Home » » Bupati Tanbu Menolak Mencabut Lisensi Komisi Andal

Bupati Tanbu Menolak Mencabut Lisensi Komisi Andal

Written By Fokus Batulicin on Jumat, 16 September 2011 | 18.16

BATULICIN- Gencarnya keinginan pemerintah provensi mencabut lisensi dan rekomendasi Komisi Amdal Kabupaten Tanah Bumbu mengundang pertanyaan sejumlah pihak termasuk Bupati Tanah Bumbu Mardani HM , bahkan ditengarai terlalu tergesa gesa dan terkesan ingin merebut kewenangan daerah otonomi untuk menerbitkan segala bentuk Analisa Dampak Lingkungan.

Padahal sesuai dengan peraturan yang baru, kebijakan penerbitan Andal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten, melalui Lisensi Komisi Andal daerahnya. Bahkan, pengangkatan dan pemberhentian komisi Andal itupun juga merupakan tanggung jawab penuh Bupati.


Untuk itu, meskipun sempat beredar jika belum lama tadi Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengeluarkan surat pencabutan lisensi Komisi Amdal Kabupaten Tanah Bumbu. Namun menurut Bupati Tanah Bumbu mardani H Maming, hal itu tidak berpengaruh pada setatus Komisi Andal Saat ini. Karena dirinya atas nama pemerintah daerah dengan tegas menolak melakukan pencabutan lisensi Komisi Andal yang ada.

“artinya, Komisi Andal Tanah Bumbu masih bisa bekerja dan mengeluarkan kebijakan” Tegas Bupati Tanah BUmbu Mardani HM.

Bupati Tanah Bumbu juga sempat merasa heran dengan gencarnya sikap dari BLHD Kalimantan selatan yang ingin memegang kendali secara penuh atas penerbitan Andal bagi daerah Tanah Bumbu. Bupati Tanah Bumbu menilai Sikap Kepala BLHD Rahmadi Kurdi tersebut, tidak mendasar. Lantaran ucap Bupati, kewenangan mencabut lisensi Komisi Andal Tanah Bumbu adalah Bupati bukan Gubernur.

Anehnya lagi papar Bupati saat ditemui diruang kerjanya kemarin, setelah daerah mencabut Andal 13 Perusahaan bermasalah dan meminta untuk tidak melakukan Aktifitasnya sementara waktu, termasuk salah satunya adalah PT. Borneo Indo Bara (PT. BIB), Belakangan ini, Justru BLHD provensi meminta agar Bupati Tanah Bumbu membatalkan pencabutan tersebut.

“ini juga menjadi pertanyaan kami, ada apa sebenarnya” Kata Bupati.
 
Sekedar diketahui, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin akhirnya mengeluarkan surat pencabutan lisensi Komisi Amdal Kabupaten Tanah Bumbu. Pencabutan lisensi dan rekomendasi Komisi Amdal ini juga berbuntut pada pencabutan izin yang belakangan telah berjumlah 27 perusahaan tambang yang beroperasi tanpa dilengkapi dokumen amdal resmi.

Hal itu menindaklanjuti instruksi Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur telah mengeluarkan surat pencabutan lisensi komisi amdal dan memerintahkan Bupati Tanah Bumbu mencabut rekomendasi komisi amdal.

Sebelumnya, Kementerian LH telah mengevaluasi izin perusahaan tambang yang diterbitkan Komisi Amdal Tanah Bumbu, sejak Oktober 2009 lalu, sebanyak 39 buah. Diketahui, sebanyak delapan perusahaan beroperasi tanpa amdal dan 19 lainnya beroperasi dengan amdal yang diterbitkan tidak sesuai prosedur.

"Dengan adanya pencabutan lisensi dan rekomendasi komisi amdal, 27 perusahaan yang bermasalah amdalnya praktis dicabut izinnya, hingga adanya perbaikan kembali dari perusahaan bersangkutan, Selanjutnya, penanganan perbaikan dokumen amdal maupun pembuatan amdal oleh investor baru diambil alih BLHD Provinsi Kalsel. " Ungkap Kepala BLH Provensi kalsel Rahmadi Kurdi, di Banjarmasin belum lama tadi.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved