News

copyright by Fokus Batulicin @ 2011. Diberdayakan oleh Blogger.

Follow by Email

Latest Post

ADVERTORIAL Bupati Bersama DPRD Tandatangani Nota KUAPBD Dan PPAS Tahun 2015

Written By Fokus Batulicin on Jumat, 24 Oktober 2014 | 15.33


BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2015.

Menyusul ditandatanganinya KUAPBD tersebut Mardani berharap, dokumen KUA PPAS itu bisa menjadi pedoman bagi jajaran  pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai acuan pembahasan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2015.   

 "Dengan KUPBD ini artinya pemerintah daerah sudah mempunyai arah rancangan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun depan," kata Mardani H Maming usai penandatanganan nota kesepakan tersebut.  

Penetapan KUAPBD tahun 2015, jelas bupati, merupakan amanat dari Undang-Undang nomor :25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun KUAPBD pada masing-masing daerah.

Penyusun KUAPBD sendiri, tambah bupati, pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Tanah Bumbu  Tahun 2015. KUAPBD ini disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun.

"Isi dari KUAPBD adalah memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah," katanya. 

Berdasarkan KUAPBD tersebut pendapatan sebesar Rp.1,295.333.685.833.00. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.104.024.882.012.00, dana perimbangan Rp.816.700.362.035.00, dan pendapatan daerah lainya yang sah Rp.374.608.441.786.00.

Sedangkan belanja sebesar Rp.1.579.993.104.200.69. Berasal dari belanja tidak langsung sebesar Rp.649.505.717.506.00 dan  belanja langsung  sebesar Rp.930.487.386.694.69.

Dari pendapatan dan belanja tersebut pemerintah daerah mengalami defisit sebesar Rp.284.659.418.367.69. Namun hal ini tertutupi dengan adanya penerimaan pembiayaan daerah lainya sebesar Rp. 284.659.418.367.69.

Pada hari yang sama, Rapat paripurna DPRD dalam rangka penandatanganan nota kesepakan KUAPBD dan PPAS tahun anggaran 2015 kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian enam raperda tahun 2014.

Ke enam raperda tersebut antara lain Raperda tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga, Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, dan Raperda tentang retribusi perpanjangan ijin memperkerjakan tenaga kerja asing.

Ditambah lagi dengan Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor: 17 tahun 2007 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, dan sususan organisai lembaga teknis daerah, Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor: 14 tahun 2007 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, serta Raperda tentang retribusi Rumah Potong Hewan (RPH).

Ke enam Raperda tersebut, diharapkan  dapat menjadi bahan acuan pembahasan lebih lanjut bagi DPRD. Sehingga setelah ditetapkan menjadi sebuah Perda, produk hukum tersebut menjadi dasar kuat pelaksanaan program pembangunan yang lebih baik di masyarakat.      

Seperti adanya Raperda tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Raperda tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pengelolan retribusi daerah. Tentunya retribusi tersebut akan diberlakukan bagi siapa saja baik pribadi maupun badan hukum yang menyediakan sarana rekreasi dan olahraga bagi masyarakat.

Demikian pula dengan adanya Raperda tentang retribusi RPH. Raperda ini diharapkan kedepanya menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menaungi keberadaan RPH yang saat ini mulai banyak di manfaatkan masyarakat.

"Sama halnya dengan tujuan pengusulan Raperda yang lain. Harapan kami, pihak DPRD dapat menyetujui ke enam raperda tersebut untuk dijadikan Perda sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang," tegas bupati. (Adv/relhum).

Keterangan :

FOTO 1. Bupati Tanbu, Mardani H Maming bersama Ketua DPRD Tanbu H. Supiansyah ZA, SE,MH  menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2015 pada saat Rapat Paripurna di DPRD Tanbu.

FOTO 2. Bupati Tanbu Mardani H Maming saat penyampaian enam raperda tahun 2014 pada saat Rapat Paripurna dihadapan Anggota DPRD Tanbu.
 
 
 
 
 



PT MJIS Bantah Beroperasi.

Written By Fokus Batulicin on Rabu, 22 Oktober 2014 | 07.54



Tanah Bumbu -
Adanya keresahan warga 3 desa, yaitu Desa Sarigadung, Mekarsari dan Manunggal yang protes dan menduga adanya aktifitas kembali dilakukan oleh PT Meratus Jaya Iron & Steel, dibantah oleh pihak perusahaan.

Menurut Kepala Security PT MJIS, Mangku Aslan menyebut, Senin (20/10/14), kegiatan aktivitas pengolahan bijih besi dihentikan sejak Tanggal 10 Oktober kemaren, karena sudah ada kesepakatan yang terjadi antara warga dengan pihak perusahaan yang dimediasi oleh BLHD Tanah Bumbu beberapa waktu lalu.

Sebelumnya memang ada klaim dan protes warga terkait pencemaran udara yang ditimbulkan oleh cerobong asap pabrik milik PT MJIS, namun adanya pertemuan dan kesepakatan pada akhir September lalu yang menyatakan bahwa, jika managemen PT MJIS tak bisa menghilangkan pencemaran udara tersebut, maka pada Tanggal 10 Oktober segala kegiatan akan dihentikan.
"Tak ada kegiatan sejak tanggal 10 kemaren, yang ada cuma pembersihan dan service alat sambil menunggu pesanan pengganti sparepart mesin yang rusak," jelas Mangku.

Ditambahkannya, adanya semburan asap hitam yang dikeluhkan oleh para warga, itu adalah dampak dari kegiatan bersih bersih dan service alat mesin pabrik.
"Mungkin adanya endapan yang keluar saat kita melakukan pembersihan, hingga mereka menduga aktivitas pabrik kembali berjalan.Yang jelas, kami tidak beroperasi, karena selain menunggu komponen mesin pengganti juga ketiadaan bahan baku," pungkasnya.(MIZ)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Langit Langit Pasar Manunggal Kembali Ambruk.

Written By Fokus Batulicin on Senin, 20 Oktober 2014 | 20.13

Tanah Bumbu -
Meskipun sudah diserah-terimakan dan akan diresmikan, bangunan Pasar Manunggal Blok A Karang Bintang kembali mengalami kerusakan.

PT Meratus Jaya Utama selaku pelaksana proyek bernilai hampir Rp 5 milyar tersebut diduga bermasalah dan tersandung pailit, hingga pengerjaannya pun molor dan banyak kekurangan sana sini.
Selain molornya waktu penyelesaian, kualitas bangunannya pun diragukan, karena banyaknya kerusakan yang terdapat dibeberapa bangunan.
Adapun kerusakan awal antara lain, ambruknya langit langit bangunan, amblasnya pondasi tanah hingga menyebabkan retaknya lantai, serta rusaknya rolling door kios hingga tidak bisa difungsikan.

Kepala Desa Manunggal, Pairan mengungkapkan, akan melaporkan hal tersebut kepada Dinas Pasar, terkait kembali ambruknya langit-langit bangunan pasar tersebut.
"Saya akan laporkan dan koordinasi dengan pihak Dinas Pasar, apalagi bangunan itu belum difungsikan dan diresmikan," sebutnya.

Menurut Kasi Pengembangan dan Pembangunan Dinas Pasar Tanah Bumbu, Ronne Haryadi ST menyebut, setelah proyek pembangunan pasar tersebut diserah-terimakan kepada Dinas Pasar, maka untuk pengelolaannya diserahkan lagi kepada pihak desa.
"Untuk pengelolaan dan penggunaannya, kami serahkan kepada pihak desa," ujarnya, Senin (20/10/14) usai memeriksa keadaan lokasi pasar yang langit-langit bangunannya kembali ambruk.  

Masih menurut Ronne, karena proyek itu sudah diserahterimakan ke Dinas Pasar dan diserahkan lagi pengelolaannya kepada pihak desa, maka segala kerusakan yang kembali terjadi bukan tanggungjawab pihak kontraktor lagi, namun untuk perbaikannya tetap akan dikoordinasikan dengan pihak kontraktor.
"Akan dihitung dulu materialnya, berapa yang diperlukan untuk memperbaikinya, dan ada kemungkinan bahannya akan kita ganti," pungkasnya.(MIZ)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

ADVERTORIAL KWT Dapat Bantuan Sarana Produksi


BATULICIN – Sedikitnya 10 Kelompok Wanita Tani (KWT) mendapat bantuan sarana produksi pertanian dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu).
 
Bantuan sendiri disalurkan pemerintah daerah melalui Kantor Ketahanan Pangan Daerah Tanbu bekerjasama dengan jajaran pengurus Tim Pengerak PKK (TP-PKK) Tanbu.
 
Penyerahaan bantuan saranan produksi pertanian secara simbolis diberikan langsung oleh Ketua TP-PKK Tanbu, Hj Erwinda Mardani  kepada perwakilan KWT Usaha Bersama di Desa Trimartani, Kecamatan Sungai Loban belum lama tadi.
 
"Kami berharap melalui penyaluran  bantuan ini nantinya akan memberikan manfaat bagi kaum wanita. Khususnya anggota KWT dalam upaya meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah," kata Erwinda Mardani pada saat penyerahan bantuan tersebut.  
 
Melalui bantuan itu, kaum perempuan diharapkan lebih mampu membudayakan prilaku gemar menanam di sekitar kawasan pekarangan rumahnya masing-masing. Sehingga kebutuhan gizi keluarganya lebih tercukupi dari hasil pengolahan lahan pekarangan mereka sendiri.
 
"Lahan pekarangan  kita jangan dibiarkan tidur atau tidak dimanfaatkan.  Gunakanlah lahan tersebut untuk ditanami sayuran-sayuran dan buah-buahan agar kebutuhan gizi keluarga lebih tercukupi," tegas Erwinda.
 
Jajaran pemerintah daerah, katanya, bersama pengurus TP-PKK akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di Bumi Bersujud melalui program KWT. Selain dengan cara memberi bantuan sarana produksi pertanian pihaknya juga terus memberikan pembinaan dalam upaya meningkatkan pengetahuan KWT di lapangan.  
 
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Tanbu, Ir. Akhmad Fauzi melalui Kasi Konsumsi Keamanan dan Gizi Pangan, Erna Kalsum,Sp yang hadir dalam acara tersebut.
 
Sejak awal tahun 2014 ada 10 KWT dari 10 kecamatan yang ada di Tanbu akan menerima bantuan sarana produksi pertanian dari TP-PKK  berupa bibit hortikultura atau bantuan bibit sayuran dan buah-buahan, bibit ikan, serta peralatan pertanian berupa herbisida, pupuk, paranet, terpal, polibek, dan cangkul.
 
Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para ibu rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangannya menjadi lahan yang produktif bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya saja namun juga untuk memberikan nilai ekonomi bagi keluarga.
 
Pemberian bantuan sarana produksi pertanian merupakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dengan model Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang bertujuan untuk pemberdayaan wanita melalui kelompok tani di Bumi Bersujud.
 
Bantuan yang disalurkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 pada Kantor Ketahanan Pangan Daerah dengan jumlah sebesar Rp. 339.995.000.
 
Dari 10 KWT yang menerima tersebut antara lain KWT Anugerah Desa Betung Kecamatan Kusan Hilir, KWT Mahkota Dewa Desa Karang Sari Kecamatan Kusan Hulu, KWT Baru Mekar Desa Segumbang Kecamatan Batulicin, KWT Kemangi Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat, dan KWT Rejo Asri Desa Rejowinangun Kecamatan Karang Bintang.
 
Selanjutnya KWT Sinar Mukti Desa Maju Mulyo Kecamatan Mantewe, KWT Mustika Makmur Desa Mustika Kecamatan Kuranji, KWT Tunas Harapan Desa Angsana Kecamatan Angsana, KWT Indah Lestari Desa Al-Kautsar Kecamatan Satui, dan yang terakhir adalah KWT Usaha Bersama Desa Tri Martani Kecamatan Sungai Loban (Adv/Relhum)
 
Keterangan :
FOTO 1. Ketua TP PKK Tanbu Hj. Erwinda Mardani didampingi Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kab. Tanbu Ir. Akhmad Fauzi dan Kasi Konsumsi Keamanan dan Gizi Pangan Erna Kalsum,Sp saat menyerahkan sarana produksi pertanian secara simbolis kepada perwakilan KWT Usaha Bersama di Desa Trimartani, Kecamatan Sungai Loban belum lama tadi.
 
FOTO 2.  Salah satu rumah warga yang telah berhasil mengolah lahan pekarangannya dengan ditanami berbagai jenis bibit sayuran dan buah-buahan yang berasal dari bantuan Pemkab Tanbu.
 
FOTO 3. Kelompok Wanita Tani sedang bergotong royong menggarap lahan pekarangan rumah.
 


ADVERTORIAL Pemkab Data Jumlah Koperasi

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) melakukan pendataan jumlah Koperasi yang ada di Tanbu.

Pendataan sendiri dilakukan salah satunya untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi yang digerakkan langsung oleh masyarakat. 

Dari proses pendataan yang dilakukan terhadap 302 unit usaha koperasi yang ada di Tanbu, diketahui ada sebanyak 44 unit usaha koperasi yang tergolong tidak aktif alias mati suri.

Karenanya, untuk kembali menggeliatkan dinamika perkoperasian di Bumi Bersujud pemerintah daerah terus berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi-koperasi yang ada di Tanbu khususnya koperasi-koperasi yang diketahui kurang aktif, disamping terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop).

"Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop) harus terus kita sosialisasikan agar usaha koperasi bisa bangkit dan terus berkembang dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan pendataan yang kami lakukan tak lain untuk mengetahui sejauh mana koperasi-koperasi yang ada di Tanah Bumbu mampu berkontribusi terhadap proses peningkatan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengetahui koperasi mana saja yang masih sehat, dan mana yang sudah lesu atau mati suri, bahkan yang sudah tidak layak lagi dijalankan,"sebut Kepala Disperindagkop dan UKM Tanbu, Andi Hasdar melalui Kabid Koperasi dan UKM, Fahrurazi, kemarin.

Melalui pendataan itu, salah satunya katanya, khusus koperasi yang usahanya tidak aktif tersebut akan dimintai keterangan terkait berbagai kendala yang dihadapi selama ini, sehingga koperasi yang dikelola tidak lagi beroperasi lagi.

Selanjutnya pemerintah daerah akan memberikan soluasi baik berupa penyaluran bantuan modal usaha dari dana APBN  atau APBD, dan bentuk pembinaan dan pendampingan agar masing-masing koperasi dapat kembali menjalankan usahanya.

Setiap tiga bulan sekali usaha koperasi juga wajib melaporkan perkembangan hasil usahanya kepada pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah proses evaluasi eksistensi usaha koperasi secara berkelanjutan.

Bupati Mardani H. Maming sejauh ini juga menaruh perhatian serius terhadap keberlangsungan koperasi di Tanbu, Ia pun berharap usaha koperasi di Tanbu dapat berkembang dan mampu menjadi salah satu lembaga yang turut serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi saat ini imbuhnya, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dapat dikelola masyarakat melalui koperasi.

"Saat ini tidak sedikit sektor usaha pengelolaan SDA di Tanah Bumbu yang bisa dikembangkan oleh masyarakat melalui usaha koperasi, baik di sektor pertambangan, sektor perkebunan, perikanan dan kelautan serta sejumlah sektor lainnya. Inilah pentingnya keberadaan koperasi sebagai salah satu media pendorong pergerakan dan pertumbuhan  ekonomi masyarakat dan daerah," pungkasnya. (Adv/relhum).

ADVERTORIAL Tanbu Targetkan Produksi Padi 98.164 Ton GKG

Written By Fokus Batulicin on Selasa, 14 Oktober 2014 | 14.24


BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mentargetkan jumlah produksi padi tahun ini mencapai 98.164 ton Gabah Kering Giling (GKG).

Target produksi GKG  sebesar itu diharapkan mampu terproyeksikan dari pengembangan areal tanam seluas 24.086 hektar, dengan prediksi luas panen sekitar 23.236 hektar.

Dengan target produksi sebesar 98.164 ton GKG itu berarti melampaui produksi pada tahun 2013  lalu yang hanya mencapai 97.377 ton GKG dengan luas tanam 23.142 hektare dan realisasi luas panen sekitar 23.165 hektare.

"Kami yakin 2014 target produksi sebesar 98.164 ton akan bisa tercapai. Seiring terus berlangsungnya program pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap petani," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanpanak) Tanbu, Abdul Karim melalui Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Sri Yuliati, Kamis (8/10).

Sebagai langkah awal demi terwujudnya target produksi tersebut, katanya, sejak awal 2014 pemerintah daerah melalui Distanpanak telah menyalurkan berbagai macam bantuan berupa alat mesin pertanian (Alsintan) seperti hand traktor, pompa air, dan mesin pengolah lahan kering kepada kelompok tani.

Melalui bantuan tersebut diharapkan luas tanam dan hasil pengolahan tanah petani jadi lebih meningkat dan lebih berkualitas sehingga berdampak terhadap jumlah hasil panen yang semakin melimpah.

Sebelumnya Bupati Tanbu, Mardani H Maming juga mengharapkan melimpahnya hasil panen petani tahun ini menyusul banyaknya bantuan Alsintan dari pemerintah daerah dapat mendorong program nasional berupa target swasembada beras pada tahun 2018.

Harapan itu disampaikan oleh Mardani H Maming pada saat pelaksanaan panen raya bersama petani di Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir  belum lama tadi.

"Untuk itulah kita perlu terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait usaha pertanian.  Agar target swasembada beras tahun 2018 nantinya tercapai dan sekaligus menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan keluarga petani," katanya.

Panen raya yang berlangsung di Desa Saring Sungai Bubu adalah panen padi sawah dari jenis varietas Makongga yang dihasilkan petani. Luas panen padi ini ada sekitar 100 hektare  dengan potensi hasil panen rata-rata 6 ton per hektare. (Adv/relhum).

KETERANGAN :

FOTO 1. Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming saat panen  padi sawah di Desa Sarimg Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir.

FOTO 2. Penyerahan bantuan peralatan pertanian oleh Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming. Melalui bantuan tersebut diharapkan  berdampak terhadap jumlah hasil panen yang semakin melimpah sehingga kesejahteraan para petani pun juga meningkat.

Powered by Telkomsel BlackBerry®


ADVERTORIAL Bupati Pantau Realisasi Progam SKPD Melalui Sistem eMonev



BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming terus memantau perkembangan realisasi penyerapan anggaran pembangunan daerah melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis internet (eMonev).

Melalui sistem ini setidaknya telah diketahui jumlah penyerapan anggaran di masing-masing Setuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk realisasi program pembangunan daerah yang selama ini  dilaksanakan hingga setiap akhir triwulan.

"Sekarang sudah memasuki triwulan ke empat di tahun anggaran 2014. SKPD yang masih belum memasukan data eMonev dari triwulan sebelumnya, pejabat yang bertanggung jawab saya minta untuk dipindah," kata bupati melalui pesan sambutanya yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tanbu, Drs Said Akhmad MM pada saat apel gabungan dihalaman kantor Gunung Tinggi, kemarin.

Dikatakan Sekda, sesuai arahan khusus dari Bupati Mardani H. Maming ia diminta untuk menegaskan kepada pimpinan SKPD agar lebih fokus dan serius lagi dalam melaksanakan program kegiatan yang ada di masing-masing SKPD. Hal ini mengingat hingga tri wulan ke empat atau t
erakhir tahun 2014 ini masih ada SKPD  yang belum mampu merealisasikan kegiatannya sesuai perencanaan yang dibuat.
Untuk diketahui sambungnya, secara berkala dan serius bupati senantiasa memantau perkembangan serapan anggaran di semua SKPD dari tri wulan pertama hingga bulan ke dua (Oktober) di tri wulan ke empat tahun 2014 ini. Sehingga dengan begitu, sangat wajar kalau bupati mengetahui persis perkembangan serapan anggaran di tahun 2014 ini.
"Arahan dari pak bupati itu harus kita maknai bersama sebagai sebuah semangat untuk bersama-sama membangun daerah. Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Tanah Bumbu", sebut Sekda.
 Melalui sistem eMonev, katanya, laporan hasil penyerapan anggaran pembangunan  daerah hakekatnya jadi lebih transparan dan lebih mudah dilakukan oleh masing-masing petugas di SKPD demi tercapainya target program pembangunan daerah hingga akhir tahun.

Sayangnya saat ini masih ada sejumlah SKPD yang belum tuntas melaporkan realisasi penyerapan anggaran program pembangunannya melalui sistem eMonev tersebut.

Sekda pun berharap, sesuai tahapan sistem eMonev target pembangunan daerah tahun 2014 pada triwulan pertama setidaknya sudah mencapai 25 persen, triwulan kedua 50 persen, dan triwulan ketiga sebesar 75 persen.

Sehingga pada saat memasuki akhir tahun tepatnya di akhir triwulan ke empat target pembangunan daerah bisa tercapai 100 persen.

Masing-masing SKPD diharapkan lebih proaktif untuk menginput data realisasi penyerapan anggarannya melalui sistem eMonev tersebut demi mendorong tercapainya target pembangunan yang berlangsung
dimasyarakat.

Dengan begitu data-data hasil pembangunan yang sudah masuk ke sistem eMonev baik itu yang berupa realisasi kinerja fisik, kinerja keuangan, dan capaian target kinerja masing-masing SKPD setiap akhir triwulan menjadi lebih mudah terpantau untuk dievaluasi.

Demi memperlancar pengoperasian sistem eMonev, katanya, Pemkab Tanbu  melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebelumnya juga sudah melakukan
kerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk  menggelar sosialisasi sistem penggunaan eMonev terhadap sejumlah pegawai SKPD yang bertugas sebagai operator eMonev.

Pegawai tersebut secara khusus telah diminta menangani penginputan data-data laporan hasil realisasi penyerapan anggaran pembangunan daerah melalui  sistem eMonev di setiap SKPDnya masing-masing (Adv/relhum).

KETERANGAN :

FOTO 1. Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming saat memimpin rapat bersama pimpinan SKPD terkait realisasi program pembangunan daerah yang selama ini  telah dilaksanakan. SKPD yang memiliki kinerja buruk mendapat peringatan dari Bupati Tanbu Mardani H Maming.

FOTO 2. Sekretaris Daerah Kab. Tanbu Drs. Said Akhmad,MM saat menyampaikan pesan sambutan Bupati Tanbu Mardani H Maming terkait penegasan kepada pimpinan SKPD agar lebih fokus dan serius lagi dalam melaksanakan program kegiatan yang ada di masing-masing SKPD.
 


‎Pemkab Tanbu Bentuk Tim Gabungan Cegah Meluasnya Kebakaran Hutan dan Lahan


BATULICIN – Kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan  lahan di Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin parah. Akibatnya, kesehatan warga pun terganggu. Mulai dari Infeksi Saluran Pernafasan Akut atau ISPA  hingga pada gangguan kesehatan mata. Selain itu, akibat lainnya yaitu terganggunya sektor perekonomian dikarenakan jalur transportasi baik udara maupun transportasi darat juga ikut terganggu.

Tak terkecuali di Kabupaten Tanah Bumbu (Kab. Tanbu). Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga terjadi.  Untuk menanggulangi dan mencegah  meluasnya kebakaran hutan dan lahan tersebut, Pemkab Tanbu pun melakukan tindakan cepat dengan membentuk Tim Gabungan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sejak 1 Oktober 2014 yang terdiri dari BPBD Tanbu, TNI, Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Tim Reaksi Cepat, dan Dinas Kesehatan Tanah Bumbu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (BPBD Kab. Tanbu) Anwar Salunjang melalui Kepala Bidang Penanggulangan Bencana, Abdul Rahim, Kamis (9/10/2014) di Batulicin, mengatakan dengan terbentuknya tim gabungan tersebut maka didirikan pula posko siaga darurat bencana kebakaran hutan dan kabut asap.

Sebanyak dua posko didirikan untuk melakukan pengawasan  kebakaran hutan dan lahan. Posko tersebut ditempatkan di Polres Tanbu dan posko di Sungai Danau Kecamatan Satui. 

Setiap harinya, Tim Gabungan melakukan pengawasan kesejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu. Dan tak jarang pula tim gabungan mendapatkan informasi dari sejumlah warga jika telah terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Abdul Rahim, kebakaran hutan dan lahan ada yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang disengaja yaitu dilakukannya pembukaan lahan baru oleh warga dengan cara membakar hutan atau lahan dimusim kemarau. Sedangkan yang tidak disengaja yaitu terbakar dengan sendirinya hutan atau lahan kering akibat cuaca yang terlalu panas pada musim kemarau.

"Untuk pelaku pembakar hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja akan dikenakan sangsi hukum," tegas Abdul Rahim.

Terkait kebakaran hutan dan lahan di Tanbu, menurut Abdul Rahim, sepanjang bulan Oktober 2014 sebanyak 30 hot spot atau titik panas telah terpantau di Kabupaten Tanah Bumbu. Hot spot dibulan Oktober mengalami peningkatan dibandingkan bulan September yang hanya terpantau sebanyak 16 titik hot spot saja. Diharapkan dengan telah terbentuknya tim gabungan tersebut maka hot spot penyebab kabut asap tersebut dapat diminimalisir nantinya. (AR/Relhum09.2014)
 
Untuk konfirmasi lebih lengkapnya bisa hubungi :

---- KABID PENANGGULANGAN BENCANA, ABDUL RAHIM, HP. 085251631614 ----

Selamat Datang Di Portal Surat Kabar Elektronik Tanah Bumbu (Tanbu Cyber Magazine)

REDAKSI

Foto Saya
Batulicin, Kalsel, Indonesia
Pendiri : Muhammad Fadly Al Faritzi, Chandra H, Edy Wardana. Penerbit : Edha Kencana Corp. Penasehat Hukum : Novri Aritonang SH, Pemimpin Perusahaan : Chandra.H, Pemimpin Redaksi : M. Fadly A.F, Redaktur Pelaksana : Akbar Maulana, Pusat Data dan Analisis : Rudi. H (Dir. LSM Lintah Indonesia,Staff Redaksi : Tato S, Iwan, Didi, Rahmiadi ,Haryadi, Eliza Rosliani S, Fatharani, Akbar M. Photographer : Avix, Alamat Redaksi : Jl Raya Pelajau Komplek Perum. Sampoerna Desa Barokah Simpang Empat Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Telp (0813) 4947 3347 Email : fadlybatulicin@gmail.com

Mari Kenali Lebih Dekat Bersama Mardani H Maming di WWW.MARDANI-CENTER.COM

 
Support : Creating Website | EDHA KENCANA CORP | Batulicin
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved