Home » » Ilegal Mining di Tanbu terus menggeliat,

Ilegal Mining di Tanbu terus menggeliat,

Written By Fokus Batulicin on Selasa, 19 Juli 2011 | 17.13

Dishutbun Tanbu : 13 Perusahan pegang Izin Pinjam Pakai 7 Perusahaan Baru Persetujuan Prinsip

Anggota Komisi III DPR RI, Aditya Mufti Ariffin dalam sebuah kegiatannya di Jakarta, mengatakan aktivitas pertambangan liar kembali marak di Kalimantan Selatan (Kalsel). Para penambang batubara tanpa izin ini, menurut Aditya Mufti, dilakukan di dua kabupaten yaitu Tanah Bumbu dan Tanah Laut dengan titik sebaran lebih dari 23 yang dilakukan pada malam hari.
 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari. Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan global, harus berdasarkan pada norma hukum nasional.

Dir Kampanye WALHI Kalsel di Banjarmasin belum lama ini mengungkapkan Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Selatan No. SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009, Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai luas kawasan hutan + 497.217,68 Ha yang meliputi Kawasan Suaka Alam (KSA) 6.611,19 Ha, Hutan Lindung (HL) 95.847,85 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 25.519,37 Ha, Hutan Produksi (HP) 154.457,91 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) 25.682,60 Ha dan Perairan 1.633,38 Ha, Areal Penggunaan lain 187.465,39 Ha dengan total luas kawasan mencapai 497.217,68 Ha.

Menurut pasal 38 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang disempurnakan dengan UU No. 19 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pemberian ijin pinjam pakai sebagaimana dimaksud diatas yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri Kehutanan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Didalam Ijin KP Eksplorasi atau Eksploitasi yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu tersebut ternyata tidak mencantumkan klausul yang menyatakan atau mensyaratkan kepada pemegang KP untuk menyelesaikan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sebelum melakukan aktivitas penambangan di areal kawasan hutan. Terdapat 62 KP dengan ijin eksplorasi dan eksploitasi yang belum melakukan penambangan dengan dengan total luas wilayah 55.671,2 Ha, diantaranya seluas 44.016,98 Ha berada di kawasan hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung dengan rincian sebagai berikut, Di dalam kawasan hutan produksi seluas 42.601,59 Ha, meliputi Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 1.598 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 35.297,76 Ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 5.705,83 Ha Didalam kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 1.415.39 Ha .

Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap ijin KP Eksploitasi yang arealnya berada di kawasan hutan dijumpai adanya 11 pemegang ijin KP Eksploitasi ternyata telah beroperasi dan melakukan aktivitas penambangan (eksploitasi) dengan total luas wilayah 4.171,87 Ha diantaranya seluas 3.295,73 Ha berada di kawasan hutan produksi.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu, Superiadi kepada wartawan di Tanah Bumbu membantah jika dikatakan sampai saat ini di Tanah Bumbu hanya ada empat (4) perusahaan pertambangan yang baru memiliki izin pinjam pakai kawasan Hutan dari Kemetrian kehutanan (kemenhut), dari data yang ada dikantongnya, sampai dengan saat ini sedikitnya terdapat 13 Perusahaan yang telah memiliki izin pinjam pakai Kawasan Hutan tersebut. Ditambah 7 perusahaan yang baru saja memiliki persetujuan prinsif dari Kemenhut.

13 perusahaan itu diantaranya PT. Arutmin Indonesia Tambang Satui, PT. Arutmin Indonesia tambang Asam-Asam Mulia, PT. Arutmin Indonesia Tambang batulicin, PT. Borneo Indo Bara, PT. Wahana Baratama Mining, PT. Usaha Kawan Sejati, PT. Eka Satya Pratama, KUD PELITA, PT. Tunas Inti Abadi, PT.Yiwan Mining, PT. Astri Mining Resources, PT. Rizqi Utama Indobara, serta PT. Anugerah sukses gemilang.

7 Perusahaan yang baru mengantongi Persetujuan prinsif yang dimaksud diantaranya CV. Erianti, Pt. Berkat Hanjuang jaya, PT. yanuar Perkasa, PT. Kami Kawa Gawi Sabumi, PT. Praharana Muda Parama, PT. Anugerah Daya Gemilang, dan PT. Mandala Utama tambang utama. “kita berharap para pelaku usaha memperhatikan aturan yang berlaku, begitu juga bagi mereka yang baru saja memiliki izin prinsip, kita meminta tidak melakukan aktifitas pertambangan karena itu dilarang alias tidak dibenarkan atau merupakan sebuah pelanggaran.” Ujar Superiadi (18/7) dikantornya.

Secara terpisah, Anggota Komisi III DPR RI, Aditya Mufti Ariffin dalam sebuah kegiatannya di Jakarta, mengatakan aktivitas pertambangan liar kembali marak di Kalimantan Selatan (Kalsel). Para penambang batubara tanpa izin ini, menurut Aditya Mufti, dilakukan di dua kabupaten yaitu Tanah Bumbu dan Tanah Laut dengan titik sebaran lebih dari 23 yang dilakukan pada malam hari. "Informasi dari warga, malam mereka beraktivitas dan siang berhenti bekerja," kata Aditya Mufti Ariffin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/7).

Dikatakan Aditya, berdasarkan laporan warga yang diterimanya, aktivitas pertambangan batubara tanpa izin ini melibatkan aparat keamanan. Namun, Aditya mengaku belum mengetahui pasti siapa oknum Polri ada yang terlibat dalam pertambangan liar tersebut. "Aparat biasanya jadi backing," tambahnya. Aditya mendesak kepolisian untuk melakukan tindakan tegas terhadap anggotanya yang terlibat dalam pertambangan liar di dua daerah tersebut.

“Polisi harus menindak tegas para penambang liar ini. Karena sangat merugikan masyarakat dan juga perusahaan pemilik konsesi.Selain itu tambang liar juga sangat merusak lingkungan karena para penambang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Setelah ditambang mereka kabur, tidak ada reklamasi," tegasnya.

Ditambahkan, pengawasan aparat di dua kabupaten tersebut sangat lemah. Tak hanya aparat kepolisian, Dinas Pertambangan dan Energi setempat juga dinilai lemah dalam mengawasi keluarnya batubara dari daerahnya. "Seharusnya batubara yang keluar dari tambang ilegal ketahuan," ujarnya. Aditya berjanji akan menyampakian data penambangan illegal ini kepada Kapolri saat rapat komisi III DPR RI nanti. “Saya akan buka di rapat komisi dengan Kapolri," tandasnya.

Tanah Bumbu terus berkembang, perkembangan tersebut terlihat dari ganasnya arus pertambangan di daerah tersbeut. Dari 10 kecamatan yang ada, seluruhnya nyaris menjadi kawasan pertambangan terbuka. Dengan diameter lubang galian yang cukup berfariatif. Dari sekala satu eskavator (sepanyolan) hingga ribuan hektar. Daerah yang sangat menyolok dan selalu menjadi perhatian dunia adalah Kecamatan Satui dan Mentewe.

Dua daerah ini belakangan menjadi ngetren lantaran menjadi basis terbesar penambangan. Bahkan, secara kasat mata, lubang lubang besar terus menganga dari hari kehari hingga mendekati kawasan permukiman penduduk, jalan provensi, dan juga jalan Negara lintas provensi. Apakah Aturan Pertambangan, adalah “Rajanya Undang Undang”? sehingga terkesan aturan dan perundang-undangan lainnya tak berlaku lagi.

Penambangan di Tanah Bumbu banyak disinyali tak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tak memperhatiakan aspek lingkungan, tak memperhatikan kepentingan umum, dan bahkan melanggar beragam undang undang pertambangan itu sendiri. Namun nyatanya, Aktifitas gelap-gelapan itu tetap saja jalan. Lalu, yang jadi pertanyaan apakah tugas dan fungsi aparat keamanan sudah tak bergigi lagi. Tak salah jika ada yang berasumsi, Aparat keamanan dan pejabat berdasi sudah ada main mata, agar aktifitas pertambangan di tempat ini tetap eksis, agar Tanah Bumbu terus menyandang predikat “Kabupaten Nyentrik”. Penuh Tato, dan Lubang Jerawat di Wajahnya.

Sekedar menjadi catatan saja, dari 10 kecamatan yang ada di tanah Bumbu, diketahui 5 kecamatan diantarannya merupakan kawasan pertambangan Batubara dan Biji besi terbesar di Tanah Bumbu. Meskipun demikian, secara menyeluruh di 10 kecamatan tersebut adalah juga termasuk daerah potensial penghasil Batubara dan Biji Besi. 5 Kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Satui, Angsana, Kusan Hulu, Simpang Empat, dan Kecamatan Mentewe.

Untuk sementara ini di tahun 2010, sebagai Kecamatan terbanyak yang di cokoli perusahaan pertambangan adalah kecamatan Satui, yang sampai dengan saat ini, berdasarkan Surat izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (SIUP E) dan Surat izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (SIUP OP) Tahun 2009 dan tahun 2010 yang berada di Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu, dimana diketahui ditempat tersebut terdapat sedikitnya 75 perusahaan. Kemudian menyusul kecamatan Angsana sebanyak 42 perusahaan, Kusan hulu sebanyak 39 perusahaan, Simpang Empat 27 perusahaan, dan Kecamatan Mentewe sebanyak 25 perusahaan.

Selebihnya, di 5 kecamatan lainnya yang juga memiliki potensi menjadi kawasan pertambangan diantaranya kecamatan sungai loban,dari pemetaan lokasi kawasan pertambangan berdasarkan Surat izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (SIUP E) dan Surat izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (SIUP OP) Tahun 2009 dan tahun 2010 diketahui terdapat 4 buah perusahaan, kemudian di kecamatan Kusan hilir 10 perusahaan, kecamatan kuranji, 6 perusahaan, kecamatan karang Bintang 6 perusahaan serta di Kecamatan Batulicin terdapat 2 perusahaan pertambangan. Atau, dengan pembagian pemetaan wilayah pertambangan tersebut, dari 10 kecamatan yang memiliki potensi pertmabangan yang dimaksud, sebanyak 236 telah mengantongi SIUP E dan SIUP OP dari tahun 2009 dan 2010.

Dimana dari data yang diterima dari Distamben tersebut, diketahui pula sejumlah perusahaan hingga sempat mengantongi dua Surat perizinan dengan memiliki lokasi garapan lebih dari satu atau dua wilayah pertambangan. Bahkan sejumlah perusahaan, menurut pengakuan kepala Bidang Pengawasan pertambangan Dinas pertambangan dan Energi Tanah Bumbu Mulyadi ST, banyak perusahaan pertambangan yang bekerja tidak sesuai dengan wilayah perijinan.

Mengingat pada saat pembuatan perizinan tersebut, sejumlah kecamatan belum dimekarkan, akan tetapi setelah perusahaan bekerja, terjadi pemekaran wilayah kecamatan, yang sampai saat ini batas-batas kecamatan tersebut belum memiliki kejelasan. Sehingga pada sejumla kolom daftar pemilik perizinan Surat izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (SIUP E) dan Surat izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (SIUP OP) Tahun 2009 dan tahun 2010 tersebut, ada sejumlah perusahaan yang tidak bisa ditetapkan daerah operasi produksi dan eksplorasi mereka.

Dari Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu sesuai Surat izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (SIUP E) dan Surat izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (SIUP OP) Tahun 2009 dan tahun 2010 terdaftar. seluruh perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan sedikitnya mencapai 220 perusahaan, tanpa di bagi berdasarkan wilayah perkecamatan. Dimana dari 220 perusahaan terbagi diantaranya, 65 perusahaan terdaftar dalam daftar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)Tahun 2009, 36 perusahaan terdapat dalam daftar Izin usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP E) Tahun 2009, 86 perusahaan terdapat dalam daftar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)Tahun 2010, serta 36 perusahaan terdapat dalam terdaftar dalam Izin usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP E) Tahun 2010.

“sementara berdasarkan data pengiriman batubara sendiri, untuk wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari dua bagian, yakni wilayah pengiriman Satui dan wilayah Pengiriman Batulicin. Untuk pengiriman wilayah satui terdapat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perusahaan, dengan total pengiriman Batubara sejak januari hingga bulan Juli 2010 ini, diperkirakan mencapai 4,257,395.577.ton Kemudian untuk pengiriman batubara dari jalur Batulicin diketahui terdapat ada 20 (dua puluh) perusahaan, yang kini telah mencapai angka produksi sekitar 5, 646.172.449 ton. Dengan 1 (satu) perusahaan penambangan biji besi atas nama PT. Yiwan Mining, juga menggunakan pengiriman wilayah Batulicin dengan jumlah produksi sejak januari hingga bulan Juli 2010 ini telah mencapai 721.239.000 ton. dengan catatan, untuk laporan pengiriman dari bulan Agustus hingga bulan September 2010 belum dilakukan rekapitulasi, jadi belum bisa kami laporkan.” Jelas Mulyadi ST, selaku Kepala Bidang pengawasan Pertambangan Distamben Tanah Bumbu, kepada Wartawan, seraya menyodorkan rekaptitulasi hasil produksi dan pengiriman pertambangan tersebut.

Jika melihat laporan pengiriman tersebut, bisa dibilang cukup ironis memang, bisa dibayangkan dari 220 SIUP E dan SIUP OP dari tahun 2009 dan 2010 yang dikeluarkan dinas Pertambangan dan Energi setempat, berdasarkan data produksi pengiriman batubara dan biji besi di atas yang direkam pihak Distamben sendiri dari periode januari hingga Juli 2010, hanya sebanyak 59 perusahaan yang telah berproduksi dengan baik, hingga mampu mengeluarkan batu bara dan biji besi hasil kegiatan mereka. Selebihnya “nihil”, apakah benar tidak produktif ataukan tidak masuk dalam laporan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) setempat. Wallahu a’lam bissawab.

Akan tetapi ironisnya, segala kerusakan alam sebagai imbas dari bentuk kegiatan pertambangan didaerah ini diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Tanah Bumbu Erno Rudi Handoko masih belum bisa dikatakan sebagai kerusakan lingkungan (alam) seutuhnya. Menurutnya hal itu masih merupakan bagian dari suatu peroses kegiatan pertambangan terbuka. Mengingat, lubang yang menganga atau terbukanya bagian lapisan atas tanah atau gundulnya hutan itu masih akan menjalani proses yang selanjutnya disebut reklamasi dan revegetasi. Dimana pada akhirnya usai aktifitas pertambangan dilakukan akan dilakukan pengembalian setatus ke kondisi sebelumnya. Atau meskipun dalam bentuk danau masih diharapkan bermanfaat untuk manusia sekitarnya sebagai sumber penghidupan yang baru. “ya saat ini itu belum bisa dikatakan rusak, melainkan baru terjadi perubahan, dan itu merupakan sebuah bagian proses saja” ucap Ir. Erno RH. Kemarin.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved