Home » » Ratusan KP Batubara Tanbu Terancam, Akibat Tumpang Tindih Lahan PT. PELSAT

Ratusan KP Batubara Tanbu Terancam, Akibat Tumpang Tindih Lahan PT. PELSAT

Written By Fokus Batulicin on Sabtu, 27 Agustus 2011 | 12.41

BATULICIN- Kekecewaan terlihat nampak jelas diraut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) kabupaten Tanah Bumbu Ir. Dwijono setelah mengetahui Ratusan KP yang berdiri melakukan pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu ternyata selama ini tumpang tindih lahan dengan PT. PELSAT.

PT. PELSAT merupakan perusahaan pertambangan Emas bersekala besar yang beroperasi di empat Kabupaten di Kalimantan Selatan, seperti Kabupaten Banjar, Tanah laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru sejak tahun 1970 silam.


Namun menurut kementerian ESDM di jakarta, perusahaan tersebut selama ini Vakum melakukan kegiatan pertambangan lantaran adanya permasalahan intern perusahaan. PT. PELSAT mengklaim telah memiliki ratusan ribu hektar lahan pertambangan di Kalsel, dan kini dihuni oleh perusahaan KP batubara. Akibatnya, ratusan perusahaan Pertambangan batubara di Tanah Bumbu mengalami kesulitan untuk mendapatkan registrasi Clean And Clear dari kementrian ESDM melalui tim khusus yang ditugaskan melakukan register tersebut.

 Dipaparkan Dwijono, dari 344 Perusahaan pemegang KP, hingga saat ini baru sebanyak 93 Perusahaan KP yang telah mendapatkan Registrasi kementrian ESDM. Selebihnya dinilai bermasalah, lantaran ratusan perusahaan lainnya itu diklaim berada pada titik koordinat yang telah dimiliki oleh PT. PELSAT. Alias masih terjadi tumpang tindih lahan.

“padahal tambang batubara dengan tambang emas dalam prilaku tekhnisnya sangat berbeda. Belum lagi, PT. PELSAT sudah cukup lama tidak melakukan penambangan. Bahkan sejumlah kantor yang dilaporkan pada Kementerian, kita sudah cek, tidak jelas keberadaannya. Seandainya PT. PELSAT masih memiliki masa kerja yang aktif, kenapa pada saat banyak perusahaan mengajukan permohonan KP justru pihak PT. PELSAT tidak mengajukan keberatan, sehingga kejadian semacam ini tidak berlarut-larut” ucap Dwijono.

Tanpa mengantongi Standart Registrasi dari Kementrian ESDM, menurut Dwijono sama saja dikatakan kalau perusahaan tersebut masih bermasalah, lantaran tidak mengantongi sertificat Clean And Clear. Sehingga hal ini kedepannya menghambat aktifitas perusahaan pemilik KP untuk melakukan kegiatan pertambangan secara luas, dan lebih terbuka lagi.

Dicontohkan Dwijono, pada suatu ketika nantinya perusahaan KP akan melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan luar negeri, dan dibutuhkan beberapa persyaratan Administrasi, tanpa adanya registrasi Clean And Clear, bisa saja perjanjian kontrak kerjasama tersebut batal, karena dianggap masih bermasalah. Untuk itu, Dwijono meminta adanya transparansi dan solusi dari Kementerian, ada apa sebenarnya, sehingga dengan isyu adanya kepemilikan lahan oleh PT. PELSAT ini tidak menghambat aktifitas pertambangan batubara di Kalimantan Selatan.
  
Share this article :

Poskan Komentar

 
Support : Creating Website | EDHA KENCANA CORP | Batulicin
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved