Home » » Perlu Ketegasan Eksekutif dan Penegak Hukum, Dalam Pertambangan

Perlu Ketegasan Eksekutif dan Penegak Hukum, Dalam Pertambangan

Written By Fokus Batulicin on Selasa, 22 Maret 2011 | 08.47

BATULICIN-maraknya permasalahan persengketaan dan tumpang tindih lahan kawasan pertambangan di Tanah Bumbu, ditengarai akibat kurang tegasnya Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum. Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu H. Abdul Rasyid kepada wartawan diruang kerjanya.



Menurut Pentolan Komisi III yang membidangi pertambangan ini, selama ini banyak permasalahan permasalahan pertambangan yang mencuat ke permukaan. Seperti persengketaan batas wilayah pedesaan/ kecamatan, tumpang tindih kepemilikan lahan, penetapan titik koordinat yang kurang tepat, pencaplokan areal pertambangan, Poembangunan Pelsus Tanpa Izin hingga kasus Penambangan Tanpa Izin.


“kalau kita perhatikan ini berawal dari kurang tegasnya pemerintah daerah. Pemberian izin yang bermuara pada Dinas pertambangan kurang memperhatikan aspek kelengkapan persyaratan pembuatan izin. Terutama mengenai setatus lahan yang akan dikerjakan. Kemudian setelah mencuat ke permukaan, terbukti menyalahi aturan pertambangan, bekerja tidak sesuai dengan peraturan, dan atau timbul permasalahan baru dikemudian hari, aparat kepolisian pun kurang tegas. Akibatnya seperti ini, banyak permasalahan-permasalahan pertambangan yang keluar masuk dikantor DPRD tapi tak memiliki penyelesaian permasalahan. Padahal kami selaku lembaga legislatif sudah meberikan pandangan, dan rekomendasi terhadap langkah apa yang harus ditempuh lembaga eksekutif, lagi-lagi perlu kami tegaskan bahwa lembaga legislatif bukan eksekutor, yang bisa memfonis setiap kasus” ujar Abdul rasyid.

Sebagai contoh, dikatakannya. Belum lama tadi sempat terangkat ke permukaan permasalahan penambangan disekitar kawasan permukiman, penyerobotan lahan oleh PT. TIA, pemanfaatan Pelsus yang tidak jelas dasar perizinannya, serta yang terakhir kasus PT. TCI dengan pemerintah daerah yang menyebut-nyebut lemahnya kinerja pemerintah daerah. Seharusnya hal itu tidak akan terjadi jika pemerintah daerah tegas dalam mengambil sikap.

Dari Kasus dugaan penyerobotan lahan, tumpang tindih kepemilikan lahan, hingga mangkirnya PT. TIA membayarkan Fee lahannya setelah menggerogoti ribuan metrik ton batubara yang terkandung didalamnya. Bahkan posisi terkahir kasus ini, kini pemerintah daerah tengah menghentikan sementara pengiriman batubara PT TIA, sebelum melunasi semua utang piutang pembayaran Fee lahan tersebut. Yang menurut H. Yadi salah seorang pemilik lahan, PT TIA paling sedikitnya harus menyerahkan Rp. 8 Milyar. Namun, sayangnya, pada tahap pembayaran pertama yang dananya dititipkan melalui rekening pemerintah daerah, PT TIA hanya mampu menyetorkan Rp 1 Milyar. Yang seharusnya pada tahap awal itu diwajibkan menyeror senilai Rp 3 Milyar.

“sampai PT TIA bersedia membayarkan dana pembayaran tahap awal, sebesar Rp. 3 Milyar. Untuk sementara pengiriman batubaranya kita tahan dengan tidak mengeluarkan segala bentuk perizinan pengiriman barang melalui pelabuhan khusus. Dimana saat ini PT TIA baru mampu menyerahkan Rp 1 Milyar” ujar Ir. Dwiyhono selaku Kepala Dinas Pertambangan Tanah Bumbu.

Permasalahan lain, aktifitas pelabuhan khusus dikawasan Angsana dan Bunati ucap Abdul rasyid. Pihaknya sangat terkejut dengan adanya laporan dari warga setempat yang menyampaikan bahwa melalui Kepala Desa Bunati telah menerima royalti sebesar Rp1000 (seribu Rupiah) untuk 1 ton batubara yang di kirim melalui pelabuhan tersebut. Sementara keluh Abdurrasyid, selama ini ketiga perusahaan tersebut tidak pernah memberikan kontribusi apa-apa bagi daerah. Selain itu, justru permasalahan baru selalu saja mencuat kepermukaan. Masyarakat nelayan ditempat tersebut selalu saja mengeluh, lantaran gugusan terumbu karang tempat berkembang biaknya ikan ikan, terus saja secara perlahan lahan bertambah rusak. Hingga mengakibatkan pendapat nelayan terus merosot.

Kasus terbaru dan lebih heboh lagi adalah, maraknya aktifitas pertambangan ala “SEPANYOL” alias Separo Nyolong di KM 26-33. Yang juga kerap disebut manualan, karungan, hingga mengeruk batubara di atas lahan milik orang lain. Yang kemudian disulap, menggunakan dokuman Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), bisa dijual hingga lolos dari pandangan Petugas dan menghasilkan pundi pundi Rupiah. Hebohnya 26-33, sayangnya tak se heboh aksi penangkapan oknum penambang SEPNYOLAN ini.

Jika dilihat lebih lanjut, aktifitas pertambangan di Tanah Bumbu dinilai kurang bermanfaat bagi daerah untuk jangka panjang. Mengingat permasalahan yang ditimbulkannya lebih banyak, ketimbang hasilnya. Sebut saja sejumlah perusahaan besar seperti PT. Arutmin, Kata Abdurrasyid. Selama ini kurang memebrikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Program CSR yang dikeluarkannya hanya dinikmati segelintir orang saja. Sementara kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya lebih parah dan membawa mudharat bagi rakyat banyak. “omong kosong saja soal dana-dana reklamasi dan sebagainya itu” papar Abdul rasyid lebih jauh.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved