Home » » Serbuk Batubara Cemari Laut Angsana

Serbuk Batubara Cemari Laut Angsana

Written By Fokus Batulicin on Rabu, 13 April 2011 | 18.44


Batulicin-Ironis, setelah sempat berkilah, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( Bapedalda) Tanah Bumbu akhirnya tak bisa berkata apa apa atas temuan baru Dinas Kelautan dan Perikanan Tanah Bumbu yang mendapati Pencemaran Limbah Batubara di Pantai Angsana, yang selama ini dicurigai akibat dari aktifitas bongkar muat Batubara di 3 Pelabuhan Khusus (Pelsus) yang terdapat di sekitar kawasan budidaya terumbu karang itu.

Sebelumnya, berkat laporan LSM Perikanan, Pemerhati terumbu karang dan masyarakat Angsana yang sempat melalui proses pembahasan di meja DPRD atas dugaan pencemaran itu, Bapedalda Tanah Bumbu sempat mengatakan, bahwa berdasarkan hasil temuan dan pemilitian pihaknya bersama Tim Unlam, serta BPLH Provensi Kalimantan Selatan, di lokasi tersebut tidak ada indikasi pencemaran. Alias tudingan yang digelontorkan LSM dan Masyarakat angsana itu dianggap tidak benar.


Namun, dari hasil temuan Bidang Pengawasan kelautan dan Perikanan Tanah Bumbu yang menurunkan Tim Pengawasannya tertanggal 11 April 2010 kemarin. Ditemukan di sepanjang 2 Km Pantai Angsana kecamatan Angsana hamparan debu batubara sudah mencapai ketebalan rata-rata 2cm. Dengan kondisi seperti itu didaratan bibir pantai, dengan kasat mata terlihat bulir-bulir batubara itu tergerus terbawa arus ombak hingga larut menyatu dengan air laut.

“temuan sementara seperti itu, nanti kita tindak lanjut, koordinasi lebih jauh dengan instansi terkait lainnya" ujar Asparai selaku Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan Tanbu.


Kepala Bapedalda Tanah Bumbu Ir. Erno Rudi Handoko melalui Sekretarisnya drg. Hary mengatakan, sebelum adanya laporan yang masuk keBapedalda, pihaknya belum bisa berbuat banya. Selain menunggu kedatangan petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup, Perhubungan serta Kementrian Kelautan dan Perikanan, untuk meninjau serta melakukan kajian mendalam terhadap adanya dugaan pencemaran itu.

Samsul Bahri S. Ag, Anggota DPRD Tanah Bumbu kepada wartawan di batulicin, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat laporan pencemaran batubara terhadap kawasan pantai Angsana itu kepada Kementrian lingkungan Hidup di Jakarta. Serta meminta Kementrian Lingkungan Hidup untuk segera melakukan pengkajian dan penelitian di laut Angsana.

“tapi yang sangat kami herankan, kenapa Bapedalda Tanah Bumbu adem ayem saja. Bahkan sempat mengeluarkan pernyataan bahwa didaerah tersebut tidak ada pencemaran. Padahal di tingkat bawah orang lagi rebut membicarakan pencemaran. Sejumlah bukti juga sudah ada, tapi kok selalu dimentahkan di meja Bapedalda. Seolah olah ada apa-apanya” ujar Samsul Bahri kemarin.

SEkedar diketahui, awal Januari lalu, sejumlah nelayan dan juga LSM menyampaikan keluhannya ke kantor DPRD, menuding Pelabuhan Khusus Batubara milik PT. TIA, PT. BIB, dan PT. BBC yang tepat berada pada titik kawasan pencanangan kawasan Konservasi itu diketahui telah berdiri dan beroperasi cukup lama dan sampai saat ini masih dalam kondisi aktif melakukan kegiatannya. Hal ini menjadikan kondisi terumbu karang yang terdapat disepanjang bibir pantai itu kondisinya semakin keritis. Itu disampiakan Dewan Pengawas DPP Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia, H.F.R Ghanty Syahabudin, SH. MM yang datang jauh jauh dari jakarta untuk menyeret permasalahan tersebut ke kantor DPRD.

Menurut Ghanty Syahabudin yang datang ke DPRD Tanbu beserta sejumlah nelayan di Kec. Angsana ke DPRD berikaut kepala desa Angsana Said Umar Al-Iderus, senin kemarin. dengan keberadaan ke tiga pelsus raksasa itu, membuat habitat dan ekosistem bawah laut angsana terganggu. Sehingga beragam biota yang terdapat didalamnya terancam punah, salah satunya terumbu karang. Sebagai imbas dari sedimentasi atau endapan lumpur serpihan batubara yang tertiup angin saat proses loading dan pengiriman diatas tongkang. Dalam jumlah besar dan dilakukan secara terus menerus, hal itu diyakini menutupi sinar matahari yang menuju bawah laut, dan menghambat proses photosintesis biota laut yang sebagian besar membutuhkan cahaya matahari untuk bertahan hidup dan berkembang biak.

“gelapnya bawah laut akibat partikel batubara telah terbukti menghambat pertumbuhan karang. Bahkan beberapa kali dilakukan transplantasi (budidaya terumbu karang dengan media buatan) terbukti sangat sulit bertahan hidup, bahakan jikapun hidup pertumbuhannya sangat lamban” ujar Rudi Ketua kelompok masyarakat nelayan angsana yang kerap melakukan penyelaman di laut angsana itu.

Ditambahakan Ghanty Syahabudin, kerusakan yang terjadi jika dilihat dari hasil survey tim Unlam yang diketuai oleh Suhaili beberapa waktu lalau sebelum adanya Pelsus tersebut jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, sudah terlalu parah. Sehingga mengancam kehidupan nelayan setempat yang selama ini masih menggantungkan hidup mereka dari hasil laut.

Anggota DPRD Tanbu Aman makmur, dari fraksi golkar menambahkan, dirinya yang juga merupakan mantan penggiat penghijauan di Tanah Bumbu ditahun 2005 lalu, kerap menyaksikan nelayan di sekitar lokasi Sungai Loban, dan Angsana menangkap benur atau bibit udang. Dengan hanya menggunakan daun cemara yang diletakan dibibir pantai disekitar mangrove selama satu jam saja sudah bisa mendapatkan bibit udang ribuan ekor. Tapi kini, hal itu sudah sangat sulit dilakukan. Jikapun masih ada yang melakukan pencarian bibit udang dengan cara tradisional itu, meskipun dilakukan berjam-jam tak satupun bibit udang yang tertangkap.

Untuk itu, Aman Makmur menyarankan agar pemerintah daerah dapat mengembalikan setatus kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi, sebagaimana disaat Tanah Bumbu masih satu kabupaten dengan Kotabaru yang telah ditetapkan sebagai kawasan Konservasi. Sehingga Pelsus yang ada ditempat itu harus dipindahkan.
Sementara, Menurut Kepala bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Tanah Bumbu, Asparani mengatakan, penentuan lokasi tersebut sudah positif di canangkan sebagai kawasan konservasi daerah kabupaten, namun sampai saat ini masih menunggu persetujuan dari Bupati Tanah Bumbu, dalam bentuk dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati.

Hal itu, berkaitan dengan luasan wilayah pencanangan, serta spot-spot area kawasan konservasi. Dari spot inti, pembudidayaan, pemanfaatan dan lainnya. Sehingga ucap Asparani, wilayah konservasi yang dimaksud, mampu dibangun sesuai dengan fungsinya. Terlebih lagi, menyangkut keberadaan Pelsus tersebut, nantinya bakal menunggu keputusan Bupati setempat, apakah bakal dipindah keluar areal konservasi, atau masuk dalam spot pemanfaatan.

Salah seorang Anggota DPRD lainnya, Fajar Syahrani dari fraksi PDI-P, mengatakan dirinya tak habis pikir, mengapa ketiga pelsus tersebut bisa beroperasi. Padahal pada tahun 2007 silam, oleh Gubernur Kalimantan Selatan tidak memberikan izin resmi. Diduga hal itu adalah hasil akal-akalan pemerintah daerah setempat saja. Untuk itu dirinya memintah agar lembaga eksekutif mempelajari kembali segala bentuk perizinan yang dikantongi pelsus milik BIB, BBC, dan PT TIA tersebut. Apalagi setelah masyarakat sekitar merasakan kesulitan pendapatan mereka ditengah laut yang diduga dari rusaknya ekosistem bawah laut karena kerusakan lingkungan dan pencemaran yang terjadi.

“kalau tidak mau di pindah, biar di tutup saja. Karena ini jelas jelas telah merugikan daerah. Daerah juga tidak ada untungnya memelihara mereka. Jikapun ada yang diuntungkan itu hanya segelintir orang saja” ujar Fajar Syahrani.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved