BATULICIN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 379 DCT.

Ketua KPU Tanah Bumbu, Makhruri, SE, Kamis (20/09) di Batulicin, mengatakan DCT Anggota DPRD Tanah Bumbu dalam Pemilu Tahun 2019 terbagi dalam 4 (Empat) Daerah Pemilihan (Dapil). Sedangkan Jumlah calon dalam DCT Anggota DPRD Tanbu Pemilu 2019 sebanyak 379 orang dengan rincian laki-laki 224 orang dan perempuan 155 orang dari sebanyak 13 Partai Politik.

Dari 379 DCT Anggota DPRD Tanbu tersebut terbagi atas PKB 35 DCT dengan persentase keterwakilan perempuan sebanyak 37,14 persen, Gerindra 35 DCT dengan persentase keterwakilan perempuan sebanyak 37,14 persen, PDI Perjuangan 35 DCT dengan persentase keterwakilan perempuan sebanyak 40 persen, Golkar 35 DCT dengan persentase keterwakilan perempuan sebanyak 37,14 persen, dan Nasdem 35 DCT dengen persentase keterwakilan perempuan sebanyak 51,42 persen.

Kemudian Partai Garuda 8 DCT dengan persentase keterwakilan perempuan sebanyak 37,50 persen, Partai Berkarya 21 DCT dengan persentase keterwakilan perempuan sebanyak 47,61 persen, PKS 29 DCT dengan persentase keterwakilan perempuan sebanyak 41,37 persen, Partai Persatuan Indonesia 35 DCT dengan persentase keterwakilan perempuan sebanyak 37,14 persen, PPP 32 DCT dengan persentase keterwakilan perempuan sebanyak 37,50 persen, PAN 35 DCT dengan persentase keterwakilan perempuan sebanyak 40 persen, Hanura 32 DCT dengen persentase keterwakilan perempuan sebanyak 43,75 persen, dan Partai Demokrat 12 DCT dengen persentase keterwakilan perempuan sebanyak 50 persen. (rel)

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Senin (24/09).

Berbagai ketentuan pemasangan APK itu disosialisasikan di tengah Partai peserta Pemilu dengan menghadirkan Kepala Bawaslu Kab. Tanbu Kamaluddin Malewa serta sejumlah SKPD.

Kepala Kantor Kesbangpol Darmiadi mengatakan sosialisasi ini bertujuan agar Pemilu 2019 bisa dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan terutama terkait pemasangan alat peraga kampanye.

"Sebagai pengganti dari Perbup nomor 2 tahun 2013 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka pemasangan alat peraga kampanye di Tanah Bumbu diatur kembali dengan Peraturan Bupati No 43 Tahun 2018," katanya.

Darmiadi menambahkan, Perbup ini menjadi acuan tempat pemasangan dan berbagai ketentuan dan larangan yang harus diatati serta disepakati bagi parpol peserta Pemilu.

"Melalui acuan dari Perbup itu kita diharapkan sepakat, hingga alat peraga kampanye yang dipasang nantinya sesuai peraturan dan tertib tanpa ada benturan dengan ketertiban umum," tutupnya.

Tercatat dalam Perbup tersebut. ketentuan pemasangan APK termuat larangan diantaranya, tempat ibadah seperti Masjid/mushola, gereja, pura dan lainnya sepanjang radius 10 meter.

Kemudian sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, Kantor Pemerintah termasuk TNI, Polri, BUMN, BUMD dan perumahan dinas sepanjang radius 10 meter.

Juga larangan pemasangan di tempat pelayanan Kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, Puskesmas,
Posyandu, Poskesdes dan lainnya.

Berikutnya Pelabuhan Samudera Batulicin, pelabuhan penyeberangan fery, Bandara, taman kota, hutan kota dan sekitar monumen.

Diantara ketentuan pemasangan, pemasangan APK dilakukan sejak tiga hari setelah peserta Pemilu ditetapkan hingga dimulainya masa tenang. Pada saat memasuki masa tenang APK tidak dibenarkan lagi terpasang dan peserta Pemilu wajib membersihkan APK tersebut.(win)

BATULICIN - Sebuah pusat inovasi informasi baru di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) kembali dirintis. Inovasi itu bernama Digital Live Room (DLR).

Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Tanbu mensosialisasikan program DLR itu pada Senin (24/09), di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat.

Sosialisasi DLRampil sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Ardiansyah, S.Sos Kepala Diskominfo Tanbu dalam rangka Diklat Pim II.

Ardiansyah.S.Sos mengatakan, DLR merupakan wadah yang berfungsi sebagai pusat data dan pusat informasi.

Tujuan dibangunnya DLR adalah untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam mendapatkan data hingga mudah dalam pengambilan keputusan.

"Melalui Aplikasi DLR yaitu masyarakat, investor, wartawan, dan lain-lain yang membutuhkan data, tidak perlu lagi ke SKPD terkait, cukup datang ke DLR, kerena semua data sudah ada dan terintegrasi," kata Ardiansyah.

Akan diluncurkan dilalui pada bulan November depan. DLR ini akan diberi nama Maming Digital Live Room.

"Kepada para camat, kepala desa diminta untuk mendukungnya dengan selalu mengupdate data wilayahnya," ucapnya.

Saat ini dalam sosialisasi ini turut dihadiri beberapa Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Tanah Bumbu. (Menang)

BATULICIN – Plt Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor, menyerahkan piagam penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan RI kepada 2 (Dua) orang Tenaga Kesehatan Masyarakat (Kesmas) di Lingkungan Dinas Kesehatan Tanah Bumbu.

Piagam penghargaan diserahkan langsung Plt Bupati Tanbu kepada Nana Daniatina, Amd, Gz, dan Rian Saputra, SKM pada saat pelaksanaan Upacara Gabungan SKPD Pemkab Tanbu, Senin (10/9) di Halaman Kantor Bupati Tanah Bumbu di Batulicin.

Kepala Dinas Kesehatan Tanbu HM Damrah turut serta mendampingi Plt Bupati pada saat penyerahan piagam penghargaan tenaga kesehatan teladan tingkat nasional tersebut.

HM Damrah, selaku Kadinkes Tanbu, menjelaskan bagaimana proses berhasilnya dua orang tenaga kesehatan masyarakat dari Kabupaten Tanah Bumbu sehingga meraih prestasi teladan tingkat nasional, dan mengharumkan nama Provinsi dan Kabupaten di Tingkat Nasional.

Ia mengatakan, sebelumnya dua orang tenaga kesehatan masyarakat atas nama Nana Daniatina Amd, Gz dari Puskesmas Sebamban 1 dan Rian Saputra, SKM dari Puskesmas Lasung terpilih untuk mewakili Provinsi Kalimantan Selatan ke Tingkat Nasional.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan seleksi tenaga kesehatan teladan. Dari Kabupaten/Kota se-Kalsel, terpilih sebanyak 5 orang hasil seleksi yang berhak mewakili Kalsel ke tingkat Nasional. Dari 5 orang tersebut, 2 diantaranya adalah tenaga kesehatan dari Kabupaten Tanah Bumbu," sebut HM Damrah.

Selanjutnya, Lima tenaga kesehatan yang mewakili Kalsel kemudian dikirim ke tingkat nasional untuk bersaing dengan 158 tenaga kesehatan teladan dari seluruh Indonesia.

Dari seluruh tenaga kesehatan teladan se-Indonesia, selanjutnya pihak Kementerian Kesehatan RI kembali menseleksi menjadi 18 kandidat tenaga kesehatan teladan terbaik nasional tahun 2018. Para kandidat tersebut kemudian memaparkan hasil inovasi yang mereka buat dalam bentuk penulisan makalah.

Hasilnya, tenaga kesehatan asal Tanah Bumbu atas nama Nana Daniatina, Amd, Gz berhasil meraih terbaik 1 penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2018.

Plt Bupati Tanah Bumbu, Sudian Noor, pada saat menyerahkan piagam penghargaan dari Kemenkes RI mengucapkan selamat atas diterimanya penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2018 dari Kementerian RI.

Penghargaan yang diterima ini tentunya tak terlepas dari peran semua pihak yang terlibat didalamnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, seluruh jajaran Dinas Kesehatan Tanah Bumbu, dan pihak keluarga yang telah mendorong dan memberi semangat kepada Nana Daniatina Amd, Gz dan Rian Saputra, SKM sehingga mengharumkan nama daerah ditingkat nasional.

Kepada penerima penghargaan tersebut, Plt Bupati juga mengingatkan untuk tidak berpuas diri dengan prestasi yang diraih, tapi teruslah berkembang dan tingkatkan kemampuan diri dibidang kesehatan masyarakat. (rel)

BATULICIN – Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) kembali kedatangan dokter internship untuk melaksanakan pengabdian selama satu tahun ditiap Kecamatan.

Sedikitnya 18 dokter muda dari berbagai daerah itu akan ditugaskan di Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Tanbu. Dengan tujuan mengaplikasikan ilmu kedokteran yang mereka dapatkan.

Seiring awal penugasannya, Senin (24/09) diruang rapat Sekretariat Daerah,para dokter mendapatkan arahan dari Pemkab Tanbu melalui Kepala Dinas Kesehatan H. Damrah.

"Mereka akan diberikan arahan terlebih dahulu terutama menyangkut kondisi di Tanah Bumbu, baik karakteristik budaya setempat maupun tingkat derajat kesehatan masyarakat disini," kata H. Damrah di sela penyambutan kedatangan dokter internship.

Direktur RSUD H. Andi Abdurahman Noor, dr. Arman Jaya Riki dikesempatan itu turut menyambut baik atas kedatangan tenaga medis muda yang lahir dari berbagai Sekolah Kedokteran di Indonesia itu.

Lanjutnya, diantara mereka yang bertugas pastinya ada beberapa orang yang akan menjalani tugas dalam rangka memperkuat pelayanan di RSUD ini.

"Kita berharap ilmu kedokteran yang sudah mereka dapatkan akan memberikan kontribusi positif menuju peningkatan pelayanan yang lebih baik di RSUD ini," jelasnya. (win)

BATULICIN - Wakil Ketua DPRD H Hasanuddin, S.Ag proses langsung yang dilakukan sumpah janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) periode 2014-2019 atas nama M Taufik, S.Pd sebagai PAW dari Anggota DPRD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) atas nama Abdul Rahim bertempat di Gedung DPRD, Selasa (25/09).

Usai memimpin prosesi sumpah janji H Hasanuddin, S.Ag KONSTITUSI PAW kali ini bukan perkara pergantian anggota DPRD, akan tetapi untuk Undang-undang yang menyatakan, salah satu anggota DPRD yang mengundurkan diri maka harus dilaksanakan pergantian antar waktu (PAW ) dari partai yang sama.

Selain itu Hasanuddin berharap dengan dilantiknya M Taufik, S.Pdarus dapat bekerja bersama-sama bersama anggota DPRD lainnya untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyakat Kabupaten Tanah bumbu.

Pelaksana Tugas Bupati Sudian Noor dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Ambo Sakka mengatakan, atas nama Pemerintah Daerah untuk Anggota DPRD yang baru saja ada sumpahnya dan semoga dapat bekerja dengan baik di dalam penggalangan dana di dalam negeri visi kerja misi pembamgunan di Bumi Bersujud.

"Ada dalam hal ini, salah satu tugas DPRD dalam pengaturan daerah (Perda) bersama pemerintah daerah, dan juga termasuk didalamnya penyelenggaraan APBD," ujarnya.

"Oleh karena itu kami kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif yang sangat terjalin dengan sukses di daerah Tanah Bumbu dapat terwujud," tambahnya.

Turut hadir pada acara prosesi pengambilan sumpah janji anggota DPRD tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala SKPD, dan para undangan lainnya. (iwn)

BATULICIN – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tanah Bumbu dalam pertemuan rutinnya mensosialisasikan tata cara pengangkatan anak untuk menghindari ketidakjelasan status bukan anak kandung yang diasuh pasangan bukan orangtuanya.

"Sosialisasi melalui kegiatan rutin DWP ini bertujuan menyampaikan informasi tentang tata cara pengangkatan anak," ujar Ketua DWP Kab. Tanbu melalui Waket 1 DWP Hj. Aminah Mustaing di Aula PKK Kawasan Kapet Batulicin Kamis (27/09).

Menurut dia, tujuan lain yang diharapkan adalah terlindunginya anak sekaligus mencegah terjadinya pengangkatan anak secara ilegal sehingga dapat merusak masa depan anak bersangkutan.

Ia mengatakan, kegiatan sosialisasi merupakan penjabaran dari UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, PP Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak dan Peraturan Menteri Sosial tentang persyaratan pengangkatan anak.

Adapun Narasumber yang menyampaikan materi itu yakni, Pekerja Sosial dari Provinsi Kalsel, Yus Ardian Pramujo.

Disampaikannya, pengangkatan anak merupakan solusi untuk melindungi anak-anak agar mendapatkan hak-haknya sekaligus menghindari penelantaran karena berbagai alasan.

"Namun, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku maka proses pengangkatan anak harus melalui tata cara yang sudah disiapkan sehingga tidak muncul permasalahan di kemudian hari yang dapat merugikan anak," katanya.

Sementara itu, catatan dari Dinas Sosial Kab. Tanbu terkait prosedur pengangkatan anak merincikan:

1. Persyaratan administrasi calon orang tua anak (Cota) melengkapi persyaratan administrasi kemudian menyerahkan administrasi kemudian menyerahkan berkas ke Dinsos setempat.
2. Petugas Dinsos melakukan verifikasi berkas dan kunjungan kerumah.
3. Dinsos setempat memberikan rekomendasi kepada Dinsos Provinsi melalui DPMPTSP Provinsi.
4. Sidang kelayakan di provinsi oleh tim PIPA untuk persetujuan pengangkatan anak.
5. Tim PIPA memberikan rekomendasi untuk diadakan sidang pengesahan di pengadilan agama kabupaten.
6. Pengadilan agama akan memberikan pengesahan pengangkatan anak kepada orang tua asuh.

Syarat Calon Anak Asuh:

1. Belum berusia 18 tahun.
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Syarat Calon Orang Tua Asuh  terdiri dari:

1. Sehat Jasmani dan rohani.
2. Usia minimal 30 tahun.
3. Beragama sama dengan calon anak asuh.
4. Berkelakuan baik tak pernah dihukum kerena tindak kejahatan.
5. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
6. Tidak merupakan pasangan sejenis.
7. Tidak mempunyai anak atau hanya memiliki 1 orang anak.
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan Sosial. (win)