Home » » Di Tanbu, Baru 4 Perusahaan Pertambangan Kantongi Ijn Pinjam Pakai, Lainnya ?

Di Tanbu, Baru 4 Perusahaan Pertambangan Kantongi Ijn Pinjam Pakai, Lainnya ?

Written By Fokus Batulicin on Sabtu, 09 Juli 2011 | 09.10

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, sebanyak 31 perusahaan yang sedang menunggu proses perizinannya di kantor Kemenhut untuk izin pinjam pakai kawasan seluas 444 ribu hektare lebih. Khusus di Kabupaten Tanahbumbu, dari 37 perusahaan tambang batu bara yang mengaveling lahan seluas 152.036 hektare, baru empat perusahaan yang mengantongi izin pinjam pakai kawasan dari Kemenhut dengan total area seluas 15.654 hektare.


Carut-marut persoalan pertambangan di Tanah Bumbu terkhusus di Kalimantan Selatan itu, diduga akibat kurang tegas dan kurang profesionalnya Pemerintah beserta Aparat Keamanan dalam melakukan penertiban perizinan dan aktifitas penambangan di tempat ini. Imbasnya hal juga berefek pada pembagian royalty, dari tidak jelas menjadi pendapatan asli daerah hingga berbagai macam tudingan yang dianggap tidak adil, bahkan isyu kerusakan lingkungan,dan permasalahan pencemaran lingkungan, sudah tidak asyik lagi untuk di bicarakan. Selain di lahan pertambangan, belakangan diduga ribuan hektare lahan perkebunan di Kalsel tidak mengantongi izin pinjam pakai kawasan dari Kementeri Kehutanan (Kemenhut). Padahal keberadaan tambang emas hitam dan kebun sawit tersebut berada di kawasan hutan, baik produksi maupun lindung.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tanahlaut yang sempat ditinjau langsung Menhut, Zulkifli Hasan. Dari 74 pemegang izin kuasa pertambangan yang menggunakan lahan seluas 60.691 hektare, baru empat perusahaan yang memiliki izin dari Menhut untuk melakukan aktivitas di areal seluas 12.778 hektare.

"Ini persoalan yang harus mendapatkan perhatian semua pihak. Karena itu bagian dari bentuk penyimpangan persoalan pertambangan dan perkebunan yang sarat terindikasi korupsi," ujar Manajer Kampanye Walhi, Dwitho Frasetyadi, belum lama ini.

Sinyalemen tersebut, menurut Dwitho, terlihat pada 'surat sakti' dari Menhut terkait izin perambahan hutan di Kabupaten Balangan, beberapa waktu lalu. "Anehnya keberadaan surat tersebut tidak diketahui pejabat di daerah ini, baik dinas pertambangan dan kehutanan," katanya. "Itu bukti konkrit lemahnya koordinasi dan pengawasan pemegang kebijakan dari aparat penegak hukum dan juga pemerintah di daerah, lagi-lagi, baru mengetahui setelah adanya kerusakan atau aktivitas pembukaan lahan," ujarnya.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Suhardi Atrmoredjo, sebelumnya mengatakan, meski izin pinjam pakai kawasan kehutanan itu diatur dalam peraturan pemerintah, dirinya tidak setuju. Karena mayoritas setelah digunakan, kawasan tersebut kondisinya rusak. Meski begitu, Suhardi mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena izin perambahan hutan itu kewenangan pemerintah pusat, dalam hal menhut. Pemerintah daerah hanya memberikan rekomendasi setelah terbitnya izin pinjam pakai tersebut.

"Sebenarnya kurang setuju, karena setelah dipinjamkan kondisinya makin rusak. Minimal pasti berubah dari sebelumnya. Tapi karena itu diatur oleh peraturan dan kewenangan pusat, kita yang ada di daerah ini tidak bisa berbuat banyak," tuturnya.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved