Home » » Terkait Tapal Batas Sungai Cuka, DPRD Somasi Bupati Tanbu

Terkait Tapal Batas Sungai Cuka, DPRD Somasi Bupati Tanbu

Written By Fokus Batulicin on Rabu, 13 April 2011 | 09.35


BATULICIN- “Penuh Tanya” sekiranya itu yang terdapat dibenak sejumlah Anggota DPRD Tanah Bumbu ketika mengetahui, Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming melakukan kesepakatan tidak syah bersama Bupati “Aad” Tanah Laut, terkait penetapan Kawasan tapal Batas Sungai Cuka Satui Kecamatan Satui, beberapa waktu lalu.

Dengan adanya persoalan itu, serta menanggapi sejumlah aspirasi masyarakat Sungai Cuka, akhirnya DPRD Tanah Bumbu menghadap Kementrian Dalam negeri melalui Dirjen Pemerintahan Umum pada tanggal 31 Maret Lalu. Untuk melayangkan Somasi kepada Bupati Tanah Bumbu, agar segera mencabut kesepakatan yang dinilai telah banyak merugikan masyarakat Tanah Bumbu sendiri.


DPRD Tanah Bumbu ketika berada di Jakarta, dipimpin Ketua H. Burhanudin S.Sos, ketua Komisi I Surinto ST, Bersama dengan 10 Anggota DPRD lainnya berikut Tokoh Masyarakat Desa Sungai Cuka Satui (Kepala Desa, Ketua BPD dan Tokoh Adat) resmi menyampaikan Somasi dan surat resmi no 17 2/092/ DPRD-TB tertanggal 28 Maret 2011 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Pemerintahan Umum tentang penyampaian Tidak Syahnya kesepakatan Bupati Tanah Bumbu dan Bupati Tanah laut yang direkomendasikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan.

Dimana, direncanakan dari kesepakatan itu, akan dilanjutkan pengesahannya ke mendagri dalam waktu dekat ini juga. Dimana dari kesepakatan itu Bupati dengan gamblang mengalah menyerahkan 1.200 hektar Tanah Sungai Cuka untuk Kab. Tanah Laut. Yang menurut konon hasil penelitian sejumlah pihak, didalam 1.200 hektar itu terdapat kandungan mineral dan bebatuannya yang ditaksir mencapai 10 Triliun Rupiah.

DPRD Tanah Bumbu juga menyampaikan Surat Somasi Kepada Bupati Tanah Bumbu tertanggal, bulan dan tahun yang sama. Hal itu karena DPRD menilai kesepakatan kedua Bupati itu tidak syah lantaran tidak sesuai dengan dasar dasar kesepakatan awal tokoh masyarakat kedua desa dari kedua Kabupaten, di tahun 2001 lalu. Kemudian kesepakatan tersebut juga dinilai tidak melalui proses masukan tim perbatasan dan Dokumen dokumen yang ada. Untuk itu, DPRD Tanah Bumbu meminta agar secepatnya Bupati mardani H. Maming mencabut kesepakatan itu karena telah merugikan daerah, Kabupaten Bumi Bersujud Tanah Bumbu, sendiri.

Dalam pertemuan DPRD Tanbu dengan Kementrian Menteri Dalam Negeri yang ketika itu diterima oleh Direktur Tata Batas Daerah, Eko Subowo. Eko Bowo mengaku sangat terlkejut dengan kehadiran Para Anggota DPRD dan Tomas Tanah Bumbu itu. Apalagi ketika disampaikan bahwa Bupati Tanah Bumbu telah dinilai “bermain” sendiri tanpa menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya hingga terlalu mudah legowo memberikan “tanah airnya” sendiri yang bertahun tahun di pertahankan oleh Pemerintah dari Zaman Kotabaru hingga kepemimpinan Zairullah Azhar, hingga ditetapkan sebagai status Quo pada waktu itu.

“kepala daerah hanya memberikan petunjuk, dan itu sangat penting. Salah sedikit. Itu berpengaruh buruk terhadaop stabilitas keamanan kedua kabupaten. Apalagi kesepakatan kesepakatan yang ada diluar dari ketentuan sebelumnya, bahkan sangat tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat kedua kabupatennya. Untuk itu kami dari kementrian akan lebih berhati-hati menangani permasalahan ini. Dalam waktu dekat kami juga akan segara meninjau perbatasan Sungai Cuka itu” ujar Eko.

Sementara Surinto ST, selaku Ketua Komisi I DPRD yang membidangi masalah tapal batas ini, mengaku sangat heran, kenapa Bupati Tanah Bumbu dan Tanah laut terburu-buru membuat kesepakatan yang dinilai merugikan satu pihak dan memperoses kesepakatan itu tanpa melalui forum yang benar. Padahal dalam pertemuan bulan januari lalu, Gubernur menyampaikan dengan tegas, kalau memang kesepakatan itu telah disetujui, maka Gubernur akan segera menandatanganinya dengan disaksikan unsur pemerintahan kedua kabupaten.

“seharusnya Bupati lebih jeli” ujar Surinto.
Kepala Desa Sungai Cuka, Masripay yang ditemui wartawan di Kediaman Camat Satui menyampaikan, sejak awal berdirinya Tanah Bumbu sebagai kabupaten otonom dengan dipimpin Oleh Bupati terdahulu dr. H. zairullah Azhar M.Sc. kondisi di Sungai Cuka tidak pernah ada konflik permasalahan tapal batas. Bahkan dari kesepakatan yang ada saat itu, ujar Rpfai perbatasan yang ada di desa tersebut jauh menjorok ke tanah laut.

Lain lagi dengan Bustani Tokoh masyarakat Sungai Cuka, mantan Kades Sungai Cuka ini memaparkan jika bupati tidak mengindahkan aspirasi masyarakat Sungai Cuka, dengan adanya kesepakatan yang dinilai merugikan daerah Tanah Bumbu ini, bisa berbuntut panjang dan rawan menimbulkan permasaqlahan permasalahan baru dan bisa berakibat fatal.

“untuk itu saya meminta Bupati Tanah Bumbu, Tanah laut dan Gubernur kalsel tidak sewenang wenang dalam mengeluarkan kebijakan ataupun mengambil keputusan” ujar Masrpfai.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved