Home » » BAPEDALDA Layangkan Surat Peringatan ke BBC

BAPEDALDA Layangkan Surat Peringatan ke BBC

Written By Fokus Batulicin on Rabu, 04 Mei 2011 | 11.29


BATULICIN- Menyikapi dengan adanya temuan pencemaran Limbah serbuk batubara di kawasan Pantai Angsana, Kepala BAPEDALDA Kabupaten Tanah Bumbu. Ir Rudi Handoko belum lama tadi telah melayangkan Surat Peringatan untuk PT. BBC dan Surat Teguran kepada PT. BIB. Selaku pemilik Pelabuhan Khusus yang berdiri di sekitar Kawasan Pengembangan Budidaya Terumbu Karang terbesar di Tanah Bumbu itu.


Menurut Erno, hal itu sebagai langkah antisipatif yang dilakukan pihaknya dalam rangka memberikan effect jera sekaligus peringatan kepada perusahaan yang enggan melakukan penegakkan terhadap sejumlah peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan lingkungan perusahaan melalui UPL-UKL maupun AMDAL. Diharapkan UPL-UKL/AMDAL yang telah menjadi Documen perusahaan kiranya dapat dijadikan acuan pengelolaan lingkungan. Bukan sebagai pajangan di ruangan kantor, atau hiasan di lemari berkas saja. Akibatnya, pencemaran maupun kerusakan lingkungan tak luput untuk terhindarkan . selain kehidupan manusia dapat terancam biota dan mahluk hidup lainnya yang hidup berdampingan dengan manusia itu sendiri juga dapat dirugikan.

Kepala Bapedalda yang juga Mantan PLT. Sekda Tanah Bumbu ini, meminta dengan tegas agar Perusahaan mematuhi dan mentaati Komitmen diatas Komitmen itu. Peringatan yang dikeluarkan pihak BAPEDALDA bukan hanya sekedar macan kertas yang tak bergigi. Sejak dikeluarkannya Surat Peringatan itu tertanggal 24 April 2011 lalu, diminta pihak Perusahaan segera melakukan perbaikan dan pembenahan aspek lingkungan disekitar lokasi Pelabuhan Khusus, terutama pada bagian konfeyer. Dimana dalam melakukan kegiatan loading batubara dari konfeyer ke Tongkang, hendaknya perusahaan menggunakan Sprayer, agar debu batubara tidak tertiup angin hingga terbuang kemana mana, termasuk ke dasar laut, dan ke sekitar bibir pantai lainnya. Jika pihak Perusahaan BBC tidak mengindahkan surat Peringatan tersebut, Ir. Erno Rudi handoko mengancam akan membekukan aktifitas BBC.

Sementara untuk perusahaan BIB, pihak BAPEDALDA hanya melayangkan surat teguran alias Surat Peringatan Ringan. Dimana terhadap perusahaan ini, diminta memperhatikan dengan cermat terhadap pengawasan lingkungannya. Agar dalam setiap kegiatan operasionalnya tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan.

“ ya. Benar,, jika PT BBC tidak mengindahkan Surat Peringatan BAPEDALDA Tanah BUmbu, maka bisa saja kami bekukan aktifitasnya. Untuk itu, kami menghimbau agar perusahaan yang bergerak di Tanah BUmbu, bukan hanya BBC dan BIB saja, tapi seluruhnya untuk kembali kepada Aturan, jangan melakukan kegiatan dengan se enaknya, tanpa memperhatikan aspek lingkungan” papar Ir. Erno Rudi Handoko, kemarin.



Saat ini BPEDALDA Tanah Bumbu telah mengambil sample limbah serbuk yang menghitam di pinggiran pantai Angsana itu, dengan bekerjasama dengan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu untuk melakukan penelitian, apakah serbuk tersebut murni Batubara atau masih ada partikel lainnya berupa Puya (serbuk biji besi). Mengingat serbuk yang menempel diatas pasir setebal kurang lebih 2CM itu cukup berat jika dibandingkan dengan serbuk batubara.

Kemudian, kepada BBC pihak BAPEDALDA meminta pihak perusahaan tersebut segera melakukan penelitian terumbu karang yang ada disekitar lokasi Pelabuhannya dengan melibatkan UNLAM dalam melakukan kajian. Setelah itu segera melakukan koordinasi dan ekspose diruangan BAPEDALDA Tanbu di Gunung Tinggi. Apa dan bagaimana hasil terakhir penerapan Surat Peringatan itu.

Terkait adanya isyu Orang Nomer Satu Tanah Bumbu telah melakukan Pembebasan Lahan warga disekitar pantai Angsana seluas Ratusan hektar untuk Pembangunan Pelsus untuk Umum, Kepala Bapedalda ini mengaku juga sempat mendengar informasi itu, namun sampai saat ini belum ada satu berkas apapun yang masuk keruang tugasnya. Meskipun demikian, jikapun itu benar, pihaknya tetap akan meminta untuk melengkapi semua berkas dan documen layak operasionalnya pelabuhan itu. Sehingga kedepannya, tidak ada masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran dan lainnya yang bisa merugikan oranglain ataupun lingkungan.

“infirmasi pasti belum kita dapatkan, tapi jika itupun ada, kita tetap memperketat aturan dan meminta untuk tetap pada aturan yang berlaku dalam ooperasionalnya” ujar Erno Rudi handoko yang juga sempat menjabat sebagai Kepala Dinas kelautan dan perikanan di era 2005 lalu itu.
-Sempat Tidak menemukan Indikasi Pencemaran

Sebelumnya, berkat laporan LSM Perikanan, Pemerhati terumbu karang dan masyarakat Angsana yang sempat melalui proses pembahasan di meja DPRD atas dugaan pencemaran itu, Bapedalda Tanah Bumbu sempat mengatakan, bahwa berdasarkan hasil temuan dan pemilitian pihaknya bersama Tim Unlam, serta BPLH Provensi Kalimantan Selatan, di lokasi tersebut tidak ada indikasi pencemaran. Alias tudingan yang digelontorkan LSM dan Masyarakat angsana itu dianggap tidak benar.

Namun, dari hasil temuan Bidang Pengawasan kelautan dan Perikanan Tanah Bumbu yang menurunkan Tim Pengawasannya tertanggal 11 April 2010 kemarin. Ditemukan di sepanjang 2 Km Pantai Angsana kecamatan Angsana hamparan debu batubara sudah mencapai ketebalan rata-rata 2cm. jika harus dikumpulkan menggunakan truck, diperhitungkan telah mencapai sekitar 80m3. Dengan kondisi seperti itu didaratan bibir pantai, dengan kasat mata terlihat bulir-bulir batubara itu tergerus terbawa arus ombak hingga larut menyatu dengan air laut.

“berdasarkan penilitian yang dilakukan tim pengawasan, jika didaerah laut bersih transplantasi terumbu karang dilakukan dengan mudah dan memiliki pertumbuhan normal 1cm hanya memerlukan satu tahun. Akan tetapi di tempat itu diperkirakan membutuhkan 10 Tahun baru bisa tumbuh setinggi 1cm” ujar Asparai selaku Kepala Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan Tanbu.

Dengan adanya temuan terbaru itu, kami mengharapkan instansi terkait dapat bersikap proaktif menangani masalah pencemaran limbah batu bara itu. Dan segera melakukan pengakijan ulang. Dari mana sumbernya, kemudian bagaimana cara mengantisipasinya agar tidak meluas ke pantai lainnya karena ikut menyebar seiring derasnya arus gelombang.

Dipihak lain, Samsul Bahri S. Ag, Anggota DPRD Tanah Bumbu yang membidangi masalah ini kepada wartawan di batulicin, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat laporan pencemaran batubara terhadap kawasan pantai Angsana itu kepada Kementrian lingkungan Hidup di Jakarta. Serta meminta Kementrian Lingkungan Hidup untuk segera melakukan pengkajian dan penelitian di laut Angsana.

Sekedar diketahui, awal Januari lalu, sejumlah nelayan dan juga LSM menyampaikan keluhannya ke kantor DPRD, menuding Pelabuhan Khusus Batubara milik PT. TIA, PT. BIB, dan PT. BBC yang tepat berada pada titik kawasan pencanangan kawasan Konservasi itu diketahui telah berdiri dan beroperasi cukup lama dan sampai saat ini masih dalam kondisi aktif melakukan kegiatannya. Hal ini menjadikan kondisi terumbu karang yang terdapat disepanjang bibir pantai itu kondisinya semakin keritis. Itu disampiakan Dewan Pengawas DPP Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia, H.F.R Ghanty Syahabudin, SH. MM yang datang jauh jauh dari jakarta untuk menyeret permasalahan tersebut ke kantor DPRD.

Menurut Ghanty Syahabudin yang datang ke DPRD Tanbu beserta sejumlah nelayan di Kec. Angsana ke DPRD berikaut kepala desa Angsana Said Umar Al-Iderus, senin kemarin. dengan keberadaan ke tiga pelsus raksasa itu, membuat habitat dan ekosistem bawah laut angsana terganggu. Sehingga beragam biota yang terdapat didalamnya terancam punah, salah satunya terumbu karang. Sebagai imbas dari sedimentasi atau endapan lumpur serpihan batubara yang tertiup angin saat proses loading dan pengiriman diatas tongkang. Dalam jumlah besar dan dilakukan secara terus menerus, hal itu diyakini menutupi sinar matahari yang menuju bawah laut, dan menghambat proses photosintesis biota laut yang sebagian besar membutuhkan cahaya matahari untuk bertahan hidup dan berkembang biak.

“gelapnya bawah laut akibat partikel batubara telah terbukti menghambat pertumbuhan karang. Bahkan beberapa kali dilakukan transplantasi (budidaya terumbu karang dengan media buatan) terbukti sangat sulit bertahan hidup, bahakan jikapun hidup pertumbuhannya sangat lamban” ujar Rudi Ketua kelompok masyarakat nelayan angsana yang kerap melakukan penyelaman di laut angsana itu.

Ditambahakan Ghanty Syahabudin, kerusakan yang terjadi jika dilihat dari hasil survey tim Unlam yang diketuai oleh Suhaili beberapa waktu lalau sebelum adanya Pelsus tersebut jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, sudah terlalu parah. Sehingga mengancam kehidupan nelayan setempat yang selama ini masih menggantungkan hidup mereka dari hasil laut.

Anggota DPRD Tanbu Aman makmur, dari fraksi golkar menambahkan, dirinya yang juga merupakan mantan penggiat penghijauan di Tanah Bumbu ditahun 2005 lalu, kerap menyaksikan nelayan di sekitar lokasi Sungai Loban, dan Angsana menangkap benur atau bibit udang. Dengan hanya menggunakan daun cemara yang diletakan dibibir pantai disekitar mangrove selama satu jam saja sudah bisa mendapatkan bibit udang ribuan ekor. Tapi kini, hal itu sudah sangat sulit dilakukan. Jikapun masih ada yang melakukan pencarian bibit udang dengan cara tradisional itu, meskipun dilakukan berjam-jam tak satupun bibit udang yang tertangkap.
Untuk itu, Aman Makmur menyarankan agar pemerintah daerah dapat mengembalikan setatus kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi, sebagaimana disaat Tanah Bumbu masih satu kabupaten dengan Kotabaru yang telah ditetapkan sebagai kawasan Konservasi. Sehingga Pelsus yang ada ditempat itu harus dipindahkan.
Sementara, Menurut Kepala bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Tanah Bumbu, Asparani mengatakan, penentuan lokasi tersebut sudah positif di canangkan sebagai kawasan konservasi daerah kabupaten, namun sampai saat ini masih menunggu persetujuan dari Bupati Tanah Bumbu, dalam bentuk dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati.

Hal itu, berkaitan dengan luasan wilayah pencanangan, serta spot-spot area kawasan konservasi. Dari spot inti, pembudidayaan, pemanfaatan dan lainnya. Sehingga ucap Asparani, wilayah konservasi yang dimaksud, mampu dibangun sesuai dengan fungsinya. Terlebih lagi, menyangkut keberadaan Pelsus tersebut, nantinya bakal menunggu keputusan Bupati setempat, apakah bakal dipindah keluar areal konservasi, atau masuk dalam spot pemanfaatan.

Salah seorang Anggota DPRD lainnya, Fajar Syahrani dari fraksi PDI-P, mengatakan dirinya tak habis pikir, mengapa ketiga pelsus tersebut bisa beroperasi. Padahal pada tahun 2007 silam, oleh Gubernur Kalimantan Selatan tidak memberikan izin resmi. Diduga hal itu adalah hasil akal-akalan pemerintah daerah setempat saja. Untuk itu dirinya memintah agar lembaga eksekutif mempelajari kembali segala bentuk perizinan yang dikantongi pelsus milik BIB, BBC, dan PT TIA tersebut. Apalagi setelah masyarakat sekitar merasakan kesulitan pendapatan mereka ditengah laut yang diduga dari rusaknya ekosistem bawah laut karena kerusakan lingkungan dan pencemaran yang terjadi.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved