Home » » DPRD Jadwalkan Interplasi Bupati, Hari Jumat

DPRD Jadwalkan Interplasi Bupati, Hari Jumat

Written By Fokus Batulicin on Rabu, 04 Mei 2011 | 14.32


BATULICIN- Akhirnya DPRD Tanbu menjadwalkan Hak Interplasi Jumat (6/5) besok. hal ini sebalagai langkah selanjutnya usai melayangkan surat ke Kementrian Dalam Negeri serta Surat Somasi kepada Bupati Tanah Bumbu, kini DPRD Tanah Bumbu berencana menggunakan Hak Interplasinya, guna meminta keterangan kepada Bupati Tanah Bumbu terkait penandatanganan kesepakatan letak tapal batas, yang dinilai telah melenceng dari kesepakatan awal, serta berimbas pada kerugian daerah Kabupaten Tanah Bumbu.


Kepada sejumlah wartawan, Surinto Anggota DPRD Tanah Bumbu dari fraksi PKS yang membidangi ini mengatakan, hak interplasi yang jauh jauh hari dipersiapkan oleh DPRD itu telah terjadwal pada bagian persidangan DPRD, tertanggal 6 Mei 2011 di gedung DPRD jalan raya Sepunggur kec. Batulicin Tanah Bumbu.

“jika tidak ada halangan, Interplasi kita akan lakukan di hari jumat itu, dan Bupati tidak bisa tidak hadir. Mengingat sebelumnya sudah 3 kali DPRD memanggil Bupati namun tidak juga dapat berhadir.. jika itu tidak dihadiri maka DPRD akan menindak lanjutinya dengan Hak Angket. Dan itu pasti” ujar Surinto, belum lama tadi.

Sementara, terkait adanya rencana Interplasi yang digelar DPRD Tanbu, disambut antusias oleh ratusan warga Desa Sungai Cuka kec. Satui. Dimana dari ratusan warga perbatasan itu dipastikan akan mengikut jalannya Interplasi. Kepala desa Sungai Cuka. Masrifa kepada wartawan mengatakan, warganya bermaksud turut mendengarkan penjelasan Bupati, kenapa Bupati sampai mengeluarkan kesepakatan yang tidak di inginkan oleh warganya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu Irwan Hamdi menjelaskan, saat ini lembaga Eksekutif dinilai terlalu ceroboh dengan begitu mudah untuk menyepakati tapal batas yang diajukan oleh Bupati Tanah laut, dan melanjutkan kesepakatan itu hingga di tingkat Kemnetrian Dalam Negeri. Untuk itu pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera memanggil Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming untuk mempertanggung jawabkan keputusannya itu. Dimana, dalam hal mengeluarkan keputusan bupati juga telah membelakangi DPRD, padahal menurut Irwan Hamdi, Bupati Dalam mengeluarkan kebijakan prinsipil harus meminta pertimbangan DPRD, dan itu tidak dilakukan oleh Bupati. Sehingga sikap Bupati itu juga telah dinilai melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 32 Tahun 2004.

H. Syamsul Bahri S.Ag Anggota DPRD Tanbu menjelaskan, bahwa perbatasan tersebut ada sekitar 7 titik yang belum sempurna. Tim perbatasnpun telah dibentuk, dengan diketahui sekitar 562 hektar yang masih bermasalah. Gubernur sempat menyarankan agar dari luasan yang bersengketa itu dibagi dua, tanpa ada yang dirugikan. Namun begitu disayangkan, kenapa bupati telah mengeluarkan persetujuan dan melayangkan surat persetujuan ke Mendagri. Seharusnya Bupati melalui tahapan-tahapan semestinya untuk mengeluarkan kebijakan strategis tanpa sepengetahuan DPRD.

“atas dasar itulah, kami DPRD Tanah Bumbu saat ini menggunakan Hak Interplasi untuk meminta kejelasan Bupati, apa dan mengapa daerah Tanah Bumbu diserahkan dengan mudah. Jika itu harus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan Undang Undang pembentukan Tanah Bumbu-Balangan tahun 2003 di rubah, mengingat secara territorial luas Tanah Bumbu telah ditetapkan saat pembentukan Kab. Tanah Bumbu. Belum lagi, sudah tiga kali kami dari DPRD memanggil Pemerintah Eksekutif melalui rapat komisi juga tidak pernah berhadir. Maka sudah selayaknya kami menggunakan Hak Interplasi” Ujar Irwan Hamdi.
Dikatakan Irwan, dari sejak jaman Kotabaru Kawasan perkebunan Hutan Rindang Banua yang masuk dalam kawasan persengketaan itu, seluruh perizinanannya dikeluarkan oleh Pemerintah Kotabaru, artinya secara syah, kawasan itu merupakan milik Tanah Bumbu setelah pemekaran, dan jika harus diciutkan, maka Undang Undang pemekaran Tanah Bumbu Balangan juga harus dirubah, melalui proses yang panjang ke meja DPR RI.

“jika nantinya bupati tidak memberikan jawaban yang memuaskan, dan kami merasa tidak cukup puas, maka kami akan menggunakan Hak Angket, guna melakukan penyelidikan lebih lanjut, ada apa dengan Bupati hingga dengan mudah menyerahkan tanah, milik Tanbu. Jika sampai ada resume hak angket bisa dilanjutkan ke ranah Hukum. Kalau kita mempertahankan jalan agrimax kita mempertahankan tanah bumbu, jika kita belah semangka itu win-win solution, jika ditetapkan di sebelah kanan sungai itu kita kalah, kalu kita mundur dari sungai berbarti kita telah menyerahkan wilayah kita. Dan kesepakatan yang ditanda tangani bupati itu adalah upaya menyerahkan wilayah Tanbu ” ujar Syamsul Bahri.

Sekedar diketahui, sebelumnya Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming melakukan kesepakatan tidak syah bersama Bupati “Aad” Tanah Laut, terkait penetapan Kawasan tapal Batas Sungai Cuka Satui Kecamatan Satui, beberapa waktu lalu.Dengan adanya persoalan itu, serta menanggapi sejumlah aspirasi masyarakat Sungai Cuka, akhirnya DPRD Tanah Bumbu menghadap Kementrian Dalam negeri melalui Dirjen Pemerintahan Umum pada tanggal 31 Maret Lalu  untuk melayangkan Somasi kepada Bupati Tanah Bumbu, agar segera mencabut kesepakatan yang dinilai telah banyak merugikan masyarakat Tanah Bumbu sendiri.
DPRD Tanah Bumbu ketika berada di Jakarta, dipimpin Ketua H. Burhanudin S.Sos, ketua Komisi I Surinto ST, Bersama dengan 10 Anggota DPRD lainnya berikut Tokoh Masyarakat Desa Sungai Cuka Satui (Kepala Desa, Ketua BPD dan Tokoh Adat) resmi menyampaikan Somasi dan surat resmi no 17 2/092/ DPRD-TB tertanggal 28 Maret 2011 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Pemerintahan Umum tentang penyampaian Tidak Syahnya kesepakatan Bupati Tanah Bumbu dan Bupati Tanah laut yang direkomendasikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan.

Dimana, direncanakan dari kesepakatan itu, akan dilanjutkan pengesahannya ke mendagri dalam waktu dekat ini juga. Dimana dari kesepakatan itu Bupati dengan gamblang mengalah menyerahkan 1.200 hektar Tanah Sungai Cuka untuk Kab. Tanah Laut. Yang menurut konon hasil penelitian sejumlah pihak, didalam 1.200 hektar itu terdapat kandungan mineral dan bebatuannya yang ditaksir mencapai 10 Triliun Rupiah.

DPRD Tanah Bumbu juga menyampaikan Surat Somasi Kepada Bupati Tanah Bumbu tertanggal, bulan dan tahun yang sama. Hal itu karena DPRD menilai kesepakatan kedua Bupati itu tidak syah lantaran tidak sesuai dengan dasar dasar kesepakatan awal tokoh masyarakat kedua desa dari kedua Kabupaten, di tahun 2001 lalu. Kemudian kesepakatan tersebut juga dinilai tidak melalui proses masukan tim perbatasan dan Dokumen dokumen yang ada. Untuk itu, DPRD Tanah Bumbu meminta agar secepatnya Bupati mardani H. Maming mencabut kesepakatan itu karena telah merugikan daerah, Kabupaten Bumi Bersujud Tanah Bumbu, sendiri.

Dalam pertemuan DPRD Tanbu dengan Kementrian Menteri Dalam Negeri yang ketika itu diterima oleh Direktur Tata Batas Daerah, Eko Subowo. Eko Bowo mengaku sangat terlkejut dengan kehadiran Para Anggota DPRD dan Tomas Tanah Bumbu itu. Apalagi ketika disampaikan bahwa Bupati Tanah Bumbu telah dinilai “bermain” sendiri tanpa menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya hingga terlalu mudah legowo memberikan “tanah airnya” sendiri yang bertahun tahun di pertahankan oleh Pemerintah dari Zaman Kotabaru hingga kepemimpinan Zairullah Azhar, hingga ditetapkan sebagai status Quo pada waktu itu.

Sementara Surinto ST, selaku Ketua Komisi I DPRD yang membidangi masalah tapal batas ini, mengaku sangat heran, kenapa Bupati Tanah Bumbu dan Tanah laut terburu-buru membuat kesepakatan yang dinilai merugikan satu pihak dan memperoses kesepakatan itu tanpa melalui forum yang benar. Padahal dalam pertemuan bulan januari lalu, Gubernur menyampaikan dengan tegas, kalau memang kesepakatan itu telah disetujui, maka Gubernur akan segera menandatanganinya dengan disaksikan unsur pemerintahan kedua kabupaten.

“seharusnya Bupati lebih jeli” ujar Surinto.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved