Home » » Kotabaru, Tambang, Jembatan dan Pilihan Masyarakat

Kotabaru, Tambang, Jembatan dan Pilihan Masyarakat

Written By Fokus Batulicin on Kamis, 31 Maret 2011 | 21.58

Kementerian LH, Lidik Pemberian Izin Pertambangan Kotabaru


KOTABARU-Pulau Laut adalah salah satu miniatur dari hutan tropis dunia, Pulau dengan luas ± 1.873,36 km2, ini secara langsung adalah merupakan penyangga daratan bagian pesisir timur - selatan (zona entrang tenggara) pulau besar Kalimantan, dengan demikian bisa dikatakan pada analisis sementara bahwa eksistensi Pulau Laut secara sederhana saja dari sisi lingkungan adalah turut sebagai penyangga abrasi pantai teritorial daratan dari sisi pesisir wilayah sebelah tenggara pulau besar Kalimantan. Dengan demikian keunggulan komparatif dari sisi lingkungan, Pulau Laut turut memberikan kontribusi terhadap keberadaan gigis garis pantai di wilayah Pulau Kalimantan dari sisi sebelah tenggara.


Mayoritasnya berpenduduk sebagai nelayan, hasil lautnya yang melimpah sehingga Kotabaru kerab disebut sebagai kota nelayan. bahkan beberapa tokoh masyarakat Kotabaru menerangkan, cikal bakal Kotabaru adalah permukiman padat nelayan kotabaru, yang bermukim di sekitar pesisir pantai. Terbukti sejumlah maskot dan lambang kotabaru dalam selogan Bumi Saijaannya berlambang “Ikan Barakuda”.

Dengan kondisi geografis yang dikelilingi lautan, dan memperhatikan aspek lingkungan serta berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti aspek ekologi, ekonomi, sosial dan daya dukung lingkungan, kabupaten Kotabaru beberapa tahun yang lalu, sejak periode kepemimpinan Bupati Kotabaru Syahrani Mataja tertanggal 24 Desember 2004 Bupati Kotabaru mengeluarkan Peraturan Bupati No.30 Tahun 2004 Tentang Larangan Aktivitas Pertambangan Batubara di Pulau Laut.

Namun pada tanggal 30 Juni 2010 secara resmi bupati Kotabaru telah mencabut Perbup No.30 Tahun 2004 dengan alasan bahwa Perbup itu bertentangan dengan PP No. 26 Tahun 2008. Dan informasi terakhir dari tertanggal 30 Juni 2010 juga lah Bupati Kotabaru telah menandatangani SK Pengesahan AMDAL terhadap lima perusahaan tersebut yang “hanya” dbahas dalam 2 (dua) hari untuk 6 (enam) perusahaan yang ada. Saat ini ada setidaknya 5 izin KP eksplorasi diantaranya adalah PT. Sebuku Batubai Coal : 9.644 Ha, Lokasi Pulau Laut Utara, PT. Sebuku Tanjung Coal: 9.868 Ha lokasi Pulau Laut Tengah, PT. Sebuku Sejakah Coal: 25.101 Ha, lokasi Pulau Laut Timur, PT. Banjar Asri : 1.396 Ha, Pulau Laut Utara, dan PT. Ikatrio Sentosa belum lagi ditambah tambang bijih besi dan rencana pembangunan Pelsus PT. Baramega Cahaya Makmur luas 19.948 Ha Lokasi desa batu tunau, Pulau Laut Timur.

Sekedar diketahui, Batubara Kalsel tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan, bagian royalti daerah penghasil sangat kecil, persentase "ganti rugi" sumberdaya masih sangat kecil, dan sangat berpotensi untuk dikorupsi. Belum lagi untuk menghitung “ongkos” daya rusak tambang yang dirasakan oleh penduduk sekitar misalnya rusaknya hutan dan bentang alam, krisis air, penggusuran lahan, hilangnya mata pencaharian dan konflik sosial.

menurut pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten kotabaru sendiri, sejauh ini izin KP eksplorasi dikeluarkan berdasarkan izin bupati yang berlaku mulai tahun 2009-2012 dan setelah izin eksplorasi itu dilakukan akan dilihat lagi apakah izin eksploitasi akan dikeluarkan. Dan menurutnya juga ada 3 alasan yang dijadikan acuan oleh pemerintah kabupaten untuk mengeluarkan izin pertambangan yaitu Membangun jembatan penghubung Pulau Laut dengan Propinsi Kalimantan Selatan (ini akan didanai oleh salah satu perusaahan tambang), Power Plant (tenaga listrik) serta Mendirikan pabrik baja di pulau laut.

Berkaitan dengan itu, Sampai saat ini advokasi penolakan tambang batubara di pulau laut dilakukan oleh beberapa gabungan LSM di pulau laut, WALHI Kalsel dan beberapa anggota individu WALHI Kalsel. Dan sepakat untuk menamakan ini sebagai Aliansi Komunitas Penyelamatan Pulau Laut. Dimana para aktivis ini menolak keras dengan adanya rencana kegiatan penambangan di kotabaru, yang hanya bakal menyisakan penderitaan bagi masyarakat kotabaru sendiri akibat dampak pertambangan tersebut.
Menurut Dwitho Frasetiandy Manager Kampanye WALHI Kalsel Berkaitan dengan keberadaan izin eksplorasi sesuai dengan RTRWP yang ada dan SK Menhut No.435/Menhut-II/2009 maka sebagian kawasan tambang berada di kawasan hutan lindung dan suaka alam dan tentu saja ini betentangan dengan peraturan peruntukan kawasan yang sudah ditetapkan. Walaupun bupati berkilah bahwa luas konsesi pertambangan itu dipersempit namun itu belum tentu pada prakteknya akan sama.

Berkaitan dengan UU 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, berdasarkan pasal maka pulau laut termasuk dalam golongan pulau kecil yang berarti tidak dibenarkan adanya pertambangan di pulau laut, ini diperkuat dengan pasal 35 huruf K dan L sebagai berikut :Point K : melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologisdan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta Point L :melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

“Jika disebutkan oleh Bappeda Kotabaru saat dialog publik pulau laut luasnya sekitar 2.080 Km2, hal ini bisa dibantah karena luas ini masih bisa dikatakan sama dengan 2000 Km2, dan juga jika terjemahan dar 2000 Km2 itu adalah luasan persegi (PxL) maka harus memenuhi persyaratan 45.5 km panjang dan 45.5 Lebar, sedangkan dilihat dari bentuk dan lebarnya pulau laut tidak memenuhi terjemahan dari 2000 Km2 tersebut, artinya jelas ini masih masuk dalam wilayah pulau kecil. sehingga wajib dilakukan pengelolaan pelestariannya bukan malah di tambang” Terang Dwitho.

Berdasarkan Undang-Undang no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pulau Laut yang luasnya kurang dari 5.000 km persegi itu hendaknya dibebaskan dari aktifitas pertambangan. Disinyalir, pengguguran Peraturan Bupati No.30 Tahun 2004 Tentang Larangan Aktivitas Pertambangan Batubara di Pulau Laut dengan dikeluarkannya Surat Pembatalan dalam produk hukumnya, tanggal 30 Juni 2010, dan secara resmi bupati Kotabaru Syahrani Mataja diakhir masa jabatannya telah mencabut Perbup No.30 Tahun 2004 dengan alasan bahwa Perbup itu bertentangan dengan PP No. 26 Tahun 2008. Adalah akal-akalannya saja untuk mendapatkan “Modal” tambahan untuk maju pada Pemilu Kada Gubernur Kalsel pertengahan Tahun 2010 lalu.

“Berdasarkan kajian dan analisa Aliansi ini ditemukan beragam kejanggalan kejanggalan, diantaranya Sebelumnya Bupati Kotabaru berkilah jika tidak mencapai 100 Juta ton maka pulau laut tidak ditambang, namun anehnya untuk membuktikan apakah memenuhi kuota tersebut atau tidak justru perusahaan lah yang meneliti dan melakukan penghitungan kawasan, dengan dalih “eksplorasi”, kenapa tidak pemerintah daerah sendiri yang melakukan penelitian itu, padahal hal ini diatur dalam UU No. 4/2009 tentang Minerba di pasal 6 ayat 1.” Ucap Dwitho

Eksplorasi dalam bidang pertambangan bukan lah sesuatu yang murah dan tentunya dengan logika bisnis saja tidak mungkin seorang investor tidak ingin mendapatkan keuntungan dari investasinya, walaupun rugi adalah hal biasa dalam bisnis namun akan sangat sulit- jika boleh dikatakan tidak mungkin- jika perusahaan akan pulang dengan “tangan hampa” tanpa menemukan sebiji batubara pun ditahapan eksplorasinya, apalagi kalsel merupakan sebuah “lumbung” batubara nasional.

Sementara Noor Ipansyah SH.MH selaku tokoh masyarakat Kotabaru mengatakan dengan membuka tambang di kotabaru sama halnya dengan “menggadaikan” pulau laut untuk mendapatkan sebuah jembatan dan pembangkit listrik. Hal ini menjadi pertanyaan apakah berbanding lurus dengan apa yang akan didapat oleh masyarakat pulau laut, apakah tambang merupakan suatu solusi yang tepat untuk meningkatkan perekonomian kotabaru, sedangkan sudah banyak contoh diseantero kalsel bahwa kebijakan pembangunan batubara tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bahkan menurut penelitian Prof. Udiansyah dkk (Guru Besar Fakultas Kehutanan UNLAM), dalam penelitiannya, ternyata menunjukan eksploitasi batubara kalsel tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan, pertama, bagian royalti daerah penghasil sangat kecil, kedua, persentase “sewa” sumberdaya masih sangat kecil, ketiga, dan sangat berpotensi untu dikorupsi. Belum lagi untuk menghitung “ongkos” daya rusak tambang yang dirasakan oleh penduduk sekitar misalnya rusaknya hutan dan bentang alam, krisis air, penggusuran lahan, hilangnya mata pencaharian dan konflik sosial.

Namun ternyata kesemua itu tidak membelalakan mata beberapa pemerintah daerah, dengan dalih meningkatkan perekonomian dan menambah lapangan kerja pemerintah daerah dengan seenaknya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk eksploitasi pertambangan batubara tanpa menghitung terlebih dahulu resiko-resiko yang akan diterima dikemudian hari.

Begitu pun dengan rencana ditambangnya pulau laut juga merupakan sebuah kebijakan yang ironis, padahal tertanggal 29 Desember 2004, Bupati Kotabaru Sjahrani Mataja sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2004 TENTANG LARANGAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN BATUBARA DI PULAU LAUT KABUPATEN KOTABARU. Namun justru sepertinya kebijakan itu ditariknya kembali dengan mengeluarkan 6 (enam) izin KP eksplorasi di pulau laut pada tahun 2009 lalu.

“Pembangunan jembatan penghubung antara pulau laut dan pulau Kalimantan telah lama digulirkan wacananya dan dalam rencana pembangunan jembatan itu pun beberapa hari yang lalu juga telah menjadi prioritas pembangunan kalsel 2011-2014, terlepas dari aspek politis yang ada, sebenarnya pemerintah daerah dan pusat dengan dana APBD dan APBN pun mampu untuk membangun jembatan itu tanpa harus ada “campur tangan” pihak perusahaan, dan pembangunan itu adalah merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan lalu menjadi “tanggung jawab” perusahaan, dan kalau pemerintah saja tidak bisa membangunkan jembatan itu lalu bisa kita pertanyakan mana royalti dari 23 pemegang ijin PKP2B dan 380 pemegang izin KP yang ada di kalsel untuk berkontribusi terhadap pembangunan kalsel?. Gunakan lah kekuatan lobi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk melobi pemerintah pusat untuk mengucurkan dana pembangunannya ke kotabaru, bukan lalu mengambil jalan “pintas” dengan menyerahkan tanggung jawab ke perusahaan, tinggal berani atau tidak melakukan itu dan menekan pemerintah pusat.” Papar Noor Ipansyah lebih lanjut saat ditemui di Kotabaru .

Saat ditanya, apa langkah selanjutnya dari Aliansi Komunitas Penyelamatan Pulau Laut menanggapi rencana pembangunan jembatan tersebut yang sampai saat ini muncul ke permukaan dengan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan penambangan di Kotabaru, kepada URBANA Noor Ipansyah mengatakan pihaknya akan terus melakukan aksi-aksi penolakan terhadap praktek penambangan di Pulau Laut dalam waktu dekat ini. Selain itu akan melakukan Advokasi Keterbukaan Informasi kepada Bupati Kotabaru Irhamni, terhadap poin poin apa saja yang masuk dan dicanangkan dalam kerjasama tersebut, jangan sampai jembatan yang bakal dibangun sebagai bentuk kompensasi perusahaan terhadap pemerintah agar memberikan izin terhadap sejumlah perusahaan yang bakal menambang di Pulau laut.

“pulau laut dikelilingi oleh laut, sebagai contoh adalah pulau sebuku setelah ditambang apa jadinya saat ini. Apakah pulau laut yang sekarang menjadi pusat permukiman di Kotabaru harus dihancurkan hanya sekedar memuaskan ambisi seorang pemimpin, saya kira janganlah. Masih ada kemungkinan lain yang bisa ditempuh jika jembatan itu harus dibuat, libatkan pemerintah pusat, lakukan loby, jangan sampai kotabaru ini digadaikan dengan sebuah jembatan” ujar Evansyah.

Rencana pembangunan jembatan sebagai bentuk kompensasi penambangan batu bara dan bijih besi di Pulaulaut Kotabaru, ditentang Gabungan Penyelamatan Pulaulaut (GPPL). Anggota GPPL yang juga Ketua Lembaga Advokasi Masyarakat (LAMAS) Kotabaru, Noor Ipansyah mengaku mereka tetap pada pendirian menolak penambangan di Pulaulaut.

Keinginan perusahaan untuk menambang batu bara di Kotabaru sekitar 30 tahun tersebut mendapatkan penolakan dari aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat. Anggota Lembaga Advokasi Masyarakat Saijaan (Lamas), Noor Ifansyah, mengatakan, kami menolak apapun bentuknya pertambangan batu bara di Pulau Laut Kotabaru.

Jangan gadaikan Pulaulaut demi sebuah jembatan. Karena bagaimana pun penambangan itu mempunyai dampak yang besar terhadap kelestarian lingkungan, Ada atau tidak ada sandaran hukum atau undang-undang yang melarang pertambangan di pulau kecil, seperti, Pulau Laut, kami sebagai masyarakat Kotabaru tetap menolak rencana pertambangan tersebut," kata koordinator IPW Kotabaru, M Erpan, SAg.

Jembatan yang menghubungkan Pulau Laut-Kalimantan sepanjang 3,5 km tersebut rencananya akan ditempatkan di Tanjung Ayun dan di Kalimantan di Desa Tarjun, Kelumpang Hilir. pembangunan jembatan tersebut diprediksi menelan dana kisaran Rp800 miliar cukup mendesak bagi masyarakat Kotabaru untuk membuka dserah terisolir dan percepatan pemerataan pembangunan di daerah.

kompensasi pembangunan PLTU 100 MW yang “kabarnya” digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik kotabaru pun masih bisa kita pertanyakan, kenapa?, karena saat ini pun PLN sudah membangun PLTU di Sigam dengan kapasitas 2x7 MW, sebenarnya dengan kapasitas ini pun PLN sudah mampu menerangi kotabaru dalam 24 jam non-stop, karena kebutuhan listrik kotabaru saat ini 6,8 MW dan kalau PLTU di Sigam itu berdiri logikanya sudah ada surplus listrik di kotabaru. Lalu kenapa harus 100 MW, ini karena sebuah perusahaan tambang tidak mungkin memerlukan kebutuhan listrik yang kecil, dan tentunya 100 MW ini juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka sendiri dan sangat mungkin justru masyarakat pulau laut tidak “kebagian” karena besarnya kebutuhan listrik untuk menerangi pertambangan dan juga pabrik yang akan dibangun, dan janji perusahaan yang mengatakan hanya akan memenuhi kebutuhan listrik domestik juga perlu dipertegas, jangan sampai kejadian ketika PLTU Asam-asam harus “mengekspor” batubara dari sumsel untuk memenuhi kebutuhan pasokan batubara PLTU Asam-asam dikarenakan perusahaan yang beroperasi di kalsel “ogah” menjual batubaranya karena harga beli yang rendah dari PLN,

Sementara Bupati Kotabaru Irhami Ridjani, di Kotabaru itu terlihat ngotot menggolkan proyek pembangun jembatan yang menghubungkan Pulaulaut dengan daratan Kalimantan. Bahkan dia memina realisasi proyek itu dipercepat. Seperti diketahui jembatan sepanjang 3,5 kilometer itu yang diduga sebagai kompensasi perusahaan yang akan melakukan penambangan batu bara dan bijih besi di Pulaulaut.

"Kalau pembangunan jembatan ini bisa kita percepat, kenapa tidak dilakukan. Kan lebih cepat lebih baik," ujar Irhami dalam ekspose rencana pembangunan jembatan oleh Tylin Internasional, konsultan jembatan itu, di Operation Room Sekretariat Daerah (Satda) Kotabaru, belum lama tadi.

lalu. Terkait kendala pembangunan jembatan karena lokasi masuk kawasan cagar alam, Irhami minta kepada Kepala Dinas Kehutanan Kotabaru untuk segera berkoordinasi dengan Departemen Kehutanan untuk melepaskan setatus.

"Saya memberikan batas waktu selama satu minggu kepada Dinas Kehutanan menyelesaikan permasalahan cagar alam ini. Saya bersama DPRD juga berjuang agar kawasan itu tidak lagi masuk cagar alam," uja Irhami saat itu.Kerasnya keinginan Irhami merealisasikan pembangun jembatan itu, dengan alasan hendak mempercepat kemajuan pembangunan dan mendongkrak prekonomian masyarakat.

Sementara President Direktur PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) Effendy Tios sebelumnya juga sempat berujar, jika semuanya berjalan lancar dalam waktu 20 bulan jembatan itu sudah rampung. Irhami menyahut, lebih bagus lagi pembangunan jembatan itu bisa selesai dalam waktu satu tahun. Sebab menurut dia, jika investasi itu, maka Kotabaru akan kehilangan sumber pendapatan” tutur Dwitho ketika berkomunikasi dengan Effendy Tios.

President Commissioner PT Silo, V.S Humas Soputro, belum lama tadi mengatakan, pembangunan jembatan diprediksi menelan dana sekitar Rp700-Rp800 miliar. Dia menjelaskan, pembangunan jembatan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan konpensasi perusahaan yang melakukan penambangan batu bara dan bijih besi di Pulau Laut Kotabaru.

Adapun biaya untuk membangun jembatan tersebut murni dari perusahaan, dan setelah jadi jembatan itu akan dihibahkan kepada pemerintah daerah. Terserah pemerintah yang mengatur mekanisme bagaimana dalam mengoperasikan jembatan tersebut, perusahaan Silo dan konsorsiumnya sangat serius untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam memajukan Kotabaru. Meski telah membiayai pembangunan jembatan ratusan miliar rupiah, lanjut dia, perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan batu bara dan bijih besi laterit tetap akan memenuhi kewajibannya dengan membayar royalti/sumbangan pihak ketiga, pajak dan kewajiban lainnya.

Bahkan program Community Development/Corporate social responsibility (CD/CSR) tetap jalan, karena program tersebut sebagai peran aktif perusahaan dalam pembangunan di daerah., jembatan Pulau Laut-Kalimantan itu nanti akan memberikan multiplayer efek yang cukup luas bagi masyarakat Kotabaru, Kalimantan Selatan pada umumnya.

Selain jembatan, perusahaan juga akan membangun pembangkit listrik tenaga uap kapasitas 100 MW, membangun pabrik pig iron target produksi 1 juta metrik ton, membangun pabrik kokas, dan pembangunan pelabuhan kapasitas sekitar 30.000 metrik ton. Yang kesemuanya itu akan menyerap tenaga kerja sekitar 5.000 orang dengan cara bertahap, perusahaan akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 100 MW. Pembangunan pembakit listrik tenaga uap tersebut untuk mendukung berdirinya pabrik pengolahan bijih besi (pig iron) di Kotabaru. Namun sebagian dari produksi daya 100 MW yakni, sebesar 10 MW akan dialokasikan untuk mengatasi krisis listrik di Kotabaru.

Saat ditemui diruang kerjanya eksternal ofice PT. Silo Ahmad Yani yang ditemui Urbana di Kotabaru bersama sejumlah wartawan lainnya di ruang kerjanya terkesan enggan berbicara banyak mengenai pembangunan jembatan tersebut, alasannya pihaknya tidak mengetahui persis tentang perencanaan pimpinannya. Namun yang pasti menurutnya, kenapa saat PT. Silo ingin beroperasi di Kotabaru untuk melakukan pertambangan, tiba tiba menjadi sorotan publik. Padahal PT. Silo dalam melakukan kegiatan selalu memperhatikan aspek lingkungan, dan memperhatikan peningkatan kesejahteraan rakyat kotabaru serta yang terpenting pihaknya juga turut serta memajukan perekonomian di Kotabaru dengan berencana membangun jembatan yang dimaksud. Bukannya seharusnya menurut Ahmad yani kenapa tidak PT. Arutmin yang diburu dan di Soroti oleh publik, karena kebobrokannya dalam melakukan aktifitas pertambangan, sementara kompensasinya terhadap pemerintah daerah sangat minim.

Dipihak lain, komunitas masyarakat nelayan yang bernaung di bawah benderaINSAN (ikatan Nelayan Saijaan) sama halnya dengan beberapa komunitas perjuangan kotabaru lainnya menolak keras dilakukanya pertambangan di wilayah Pulau Laut. Mengingat berdasarkan pengalaman mereka dari tahun tahun sebelum diadakannya pertambangan di Kotabaru. Penghasilan tangkap mereka cukup tinggi. Sekarang dirasakan mereka betapa berkurangnya sumber daya kelautan dan perikanan di daerah Kotabaru. Belum lagi kondisi ini diperparah dengan kurangnya perhatian pemerintaha setempat terhadap kesejahteraan nelayan. bahkan sampai dengan saat ini, terang Arbani selaku Ketua INSAN Tempat pelelngan Ikan yang dibangun pemerintah Kotabaru tidak bisa difungsikan secara optimal lantaran belum dibangun pabrik es ditempat tersebut.

“ jika sumber daya Kelautan dan Perikanan Kotabaru dikelola dengan benar, masyarakat Kotabaru dipastikan bakal sejahtera. Mengingat sebagian besar masyuarakat Kotabaru adalah nelayan. tapi sepertinya Kotabaru yang dengan bangga memperlihatkan logo dan maskot maskot perikanannya dikotabaru ini kini hendak mengubah kotabaru menjadi kawasan pertambangan, bukan kawasan perikanan itu sendiri” ucap Arbani.

Terkait Permasalahan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) belakangan ini mulai mengusut terbitnya izin pertambangan di Pulau Laut, sebuah pulau kecil yang menjadi ibukota Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

"Kementerian LH telah memintai keterangan sejumlah pihak terkait, antara lain perusahaan pertambangan, maupun pejabat daerah yang menerbitkan izin," kata Deputi V Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Kementerian LH Sudaryono di Banjarmasin, Selasa (29/3) di Banjarmasin,.

Jumlah perusahaan yang diusut penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)-nya oleh Kementerian LH terdiri dari lima perusahaan tambang. Namun, ia mengkui proses penegakan hukum lingkungan tidak serta merta menindak, tetapi melalui beberapa tahapan, antara lain sanksi administratif, penyelesaian sengketa, dan terakhir sanksi pidana.

"Pemberian sanksi menjadi kewenangan pemerintah daerah, karena penerbitan izin ada pada pemerintah daerah," ujarnya.

Menurutnya, proses pengusutan kasus penambangan di Pulau Laut masih terus berjalan dan pihaknya berjanji upaya penegakan hukum akan tetap dilakukan. Sebelumnya, rencana penambangan Pulau Laut ditentang oleh masyarakat dan LSM Lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan dengan tegas menolak rencana penambangan di Pulat Laut. Bahkan organisasi lingkungan itu melaporkan mantan Bupati Kotabaru Sjachranie Mataja ke Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait dugaan gratifikasi dari perusahaan untuk meloloskan perizinan tambang di Pulau Laut.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved