Home » » DPRD Tanbu Siapkan Draft Menuju Hak ANGKET

DPRD Tanbu Siapkan Draft Menuju Hak ANGKET

Written By Fokus Batulicin on Senin, 23 Mei 2011 | 20.01

BATULICIN- setelah menggelontorkan Hak Interplasi, kemudian mendengarkan Jawaban Bupati Tanah Bumbu Mardani H. maming terhadap Interplasi, akhirnya DPRD Tanah Bumbu mempersiapkan langkah selanjutnya yang diyakini cukup jitu menyelesaikan kejanggalan dalam persengketaan, penetuan, dan beberapa kesepakatan yang ada di dalamnya. Langkah tersebut adalah menyiapkan Draft draft penting perbatasan Sungai Cuka untuk dilayangkan ke Menteri dalam Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan menuju Hak Angket.


Setidaknya hal itu seperti dijelaskan Andi Erwin, selaku Juru Bicara DPRD Tanah Bumbu dalam penyelesaian kasus Tapal batas ketika berada di meja DPRD saat ini. Melalui pesan singkatnya Andi Erwin kepada Wartawan, menjelaskan setelah pihaknya mendengar jawaban Bupati Tanah Bumbu Kamis (12/5) lalu, saat ini pihak lembaga DPRD tanah Bumbu tengah menyususn Draft perbatasan versi DPRD, yang nantinya akan diajukan ke Mendagri untuk kelanjutan peningkatan Hak Interplasi menuju Hak Angket.

“itu perkembangan saat ini, dan itu tengah kami godok bersama fraksi fraksi dalam rapat internal Fraksi pendukung interplasi” ujar Andi Erwin, kemarin.

Sebelumnya Mardani H. Maming memberikan Jawaban dengan menyampaikan dasar dasar kesepakatan yang telah ia buat bersama Bupati Tanah laut Adriansyah di tahun 2011 yang kini menjadi dasar hokum dan rekomendasi Gubernur di tingkat Kementerian Dalam Negeri untuk dilanjutkan pada penetapan batas daerah antara desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Tanah Bumbu dengan Desa Sungai Cuka Kec. Kintap kab. Tanah laut. Satu hal yang dipertegas Bupati, bahwa apa yang telah disepakati tersebut tidak akan dicabut dan akan tetap dipegang teguh sebagai dasar hukum penetapan di meja Menteri Dalam Negeri.

“Saya kira, apa yang menjadi kesepakatan di Tahun 2011 oleh Kedua Bupati adalah keputusan yang harus dipertahankan. kesepakatan yang diperoleh tetap diakui dan dipegang daerah yang sekarang berada di Tangan Mendagri, yang merupakan rekomendasi Gubernur yang berdasarkan pada kesepakatan Bupati Tanbu dan Tala,dimana kesepakatan tersebut juga belum final.” Ujar Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming.

Melihat jalannya Rapat Paripurna Mendengarkan Jawaban Bupati terhadap hak Interplasi DPRD Tanah BUmbu, Ketua KPUD Tanah Bumbu Drs. Samsani mengaku hal itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, dan penggunaan Hak interplasi di tingkat DPRD ini baru pertama kali terjadi di Kalimantan Selatan. Sehingga tidak perlu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena mengingat sebelum dilakukan Hak Interplasi, bisa saja DPRD secara aturan yang ada memanggil bupati untuk meminta penjelasan.

“Karena telah dilakukan Hak Interplasi, maka ini merupakan langkah awal kontprontasi DPRD terhadap lembaga Eksekutif yang bisa saja dilanjutkan ke tingkat selanjutnya yakni Hak Angket. Dimana dari perjalanan Interplasi terlihat sebagian besar Anggota DPRD belum puas dengan jawaban Bupati. Karena hal itu sebagai dasar DPRD untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap penjelasan penjelasan Bupati, benar atau tidak, sudah pas dengan fakta dilapangan atau belum, jika tidak maka akan jatuh pada pemakzulan melalui Hak Angket. Saya punya keyakinan bahwa ini akan tetap berlanjut” ujar Samsani saat dimintai komentarnya oleh wartawan terhadap Interplasi tersebut.

Disela berjalannya siding Paripurna DPRD tersebut, ratusan masa dari desa Sungai Cuka Kecamatan Satui yang dating mendengar secara langsung jawaban bupati sambil mengusung sepanduk bertuliskan permohonan kepada Bupati untuk mendengar dan menyerap aspirasi mereka memadat di halaman gedung DPRD Tanah Bumbu. Begitu juga dari kubu pro Bupati Tanah Bumbu yang dating dari batulicin dan sekitarnya bersama APDESI juga tak mau ketinggalan. Masa yang berjubel bertuliskan DPC AMPHLI dan APDESI it uterus menyampaikan orasinya sekaligus membopong sepanduk dan karton bertuliskan DPRD agar tidak menjadi propokator rakyat. Bahkan sepanduk APDESI binaan “Kepala Desa di Tanah Bumbu ini sempat dipampang di ruang DPRD saat sidang Paripurna berjalan. Beruntungnya pihak Kepolisian yang berjaga di tempat itu dengan segera memerintahkan kepada APDESI untuk mencabut sepanduk tersebut.

Dalam jawaban Interplasi Dijelaskan Bupati, bahwa kesepakatan Tahun 2001 telah dilakukan perubahan, dengan kesepakatan bersama antara pihak kepala desa 2 kecamatan yang berbatasan dengan Tanbu- Tanah laut pada tahun 2004 yang waktu itu pak sekdanya adalah Drs. Abdul Hakim yang ditanda tangani oleh kedua tim Tanah Bumbu Drs. Abdul hakim selaku Sekda pada waktu itu, dan tim perbatasan Kab. Tanah laut Drs. H Suriansyah Asisten Bid. Pemerintahan. Dan diketahui oleh sekretaris Tm perbatasan kalsel Drs. Hadarius M.Pa sebagaimana kesepakatan yang tertuang pada peta perbatasan yang telah dibuat. Ada 24 peta yang dikeluarkan prov. Kalsel dengan dilakukan pematokan sebanyak 20 patok. Ada 4 patok yg belum seleesai disepakati pada tahun 2004. Pada poin 5 dinyatakan patut dijadikan acuan pelacakan batas batas kedua wilayah dan disesuaikan dengan fakta dilapangan. Dan hal itu belum bersifat final, penanganan batas daerah berdasarkan data dan fakta di lapangan. Dimana sekarang dilanjutkan pematokan pada titik 9,8,7 dan 6. Yang belum diselesaikan.

Kesepakatan di tahun 2011 hanya melanjutkan pematokan yang belum diselesaikan. Dan adanya isyu pemberitaan yang mengatakan ada selisih luasan mencapai 1600 hektar terhadap kawasan yang disengketakan adalah tidak benar, kalau ditotal seleisih patok 2004 dengan 2011 hanya selisih kurang lebih 71 hektar, dan itu wajar terjadi karena akurasi pada penggunaan GPS pun kerap mengalami perselisihan titik koordinat. Jadi apa yang didengungkan bahwa saya menjual 1600 Ha itu tidak benar. Tentang penegasan batas daerah Bupati berhak mengambil keputusan yang belum disepakatan pada titik 6,7, 8 dan 9. Saya hanya melanjutkan kesepakatan sebelumnya dan tidak membuat kesepakatan baru. Jadi kesepakatan tersebut dipandang lebih reel, logis, lebih mengedepankan semangat win win solution dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis maupun tekhnis di lapangan.

Karena ditanda tangani oleh kedua BUpati pada tahun 2011 dengan disaksikan oleh aparat pemerintahan dua kabupaten. Yang mana kesepakatan pada tahun 2004 sebagai dasar kesepakatan tahun 2011 juga mendapat persetujuan kepala desa bukanlah hal yang bersifat final. Dari sisi kewenangan penyelesaian batas daerah merupakan urusan kewilayahan merupakan permasalahan pemerintah pusat sebagaimana pemerintahan daerah kabupaten dan provensi tidak diberikan kewenangan menentukan batas daerahnya keterlibatan pemerintah daerah adalah semata-mata sebagai mata rantai koordinasi terhadap pemerintah pusat dengan kesepakatan mutlak ada di tangan menteri dalam negeri. Jadi dalam beberapa peraturan permendagri, tidak ada aturan yang mengharuskan DPRD ikut terlibat dalam urusan penentuan daerah perbatasan. Tetapi sebagai salah satu unsur penyelenggara daerah menurut kaedah hukum.

Dalam kaitan ini dirasa tidak perlu dan tidak harus pemerintah daerah melibatkan DPRD dalam mengeluarkan keputusan daerah mengenai penetapan batas kewilayahan, karena Bupati juga tidak berhak mengeluarkan keputusan final hanya sebatas koordinasi dengan pemerintahan pusat. Terjadinya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan asal Tanah laut, Bupati mengaku tidak mngetahuinya. Kendati demikian sesuai dengan permendagri No 1 tahun 2006 tidak memperdulikan apa yang terdapat diatas dan didalam perut bumi terkait penentuan batas daerah asalkan dapat dibutikan oleh tim penentuan batas daerah bahwa kawasan yang disengketakan adalah daerah kabupaten A atau B, maka segala sumberdaya alam yang terdapat didalamnya menjadi hak milik daerah bersangkutan. Atas rekomendasi yang ada, Menteri Dalam Negeri Mengirimkan Tim untuk melakukan perivikasi lapangan, yang sebelum dilakukan perivikasi, pada tanggal 25 April 2011 yang dilakukan rapat pendahuluan dengan dihadiri Gubernur kalsel, Ditjenkum,Direktur perbatasan Kemendagri, Bakorsurtanal , Bupati Tanah Laut berserta Ketua DPRD Kab. Tanbu dan dihadiri TIM PPBD kedua Kabupaten, yang dilakukan di gedung Wasaka Kalimantan Selatan.

Sedangkan penandatanganan kesepakatan dilakukan ditingkat kabupaten berada di Kab. Tanah Laut, dilanjutkan ditingkat Pusat di kantor Kementerian dalam Negeri. “Apakah mencabut, saya kira kesepakatan yang diperoleh tetap diakui dan dipegang daerah yang sekarang berada di Tangan mendagri, yang merupakan rekomendasi Gubernur yang berdasarkan pada kesepakatan Bupati Tanbu dan Tala,dimana kesepakatan tersebut juga belum final” Ucap Bupati.

Menurut Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu Irwan Hamdi, saat ini lembaga Eksekutif dinilai terlalu ceroboh dengan begitu mudah untuk menyepakati tapal batas yang diajukan oleh Bupati Tanah laut, dan melanjutkan kesepakatan itu hingga di tingkat Kemnetrian Dalam Negeri. Untuk itu pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera memanggil Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming untuk mempertanggung jawabkan keputusannya itu. Dimana, dalam hal mengeluarkan keputusan bupati juga telah membelakangi DPRD, padahal menurut Irwan Hamdi, Bupati Dalam mengeluarkan kebijakan prinsipil harus meminta pertimbangan DPRD, dan itu tidak dilakukan oleh Bupati. Sehingga sikap Bupati itu juga telah dinilai melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 32 Tahun 2004.

H. Syamsul Bahri S.Ag Anggota DPRD Tanbu menjelaskan, bahwa perbatasan tersebut ada sekitar 7 titik yang belum sempurna. Tim perbatasnpun telah dibentuk, dengan diketahui sekitar 562 hektar yang masih bermasalah. Gubernur sempat menyarankan agar dari luasan yang bersengketa itu dibagi dua, tanpa ada yang dirugikan. Namun begitu disayangkan, kenapa bupati telah mengeluarkan persetujuan dan melayangkan surat persetujuan ke Mendagri. Seharusnya Bupati melalui tahapan-tahapan semestinya untuk mengeluarkan kebijakan strategis tanpa sepengetahuan DPRD.

“atas dasar itulah, kami DPRD Tanah Bumbu saat ini menggunakan Hak Interplasi untuk meminta kejelasan Bupati, apa dan mengapa daerah Tanah Bumbu diserahkan dengan mudah. Jika itu harus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan Undang Undang pembentukan Tanah Bumbu-Balangan tahun 2003 di rubah, mengingat secara territorial luas Tanah Bumbu telah ditetapkan saat pembentukan Kab. Tanah Bumbu. Belum lagi, sudah tiga kali kami dari DPRD memanggil Pemerintah Eksekutif melalui rapat komisi juga tidak pernah berhadir. Maka sudah selayaknya kami menggunakan Hak Interplasi” Ujar Irwan Hamdi.

Dikatakan Irwan, dari sejak jaman Kotabaru Kawasan perkebunan Hutan Rindang Banua yang masuk dalam kawasan persengketaan itu, seluruh perizinanannya dikeluarkan oleh Pemerintah Kotabaru, artinya secara syah, kawasan itu merupakan milik Tanah Bumbu setelah pemekaran, dan jika harus diciutkan, maka Undang Undang pemekaran Tanah Bumbu Balangan juga harus dirubah, melalui proses yang panjang ke meja DPR RI.

Sekedar diketahui, sebelumnya Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming melakukan kesepakatan tidak syah bersama Bupati “Aad” Tanah Laut, terkait penetapan Kawasan tapal Batas Sungai Cuka Satui Kecamatan Satui, beberapa waktu lalu. Dengan adanya persoalan itu, serta menanggapi sejumlah aspirasi masyarakat Sungai Cuka, akhirnya DPRD Tanah Bumbu menghadap Kementrian Dalam negeri melalui Dirjen Pemerintahan Umum pada tanggal 31 Maret Lalu. Untuk melayangkan Somasi kepada Bupati Tanah Bumbu, agar segera mencabut kesepakatan yang dinilai telah banyak merugikan masyarakat Tanah Bumbu sendiri. DPRD Tanah Bumbu ketika berada di Jakarta, dipimpin Ketua H. Burhanudin S.Sos, ketua Komisi I Surinto ST, Bersama dengan 10 Anggota DPRD lainnya berikut Tokoh Masyarakat Desa Sungai Cuka Satui (Kepala Desa, Ketua BPD dan Tokoh Adat) resmi menyampaikan Somasi dan surat resmi no 17 2/092/ DPRD-TB tertanggal 28 Maret 2011 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Pemerintahan Umum tentang penyampaian Tidak Syahnya kesepakatan Bupati Tanah Bumbu dan Bupati Tanah laut yang direkomendasikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan.

DPRD Tanah Bumbu juga menyampaikan Surat Somasi Kepada Bupati Tanah Bumbu tertanggal, bulan dan tahun yang sama. Hal itu karena DPRD menilai kesepakatan kedua Bupati itu tidak syah lantaran tidak sesuai dengan dasar dasar kesepakatan awal tokoh masyarakat kedua desa dari kedua Kabupaten, di tahun 2001 lalu. Kemudian kesepakatan tersebut juga dinilai tidak melalui proses masukan tim perbatasan dan Dokumen dokumen yang ada. Untuk itu, DPRD Tanah Bumbu meminta agar secepatnya Bupati mardani H. Maming mencabut kesepakatan itu karena telah merugikan daerah, Kabupaten Bumi Bersujud Tanah Bumbu, sendiri. Dalam pertemuan DPRD Tanbu dengan Kementrian Menteri Dalam Negeri yang ketika itu diterima oleh Direktur Tata Batas Daerah, Eko Subowo. Eko Bowo mengaku sangat terlkejut dengan kehadiran Para Anggota DPRD dan Tomas Tanah Bumbu itu. Apalagi ketika disampaikan bahwa Bupati Tanah Bumbu telah dinilai “bermain” sendiri tanpa menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya hingga terlalu mudah legowo memberikan “tanah airnya” sendiri yang bertahun tahun di pertahankan oleh Pemerintah dari Zaman Kotabaru hingga kepemimpinan Zairullah Azhar, hingga ditetapkan sebagai status Quo pada waktu itu.

Sementara Surinto ST, selaku Ketua Komisi I DPRD yang membidangi masalah tapal batas ini, mengaku sangat heran, kenapa Bupati Tanah Bumbu dan Tanah laut terburu-buru membuat kesepakatan yang dinilai merugikan satu pihak dan memperoses kesepakatan itu tanpa melalui forum yang benar. Padahal dalam pertemuan bulan januari lalu, Gubernur menyampaikan dengan tegas, kalau memang kesepakatan itu telah disetujui, maka Gubernur akan segera menandatanganinya dengan disaksikan unsur pemerintahan kedua kabupaten.

Kepala Desa Sungai Cuka, Masripay yang ditemui wartawan di Kediaman Camat Satui menyampaikan, sejak awal berdirinya Tanah Bumbu sebagai kabupaten otonom dengan dipimpin Oleh Bupati terdahulu dr. H. zairullah Azhar M.Sc. kondisi di Sungai Cuka tidak pernah ada konflik permasalahan tapal batas. Bahkan dari kesepakatan yang ada saat itu, ujar Rpfai perbatasan yang ada di desa tersebut jauh menjorok ke tanah laut. Lain lagi dengan Bustani Tokoh masyarakat Sungai Cuka, mantan Kades Sungai Cuka ini memaparkan jika bupati tidak mengindahkan aspirasi masyarakat Sungai Cuka, dengan adanya kesepakatan yang dinilai merugikan daerah Tanah Bumbu ini, bisa berbuntut panjang dan rawan menimbulkan permasaqlahan permasalahan baru dan bisa berakibat fatal.

Perjalanan awal Hak Interplasi terkait persoalan Tapal Batas Sungai Cuka kec. Satui- Sungai Cuka kec. Kintap di lepaskan DPRD 6 Mei lali di ruang Rapat Paripurna itu dibacakan oleh Andi Erwin Prasetyo dari Fraksi Hanura dihadapan Ketua DPRD H. Burhanuddin S.Sos, Wakil Ketua DPRD H Irwan Hamdi serta sejumlah Anggota DPRD lainnya menjelaskan, DPRD Tanah Bumbu setelah mempelajari meneliti dan menganalisa seluruh informasi baik dokumen, saksi saksi sejarah, serta fakta dilapangan, menemukan banyak sekali kejanggalan dan keanehan sehingga sebagaimana diatur dalam perundang undangan, DPRD Tanbu menggunakan Hak Interplasi atau meminta keterangan kepada Bupati Tanah Bumbu atas prosedur dan kewenangan Bupati membuat Kesepakatan dengan Bupati Tanah Laut dan substansi yang telah disepakati.

Empat point yang menjadi tuntutan pertanyaan DPRD melalui Rapat Paripuran Interplasi itu dilontarkan diantaranya menanyakan apakah benar kesepakatan yang telah dibuat Bupati Tanah Bumbu dengan Bupati Tanah laut 2 Januari 2011 berdasarkan kesepakatan dua desa , yaitu desa Sungai Cuka kec. Kintap dan desa Sungai Cuka kec. Satui sebagaimana yang disampaiakan Sekda Gusti Hidayat selaku Ketua PPBD Tanbu. Jika benar, ujar Erwin sebagai juru bicara DPRD Tanbu maka diminta Bupati segera mencabut kesepakatan tersebut karena tidak sesuai dengan factual dilapangan, kalau memang tidak berdasarkan pada kesepakatan tersebut, berarti pemerintah daerah telah melakukan pembohongan public.

Kesepakatan kedua Bupati tidak mencerminkan kesepakatan keduabelah pihak yang berbeda kepentingan namun lebih menunjukan kesepakatan itu telah merugikan kepentingan kab. Tanah Bumbu. Kemudian, pada poin kedua, DPRD juga mempertanyakan mengapa kesepakatan dan penandatangan kesepakatan kedua BUpati baik Bupati Tanbu dan Tala tidak disaksikan oleh DPRD Kab. Tanah Bumbu sebagai mana pada Tanggal 3 januari 2011 dimana DPRD kedua kabupaten diundang secara resmi sehingga kesepakatan itu menjadi legitimate, dari hasil konsultasi DPRD kab. Tanbu ke Biro Hukum dan Biro Pemerintahan provinsi, ternyata kedua Biro ini tidak mengetahui kapan dan dimana penandatanganan itu dilakukan. Ini menunjukan indikasi kuat untuk menutup-nutupi dengan itikad meragukan. Dari semua pihak bertanda tangan didalam kesepakatan tersebut.

Seharusnya, ujar Erwin pihak pucuk pemerintahan daerah dalam mengambil keputusan hendaknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stake holder terutama pemerintahan desa. Pertanyaan ketiga DPRD Tanah Bumbu adalah menyangkut maraknya eksploitasi pertambangan diwilayah persengketaan. Bahkan sejumlah penambang asal Tanah Laut seperti PT Indo Asia Cemerlang masih melakukan penambangan (overlapping). Yang menurut Walik ketua DPRD Tanbu H. Irwan hamdi Seharusnya ditetapkan sebagai kawasan bersetatus Quo. Bahkan seumlah KP yang diterbitkan perizinannya oleh Pemkab Tanbu pun masih bercokol. Selain PT. Indo Asia, sejumlah Perusahaan pertambangan yang sempat bercokol di daerah bersengketa itu dengan penerbitan izin Tanah Bumbu diantaranya PT. Binuang Jaya, Cv. Rahmah Rahman, CV Rizki serta CV megah Mulia persada yang juga di berikan Izin oleh Tanah laut. Padahal sudah cukup lama daerah itu disengketakan.

Pertanyaan terakhir yang diajukan pihak legislative ke Bupati Tanah Bumbu adalah dengan melihat kesepakatan yang dinilai cacat prosedur dan cacat substansi dan berpotensi menimbulkan konflik serta menimbulkan disharmonisasi di dalam daerah sendiri. Untuk itu Bupati diminta segera mencabut kesepakatan yang telah di serahkan ke gubernur dan menunggu persetujuan menteri dalam negeri tersebut.

“ini pasti menjadikan konflik baru di daerah kami. Apalagi perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Bupati tanah Bumbu dengan Tala beberapa waktu itu sudah jauh melenceng dari kesepakatan awal sejak zaman orde kab. Kotabaru. Jika daerah yang disengketakan hanya berkisar 565 Hektar akan tetapi dengan melihat kesepakatan yang ada sedikitnya 1200 hektar areal Tanah Bumbu harus direlakan. Surplus bagi Tala, dan ini yang kita pertanyakan. Lalu kenapa Bupati dalam membuat kesepakatan itu tidak melibatkan aparat desa untuk menunjukan batas batas desa, baik sungai, jalan agremix, maupun pada perkebunan HRB dan patok sebelumnya melalui titik titik yang ada dari titik 6 dan seterusnya hingga ke titik akhir ” ujar Kepala Desa Sungai Cuka Masrifai.

Sementara sejumlah Panitia Penuntut Pembentukan Kab. Tanah Bumbu H. Sudungan dan H. Yusran yang juga menjadi saksi sejarah terbentuknya kabupaten termuda di Indonesia itu turut menyayangkan sikap Bupati Tanah Bumbu yang telah membuat kesepakatan hingga berakibat merugikan daerah Bumi Bersujud sendiri. H. Sudungan dan H. Yusran yang dating secara Khusus ingin mendengarkan jawaban BUpati ke DPRD, kemarin. Sempat melontarkan pertanyaan sambil sedikit berteriak dari atas balkon, kenapa Bupati tega menjual Tanah Rakyatnya sendiri.

Kepada sejumlah wartawan H. Sudungan mengaku kecewa dengan Kinerja Pemerintahan Bupati Mardani H. maming. Apalagi dengan melepaskan ribuan hektar Sungai Cuka telah menggambarkan bahwa Bupati Tanah bumbu dalam mengambil kebijakan lebih mengedepankan kepentingan Pribadi, golongan dan Politiknya saja. Tanpa mengedepankan kepentingan Umum. Mengingat Aset yang bakal dilepas tersebut menurut H. Sudungan bernilai Puluhan Triliun Rupiah.

“padahal Aset seperti itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan APBD daerah, meningkatkan pembangunan fisik dan SDM masyarakat Tanah Bumbu. Jangan sampai kita selalu seperti ini, jalan rusak apa apanya serba kekurangan” ujar H. Sudungan. Sependapat dengan H. Sudungan, H. Yusran juga turut menyayangkan kinerja Bupati. Menurut H. Yusran Bupati harus segera mengikuti saran dan petunjuk DPRD dan kembali memperhatikan kepentingan rakyatnya.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved