Wabup Tinjau Korban Banjir Satui

BATULICIN –  Wakil Bupati Tanah Bumbu (Wabup Tanbu) H. Sudian Noor berangkat dari Batulicin menuju ke Kecamatan Satui untuk meninjau korban banjir, Rabu (21/6) dinihari.

Meninjau korban banjir dilakukan dalam rangka memastikan penyaluran logistik aman dan lancar. Selain itu juga untuk memastikan agar para korban banjir terlayani dengan baik selama di posko pengungsian.

Kedatangan Wabup H. Sudian Noor disambut oleh Dandim 1022 Tanah Bumbu, Danlanal, Danramil Satui, jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanbu, Dinas Sosial Tanbu, Dinas Kesehatan Tanbu, Pemerintah Kecamatan Satui, Koramil dan Polsek Satui, Pemerintah Desa, dan pihak terkait lainnya.

Pada saat meninjau tempat penyimpanan logistik, Wabup Tanbu meminta kepada petugas untuk segera melakukan evakuasi, mendata jumlah fasilitas umum yang rusak, serta mendata sejumlah rumah yang rusak.

Tidak hanya itu, Wabup juga mengintruksikan agar petugas  dapat menjemput warga yang membutuhkan pertolongan untuk evakuasi ke tempat yang lebih aman.

Selain meninjau posko pengungsian, Wabup H. Sudian Noor juga meninjau kelokasi banjir, fasilitas umum, sarana pendidikan dan rumah warga yang terendam banjir.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tanbu, Basuni mengatakan, sejak hari selasa pihaknya bersama dengan BPBD Tanbu langsung turun kelapangan untuk mendirikan dapur umum.

"Kita sudah mendirikan dapur umum untuk melayani para pengungsi," ujar Basuni, Selasa (20/6) kemarin.

Hingga hari ini, bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terus berdatangan. Seperti bantuan bahan kebutuhan pokok dari BPBD Tanbu berupa selimut, beras, minyak, mie instan, makanan kaleng, the, gula, susu, ikan kaleng, air mineral, dan lainnya.

Tidak hanya dari Pemerintah Daerah saja, bantuan juga terus berdatangan dari pihak perusahaan yang ada di Tanah Bumbu, komunitas mobil, dan batuan atas nama pribadi.

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para korban banjir, telah disiagakan ratusan personil penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Satui yang terdiri Pemerintah Kecamatan Satui, Polsek, Koramil, Kodim, BPBD, Tagana, Orari, Polairut, TNI AL, Puskesmas, Karang Taruna, Pramuka, LSM, dan PMI.

Adapun desa yang terendam banjir yaitu Desa Satui Timur, Desa Sejahtera Mulia,  Desa Sinar Bulan, Desa Jombang, dan Desa Sungai Danau. (MC.Tanbu)

Meninjau korban banjir dilakukan dalam rangka memastikan penyaluran logistik aman dan lancar. Selain itu juga untuk memastikan agar para korban banjir terlayani dengan baik selama di posko pengungsian.

Kedatangan Wabup H. Sudian Noor disambut oleh Dandim 1022 Tanah Bumbu, Danlanal, Danramil Satui, jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanbu, Dinas Sosial Tanbu, Dinas Kesehatan Tanbu, Pemerintah Kecamatan Satui, Koramil dan Polsek Satui, Pemerintah Desa, dan pihak terkait lainnya.

Pada saat meninjau tempat penyimpanan logistik, Wabup Tanbu meminta kepada petugas untuk segera melakukan evakuasi, mendata jumlah fasilitas umum yang rusak, serta mendata sejumlah rumah yang rusak.

Tidak hanya itu, Wabup juga mengintruksikan agar petugas  dapat menjemput warga yang membutuhkan pertolongan untuk evakuasi ke tempat yang lebih aman.

Selain meninjau posko pengungsian, Wabup H. Sudian Noor juga meninjau kelokasi banjir, fasilitas umum, sarana pendidikan dan rumah warga yang terendam banjir.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tanbu, Basuni mengatakan, sejak hari selasa pihaknya bersama dengan BPBD Tanbu langsung turun kelapangan untuk mendirikan dapur umum.

"Kita sudah mendirikan dapur umum untuk melayani para pengungsi," ujar Basuni, Selasa (20/6) kemarin.

Hingga hari ini, bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terus berdatangan. Seperti bantuan bahan kebutuhan pokok dari BPBD Tanbu berupa selimut, beras, minyak, mie instan, makanan kaleng, the, gula, susu, ikan kaleng, air mineral, dan lainnya.

Tidak hanya dari Pemerintah Daerah saja, bantuan juga terus berdatangan dari pihak perusahaan yang ada di Tanah Bumbu, komunitas mobil, dan batuan atas nama pribadi.

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para korban banjir, telah disiagakan ratusan personil penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Satui yang terdiri Pemerintah Kecamatan Satui, Polsek, Koramil, Kodim, BPBD, Tagana, Orari, Polairut, TNI AL, Puskesmas, Karang Taruna, Pramuka, LSM, dan PMI.

Adapun desa yang terendam banjir yaitu Desa Satui Timur, Desa Sejahtera Mulia,  Desa Sinar Bulan, Desa Jombang, dan Desa Sungai Danau. (MC.Tanbu)

Pembangunan politik negara harus konsisten menuju pada penyederhanaan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo mengenai sikap pemerintah tentang _presidential threshold_ (ambang batas pencalonan presiden) sebesar 20 persen kursi DPR dan 25 persen perolehan suara sah nasional dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

"Politik negara ini akan semakin baik harus ada konsistensi, sehingga kita ingin kalau yang dulu sudah 20 (persen), masak kita mau kembali ke nol," ucap Presiden kepada jurnalis usai santap malam di kawasan Ungaran, Kabupaten Semarang, Sabtu, 17 Juni 2017. 

Dengan menerapkan ambang batas secara konsisten, maka akan terjadi penyederhanaan. "Baik parpolnya, baik dalam pemilunya. Kita harus konsisten seperti itu dan saya sudah menugaskan kepada Mendagri untuk mengawal itu," kata Presiden.

Menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bila tidak ada titik temu dalam pembahasan, Presiden menegaskan bahwa saat ini RUU tersebut masih dalam pembahasan. "Kita ini sudah mengajak bicara fraksi-fraksi yang ada disana untuk bersama-sama. Jangan hanya kepentingan hari ini atau kepentingan pemilu ini atau jangan kepentingan pilpres ini. Tapi harusnya _kan_ visi ke depan kita, politik negara harus seperti apa. Kita _kan_ harus menyiapkan itu _kan_," ujar Presiden.

Saat ditanya, apakah pemerintah akan menarik diri dalam pembahasan apabila usulan ambang batas pencalonan presiden diubah. _"Kan_ belum, ini masih pembahasan _kok._ Kamu jangan manas-manasi," tutur Presiden.

Semarang, 17 Juni 2017

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 17 Juni 2017, meresmikan Jembatan Gantung Kali Galeh yang berada di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan tekad pemerintah yang tidak tebang pilih dalam membangun infrastruktur di Tanah Air.

"Jembatan besar saya resmikan tapi yang kecil juga penting untuk infrastruktur. Dengan jembatan gantung ini ada percepatan untuk logistik, mobilitas orang dan barang menjadi cepat," ucap Presiden.

Jembatan gantung memang terlihat kecil dari segi infrastruktur. Namun sebaliknya jembatan gantung memberikan manfaat besar untuk memudahkan pergerakan orang, barang, dan komoditas sehingga menghasilkan efisiensi biaya dan waktu.

"Jembatan gantung diperlukan karena antardesa, antarkecamatan diperlukan, kalau tidak berputar, memakan biaya yang tidak kecil," kata Presiden kepada jurnalis usai melihat langsung jembatan gantung tersebut.

Kondisi topografi Tanah Air juga mendorong pemerintah untuk membangun lebih banyak jembatan gantung. Sejak tahun 2015, pemerintah telah mulai membangun 10 jembatan gantung di Banten dan 4 jembatan gantung di Magelang. Namun, yang paling banyak membutuhkan jembatan gantung adalah Papua dan Sulawesi.

"Medan topografi negara kita memang seperti ini, ada sungai, ada bukit," ucap Presiden.

Presiden yang sempat berdialog dengan warga setempat mengatakan bahwa jembatan gantung yang terbentang sepanjang 90 meter di atas Sungai Galeh sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk anak sekolah.

"Kalau _pas_ sungai seperti ini tidak apa-apa, menyeberang, tapi _kan_ bahaya, apalagi untuk anak-anak sekolah, untuk membawa komoditas. Apalagi kalau _pas_ banjir _muter_ jauh sekali," tutur Presiden.

Jembatan seperti yang diresmikan Presiden menelan biaya sekira Rp3 miliar hingga Rp6 miliar. Kepala Negara pun memerintahkan jajaran terkait untuk mengutamakan pembangunan jembatan serupa. 

"Saya tadi sudah sampaikan ke Menteri PU agar jembatan-jembatan seperti ini diberikan prioritas," kata Presiden.

Apalagi permintaan masyarakat akan keberadaan jembatan gantung tersebut sangat banyak sekali. 

"Tahun ini diperkirakan kita bisa bangun 60-an, karena penting sekali," ucap Presiden.

Jembatan ini dapat dilalui oleh orang, sepeda, dan juga sepeda motor, namun tidak dapat dilalui oleh mobil.

"Sepeda motor penting untuk bawa tembakau di belakangnya, bawa sawit, kol dan lombok," ujar Presiden.

*Jeli Melihat Komoditas Unggulan*

Dalam sambutannya, Presiden sempat mengeluhkan jenis komoditas yang ditanam di daerah-daerah, yang menurutnya terlalu monoton dan tidak bervariasi. Ia memberikan contoh kakao, di mana pernah membludak namun sempat mengalami penurunan harga yang cukup drastis.

"Sekarang diwajibkan ada industri kakao di sini, buat industri coklat. Kebun kakao tidak dikembangkan sehingga antara _supply_ dan _demand_ _enggak_ seimbang sehingga kita impor kakao. Kan _enggak_ boleh seperti itu harusnya daerah yang memang siap ditanami kakao tanam, kopi tanam," ujar Presiden.

Peluang-peluang dalam komoditas unggulan ini harus dapat dilihat oleh para kepala daerah. Mengingat orang yang dinilai memahami karakter wilayahnya adalah wali kota, bupati dan gubernur daerah tersebut.

"Jangan misalnya masyarakat diajak _nanam_ sawit, begitu harga jatuh ya jatuh semua, nanam karet harga jatuh, ya jatuh. Mana yang menguntungkan mana tidak, petani diajak kesana (diskusi). Kalau ada yang lebih baik, menjanjikan, tanam itu. Kita terlalu lama berpikir linier rutinitas," ujar Presiden.

Setelah meresmikan jembatan gantung, Presiden melanjutkan perjalanan untuk meninjau Rusunawa Parakan Wetan di Kelurahan Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.

Dari rusunawa, Presiden menuju RSUD Kabupaten Temanggung untuk meninjau gedung baru, terutama ruang rawat pasien kelas II dan III.

Turut mendampingi Presiden di antaranya Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.

Temanggung, 17 Juni 2017

Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat [truncated by WhatsApp]