibu-Ibu Persit.

Dimana dalam pengarahan Danrem Mengajak Prajurit dan Persit utk bisa selalu Bersyukur dengan apa yang dimiliki dan senantiasa bertakwa kepada Tuhan YME. Kemudian selalu Membina keluarga anak dan istri dengan selalu memupuk keharmonisan cinta kasih sayang, suami menjadi Iman dalam beribadah.

"Suport dr istri prajurit sangat penting guna mendorong tugas pokok prajurit, istri harus menyadari jati diri suami sebagai abdi negara yg setiap saat harus siap melaksanakan  tugas maupun perintah atasan" Pesan Danrem singkat, seraya mengingatkan kembali tugas pokok Prajurit dan TNI

"Pahami tugas sebagai prajurit dalam organisasi TNI yaitu satuan tempur laks tugas operasi tempur. Satuan Teritorial laks tugas pembinaan kewilayahan untuk merebut hati rakyat. Sejarah membuktikan indonesia merdeka dari hasil perjuangan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Selanjutnya Tugas Pokok TNI-AD sesuai UU No 34 ttg TNI adalah harus selalu tertanam di jiwa sanubari Prajurit TNI yakni, menjaga kedaulatan NKRI, menjaga keutuhan wilayah serta menjaga keselamatan Bangsa" tekan Dandrem.

Lebih jauh di jabarkan Dandrem, sebagai satuan teritorial dg cara menciptakan RAK JUANG yg tangguh bisa digunakan dan merebut hati rakyat dg mengimpletasikan 8 wajib TNI, Sumpah Prajurit & Sapta Marga dalam menjalankan tugas dan kehidupannya.

Dalam mengakhiri purna tugas diwilayah Korem 101/Ant, Komandan Korem mengucapkan terimakasih atas kesetiaan dan dukungannya selama berdinas.

Sementara Komanadan Kodim 1022 Letkol Inf. Mustakim menjelaskan tujuan kunjungan kerja Danrem saat ini adalah melaksanakan pengarahan dan petunjuk. Mohon diri dalam rangka purna tugas sebagai Danrem 101/Ant. " beliau juga
Menyempatkan diri mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik baik Perwira dan prajurit TNI serta kepada semua pihak yang ada di Tanah Bumbu yang telah memberikan dukungan penuh terhadap keamanan di wilayah Kalimantan Selatan Khususnya di Tanah Bumbu selama ini serta beliau juga mohon maaf apabila ada kesalahan selama menjalankan tugas" ucap Mustakim.

Dikatakan lebih lanjut oleh Dandim Tanah Bumbu ini Dandim pihaknya juga  berterimakasih atas kunjungan Danrem ke Tanah Bumbu serta selalu memberikan arahan-petunjuk yang dapat dipedomani prajurit Kodim 1022/Tnb. Dan tak lupa juga mengucapkan selamat atas Promosi jabatannya nanti di Mabesad. (Rell Kodim 1022/L3Y)

Dituding Melanggar Kesepakatan, Warga Karang Sari Pasang Portal Di Perusahaan Borneo Palm,

Merasa tidak pernah  ada mendapatkan ganti rugi, Ratusan warga Desa karang sari Kecamatan Kusan Hulu, Didampinggi oleh  Lembaga Adat Dayak melakukan pemberhentian serta pemortalan di kawasan  areal perkebunan PT Borneo Palm Plantation.

Selasa (08/02) Musthofa selaku Koordinator Lapangan, menyebut bahwa pihak perusahaan telah melakukan perampasan hak, bagi  para warga petani pemilik lahan, serta telah mengabaikan MOU kesepakatan yang pernah ada antara pihak prusahaan dengan KUD.

Sekitar 30 hektar jumlah.
Total dari keseluruhan  Sebanyak 4000 hektar,lahan yang telah digusur oleh pihak perusahaan, dan itu adalah Penyalahgunaan HGU.

"Adapun  kesepakatan MOU Teranggal 10 September 2010. Membuahkan kesepakatan namun kini diabaikan begitu saja, padahal sangat jelas bahwa  kami memiliki legalitas yang sangat lengkap, mau itu legalitas  dari Kementerian Kehutanan, Dirjen dan PTPN," ujar Musthofa.

Musthofa menambahkan, terkait kesepakatan tersebut, pihak perusahaan sama sekali tidak ada klarifikasi yang jelas. "Tuntutan kami  sebagai masyarakat hanya meminta kejelasan saja dari prusahaan,misalkan ada niat baik ayo kita duduk berasama untuk menyelesaikan  masalah ini secara bersama" paprnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Abdul Jasil selaku Ketua Kelompok Tani (Gapoktan) Karangsari Sejahtera, kepada media ini. lahan yang telah  digusur oleh perusahaan seperti kebun sawit, kebun  karet, pisang dan tanaman lainnya merupakan milik mereka warga desa karang sari.

Sekitar 30 hektar lahan  kebun yang telah didorong oleh prusahaan (BPP)  Berisikan tanaman yang berumur 2 hingga 3 tahun. Padahal  sebelumnya telah ada kesepakatan, itupun telah diakui oleh Direktur Utama PT BPP, Wiji Astuti pada Tanggal 10 September 2010 beberapa waktu lalu.

Abdul Jasil menambahkan permasalahan ini sebenarnya telah  bergulir  di Polda Kalsel pada September 2015 lalu. "saya berserta warga lainnya sudah beberapa kali dimintai keterangan terkait masalah ini. namun sangat disayangkan hingga kini tidak ada titik terang,maupun titik temu  permasalahannya" jelasnya.

Sedangkan Ketua Ormada (Organisasi Masyarakat Adat Dayak) Balian, Suhadi Anang yang telah mendapat kuasa dari para pemilik lahan menuturkan, aksi mereka pada hari ini ,adalah untuk meminta kejelasan status lahan milik warga desa Karang Sari kepada pihak perusahaan. Karena mana, pihak perusahaan diduga sengaja telah mengabaikan kesepakatan antara pihak prusahaan dengan masyarakat.

"Hari ini kami ingin meminta kepastian, karena pihak perusahaan telah mengabaikan kesepakatan.Dan diduga legalitas yang dimiliki pihak prusahaan telah cacat hukum, sebab sampai saat ini tak pernah memenuhi permintaan data dari pihak Kepolisian. Kami atas nama lembaga terpaksa menurunkan Hukum secara Adat dan telah  membuat portal, jika ada yang merusak portal tersebut, maka akan kami tuntut secara hukum adat " , pungkasnya.

Sangat disayangkan.hingga berita ini turunkan dari pihak prusahaan PT BPP tidak bisa dimintai keterangan lebih lanjut. (RDI)

-- berita ini masih akan dilanjutkan, apabila pihak perusahaan telah mendapat konfirmasi di kemudian hari---

Pemerintahan Jokowi Bakal Salurkan Dana Desa 2,4M Pertahun

Written By Fokus Batulicin on Senin, 08 Februari 2016 | 20.36

fokusbatulicin.com,- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) makin agresif menyalurkan dana ke puluhan ribu desa di seluruh Indonesia. Targetnya pemerintah akan mencairkan dana desa hingga senilai Rp 111 triliun pada 2018 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi kemajuan desa.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp 21 triliun pada tahun lalu. Sementara pagu anggaran dana desa dalam APBN 2015 senilai Rp 47 triliun.

"Di 2017, ditargetkan dana desa mencapai Rp 81 triliun dan Rp 111 triliun pada tahun berikutnya. Dengan demikian, puluhan ribu desa di seluruh Indonesia akan menikmatinya," kata Luhut saat Forum 2016: The Year of Investment, di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis lalu.

Dengan anggaran besar tersebut, diakui Luhut, Rp 1,1 miliar akan mengalir ke kas desa pada tahun ini. Sementara jatah di tahun depan sebesar Rp 1,7 miliar dan di tahun berikutnya meningkat lagi menjadi Rp 2,4 miliar per desa.

"Dana desa ini bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur, koperasi dan membiayai bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sambil melihat potensi di daerah tersebut. Sehingga perekonomian desa dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan," tegasnya.

Luhut optimistis, apabila dana desa ini dipergunakan untuk kegiatan produktif, maka itu akan menyumbang kontribusi terhadap perekonomian nasional. Bahkan melalui upaya itu, ia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6 persen dari target 5,3 persen-5,6 persen.

"Pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen tahun ini bisa tercapai jika dana desa terserap dengan baik. Saya tidak ragu itu. Pokoknya semua investor tidak perlu khawatir, semua terkontrol dengan baik," ucap Luhut.**

Sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Marwan Jafar menyatakan alokasi dana desa pada tahun ini meningkat menjadi Rp 47 triliun dari tahun sebelumnya Rp 20,7 triliun.

"Tahun lalu adalah tahun pertama dana desa diberikan sebagai stimulus. Semula Rp 20,7 triliun dan tahun ini meningkat dua kali lipatnya menjadi Rp 47 triliun," ungkap Marwan melakukan dialog interaktif dengan ratusan kepala desa di Kabupaten Tangerang.

Dengan anggaran sebesar itu,Marwan Jafar memprediksi setiap desa di Indonesia bisa menerima dana desa sebesar Rp 600 juta sampai Rp 800 juta. Hal itu tergantung dari tingkat kebutuhan dan juga keadaan geografis pedesaan itu sendiri.

Tidak hanya dari dana desa, setiap desa juga akan mendapat dana pendamping dari pemerintah daerah setempat yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sehingga, lanjut Marwan Jafar,  tiap desa bisa mendapatkan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar di tahun ini.

Untuk pencairannya, menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, tahun ini akan sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. "Sebelumnya kan sampai tiga tahap, dengan komposisi 40-40-20 persen. Nantinya diusahakan dua tahapan dengan komposisi 50-50 persen," ungkapnya.

Dengan komposisi tersebut, Marwan Jafar mengusahakan untuk satu tahapan atau langsung. Dengan jumlah dana desa yang lebih besar lagi atau tiga kali lipat dari tahun ini. "Tahun 2017, saya usahakan itu," tegasnya.

Dengan adanya pembagian dana desa sebesar itu, pemerintah pusat berharap aparat desa bisa menggunakan dengan pembangunan infrastruktur padat karya. Maksudnya, pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa tersebut.

"Jangan dipihak ketigakan atau diserahkan ke kontraktor. Dan jangan bangun kantor desa dulu atau fasilitas lainnya, sebelum infrastruktur selesai," pungkasnya. (Fik/Zul//Pramita Tristiawati/Ndw)

--Sumber Berita dikutip dari liputan6.com--

BLHD Ancam Berikan Sanksi Lebih Berat Untuk PT. KAM

Written By Fokus Batulicin on Sabtu, 06 Februari 2016 | 19.56

fokusbatulicin.com,- Perlu diketahui, sebelumnya BLHD Tanah Bumbu menyebut bahwa pencemaran DAS Sungai Kusan adalah akibat dari kegiatan perusahaan PT KAM, dengan dasar hasil pengujian sampel air dimuara pintu kanal pembuangan perusahaan yang menunjukan FE atau Kadar Besi berada dilevel 2,57 dan dengan Ph 4,56.

Tudingan itu dibantah keras oleh pihak Perusahaan PT Kodeco Agrojaya Mandiri (PT KAM) melalui General Manager Umum, Mr Song Young Seok, dan bahkan mengaku keberatan atas tudingan BLHD tersebut. Sikap keberatan PT. KAM itu diperlihatkan juga melalui sikapnya yang dengan sengaja tidak mau menghadiri panggilan BLHD beberapa waktu lalu.

Kepada wartawan mengaku memang sengaja tidak menghadiri panggilan BLHD, lantaran memiliki alasan tersendiri."Pemanggilan memang ada disampaikan oleh pihak BLHD, dan kami sengaja tak menghadirinya, karena kami sedang menunggu hasil lab sampel air yang juga kami ambil disekitar pintu kanal pembuangan air," lelaki berkebangsaan asing tersebut.

Terpisah, Ir. Erno Rudi Handoko saat dimintai keterangannya terkait sikap keras PT. KAM itu mengakui pihaknya telah memberikan sanksi tegas kepada PT. KAM. Hal itu lantarab PT. KAM telah terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan sungai Kusan tercemar.

"Seharusnya ketika pihak PT.KAM melakukan kegiatan baru dengan melakukan penanaman di atas lahan basah. Pihak perusahaan harus memiliki kajian sebelumnya tentunya dengan memiliki AMDAL, ini tidak ada. Belum lagi ketika di lihat di lapangan, pihak perusahaan tidak membuat setlingpons sebagai langkah awal untuk menyaring kadar zat zat berbahaya sebelum dialirkan ke sungai. Kalau pihak perusahaan tetap ngotot dan merasa keberatan dengan sanksi awal ini. Kita akan tingkatkan setatus Sanksinya menjadi lebih berat lagi" ujar Erno.

Dikatakan Erno, soal pencemaran limbah pihaknya tidak main main. Apalagi ini sangat merugikan masyarakat luas. BLHD sudah melayangkan surat panggilan, namun tidak digubris oleh PT. KAM. (L3Y)

PT KAM Ogah Hadiri Panggilan BLHD, MR Song : "Memang Sengaja"

fokusbatulicin.com,- Meski sempat dipanggil pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dengan dilayangkannya surat pemanggilan oleh Kepala BLHD Ir. Erno Rudi Handoko beberapa waktu. Pihak PT. Kodeco Agro Jaya Mandiri ( PT. KAM) bersikeras tak mau menghandiri pemanggilan tersebut.

Bahkan pihak Perusahaan PT Kodeco Agrojaya Mandiri (PT KAM) melalui General Manager Umum, Mr Song Young Seok Sabtu (06/02/16) kepada wartawan mengaku memang sengaja tidak menghadiri panggilan BLHD, lantaran memiliki alasan tersendiri.

"Pemanggilan memang ada disampaikan oleh pihak BLHD, dan kami sengaja tak menghadirinya, karena kami sedang menunggu hasil lab sampel air yang juga kami ambil disekitar pintu kanal pembuangan air," jelasnya.

Ditemui dikantornya, Mr Song yang didampingi staf perusahaan merasa keberatan dengan vonis yang diberikan oleh BLHD Tanbu. Karena menurutnya, selama ini pihak perusahaan telah mematuhi arahan pengelolaan lingkungan dari Pemkab Tanbu.

"Selama ini kami selalu mematuhi aturan pengelolaan lingkungan yang diarahkan oleh BLHD. Selain itu, kami juga tak melakukan aktivitas pembukaan lahan baru," ujar Mr Song.

Ditambahkannya, terlalu dini pihak BLHD Tanbu menyebut penyebab pencemaran adalah akibat dari kegiatan perusahaan PT KAM, sebab sampel air yang diuji dilaboratorium tak menyertakan pihak perusahaan.

Seharusnya lanjut Mr Song, BLHD mengajak pihak perusahaan untuk bersama-sama melakukan pengambilan sampel air dititik yang sama, dan sama-sama pula saling menguji hasilnya meski beda tempat pengujiannya.

"Sejak Tanggal 2 hingga 5 Pebruari kemaren, kami juga melakukan pengambilan sampel air di 5 titik disekitar pintu kanal, semuanya normal saja, namun pastinya kami masih menunggu hasil lab independen di Banjarmasin. Yang jadi pertanyaan, sejak kapan isu pencemaran itu ada, karena pintu kanal air baru kami buka pada Tanggal 29 Januari 2015 lalu," tandasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya BLHD Tanah Bumbu menyebut bahwa pencemaran DAS Sungai Kusan adalah akibat dari kegiatan perusahaan PT KAM, dengan dasar hasil pengujian sampel air dimuara pintu kanal pembuangan perusahaan yang menunjukan FE atau Kadar Besi berada dilevel 2,57 dan dengan Ph 4,56.

Ir. Erno Rudi Handoko saat dimintai keterangannya terkait sikap keras PT. KAM itu mengakui pihaknya telah memberikan sanksi tegas kepada PT. KAM. Hal itu lantarab PT. KAM telah terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan sungai Kusan tercemar.

"Seharusnya ketika pihak PT.KAM melakukan kegiatan baru dengan melakukan penanaman di atas lahan basah. Pihak perusahaan harus memiliki kajian sebelumnya tentunya dengan memiliki AMDAL, ini tidak ada. Belum lagi ketika di lihat di lapangan, pihak perusahaan tidak membuat setlingpons sebagai langkah awal untuk menyaring kadar zat zat berbahaya sebelum dialirkan ke sungai. Kalau pihak perusahaan tetap ngotot dan merasa keberatan dengan sanksi awal ini. Kita akan tingkatkan setatus Sanksinya menjadi lebih berat lagi" ujar Erno.

Dikatakan Erno, soal pencemaran limbah pihaknya tidak main main. Apalagi ini sangat merugikan masyarakat luas. BLHD sudah melayangkan surat panggilan, namun tidak digubris oleh PT. KAM. (L3Y)

Selamat Datang Di Portal Surat Kabar Elektronik Tanah Bumbu (PT. Media Fokus Batulicin, Tanbu Cyber Magazine)

REDAKSI

Foto Saya
Batulicin, Kalsel, Indonesia
Penerbit : PT. MEDIA FOKUS BATULICIN. SK Menteri Hukum dan Ham RI No AHU -2459644. AH.01.01. TAHUN 2015. Penasehat Hukum : Novri Aritonang SH, Pemimpin Perusahaan & Pemimpin Redaksi : Muhammad Fadli, Pusat Data dan Analisis : Rudi. H. Redaktur : M. Ilham Zulkarnain. Devisi Periklanan : Ayu Hapsari. Kontributor : Didi, Iwan, Ewin. Anto. Ilham. Alamat Redaksi : Jl. Manggis Kelurahan Batulicin. No 212 Rt 8 Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Email : fadlybatulicin@gmail.com.

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2016

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2016

Selamat Hari Pers Nasional 2016

Selamat Hari Pers Nasional 2016

WWW.MARDANI-CENTER.COM

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved