Home » » 5 Kecamatan, Pusat Kegiatan Pertambangan Terbesar di Tanbu

5 Kecamatan, Pusat Kegiatan Pertambangan Terbesar di Tanbu

Written By Fokus Batulicin on Kamis, 31 Maret 2011 | 20.23

Penyebab kerusakan Lingkungan???

BATULICIN-Tanah Bumbu terus berkembang, perkembangan tersebut terlihat dari ganasnya arus pertambangan di daerah tersbeut. Dari 10 kecamatan yang ada, seluruhnya nyaris menjadi kawasan pertambangan terbuka. Dengan diameter lubang galian yang cukup berfariatif. Dari sekala satu eskavator (sepanyolan) hingga ribuan hektar.

Daerah yang sangat menyolok dan selalu menjadi perhatian dunia adalah Kecamatan Satui dan Mentewe. Dua daerah ini belakangan menjadi ngetren lantaran menjadi basis terbesar penambangan. Bahkan, secara kasat mata, lubang lubang besar terus menganga dari hari kehari hingga mendekati kawasan permukiman penduduk, jalan provensi, dan juga jalan Negara lintas provensi.


Apakah Aturan Pertambangan, adalah “Rajanya Undang Undang”? sehingga terkesan aturan dan perundang-undangan lainnya tak berlaku lagi. Penambangan di Tanah Bumbu banyak disinyali tak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tak memperhatiakan aspek lingkungan, tak memperhatikan kepentingan umum, dan bahkan melanggar beragam undang undang pertambangan itu sendiri. Namun nyatanya, Aktifitas gelap-gelapan itu tetap saja jalan. Lalu, yang jadi pertanyaan apakah tugas dan fungsi aparat keamanan sudah tak bergigi lagi. Tak salah jika ada yang berasumsi, Aparat keamanan dan pejabat berdasi sudah ada main mata, agar aktifitas pertambangan di tempat ini tetap eeksis, agar Tanah Bumbu terus menyandang predikat “Kabupaten Nyentrik”. Penuh Tato, dan Lubang Jerawat di Wajahnya.

Sekedar menjadi catatan saja, dari 10 kecamatan yang ada di tanah Bumbu, diketahui 5 kecamatan diantarannya merupakan kawasan pertambangan Batubara dan Biji besi terbesar di Tanah Bumbu. Meskipun demikian, secara menyeluruh di 10 kecamatan tersebut adalah juga termasuk daerah potensial penghasil Batubara dan Biji Besi.

5 Kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Satui, Angsana, Kusan Hulu, Simpang Empat, dan Kecamatan Mentewe. Untuk sementara ini di tahun 2010, sebagai Kecamatan terbanyak yang di cokoli perusahaan pertambangan adalah kecamatan Satui, yang sampai dengan saat ini, berdasarkan Surat izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (SIUP E) dan Surat izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (SIUP OP) Tahun 2009 dan tahun 2010 yang berada di Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu, dimana diketahui ditempat tersebut terdapat sedikitnya 75 perusahaan. Kemudian menyusul kecamatan Angsana sebanyak 42 perusahaan, Kusan hulu sebanyak 39 perusahaan, Simpang Empat 27 perusahaan, dan Kecamatan Mentewe sebanyak 25 perusahaan.

Selebihnya, di 5 kecamatan lainnya yang juga memiliki potensi menjadi kawasan pertambangan diantaranya kecamatan sungai loban,dari pemetaan lokasi kawasan pertambangan berdasarkan Surat izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (SIUP E) dan Surat izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (SIUP OP) Tahun 2009 dan tahun 2010 diketahui terdapat 4 buah perusahaan, kemudian di kecamatan Kusan hilir 10 perusahaan, kecamatan kuranji, 6 perusahaan, kecamatan karang Bintang 6 perusahaan serta di Kecamatan Batulicin terdapat 2 perusahaan pertambangan. Atau, dengan pembagian pemetaan wilayah pertambangan tersebut, dari 10 kecamatan yang memiliki potensi pertmabangan yang dimaksud, sebanyak 236 telah mengantongi SIUP E dan SIUP OP dari tahun 2009 dan 2010.

Dimana dari data yang diterima dari Distamben tersebut, diketahui pula sejumlah perusahaan hingga sempat mengantongi dua Surat perizinan dengan memiliki lokasi garapan lebih dari satu atau dua wilayah pertambangan. Bahkan sejumlah perusahaan, menurut pengakuan kepala Bidang Pengawasan pertambangan Dinas pertambangan dan Energi Tanah Bumbu Mulyadi ST, banyak perusahaan pertambangan yang bekerja tidak sesuai dengan wilayah perijinan. Mengingat pada saat pembuatan perizinan tersebut, sejumlah kecamatan belum dimekarkan, akan tetapi setelah perusahaan bekerja, terjadi pemekaran wilayah kecamatan, yang sampai saat ini batas-batas kecamatan tersebut belum memiliki kejelasan. Sehingga pada sejumla kolom daftar pemilik perizinan Surat izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (SIUP E) dan Surat izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (SIUP OP) Tahun 2009 dan tahun 2010 tersebut, ada sejumlah perusahaan yang tidak bisa ditetapkan daerah operasi produksi dan eksplorasi mereka.

Dari Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu sesuai Surat izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (SIUP E) dan Surat izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (SIUP OP) Tahun 2009 dan tahun 2010 terdaftar. seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan sedikitnya mencapai 220 perusahaan, tanpa di bagi berdasarkan wilayah perkecamatan. Dimana dari 220 perusahaan terbagi diantaranya, 65 perusahaan terdaftar dalam daftar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)Tahun 2009, 36 perusahaan terdapat dalam daftar Izin usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP E) Tahun 2009, 86 perusahaan terdapat dalam daftar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)Tahun 2010, serta 36 perusahaan terdapat dalam terdaftar dalam Izin usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP E) Tahun 2010.

“sementara berdasarkan data pengiriman batubara sendiri, untuk wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari dua bagian, yakni wilayah pengiriman Satui dan wilayah Pengiriman Batulicin. Untuk pengiriman wilayah satui terdapat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perusahaan, dengan total pengiriman Batubara sejak januari hingga bulan Juli 2010 ini, diperkirakan mencapai 4,257,395.577.ton Kemudian untuk pengiriman batubara dari jalur Batulicin diketahui terdapat ada 20 (dua puluh) perusahaan, yang kini telah mencapai angka produksi sekitar 5, 646.172.449 ton. Dengan 1 (satu) perusahaan penambangan biji besi atas nama PT. Yiwan Mining, juga menggunakan pengiriman wilayah Batulicin dengan jumlah produksi sejak januari hingga bulan Juli 2010 ini telah mencapai 721.239.000 ton. dengan catatan, untuk laporan pengiriman dari bulan Agustus hingga bulan September 2010 belum dilakukan rekapitulasi, jadi belum bisa kami laporkan.” Jelas Mulyadi ST, selaku Kepala Bidang pengawasan Pertambangan Distamben Tanah Bumbu, kepada Wartawan, seraya menyodorkan rekaptitulasi hasil produksi dan pengiriman pertambangan tersebut.
Jika melihat laporan pengiriman tersebut, bisa dibilang cukup ironis memang, bisa dibayangkan dari 220 SIUP E dan SIUP OP dari tahun 2009 dan 2010 yang dikeluarkan dinas Pertambangan dan Energi setempat.

berdasarkan data produksi pengiriman batubara dan biji besi di atas yang direkam pihak Distamben sendiri dari periode januari hingga Juli 2010, hanya sebanyak 59 perusahaan yang telah berproduksi dengan baik, hingga mampu mengeluarkan batu bara dan biji besi hasil kegiatan mereka. Selebihnya “nihil”, apakah benar tidak produktif ataukan tidak masuk dalam laporan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) setempat. Wallahu a’lam bissawab.

Sementara, Mardani H. Maming Bupati tanah Bumbu saat dikonfirmasi di banjarbaru terkesan enggan memberikan jawaban, dengan alasan pihaknya sampai saat ini belum melakukan penelitian mendalam terkait dugaan aktifitas pertambangan yang selama ini menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan tersebut.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved