Home » » DPRD serahkan ke Mendagri

DPRD serahkan ke Mendagri

Written By Fokus Batulicin on Rabu, 22 Juni 2011 | 07.46

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu acuhkan jawaban bupati Tanah bumbu atas pertanyaan hak interpelasi masalah perbatasan Tanah Bumbu- Tanah Laut (Tanbu-Tala) yang diajukan DPR berapa waktu lalu, dengan mengambil sikap tegas menyerahkan kasus tersebut diselesaikan dimeja Menteri Dalam Negeri. Hal itu terungkap pada tanggapan DPRD Selasa kemarin.


Dengan mengacu undang-undang nomor : 1 tahun 2006, masalah perbatasan Tabu-Tala yang selama ini diangggap menimbulkan kontrofersi dimasyarakat kini  dari 8 fraksi nyaris sepenuhnya menyerahkan penyelesaian tapal batas diajukan kepada Meteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk secepaatnya diselesaikan secara tuntas.

"atas pertanyaan hak interpelasi menyangkut perbatasan Tanah Bumbu-Tanah laut, Kami sepenuhnya menyerahkan penyelesaian masalah ini diserahkan kepada Mendagri agar secepatnya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya," kata anggota fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Abdurrahim di Batulicin, melalui sidang pari purna DPRD Tanah Bumbu, Selasa. Tanggapan yang sama juga disampaikan anggota fraksi lain dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Masalah perbatasan Tanbu-Tala telah dianggap bukan masalah baru, tapi sebuah lama yang harus segera diselesaiakan supaya tidak berlarut-larut ditengah masyarakat. Penyelesaian batas daerah memang kewenangan Mendagri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Dirjen PUM). Namun dari pengawasan masalah ini hendaknya juga harus dikawal sampai nanti mendapatkan keputusan dari Mendagri," kata anggota fraksi PDIP, Burhansyah pada kesempatan sidang paripurna tersebut.

Meski demikian, jawaban bupati atas hak interpelasi DPR masih menuai kritikan dari fraksi Partai Kedaulatan Amanat Bangsa (PKAB). Anggota fraksi PKAB, Hj Neni Santiansyah, dalam sidang tersebut menilai jawaban bupati atas hak Interpelasi DPR yang disampaikan beberapa waktu lalu masih bersifat normatif dan sebagian besar tidak melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Kespakatan batas wilayah, katanya, hanya didasarkan pada kesepakatan terkahir dengan Kabupaten Tala namun tidak didasarkan atas kesepakatan masing-masing desa dari kedua wilayah yaitu Tanah Bumbu-Tanah laut 2001.

"Dengan begitu kami memilih agar pemerintah daerah mengembil opsi keputusan gubernur agar wilayah yang disekngketakan dapat di bagi dua. Dan alangkah baiknya segala aktifitas tambang dilokasi yang bersengkaeta dapat dihentikan sampai ada keputusan Mendagri secara arif dan bijak sana," kata Neni.

 Sementara M. Toisuta dari Fraksi Demokrat menjelaskan, penyerahan ke mendagri tersebut sebagai bagian hasil koordinasi DPRD dengan Kementrian Dalam Negeri di Jakarta. dimana oleh Mendagri mengharapkan adanya keharmonisan antara legislatif dan eksekutif dalam penyelesaian perbatasan ini di tingkat kabupaten. dan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya.akan tetapi jika nantinya jawaban Mendagri kurang memuaskan maka DPRD akan menempuh jalur hukum lainnya termasuk meneruskannya melalui jalur Hak Angket.

"setidaknya harus di bagi dua,, jika tidak. dalam arti kata merugikan Tanbu, kita akan tempuh jalur hukum lainnya untuk memperjuangkan hak Tanah Bumbu" ujar Toisuta.

A. Erwin anggota DPRD lainnya dari Fraksi Hanura mengatakan, sikap DPRD saat ini yang terlihat kompak bukan berarti menyetujui sepenuhnya jawaban Bupati beberapa waktu lalu. melainkan merupakan sebuah sikap tegas DPRD bahwa DPRD menjunjung tinggi sepenuhnya hak dan tanggung jawab  Mendagri untuk menyelesaikan persengketaan ini dengan cara halal dan profesional. termasuk menghormati kinerja Gubernur serta Bupati sebagai pamong di daerah, yang seharusnya lebih memikirkan dan mementingkan kesejahteraan rakyatnya secara adil.








Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved