Home » » Kesepakatan Tapal Batas Terindikasi Kuat Bersifat Kolutif

Kesepakatan Tapal Batas Terindikasi Kuat Bersifat Kolutif

Written By Fokus Batulicin on Jumat, 06 Mei 2011 | 20.10

BATULICIN- meski molor dari waktu yang ditentukan, namun pembacaan hak interplasi DPRD Tanah Bumbu yang didengarkan dan disaksikan oleh Sekretaris Daerah kab. Tanah Bumbu Gusti Hidayat,  yang menggantikan posisi Bupati Tanah Bumbu mardani H maming mendengarkan "tuntutan " DPRD saat itu, diruang Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Jumat (6/5) kemarin berjalan dengan lancar. poin poin interplasi di bacakan, wajah Sekda Tegang, 4 butir pertanyaan dilontarkan,,Bupatipun dijadwalkan Tanggal 12 mei menjawab pertanyaan tersebut.


Dengan Lantang, Hak Interplasi terkait persoalan Tapal Batas Sungai Cuka kec. Satui- Sungai Cuka kec. Kintap itu dibacakan oleh Andi Erwin Prasetyo dari Fraksi Hanura dihadapan Ketua DPRD H. Burhanuddin S.Sos, Wakil Ketua DPRD H Irwan Hamdi serta sejumlah Anggota DPRD lainnya menjelaskan, DPRD Tanah Bumbu setelah mempelajari meneliti dan menganalisa seluruh informasi baik dokumen, saksi saksi sejarah, serta fakta dilapangan, menemukan banyak sekali kejanggalan dan keanehan sehingga sebagaimana diatur dalam perundang undangan, DPRD Tanbu menggunakan Hak Interplasi atau meminta keterangan kepada Bupati Tanah Bumbu atas prosedur dan kewenangan Bupati membuat Kesepakatan dengan Bupati Tanah Laut dan substansi yang telah disepakati.

Empat point yang menjadi tuntutan pertanyaan DPRD melalui Rapat Paripuran Interplasi itu dilontarkan diantaranya menanyakan apakah benar kesepakatan yang telah dibuat Bupati Tanah Bumbu dengan Bupati Tanah laut 2 Januari 2011 berdasarkan kesepakatan dua desa , yaitu desa Sungai Cuka kec. Kintap dan desa Sungai Cuka kec. Satui sebagaimana yang disampaiakan Sekda Gusti Hidayat selaku Ketua PPBD Tanbu. Jika benar, ujar Erwin sebagai juru bicara DPRD Tanbu maka diminta Bupati segera mencabut kesepakatan tersebut karena tidak sesuai dengan factual dilapangan, kalau memang tidak berdasarkan pada kesepakatan tersebut, berarti pemerinta daerah telah melakukan pembohongan public.Kesepakatan kedua Bupati tidak mencerminkan kesepakatan keduabelah pihak yang berbeda kepentingan namun lebih menunjukan kesepakatan itu telah merugikan kepentingan kab. Tanah Bumbu.

“Kesepakatan itu lebih terindikasi kuat bersifat Kolutif daripada Aspiratif” ucap Andi Erwin dengan tegas.

Kemudian, pada poin kedua, DPRD juga mempertanyakan mengapa kesepakatan dan penandatangan kesepakatan kedua BUpati baik Bupati Tanbu dan Tala tidak disaksikan oleh DPRD Kab. Tanah Bumbu sebagai mana pada Tanggal 3 januari 2011 dimana DPRD kedua kabupaten diundang secara resmi sehingga kesepakatan itu menjadi legitimate, dari hasil konsultasi DPRD kab. Tanbu ke Biro Hukum dan Biro Pemerintahan provinsi, ternyata kedua Biro ini tidak mengetahui kapan dan dimana penandatanganan itu dilakukan. Ini menunjukan indikasi kuat untuk menutup-nutupi dengan itikad meragukan. Dari semua pihak bertanda tangan didalam kesepakatan tersebut.

Seharusnya, ujar Erwin pihak pucuk pemerintahan daerah dalam mengambil keputusan hendaknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stake holder terutama pemerintahan desa. Pertanyaan ketiga DPRD Tanah Bumbu adalah menyangkut maraknya eksploitasi pertambangan diwilayah persengketaan. Bahkan sejumlah penambang asal Tanah Laut seperti PT Indo Asia Cemerlang masih melakukan penambangan (overlapping). Yang menurut Walik ketua DPRD Tanbu H. Irwan hamdi Seharusnya ditetapkan sebagai kawasan bersetatus Quo. Bahkan seumlah KP yang diterbitkan perizinannya oleh Pemkab Tanbu pun masih bercokol. Selain PT. Indo Asia, sejumlah Perusahaan pertambangan yang sempat bercokol di daerah bersengketa itu dengan penerbitan izin Tanah Bumbu diantaranya PT. Binuang Jaya, Cv. Rahmah Rahman, CV Rizki serta CV megah Mulia persada yang juga di berikan Izin oleh Tanah laut. Padahal sudah cukup lama daerah itu disengketakan.

Pertanyaan terakhir yang diajukan pihak legislative ke Bupati Tanah Bumbu adalah dengan melihat kesepakatan yang dinilai cacat prosedur dan cacat substansi dan berpotensi menimbulkan konflik serta menimbulkan disharmonisasi di dalam daerah sendiri. Untuk itu Bupati diminta segera mencabut kesepakatan yang telah di serahkan ke gubernur dan menunggu persetujuan menteri dalam negeri tersebut. “ini pasti menjadikan konflik baru di daerah kami. Apalagi perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Bupati tanah Bumbu dengan Tala beberapa waktu itu sudah jauh melenceng dari kesepakatan awal sejak zaman orde kab. Kotabaru.

Jika daerah yang disengketakan hanya berkisar 565 Hektar akan tetapi dengan melihat kesepakatan yang ada sedikitnya 1200 hektar areal Tanah Bumbu harus direlakan. Surplus bagi Tala, dan ini yang kita pertanyakan. Lalu kenapa Bupati dalam membuat kesepakatan itu tidak melibatkan aparat desa untuk menunjukan batas batas desa, baik sungai, jalan agremix, maupun pada perkebunan HRB dan patok sebelumnya melalui titik titik yang ada dari titik 6 dan seterusnya hingga ke titik akhir ” ujar Kepala Desa Sungai Cuka Masrifai.

Sementara  Panitia Penuntut Pembentukan Kab. Tanah Bumbu H. Sudungan dan H. Yusran yang juga menjadi saksi sejarah terbentuknya kabupaten termuda di Indonesia itu turut menyayangkan sikap Bupati Tanah Bumbu yang telah membuat kesepakatan hingga berakibat merugikan daerah Bumi Bersujud sendiri. H. Sudungan dan H. Yusran yang dating secara Khusus ingin mendengarkan jawaban BUpati ke DPRD, kemarin. Sempat melontarkan pertanyaan sambil sedikit berteriak dari atas balkon, kenapa Bupati tega menjual Tanah Rakyatnya sendiri.

“kalau handak bejual jangan sorangan haja” ucap H. Sudungan lantang.

Kepada sejumlah wartawan H. Sudungan mengaku kecewa dengan Kinerja Pemerintahan Bupati Mardani H. maming. Apalagi dengan melepaskan ribuan hektar Sungai Cuka telah menggambarkan bahwa Bupati Tanah bumbu dalam mengambil kebijakan lebih mengedepankan kepentingan Pribadi, golongan dan Politiknya saja. Tanpa mengedepankan kepentingan Umum. Mengingat Aset yang bakal dilepas tersebut menurut H. Sudungan bernilai Puluhan Triliun Rupiah.

“padahal Aset seperti itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan APBD daerah, meningkatkan pembangunan fisik dan SDM masyarakat Tanah Bumbu. Jangan sampai kita selalu seperti ini, jalan rusak apa apanya serba kekurangan” ujar H. Sudungan.

Sependapat dengan H. Sudungan, H. Yusran juga turut menyayangkan kinerja Bupati. Menurut H. Yusran Bupati harus segera mengikuti saran dan petunjuk DPRD dan kembali memperhatikan kepentingan rakyatnya.

Sebelum meninggalkan ruang rapat Paripurna, Gusti Hidayat Sekda Kab tanah Bumbu yang dihampiri Wartawan mengatakan, semua yang terjadi saat ini adalah sebuah proses. Jika masyarakat ada yang masih belum puas dengan kinerja Pemerintah Daerah masih bisa mengajukan gugatannya. Bahkan jika semua kesepakatan itu telah disetujui di tingkat kementrian dalam negeri sekalipun hal itu menurut Gusti Hidayat masih bisa digugat. Apalagi baru sebatas kesepakatan kedua Bupati maupun Gubernur.

“yang tidak puas silahkan ajukan gugatan, meskipun ini sudah sampai ke meja Menteri dalam negeri ini masih bisa digugat. Apa yang kita lakukan tidak ada bertujuan merugikan daerah. Saya kira tidak sampai sejauh itulah. untuk semua jawaban interplasi hari ini, kita tunggu 12 Mei mendatang sesuai jadwal DPRD. mudah-mudahan Bupati bisa hadir menjelaskan permasalahan ini” ujar Gusti Hidayat dengan wajah tegang.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved