Home » » -Dalam Menjawab Interplasi, Bupati Ngotot Pertahankan Kesepakatan 2011

-Dalam Menjawab Interplasi, Bupati Ngotot Pertahankan Kesepakatan 2011

Written By Fokus Batulicin on Kamis, 12 Mei 2011 | 17.13

BATULICIN- setelah mendapatkan gelontoran pertanyaan melalui Hak Interplasi DPRD Tanah Bumbu akhirnya Bupati Tanah Bumbu pada Kamis (12/5) kemarin tepat pukul 10.05 Wita mendatangi Kantor DPRD Tanah Bumbu di jalan raya Sepunggur kec. Batulicin untuk memberikan jawaban. Dengan penuh percaya diri Mardani H. Maming memberikan Jawaban dengan menyampaikan dasar dasar kesepakatan yang telah ia buat bersama Bupati Tanah laut Adriansyah di tahun 2011 yang kini menjadi dasar hukum dan rekomendasi Gubernur di tingkat Kementerian Dalam Negeri untuk dilanjutkan pada penetapan batas daerah antara desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Tanah Bumbu dengan Desa Sungai Cuka Kec. Kintap kab. Tanah laut. Satu hal yang dipertegas Bupati, bahwa apa yang telah disepakati tersebut tidak akan dicabut dan akan tetap dipegang teguh sebagai dasar hukum penetapan di meja Menteri Dalam Negeri.


“Saya kira, apa yang menjadi kesepakatan di Tahun 2011 oleh Kedua Bupati adalah keputusan yang harus dipertahankan. kesepakatan yang diperoleh tetap diakui dan dipegang daerah yang sekarang berada di Tangan Mendagri, yang merupakan rekomendasi Gubernur yang berdasarkan pada kesepakatan Bupati Tanbu dan Tala,dimana kesepakatan tersebut juga belum final.” Ujar Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming.

Melihat jalannya Rapat Paripurna mendengarkan jawaban bupati terhadap hak Interplasi DPRD Tanah Bumbu, Ketua KPUD Tanah Bumbu Drs. Samsani mengaku hal itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, dan penggunaan hak interplasi di tingkat DPRD ini baru pertama kali terjadi di Kalimantan Selatan. Sehingga tidak perlu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena mengingat sebelum dilakukan Hak Interplasi, bisa saja DPRD secara aturan yang ada memanggil bupati untuk meminta penjelasan.

“Karena telah dilakukan Hak Interplasi, maka ini merupakan langkah awal kontprontasi DPRD terhadap lembaga Eksekutif yang bisa saja dilanjutkan ke tingkat selanjutnya yakni Hak Angket. Dimana dari perjalanan Interplasi terlihat sebagian besar Anggota DPRD belum puas dengan jawaban Bupati. Karena hal itu sebagai dasar DPRD untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap penjelasan penjelasan Bupati, benar atau tidak, sudah pas dengan fakta dilapangan atau belum, jika tidak maka akan jatuh pada pemakzulan melalui Hak Angket. Saya punya keyakinan bahwa ini akan tetap berlanjut” ujar Samsani saat dimintai komentarnya oleh wartawan terhadap Interplasi tersebut.

Disela berjalannya siding Paripurna DPRD tersebut, ratusan masa dari desa Sungai Cuka Kecamatan Satui yang datang mendengar secara langsung jawaban Bupati sambil mengusung sepanduk bertuliskan permohonan kepada Bupati untuk mendengar dan menyerap aspirasi mereka memadat di halaman gedung DPRD Tanah Bumbu. Begitu juga dari kubu pro Bupati Tanah Bumbu yang dating dari batulicin dan sekitarnya bersama APDESI juga tak mau ketinggalan. Masa yang berjubel bertuliskan DPC AMPHLI dan APDESI it uterus menyampaikan orasinya sekaligus membopong sepanduk dan karton bertuliskan DPRD agar tidak menjadi propokator rakyat. Bahkan sepanduk APDESI "binaan" Kepala Desa di Tanah Bumbu ini sempat dipampang di ruang DPRD saat siding Paripurna berjalan. Beruntungnya pihak Kepolisian yang berjaga di tempat itu dengan segera memerintahkan kepada APDESI untuk mencabut sepanduk tersebut.

Dalam jawaban Interplasi Dijelaskan Bupati, bahwa kesepakatan Tahun 2001 telah dilakukan perubahan, dengan kesepakatan bersama antara pihak kepala desa 2 kecamatan yang berbatasan dengan Tanbu- Tanah laut pada tahun 2004 yang waktu itu pak sekdanya adalah Drs. Abdul Hakim yang ditanda tangani oleh kedua tim Tanah Bumbu Drs. Abdul hakim selaku Sekda pada waktu itu, dan tim perbatasan Kab. Tanah laut Drs. H Suriansyah Asisten Bid. Pemerintahan. Dan diketahui oleh sekretaris Tm perbatasan kalsel Drs. Hadarius M.Pa sebagaimana kesepakatan yang tertuang pada peta perbatasan yang telah dibuat. Ada 24 peta yang dikeluarkan prov. Kalsel dengan dilakukan pematokan sebanyak 20 patok. Ada 4 patok yg belum seleesai disepakati pada tahun 2004.

Pada poin 5 dinyatakan patut dijadikan acuan pelacakan batas batas kedua wilayah dan disesuaikan dengan fakta dilapangan. Dan hal itu belum bersifat final, penanganan batas daerah berdasarkan data dan fakta di lapangan. Dimana sekarang dilanjutkan pematokan pada titik 9,8,7 dan 6. Yang belum diselesaikan. Kesepakatan di tahun 2011 hanya melanjutkan pematokan yang belum diselesaikan. Dan adanya isyu pemberitaan yang mengatakan ada selisih luasan mencapai 1600 hektar terhadap kawasan yang disengketakan adalah tidak benar, kalau ditotal seleisih patok 2004 dengan 2011 hanya selisih kurang lebih 71 hektar, dan itu wajar terjadi karena akurasi pada penggunaan GPS pun kerap mengalami perselisihan titik koordinat.

"Jadi apa yang didengungkan bahwa saya menjual 1600 Ha itu tidak benar. Tentang penegasan batas daerah Bupati berhak mengambil keputusan yang belum disepakatan pada titik 6,7, 8 dan 9. Saya hanya melanjutkan kesepakatan sebelumnya dan tidak membuat kesepakatan baru. Jadi kesepakatan tersebut dipandang lebih reel, logis, lebih mengedepankan semangat win win solution dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis maupun tekhnis di lapangan. Karena ditanda tangani oleh kedua BUpati pada tahun 2011 dengan disaksikan oleh aparat pemerintahan dua kabupaten. Yang mana kesepakatan pada tahun 2004 sebagai dasar kesepakatan tahun 2011 juga mendapat persetujuan kepala desa bukanlah hal yang bersifat final." ucap Dani.

Dari sisi kewenangan penyelesaian batas daerah ujar Bupati lebih lanjut, merupakan urusan kewilayahan merupakan permasalahan pemerintah pusat sebagaimana pemerintahan daerah kabupaten dan provensi tidak diberikan kewenangan menentukan batas daerahnya keterlibatan pemerintah daerah adalah semata-mata sebagai mata rantai koordinasi terhadap pemerintah pusat dengan kesepakatan mutlak ada di tangan menteri dalam negeri. Jadi dalam beberapa peraturan permendagri, tidak ada aturan yang mengharuskan DPRD ikut terlibat dalam urusan penentuan daerah perbatasan. Tetapi sebagai salah satu unsur penyelenggara daerah menurut kaedah hukum. Dalam kaitan ini dirasa tidak perlu dan tidak harus pemerintah daerah melibatkan DPRD dalam mengeluarkan keputusan daerah mengenai penetapan batas kewilayahan, karena Bupati juga tidak berhak mengeluarkan keputusan final hanya sebatas koordinasi dengan pemerintahan pusat.

Terjadinya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan asal Tanah laut, Bupati mengaku tidak mngetahuinya. Kendati demikian sesuai dengan permendagri No 1 tahun 2006 tidak memperdulikan apa yang terdapat diatas dan didalam perut bumi terkait penentuan batas daerah asalkan dapat dibutikan oleh tim penentuan batas daerah bahwa kawasan yang disengketakan adalah daerah kabupaten A atau B, maka segala sumberdaya alam yang terdapat didalamnya menjadi hak milik daerah bersangkutan.

Atas rekomendasi yang ada, Mentri Dalam Negeri Mengirimkan Tim untuk melakukan perivikasi lapangan, yang sebelum dilakukan perivikasi, pada tanggal 25 April 2011 yang dilakukan rapat pendahuluan dengan dihadiri Gubernur kalsel, Ditjenkum,Direktur perbatasan Kemendagri, Bakorsurtanal , Bupati Tanah Laut berserta Ketua DPRD Kab. Tanbu dan dihadiri TIM PPBD kedua Kabupaten, yang dilakukan di gedung Wasaka Kalimantan Selatan. Sedangkan penandatanganan kesepakatan dilakukan ditingkat kabupaten berada di Kab. Tanah Laut, dilanjutkan ditingkat Pusat di kantor Kementerian dalam Negeri.

“Apakah mencabut, saya kira kesepakatan yang diperoleh tetap diakui dan dipegang daerah yang sekarang berada di Tangan mendagri, yang merupakan rekomendasi Gubernur yang berdasarkan pada kesepakatan Bupati Tanbu dan Tala,dimana kesepakatan tersebut juga belum final” Ucap Bupati.

Sejak Bupati Mardani H. Maming memasuki ruang DPRD hingga usainya pembacaan jawaban Bupati terhadap Hak interplasi DPRD, seluruh kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar, meskipun ratusan masa dari kubu pro dan kontra antara DPRD VS Bupati itu mencapai sekitar lima ratusan orang berbaris di depan gedung. Maklum aparat kepolisianpun tak mau kecolongan, berdasarkan penjelasan Kabag Ops Polres Tanah Bumbu, saat sidang berlangsung, sedikitnya kurang lebih 200 personil dikerahkan dibantu dengan anggota Brimob, TNI serta anggota Polres Kotabaru diterjunkan untuk melakukan pengamanan dan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan.***
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved