BATULICIN - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Dinas Satpol PP dan Damkar mengamankan terduga mucikari yang beroperasi diwilayah Desa Batu Ampar, Kecamatan Simpang Empat.

Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, H Riduan melalui Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan, M Jailani, Rabu (29/8) di Batulicin, mengatakan dalam kegiatan penegakan perda, pihak Satpol PP telah meyakinkan ahli terduga mucikari.

"Pengamanan pelaku terduga mucikari ini adalah hasil pengembangan informasi dari masyarakat dan PPNS Satpol PP," sebut Jailani.

Ia menambahkan, sebanyak 2 (Dua) mucikari yang terjaring patroli penegakan Perda. Berdasarkan identitas diri, mereka yang diamankan tersebut merupakan penduduk luar daerah Tanah Bumbu.

Mucikari yang diamankan adalah In (38 thn) dan Ri (48 thn).

Saat ini, ujar Jailani, terduga mucikari diberikan surat pernyataan agar tidak mengulangi kegiatannya lagi. Namun, jika ditemukan lagi masih melakukan aktivitas yang sama maka akan diserahkan ke pihak kepolisian.

Sementara itu, berdasarkan pengakuan terduga mucikari, para PSK sudah dikembalikan ke daerahnya. (Rel)

BATULICIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov Kalsel melaksanakan Sosialisasi Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional, Rabu (29/8).

Sosialisasi yang digelar di Aula Ruang Rapat Kantor Bappeda Tanah Bumbu di Gunung Tinggi, Batulicin tersebut dihadiri oleh seluruh SKPD dilingkup Pemkab Tanah Bumbu.

Narasumber Sosialisasi yaitu Sekretaris Bappeda Kalsel, Ariadi Noor dengan materi yang disampaikan adalah menjaga kualitas, konsistensi, dan integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntabel untuk mewujudkan sasaran pembangunan.

Kepala Bappeda Tanah Bumbu, Rahmadi, mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

"Agenda sosialisasi kali ini menitikberatkan pada penyelerasan (integrasi) dan konsistensi perencanaan penganggaran di Kabupaten dalam mewujudkan sasaran pembangunan guna mendukung tercapaianya program prioritas daerah dan nasional," sebutnya.

Pada sosialisasi ini, kata Rahmadi, Bappeda Tanah Bumbu bertugas sebagai penyelaras program, baik horisontal antar SKPD , maupun vertikal yaitu dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional ataupun sebaliknya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara umum telah membuat perencanaan program yang inheren dengan visi, misi dan prioritas daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti pertanian dan industri yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam mendukung prioritas daerah maupun nasional.

Ditambahkannya, yang perlu dilakukan dari perencanaan tersebut yaitu penajaman program-program sektoral yang kuat secara kewilayahan guna mempercepat pencapaian prioritas daerah.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Prov Kalsel, Ariadi Noor mengatakan reformasi birokrasi yang gencar dilakukan pemerintah sekarang ini bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Menurutnya, alokasi anggaran yang direncanakan tidak didasari hanya pada jabatan ataupun fungsi saja, namun pada program atau kegiatan yang mampu menunjang sasaran strategis.

Sedangkan penyusunan program atau kegiatan haruslah melihat pada skala prioritas daerah yang ingin dicapai, sehingga anggaran yang digunakan memiliki dampak dan manfaat besar di masyarakat serta memiliki akuntabilitas yang baik.

"Penguatan kinerja di tiap SKPD baik secara organisasi, tatalaksana, SDM dan budaya kerja mutlak dilakukan guna mendukung tercapainya prioritas daerah dan nasional," sebutnya.

Pada kesempatan itu, Ia juga memaparkan Visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu " Kalsel Mandiri dan Terdepan (Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari, dan Berdaya Saing".

Sementara itu, untuk arah pembangunan Kalsel Tahun 2019 diantaranya Kedaulatan Pangan, Pariwisata, Hilirisasi Industri, dan Perdagangan.

"Diantara Prioritas Pembangunan Daerah yaitu meningkatkan kualitas SDM, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dengan E-Goverment, mengembangkan sarana prasarana startegis daerah untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, peningkatan ketahanan energi dan pelestarian lingkungan, serta mensukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2019," ujarnya.

Disamping itu, Sekretaris Bappeda Kalsel dalam materinya menyampaikan arahan Presiden terkait permasalahan efesiensi birokrasi seperti e-Goverment yang mana dalam sistem pemerintahan elektonik rakyat bisa mengakses dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan termasuk soal anggaran publik.

Kemudian Fokus Kinerja Bukan SPJ. Presiden menginginkan ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurus SPJ. Selanjutnya, Pemborosan Anggaran, dimana Presiden tidak menginginkan anggaran yang diberikan kepada Kementerian/ Lembaga/Pemda pasti habis tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai.

Selanjutnya, Money Follow Program. Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan atau pemerintah berorientasi hasil. (Rel)

BATULICIN – Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu menggelar Pertemuan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Ebony Batulicin, Kamis (30/08).

Pertemuan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum, Kepala Cabang Induk BPJS Ketenagakerjaan Batulicin dan kepala SKPD.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanbu Tjakra Suyana Eka Putra, SH, M.Hum, mengatakan, forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan telah dilakukan sejak tahun 2017.

Ia menjelaskan, kejaksaan melibatkan instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro (DisnakertransUM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) sebagai mitra dalam melaksanakan proses pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

"Mari kita sama-sama melindungi para tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, apalagi kedepan kantornya akan dibangun di Tanah Bumbu, sehingga koordinasi antar pihak terkait kendala dan permasalahan yang terjadi akan semakin mudah," ujarnya.

Plt Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli HM. Thaha mengatakan, forum dapat membahas berbagai permasalahan terkait BPJS Ketenagakerjaan seperti proses kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya.

"Rekonsiliasi data badan usaha hendaknya dapat dilakukan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terangnya.

Plt Bupati juga menghimbau agar pemilik usaha yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan melaporkannya ke Dinas PMPTSP.

"Para aparat desa di Tanah Bumbu juga harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," tambahnya saat membuka forum.

Kepala Cabang Induk BPJS Ketenagakerjaan Batulicin, Aris Priyo Wibowo mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan bertujuan memberi perlindungan kepada para pekerja terutama non PNS, kepala desa beserta aparatnya, pedagang, pekerja sektor pertanian, pertambangan dan industri lainnya di Tanah Bumbu.

Kepala DisnakertransUM Suhartoyo mengatakan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam mensejahterakan seluruh pegawai non PNS di Tanah Bumbu. Oleh karenanya forum ini dapat dijadikan wadah dalam menyesaikankan segala macam kendala terkait BPJS Ketenagakerjaan.

Diakhir pertemuan, dilakukan penandatangan Piagam Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dengan BPJS Ketenagakerjaan Induk Cabang Batulicin dan pemerintah daerah. (iwn)

BATULICIN - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Kabupaten Tanah Bumbu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 yang dialami PP nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Sosialisasi ini dihadiri para bendahara penerimaan dan mengirim SKPD serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tanah Bumbu yang dilaksanakan di Gedung PKK Tanah Bumbu, Rabu (30/8).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 ini resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2018. Dalam peraturan baru di Kementerian Keuangan memberikan keringanan beban pajak untuk tingkat mikro, kecil dan menengah yang semulanya sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen.

Kantor Pajak Pratama Batulicin, Elija Setyawan, dengan ketentuan PP terkini tentang tarif pajak final UMKM yang semula bersih 1% sesuai PP No.46 Tahun 2013 yang kemudian direvisi dalam PP No. 23 Tahun 2018. Maka akan menjadi insentif bagi jajaran kantor pajak untuk lebih mendorong usaha termasuk UMKM agar lebih sadar dengan kewajibannya, pajak penerimaan pajak akan meningkat. "Sedang bagi pelaku usaha atau UMKM, dengan ketentuan penurunan tarif akhir ini akan sangat membantu para pelaku usaha. Tarif pajak yang dibayar menjadi lebih ringan dan usaha yang terkendali akan memiliki peluang untuk lebih berkembang dan maju, "ujarnya.

Selanjutnya Elija menambahkan, kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong agar pelaku UMKM ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan penerapan pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan.

Dijelaskannya, dengan peraturan ini beban pajak yang ditanggung UMKM jadi lebih kecil sehingga usaha memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar. Dengan ini juga, pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi dan memperluas akses terhadap dukungan finansial.

Elija juga mengharapkan, pelaku usaha dapat meluangkan waktu mempersiapkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Kita berharap dengan adanya peraturan baru yang meringankan para pelaku UMKM ini akan mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak," pungkasnya.(adi)

BATULICIN - Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) kembali menggelar kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) untuk membangun pertanian secara organik di Bumi Bersujud.

Pelatihan dan pelatihan untuk pertanian yang digunakan di kecamatan Angsana.

Pelatihan yang dipusatkan di desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana yang dilakukan secara resmi oleh Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Avian Noor, Selasa (4/9).

Berdasarkan Konsultan Kantor Perwakilan Wilayah BI Kalimantan Selatan, Untung Turang dalam eksposenya mengatakan bahwa pertanian dan pertanian yang lebih baik.

Sebab-sebab dengan usaha-usaha pertanian dan lingkungan akan menciptakan peluang-peluang baru di daerah pedesaan, atau dengan kata lain untuk membangun sistem-sistem tersebut akan menumbuhkan ekonomi masyarakat.

"Konsepnya para petani hanya untuk penggunaan sumber daya yang sangat tinggi, misalnya limbah pertanian atau tanaman untuk pupuk dan bahan penunjang pertanian lainya," paparnya.

Disamping itu lanjut Untung, mengembangkan pertanian secara organik juga akan berdampak pada peningkatan hasil dan keuntungan para ahli pertanian dan peternak. Dimana para petani dan peternak dapat menggunakan limbah yang ada, tidak terbebani dengan biaya pupuk dan pakan anorganik yang selama ini dirasakan cukup mahal.

"Ini sudah dibuktikan oleh para petani di Kecamatan Kusan Hulu, dimana biasanya hasil panen per hektarnya hanya 4 sampai dengan 5 ton padi, setelah dikembangkan mereka bisa panen 7 smpai 8 ton per hektar," katanya.

Sementara itu Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Alvian Noor menyambut baik pelatihan pelatihan pertanian secara organik dan stabil.

Diakuinya pengembangan pertanian secara organik tersebut akan berdampak luas bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat di Tanbu. Dimana mereka akan mendapatkan banyak manfaat dan keuntungan, diataranya meningkatnya hasil pertanian dan peternakan, juga peningkatan pendapatan dengan nilai jual hasil tani yang lebih tinggi.

"Selain itu manfaat lain yang didapat dengan pengembangan pertanian secara organik bagi masyarakat adalah hasil panen yang sehat tanpa mengandung bahan kimia," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakanya, dengan pengunaan pupuk organik untuk pertanian juga berdampak pada penggunaan lahan pertanian yang lebih panjang dan berkesinambungan, dimana dengan pupuk organik diketahui lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pengunaan pupuk kimia.

"Dengan pupuk organik, lahan pertanian kita akan terjaga kelestarianya, sehingga dapat diwariskan untuk anak cucu kita nantinya," imbuhnya.

Untuk diketahui, kerjasama Pemkab Tanbu dengan pihak BI dalam bidang pengembangan padi organik tersebut sebelumnya sudah dilaksanakan melalui Bagian Ekonomi Setda Tanbu dan Dinas Pertanian. Pengembangan itu dilakukan di Kecamatan Kusan Hulu. (ynr)

BATULICIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu kembali melakukan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2014-2019.

Adapun anggota yang mengundurkan diri berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu Andi Erwin Prasetya yang sebelumnya terpilih dari Daerah Pemilihan 2 yaitu wilayah Kecamatan Kusan Hilir dan Sungai Loban.

Andi Erwin Prasetya mundur setelah resmi berpindah partai. Partai sebelumnya adalah Hanura, lalu berpindah ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pengucapan dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (30/08).

Hadir pada paripurna istimewa tersebut Plh. Sekretaris Daerah, Mustaing, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Plt. Bupati Tanah Bumbu dalam sambutannya yang dibacakan Plh. Sekretaris Daerah menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada H. Syafrudin karena telah resmi menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Ia mengharapkan, semoga dengan tugas baru ini, H. Syafrudin dapat melaksanakan tugas sebagai legislator dengan sebaik-baiknya.

"Pemerintah daerah juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Andi Erwin Prasetya yang purnatugas atas dedikasi serta pengabdiannya selama menjadi mitra kerja pemerintah," ujarnya. (fik)

BATULICIN – Bank Indonesia (BI) sudah meluncurkan kartu ATM atau debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Setelah hadirnya Kartu itu, masyarakat bisa melakukan penukaran kartu di bank terdekat.

Untuk memfasilitasi penukaran kartu berlogo GPN tersebut , Bank Kalsel Cabang Batulicin bekerja sama dengan Pemerintah Daerah memberikan pelayanan peralihan ke kartu yang baru itu bagi para ASN.

Kegiatan dihadiri para pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Bertempat dihalaman Masjid Nurrusalam Jumat (31/08).

Kepala Cabang Bank Kalsel Batulicin
M. Nafiah menjelaskan, kemudahan yang didapat saat menggunakan kartu itu diantaranya masyarakat dapat mengunakan kartu berlogo GPN untuk melakukan transaksi di semua kanal pembayaran di seluruh Indonesia.

Kemudian masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman karena kartu ATM atau debit GPN telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang terstandarisasi serta seluruh proses dilakukan di dalam negeri dan melalui jaringan domestik.

"Masyarakat tidak dikenakan biaya oleh merchant dikarenakan penetapan Merchant Discount Rate (MDR),"sebutnya

Kelebihan lain sambung dia, masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar karena seluruh kanal pembayaran sudah saling terkoneksi.

"Biaya administrasi yang lebih murah karena seluruh proses dilakukan di domestik sehingga lebih efisien. Itulah perbandingan skema harga sebelum dan sesudah implementasi GPN,"tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Plh. Sekda Tanah Bumbu Drs. H. Mustaing turut mengapresiasi atas segala inovasi pelayanan yang sudah di berikan pihak Bank Kalsel Cabang Batulicin.

"Inovasi itu diharapkan akan memudahkan masyarakat termasuk ASN didalamnya."ungkapnya.

Menurutnya inovasi pelayanan tersebut tak lagi menunggu sehari atau dua hari namun sudah berada pada hitungan jam.

"Inilah inovasi yang harus kita support, sebab sekarang bagaimana sebuah inovasi mampu meningkatkan pelayanan melalui cara yang lebih simple. Seperti GPN ini karena dengan menggunakan kartu ini, bisa berlaku dimana saja," imbuhnya. (win)