FOKUS BATULICIN | Surat Kabar Elektronik Tanah Bumbu

15.52

ADVETORIAL : Honor Perawat PTT Akan Dinaikkan

Written By Fokus Batulicin on Jumat, 06 Desember 2013 | 15.52

‎i

BATULICIN - Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Mardani H. Maming mengungkapkan, pemerintah daerah akan menaikkan honor PTT perawat di Bumi Bersujud pada tahun 2014 mendatang dengan nilai kenaikan sebesar Rp. 200 ribu

Kenaikan honor itu sebut Bupati dimaksudkan untuk menstimulan para tenaga perawat agar lebih profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga medis keperawatan.

"Namun begitu, kenaikan itu harus sejalan dengan perbaikan kualitas kinerja dan profesionalisme dari jajaran perawat, sehingga mampu bersinergi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat", ujar Mardani saat memberi sambutan dalam Seminar Keperawatan di Gedung Mahligai Barsujud, Kapet Batulicin, Minggu (1/12) lalu.

Hal esensial yang juga menjadi langkah perbaikan imbuhnya, perlunya jajaran perawat untuk meningkatkan performa pribadi diluar kemampuan teknis.

"Diantaranya adalah, perawat harus berpenampilan menarik, familier, komunikatif, memiliki kemampuan mensugesti pasien sehingga mampu membantu proses penyembuhan pasien", kata bupati.

Melalui kegiatan seminar semacam ini ungkapnya, idealnya para perawat tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan dan teknis tentang keperawatan dan kesehatan semata. Akan tetapi harus juga dibekali hal-hal terkait cara berpenampilan dan cara berkomunikasi dengan pasien sehingga memberikan rasa nyaman bagi pasien.

Urgensitas persoalan diluar teknis keperawatan itu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah menyusul diterapkanya peningkatan sistem pelayanan secara elektronik tenaga perawat yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanah Bumbu.

Melalui sistem tersebut setiap pasien akan diminta menekan tombol elektronik untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan tenaga medis pada RSUD Tanah Bumbu kepada masyarakat.

Diterapkanya metode menjaring tingkat kepuasan pelayanan pasien dengan sistem elektronik tersebut, diharapkan menjadi motivasi bagi jajaran tenaga medis daerah untuk peningkatan kualitas pelayanannya.

Senada dengan Bupati, Plt Kepala Dinas Kesehatan Tanbu Agus Umar mengungkapkan pihaknya akan terus mengupayakan peningkatan kualitas kinerja jajarannya sebagai langkah perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Tanbu.

Terobosan lain yang akan segera direalisasikan pihaknya kata Agus Umar, tahun 2014 mendatang secara bertahap pemerintah daerah akan mengimplementasikan program satu desa satu bidan satu perawat dan satu tenaga ahli gizi.

Program ini dirancang dan diformulasikan pemerintah daerah sebagai langkah taktis untuk mendukung program Tanbu Sehat 2015 mendatang.

"Salah satu solusi penunjang agar komitmen kita bersama itu dapat terwujudkan yakni melalui seminar semacam ini", kata Agus.

Dengan mengusung tema "Dengan Praktik Klinik Keperawatan Kita Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu" seminar kesehatan yang diikuti sebanyak 270 peserta tersebut diharapkan akan melahirkan semangat, visi dan misi yang sama dalam membangun masyarakat Tanbu yang sehat. (Adv/Relhum)

FOTO 1. Bupati Tanbu Mardani H Maming saat memberikan sambutan pada Seminar Keperawatan di Gedung Mahligai Barsujud, Kapet Batulicin, Minggu (1/12) lalu.

20.51

Penanganan Kasus Ilegal Minning, Tanbu Terbesar Pertama

Written By Fokus Batulicin on Kamis, 05 Desember 2013 | 20.51

fokusbatulicin.com -Selama periode Januari hingga November 2013 ini diketahui Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan daerah yang menempati urutan pertama dengan jumlah pelaku kasus Ilegal Mining terbesar pertama di Kalsel. Dimana dalam Kacamata aparat penegak Hukum, Polres Tanah Bumbu, urutan pertama itu bahkan mampu mengalahkan penangan melalui Ditreskrimsus Polda Kalsel sendiri.

Dari Data di bagian Reskrim Polres Tanah Bumbu, sejak awal Januari hingga November 2013, jumlah kasus yang ditangani sebanyak 37 kasus, dengan 24 kasus diselesaikan dengan baik, sisanya masih dalam tahap proses pemberkasan dan kelengkapan saksi saksi serta penetapan tersangka. Sementara Polres kabupaten Tanah Laut ‎hanya menangani 26 kasus ilegal mining dengan 13 kasus terselesaikan. Di meja Ditreskrimsus Polda Kalsel ‎sendiri hanya nenangani 23 kasus, dengan 13 kasus yang mampu diselesaikan hingga mampu ditetapkan para tersangkanya.

‎Kapolres Tanah Bumbu AKBP Asep Taufik melalui Kasat Reskrim Ronaldo Siregar mengatakan, dari 37 Kasus itu sebagian besar terjadi di atas lahan PKP2B baik PT Arutmin, Maupun PT BIB. dengan 28 alat bukti berhasil diamankan dari Areal PKP2B Arutmin dan 27 alat bukti diamankan dari PT BIB, serta 4 unit alat bukti lainnya di amankan diluar dari wilayah tersebut. "Sebagian besar alat buktinya kita amankan di Halaman Polres Tanbu, bahkan dua orang yang mengaku wartawan turut melakukan praktek ilegal mining juga kita amankan. Berkat dukungan rekan media massa dan masyarakat, kerja keras Polisi terus membuahkan hasil yang maksimal. ini akan terus kita tingkatkan" ujar Ronaldo, kemarin saat ditemui diruang kerjanya.

Saat ditanya, apa kendala yang dihadapi ‎saat menangani kasus Ilegal Mining di Tanah Bumbu, Ronaldo mengatakan, selain harus menghadapi sikap para pelaku yang kerap hanya mengandalkan otot dan jiwa premanisme menurutnya, yang paling sulit adalah ketika mereka tidak bisa menemukan otak pelaku utama agar bisa menyeretnya sebagai tersangka. Seperti saat menemukan barang bukti alat berat tak bertuan alias tanpa operator maupun saksi mata lainnya di sekitar alat bukti, karena ditinggal kabur oleh pelaku. Dimana dari pengalaman, sebagian besar pelaku utama merupakan warga pendatang atau berasal dari luar Kalsel, seperti pulau jawa, sulawesi maupun asal daerah Ibu Kota Jakarta.

"Nah kalau sudah begini, bikin pusing kita, apalagi kalau alamatnya tidak jelas. bagaimana kami bisa memburu pelaku. yang bikin jengkel, pada saat teken kontrak pinjam atau sewa alat tidak ada tertera alamat mereka yang jelas. ini herannya di tempat kita. kenapa bisa seperti ini" ujar Ronaldo.‎ (Ley)

14.58

ADVERTORIAL‎: Dua Kecamatan Dapat Perpustakaan

BATULICIN – Jika tak ada aral, tahun 2014 mendatang Pemkab Tanah Bumbu (Tanbu) melalui Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah (Pustardokda) akan menempatkan dua perpustakaan baru di dua kecamatan.

Menurut Bupati Tanbu Mardani H. Maming, dua kecamatan yang bakal memiliki perpustakaan itu yakni Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Mantewe. Rencananya kedua perpustakaan itu akan mulai difungsikan pada Januari 2014 mendatang.

Langkah taktis yang sudah ditempuh oleh Kantor Pustardokda itu menurut Mardani adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) warga Bumi Bersujud khususnya yang ada di wilayah perdesaan.

Sejauh ini sebutnya, respon masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan dan buku sebagai sumber ilmu relatif tinggi, khususnya di kalangan para pelajar. Hal ini terbukti dengan tingginya animo para pelajar terhadap keberadaan perpustakaan keliling yang dimiliki Kantor Pustardokda Tanbu.

"Melihat dari besarnya animo masyarakat dan pelajar itulah yang kemudian mendorong pemerintah daerah melalui Kantor Pustardokda untuk mengembangkan program perpustakaan kecamatan", sebut Mardani lagi.

Terpisah Kepala kantor Pustardokda Ardiansyah menyebutkan, untuk saat ini pihaknya mengelola dua unit perpustakaan menetap yang berada diperkantoran gunung tinggi dan unit pelayanan di Kecamatan Batulicin, tepatnya yang berlokasi di Jalan Raya Batulicin depan Hotel Ebony Batulicin. dan dua unit perpustakaan keliling yang setiap hari berkeliling ke sekolah-sekolah dan tempat keramaian diwilayah kab tanbu.

Sebagai pengembangan program instansinya, selain dengan menambah dua unit perpustakaan yakni di Kecamatan Mantewe dan Kecamatan Kusan Hilir, pihaknya juga akan memberikan layanan perpustakaan untuk anak-anak usia dini yang tergabung dalam lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang salah satunya dengan memberikan pelayanan peminjaman buku cerita anak dan alat bermain serta kegiatan bercerita untuk anak-anak.

"Terobosan seperti itu perlu kami lakukan sebagai upaya kita semua untuk memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada semua lapisan masyarakat termasuk salah satunya untuk anak usia dini", kata Ardiansyah.

Dibagian lain Ardiansyah membeberkan, di Bidang Kearsiapan, pada tahun 2013 ini pihaknya telah melaksanakan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) kearsipan untuk para Sekretaris Desa (Sekdes) dan petugas kearsipan.

Pada Bimtek yang digelar di Gedung 7 Pebruari Pagatan Kecamatan Kusan hilir dan dibuka langsung oleh Bupati Tanbu Mardani H Maming dengan narasumber dari Badan Perpustakaan Arsip Daerah Kalimantan Selatan itu sedikitnya diikuti sebanyak 200 peserta.

Bimtek kerasipan tersebut dimaksudkan agar aparatur desa bisa memahami dan mengimplementasikan pelaksanaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Permendagri Nomor 78 tahun 2012 tentang Tata Kelola Kerasipan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Sebagai bentuk kelanjutan dari Bimtek Kearsipan tersebut, Pustardokda juga melakukan monitoring ke Desa-desa serta SKPD terkait tata kelola kearsipan. Sesuai dengan Rencana Kerja (Renja), pada Tahun 2014, Bidang Kearsipan akan melakukan pembinaan dan penatakelolaan kearsipan ditiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai tahap awal, nantinya akan ada sebanyak 10 SKPD yang akan mendapatkan pembinaan dan pengelolaan nantinya. (Adv/Relhum)

12.02

ADVERTORIAL : Minimalisir Sengketa Batas Desa Pemkab Sosialisasikan Permendagri Nomor 27/2006

BATULICIN - Mengantisipasi terjadinya sengketa batas desa dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanbu mensosialiasi Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pemerintah daerah berharap, dengan sosialisasi itu akan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat terkait pengadministrasian batas antar desa, antar kecamatan hingga antar kabupaten.

"Kasus sengketa lahan tidak akan pernah terselesaikan jika penetapan batas masing-masing desa tidak dilakukan. Namun lebih dari itu masyarakat pun juga harus memahami sistem administrasi pertanahan dengan baik" kata Bupati Tanbu, Mardani H. Maming, pada saat acara Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan Administrasi Pertanahan di Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang, Kamis (7/11) pekan lalu.

Diungkapkan Mardani, sejauh ini penetapan batas desa akan mempengaruhi kepemilikan lahan oleh warga. Padahal imbuhnya, status atau kepemilikan lahan oleh warga tidak mempengaruhi legalitas kepemilikan lahan oleh seseorang.

Bahkan jelas Mardani, dengan adanya penetapan dan penegasan batas desa akan memudahkan masyarakat dan pihak pemerintahan desa dalam melakukan pengadministrasian lahan atau tanah warga. Selain itu, dengan telah ditetapkannya batas desa secara formal oleh pemerintah daerah hal itu juga menjadi penegasan dasar terkait penetapan batas antar kecamatan dan kabupaten.

Hanya saja, dalam beberapa kasus penanganan pengadministrasian legalitas tanah warga bisa saja dilakukan oleh desa tetangga karena setelah ditetapkannya batas desa secara formal lahan milik warga bersangkutan tidak masuk dalam wilayah desa dimana ia berdomisili.

"Tidak masalah, karena status tanah itu tak terpengaruh dengan ditetapkannya batas desa oleh pemerintah daerah", tegas Mardani.

Dibagian lain bupati juga mengungkapkan, sengketa kepemilikan lahan oleh warga sejauh ini tak semata-mata didasari oleh batas desa. Ditetapkan atau tidaknya batas wilayah desa, kasus sengketa lahan dimungkinkan akan tetap terjadi ditengah-tengah masyarakat jika pengadministrasi hak kepemilikan tanah oleh warga tidak dilakukan dengan baik.

Untuk itu Bupati meminta kepada jajaran aparatur pemerintahan desa agar selalu menjalankan administrasi pertanahan di wilayah desa masing-masing dengan baik.

Jika pun sengketa tetap terjadi, hanya bisa ditangani dan diputuskan melalui proses pengadilan atas dasar pengaduan dan bukti-bukti legalitas kepemilikan tanah yang sah.

"Kita pahami bersama, bahwa munculnya masalah sengketa lahan yang sebelumnya kerap terjadi banyak dipicu oleh lemahnya sistem administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait", singgung Mardani seraya mengatakan, tidak sedikit perangkat desa khususnya Sekretaris Desa (Sekdes) yang masih belum bisa memahami secara menyeluruh implementasi sistem administrasi pertanahan dengan baik.

Kedepan imbuhnya, pasca ditetapkanya batas wilayah desa diharapakan setiap Kepala Desa tidak lagi kerap mengganti pejabat Sekdesnya. Tujuanya tidak lain untuk menjaga ketertiban adminitrasi pemerintahaan umum dan administrasi pertanahan di tiap-tiap desa.

Senada dengan Bupati Mardani H. Maming Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanbu, Ambran Simatupang menyebutkan, lemahnya sistem administrasi desa akan sangat berpengaruh terhadap menculnya masalah sengketa lahan antar warga.

Ada empat buku induk menyangkut administrasi pertanahan yang disarankan oleh BPN agar dibuat dan digunakan oleh jajaran pemerintah desa guna mengantisipasi muncul kasus sengketa lahan.

Buku induk yang pertama berkenaan dengan jumlah dan penguasaan bidang tanah, kedua menyangkut sketsa dan gambar bidang tanah, ketiga buku catatan mutasi dan masalah tanah, sedangkan buku yang ke empat adalah tentang tata ruang penggunaan atas tanah dan tata bangunan.

"Keempat buku ini penting untuk dimiliki tiap-tiap desa untuk memudahkan sistem administrasi pertanahan di desa. Sehingga persoalan sengketa lahan masyarakat tidak mudah terjadi," ujar Ambran

Terpisah Kepala Bagian Pemerintahan Setda Mahriyadi Noor menyebutkan, dasar penetapan batas desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Hingga saat ini ujarnya, progres penyelesaian batas desa sampai dengan tahap dituangkannya dalam bentuk berita acara penetapan dan penegasan batas desa sudah mencapai 95 persen.

"Dari tahap ini, jika belum ada kesepakatan antar desa yang saling berbatasan, maka prosedur penyelesaianya yakni dengan digelarnya pertemuan antar pihak yang bersengketa sebanyak tiga kali dan difasilitasi oleh pihak desa. Bila belum juga ada kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan pertemuan yang di fasilitasi pihak kecamatan sebanyak tiga kali", kata dia.

Jika sampai dengan tahap itu sengketa belum juga terselesaikan, maka masalah sengketa lahan itu akan diserahkan kepada pihak kabupaten, dan keputusan tim PPBD (Penetapan dan Penegasan Batas Daerah) tidak bisa diganggu gugat.

Sementara untuk batas daerah antara Tanbu dengan kabupaten tetangga yang sudah rampung antara lain batas Tanbu dengan Kabupaten Tanah Laut yakni dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 31 Tahun 2012, dan penetapan batas Tanbu dengan Kabupaten Banjar sesuai Permendagri Nomor : 14 Tahun 2010. Sedangankan batas Tanbu dengan Kabupaten Kotabaru hingga saat ini belum rampung karena masih dalam proses penyelesaian. (Adv/Relhum)

Ket :

Foto 1. Bupati Tanbu Mardani H Maming saat membuka sosialisasi sosialiasi Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, di Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang, Kamis (7/11) pekan lalu

08.52

Terharu Bertemu Bupati, Sejak Zaman Jepang Tak Pernah Berhadapan Dengan Bupati

Written By Fokus Batulicin on Rabu, 04 Desember 2013 | 08.52

Hadiah (71), warga Desa Mattone Kecamatan Kusan Hilir, terlihat kebingungan saat seorang lelaki muda mampir di tempat tinggalnya yang terlihat berantakan. Meski dinding dindingnya terbuat dari gipsum dan telah beratap multyroof. Bau cet menyeruak dibagian dalam bangunan yang masih berlantai papan itu.

Hadiah yang tinggal sendiri dirumah itu, saat Mardani H Maming Bupati Tanah Bumbu menyempatkan diri berkunjung siang kemarin, baru keluar dari dapur merapikan barang barangnya yang menumpuk pasca renofasi bedah rumah yang dilaksanakan oleh Kodim dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sejak awal bulan lalu. Hadiah hanya bisa tersenyum dan menatap wajah Mardani dengan penuh tanya.

"niga iko" (siapa kamu?) tanya Hadiah kepada Mardani.

Saat Ia mengetahui bahwa yang berkunjung adalah Bupati Tanah Bumbu, Hadiah langsung memeluknya erat erat hingga meneteskan air mata. Dari bibirnya yang mengeriput, iapun mulai mengungkapkan perasaan bangga sekaligus terharu dengan budipekerti Mardani. selain mengungkapkan terimakasih, atas apa yang telah diberikan pemerintah daerah, Hadiah juga melantunkan lagu lagu berbahasa jepang, yang meski ia sendiri tak mengetahui artinya.

"mulai zaman Jepang, Baru kali ini saya bertemu langsung yang namanya Bupati. naik ke gubuk saya. bahkan memperbaiki rumah saya yang mulai lapuk. saya sangat berterimakasih" ucap Hadiah.

Sebelum meninggalkan rumah Hadiah, Mardani juga menyerahkan sejumlah bantuan uang tunai, untuk Hadiah. Mardani juga melihat ke sekeliling bangunan tempat tinggal Hadiah. Meski telah berumur, namun pandangan Hadiah tidak berubah dengan dibantu kacama tuanya ia masih mampu mengenali sosok wajah orang orang yang berbicara dengannya.

menurut Mardani, program bedah rumah ini tidak hanya untuk Kecamatan Kusan Hilir. namun Ratusan rumah yang masuk dalam program bedah rumah itu terdapat nyaris disetiap kecamatan yang ada di kabupaten Tanah bumbu. (ley)

18.42

ADVETORIAL : Satpol PP Tanbu Ikuti Pelatihan Kesamaptaan

Written By Fokus Batulicin on Senin, 02 Desember 2013 | 18.42

BATULICIN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mengikuti pelatihan Kesamaptaan bersama jajaran TNI AD dari Satuan Kompi B - 623/BWU Batulicin.

Kepala Sat Pol PP Tanbu Syamsuri,SE mengatakan pelatihan Kesamaptaan jajarannya bersama personil TNI AD itu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keterampilan, kinerja dan kedisiplinan personilnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mereka sebagai komponen penting daerah.

"Oleh sebab itu kami berharap dengan keikutertaan kami pada pelatihan tersebut profesionalisme dan disiplin kerja jajaran Pol PP Tanbu bisa lebih baik lagi," sebut Syamsuri disela-sela acara pembukaan pelatihan Kesemaptaan di markas TNI Kompi B 623/BWU Batulicin, Jumat(29/11) pekan lalu.

Dipaparkannya, pelatihan Kesamaptaan jajarannya diikuti sebanyak 30 orang anggota. Dimana hasil pelatihan yang akan berlangsung selama satu pekan itu diharapkan bisa menunjang sistem kinerja jajaran Sat Pol PP Pemkab Tanbu, sekaligus persiapan untuk mendukung jalannya proses pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang agar bisa berjalan tertib dan aman.

Kepada jajarannya Syamsuri berpesan agar bagi personil yang diikutsertakan tidak merasa terbebani. Pasalnya, kedepan tantangan yang dihadapi personil Sat Pol PP akan lebih berat lagi. Sehingga masing-masing personil harus terbekali tidak hanya dengan performa fisikal semata, namun harus membekali diri dengan kemampuan penunjang lain seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan humanistik serta kemampuan penting lainnya.

Syamsuri juga mengungkapkan, program pelatihan yang sama juga akan digelar pada tahun yang akan datang, dengan melibatkan jumlah anggota Pol PP yang lebih banyak lagi. Jika tak ada aral, untuk tahun depan, pihaknya akan mengikutsertakan personil Pol PP sebanyak dua angkatan dengan masing-masing angkatan beranggotakan sekitar 30 orang.

Terpisah, terkait dengan kegiatan pelatihan Kesamaptaan bagi personil Sat Pol PP Tanbu itu, Bupati Tanbu Mardani H. Maming berpesan kepada personil Pol PP yang mengikuti pelatihan agar menjalani kegiatan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggungjawab.

"Ini adalah kesempatan yang sangat berharga, untuk itu saya minta kepada anggota yang diikutsertakan agar menjalaninya dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab agar usai mengikuti pelatihan akan menjadi personil Pol PP yang lebih profesional dan berdisiplin tinggi", cetus Mardani.

Komandan Kodim (Dandim)1022 Tanbu, Letkol Inf Bayu Permana pada saat membuka kegiatan pelatihan berharap agar melalui pelatihan tersebut bisa dijadikan jajaran Pol PP Tanbu sebagai wahana menimba ilmu sekaligus melatih kedisiplinan para peserta secara maksimal.

Sehingga dengan kualitas kinerja dan kedisiplinan Pol PP yang lebih baik nantinya lebih meningkatkan kewibawaan Pemkab Tanbu dimata masyarakat secara luas.

"Proses pelatihan ini harus dibina dan dikembangkan secara terus-menerus. Selain menambah silaturahmi, juga untuk mempererat hubungan pemerintah daerah dengan jajaran kami di Tanah Bumbu," katanya.

Untuk diketahui, pada acara pembukaan pelatihan Kesamaptaan bagi jajaran Pol PP juga dihadiri Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Tanbu, Said Akhmad. Mewakili pemerintah daerah Said Ahmad berkesempatan menandatangani nota kesepakan bersama Dandim 1022 Tanah Bumbu. (Adv/Relhum)

KETERANGAN :

FOTO 1 : Anggota Satpol-PP Kabupaten Tanah Bumbu bersama dengan jajaran TNI AD dari Satuan Kompi B - 623/BWU Batulicin tampak khitmad mengikuti upacara pembukaan latihan kesemaptaan di markas TNI Kompi B 623/BWU Batulicin, Jumat(29/11) pekan lalu.

FOTO 2 : Dandim 1022 Tanbu, Letnan Kolonel Infanteri Bayu Permana menyematkan Tanda peserta pelatihan kesemaptaan secara simbolis kepada salah satu perwakilan Satpol PP Tanbu.

FOTO 3 : Plt Sekda Tanah Bumbu, Said Akhmad menandatangani kerja sama latihan kesemaptaan anggota Satpol-PP dengan jajaran TNI Kompi B 623/BWU Batulicin dengan disaksikan Dandim 1022 Tanbu, Letnan Kolonel Infanteri Bayu Permana.

FOTO 4 : Plt Sekda Tanah Bumbu, Said Akhmad (kanan) berjabat tangan dengan Dandim 1022, Letnan Kolonel Infanteri Bayu Permana sebagai tanda awal dimulainya kerjasama latihan kesemaptaan antara anggota Satpol-PP dengan jajaran TNI Kompi B 623/BWU Batulicin.

10.03

PWI GELAR DIKLAT JURNALIS UNTUK SMAN 1PAGATAN

Written By Fokus Batulicin on Sabtu, 30 November 2013 | 10.03

Puluhan pelajar SMA negeri 1 Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jurnalistik yang diselenggarakan berkat kerjasama Organisasi Pers Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tanah Bumbu dengan Sekolah tersebut. Pelatihan digelar setiap satu pekan sekali, selama empat pekan berturut turut. sejak awal November 2013 lalu dan berakhir pada hari Jumat (29/11) kemarin.

Hernawan SE, selaku Ketua PWI Tanah Bumbu usai menghadiri puncak pelatihan itu mengatakan, pentingny memberikan pemahaman ilmu jurnalistik kepada kaum pelajar adalah guna membuka wawasan serta pengetahuan mendasar terkait kegiata jurnalistik profesional. dari tahapan awal bagaimana menyiapkan bahan materi, mencari dan mengumpulkan informasi, mengolah dan menyajikannya hingga menentukan layak atau tidak informasi tersebut untuk dijadikan berita pada sebuah media cetak.

Dengan demikian, para pelajar sedikitnya akan mengetahui mekanisme dan kinerja profesi wartawan dalam hal membuat berita sekaligus mengenalkan lingkungan dan aura jurnalistik disekolah. Ini dimaksudkan supaya setiap pelajar menjadi siswa lebih kritik dan aktif dalam menimba ilmu disekolah. Menjadi lebih berani dalam mengungkapkan pendapat serta menyampaikan informasi di depan umum.

"selama ini siswa terkesan hanya menunggu informasi yang masuk ke dirinya. hanya menerima pembelajaran dari guru. meski ditawarkan untuk bertanya tetap saja merasa malas minder atau ragu ragu dalam bertanya. karena kurang didorong rasa kepercayaan diri yang tinggi. Dengan pelatihan jurnalistik seperti ini setidaknya kita harapkan adanya perubahan, mampu membangkitkan rasa percaya diri dalam mengungkapkan pendapat mereka, mengutarakan pertanyaan maupun berdialog dalam diskusi. Ilmu jurnalistik kita yakini banyak bermanfaat disegala bidang, khususnya di dunia pendidikan" ujar Hernawan.

Ali, salah seorang siswa yang mengikuti kegiatan itu mengaku cukup senang untuk bisa mengetahui cara kerja wartawan. selain diajarkan pendidikan jurnalistik mendasar dalam kesempatan itu juga diberikan bimbingan pengetahuan photography, yang menurut Ali sangat jarang bisa ditemukan.

Selama pelatihan berlangsung, materi jurnalistik diberikan oleh Ketua PWI Hernawan SE yang juga Wartawan Kalimantan Post, dan Emer Seib Wartawan SCTV serta untuk bidang Photography diberikan oleh Fadly Alfaritzi yang selama ini berkecimpung sebagai Wartawan Media Cyber Fokus Batulicin. Selain itu, untuk selama kegaiatan Praktik di Lapangan setiap siswa mendapat pendampingan dari Anggota PWI lainnya, yakni Kristyawan Wartawan Majalah Fakta dan Juga Hali yang merupakan Wartawan Barito Post .

"kita berharap ini bermanfaat bagi pelajar yang mengikutinya, baik dalam menimba ilmu maupun dalam kehidupan mereka sehari hari" ujar Hernawan. (ley)

14.03

ADVERTORIAL : Pemkab Beri Honor Pengajar PAUD

Written By Fokus Batulicin on Kamis, 28 November 2013 | 14.03

BATULICIN - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat memberikan honor kepada para pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pemberian honor itu sendiri akan diefektipkan pada tahun anggaran 2014 mendatang.

Setidaknya, untuk merealisasikan langkah itu pemerintah daerah telah menganggarkan dana sebesar Rp. 3,231,000,000. (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta)

Bupati Tanbu Mardani H. Maming mengatakan pemberian honor bagi tenaga pendidik PAUD oleh pemerintah daerah merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap nasib para tenaga pendidik PAUD yang sejauh ini menerima honor teramat kecil yakni berkisar antara Rp. 50 ribu hingga Rp. 200 ribu perbulan dari pengelola PAUD.

"Ini jelas tidak sebanding dengan pengabdian mereka selama ini. Bayangkan saja, ada tenaga pendidik PAUD dengan masa kerja tujuh tahun tapi honor yang diterima masih berkisar antara Rp. 50 ribu hingga 100 ribu. Inilah yang kemudian menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah," ujar bupati Mardani H. Maming belum lama tadi.

Ditambahkannya, pemerintah daerah harus memberikan perhatian serius kepada tenaga pengajar PAUD. Mengingat lembaga pendidikan PAUD mempunyai peran penting dan turut berkontribusi dalam membentuk generasi daerah di masa mendatang.

Terpisah Kepala Disdikpora Tanbu Sartono mengungkapkan, pada tahun 2014 mendatang, pihaknya telah mengganggarkan dana untuk honor tenaga pengajar PAUD sesuai dengan kriteria pendidikan masing-masing tenaga pengajar, yakni untuk tenaga pengajar lulusan SMA/sederajat sebesar Rp. 550.000, Diploma sebesar Rp. 650.000, S1 dan S2 sebesar Rp. 750.000.

"Total anggaran untuk honor tenaga pengajar PAUD yang kita alokasikan pada APBD 2014 mendatang sebesar Rp. 3.231.000.000. ", sebut Sartono, Senin (25/11) lalu.

Dengan pemberian honor itu sambung Sartono, pemerintah daerah berharap akan ada peningkatan kualitas kinerja sekaligus kesejahteraan dari jajaran para pengajar PAUD. Dan honor itu diperuntukan khusus bagi pengajar yang mengabdi dilembaga PAUD yang dikelola oleh yayasan , dan belum mendapat honor dari pemkab seperti halnya tenaga pengajar PAUD yang berstatus PTT umum dan PTT Khusus.

Selain memberikan honor bagi tenaga pengajar, untuk menunjang kegiatan PAUD di Tanbu, pada tahun 2014 Pemkab Tanbu juga menganggarkan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp. 60 ribu/anak/bulan.

Sementara itu, dari data yang ada di Disdikpora, hingga saat ini jumlah lembaga PAUD di Bumi Bersujud sebanyak 260 lembaga yang tersebar di Kecamatan Kusan Hilir sebanyak 41 lembaga PAUD, Kecamatan Sungai Loban sebanyak 34 lembaga PAUD, Kecamatan Satui sebanyak 32 lembaga PAUD, Kecamatan Angsana sebanyak 20 lembaga PAUD dan Kecamatan Kusan Hulu sebanyak 22 lembaga PAUD.

"Selanjutnya Kecamatan Kuranji sebanyak 11 lembaga PAUD, Kecamatan Batulicin sebanyak 15 lembaga PAUD, Kecamatan Karang Bintang sebanyak 28 lembaga PAUD, Kecamatan Simpang Empat sebanyak 36 lembaga PAUD, dan Kecamatan Mantewe sebanyak 21 lembaga PAUD", ungkap Kasi PAUD Disdikpora Sumarman.

Untuk target satu desa satu PAUD kata dia, hinga saat ini telah ada empat kecamatan yang sudah seratus persen merealisasikan. Empat kecamatan itu yakni Kecamatan Batulicin, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Karang Bintang dan Kecamatan Angsana. Kedepan pemerintah daerah akan terus mendorong pengembangan program satu desa satu PAUD. (ADV/Relhum)

Keterangan :

Foto 1 . Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming dan Kepala Disdikpora Tanbu Sartono.

Foto 2. Bunda PAUD Kab. Tanbu Hj. Erwinda Mardani saat melantik Bunda PAUD Desa. Pemkab tanbu memberikan perhatian serius kepada tenaga pengajar PAUD. Mengingat lembaga pendidikan PAUD mempunyai peran penting dan turut berkontribusi dalam membentuk generasi daerah di masa mendatang.