Home » » DPRD Soroti Lemahnya pengawasan Distamben

DPRD Soroti Lemahnya pengawasan Distamben

Written By Fokus Batulicin on Rabu, 06 April 2011 | 12.59


BATULICIN- Menanggapi beberapa persoalan pertambangan di Tanah Bumbu belakangan ini, membuat sejumlah Anggota DPRD Tanah Bumbu mulai angkat bicara. Salah Satunya adalah Ir. Aman Makmur Pentolan Fraksi Golkar dan Juga Anggota Komisi III yang membidangi pertambangan dan juga selaku Banggar DPRD ini, menilai hal itu tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama lintas sektor lainnya.


Mengingat sejumlah persoalan yang kerap menjadi momok dimata masyarakat, pemerintah daerah dan Negara adalah permasalahan pencemarandan dampak lingkungan hidup akibat aktifitas pertambangan, persengketaan wilayah, penetapan batas titik koordinat yang simpang siur, serta tidak ada ketegasan dan penegasan dari Pihak Dinas pertambangan dan Energi terhadap kesalahan-kesalahan dari pihak pelaku penambangan dalam hal ini pemegang KP, maupun pemegang SPK sebagai sub. Kontraktor dari pemilik KP. Sehingga Dinas Pertambangan dan Energi tidak terkesan “Tidur” atas segala permasalahan yang dihadapan Daerah maupun Negara dalam hal kegiatan penambangan yang dimaksud.

Apalagi, ketidak becusan Distamben seperti itu, tidak diperparah lagi dengan sikap Distamben yang enggan terbuka dengan pihak DPRD sebagai lembaga kontrol pemerintahan terlebih lagi kepada publik, terkait data tekhnis pertambangan yang ada di Tanah Bumbu. Seolah oleh, data tersebut sangat krusial karena melibatkan orang-orang berdasi didalamnya. Padahal menurut Aman, jangankan hanya menyangkut berapa jumlah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Tanah Bumbu? berapa yang memiliki KP atau tidak? berapa yang berada di kawasan Hutan? Berapa yang beraktifitas dengan mengantongi HPH? Berapa luas total garapan pertambangan di Tanah Bumbu? berapa luas areal pertambangan yang masuk dalam perencanaan Reklamasi? Berapa Dana Reklamasi yang tersedia? Serta berapa besar produksi Pertambangan di Tanah Bumbu setiap bulan dan tahunnya?, akan tetapi menyangkut besar royalti, SP3, maupun bentuk bentuk pendapatan dari sektor pertambangan lainnya pun wajib diketahui publik di era keterbukaan Informasi sekarang ini.

“dengan adanya keterbukaan semacam itu, masyarakat bisa menilai sudah wajarkan pendapatan kita dari sektor pertambangan selama ini, jika melihat kerusakan yang terjadi akibat pertambangan di tempat kita. Jangan jangan banyak ruginya daripada untungnya. Ruginya kenapa? Ya mungkin saja karena laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan realita atau fakta kegiatan di lapangan. Belum lagi, dengan adanya serapan informasi yang benar dari Distamben, bisa menjadi acuan kami untuk mengetahui, berapa besar tenaga kerja lokal yang di pekerjakan di sektor pertambangan ini. Disamping itu kita juga bisa mengetahui berapa persen pemilik tambang di Tanah Bumbu adalah masyarakat lokal, atau warga negara Asing, jika lebih besar warga negara asing, ini menjadi sebuah dilema, kenapa masyarakat lokal hanya jadi penonton, pekerja kasar, atau hanya sebagai penikmat derita akibat pertambangan ini. Kapan masyarakat Tanah Bumbu bisa sejahtera, kapan peningkatan kesejahteraan itu terwujud, jika pemain lapangan adalah selalu orang luar yang di dahulukan” ujar Aman makmur, kemarin kepada Wartawan, ketika ditemui di DPRD usai membahas persoalan perencanaan Reklamasi dan program CSR PT. TIA Sungai Loban.

Selain Ir. Aman Makmur, Fazar Sahrani Anggota Fraksi PDI-P yang juga Pentolan LSM era 1990-2010 ini sangat menyesalkan sikap “jalan di tempat” Distamben dalam hal pengawasan, dan pembinaan terhadap sejumlah Perusahaan Pertambangan ddi Tanah Bumbu, sehingga kesannya para pelaku penambangan ini selalu dimanjakan. Tak heran, jika kegiatan penambangan yang selama ini dilakukan di atas wilayah hukum Tanah Bumbu se enaknya, tanpa memikirkan kepedulian sosial kemasyarakatn, kesehatan dan keselamatan lingkungan.

“saya menilai Distamben selama ini Jalan ditempat, setiap kami undang untuk memberikan informasi, selalu alasannya informasi tersebut hanya bisa menjadi bahan konsumsi Bupati saja. Sampai dengan sekarang tidak ada yang tahu secara pasti berapa besar produksi batubara, dan biji besi yang dikeluarkan dari Tanah Bumbu setiap bulan bahkan setiap tahunnya. Kami Komisi III yang membidangi pertambangan saja sangat minim dengan informasi seperti itu. Informasi yang masuk ke DPRD setiap kali ada pertemuan pun selalu berubah ubah. Apakah Dinas pertambangan tidak melihat lebih jauh segala bentuk persyaratan pelaku penambangan baru bisa menambang, sesuai dengan Perundang-Undangan Minerba No 4 Tahun 2009 atau tidak, bagaimana dengan HPH, dan UPL-UKL nya, tenaga ahlinya sudah ada apa tidak, penanganan limbahnya sudah tepat atau tidak bagaimana dengan dana CSRnya, sudah jalan atau tidak. Jika semua ini sudah memenuhi persyaratan tentunya kejadian indikasi pencemaran lingkungan dan beragam permaslahan yang diributkan belakangan ini tidak akan terjadi. Distamben bukan hanya sekedar membuatkan KP atau SPK saja kemudian Tidur, tetapi juga diharapkan turut serta melakukan pengawasan dan pembinaan dengan baik” ujar Fazar Sahrani, dari Komisi III DPRD Tanbu ini, kemarin.

Sebelumnya, kepala bidang Pengawasan Pertambangan Distamben Tanbu Mulyadi ST, ketika ditemui Wartawan diruang kerjanya di Gunung Tinggi, mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan pembenahan data. Berikut persoalan pengawasan pihaknya secara rutin melakukan hal itu ke sejumlah perusahaan, hanya saja kendala dilapangan, selain pihaknya mengalami kekurangan tenaga tekhnis yang melakukan pengawasan untuk bisa melakukan pengawasan terhadap ratusan perusahaan, pihaknya juga mengakui terkait operasional tekhnis dilapangan, pihaknya hanya berpegang pada kelengkapan sarat perizinan saja, jika telah memiliki lahan, kandungan Minerba, dan resmi mengantongi KP maka perusahaan tersebut, jelas Mulyadi sudah bisa beroperasi, selanjutnya jika telah beroperasi perusahaan tinggal melengkapi persyaratan lainnya.

“jangankan kawasan permukiman atau hanya sekedar jalan raya, Monas saja jika mengandung Batubara bisa saja ditambang, kenapa tidak. Asal memiliki kelengkapan perizinan” ucap Muliyadi.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved