Home » » BIB Diminta Patuhi Aturan

BIB Diminta Patuhi Aturan

Written By Fokus Batulicin on Kamis, 10 November 2011 | 11.10

BATULICIN- setelah diberlakukan pencabutan lisensi Komisi Andal Tanah Bumbu, sebagai akibat dari adanya temuan 13 perusahaan pertambangan yang m engantongi Izin Andal Bermasalah dengan penerbitan 14 SK Andal bagi 8 Tidak memiliki Documen (bodong), dan 6 Andal non procedural, yang salah satunya dari 13 Perusahaan tersebut adalah PT. BIB (PKP2B). namun belakangan, diketahui dengan beragam cara PT. BIB mencari celah hingga berani beroperasi lagi.

Anehnya, Kement LH tertanggal 18 Oktober 2011 lalu megirimkan surat untuk Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu ber nomer B-9542/DEP-I/LH/10-2011 yang menjelaskan bahwa PT. BIB bisa saja melanjutkan operasional kegiatan pertambangan mereka dengan menggunakan Izin Andal 2005, dengan hanya meminta kepada Bupati Tanah Bumbu untuk merubah masa berlaku izin Andal tersebut. Padahal, berdasarkan temuan 13 Amdal yang bermasalah itu PT. BIB menggunaka Izin Andal 2010 dan diketahui bermasalah, atas dasar itulah PT. BIB diminta turut serta menghentikan aktifitas pertambangannya, sama halnya dengan 12 perusahan KP yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi dan tengah menunggu proses lebih lanjut di tingkat ranah Hukum tersebut.

“ini kan aneh. Pada saat adanya permasalahan itu kan PT. BIB tengah melakukan kegiatan dengan dasar Izin Andal 2010. Meskipun sebelumnya PT. BIB juga pernah memiliki Izin Andal 2005 dan memperpanjangnya menjadi izin Andal 2010 karena merasa pada waktu itu Izin Andal yang mereka pegang sudah habis masa berlakunya. Nah..kini Izin Amdal yang mereka bermasalah, seharusnya turut diperbaiki dong dari segala dokumen pendukung lainnya sebelum dijadikan izin Andal Revisi. Karena catatannya bermasalah” ujar Dwi DJono Kepala Dinas pertambangan dan Energi Tanah Bumbu saat ditemui wartawan di kantornya kemarin, saat memperlihatkan surat Kement LH tersebut.


Surat yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan Kement LH, Imam Hendargo Abu Ismoyo berbunyi kurang lebih sebagai berikut,:

3.a. Pada dasarnya Keputusan Kelayakan Lingkungan PT. Borneo Indobara (Tahun 2005) masih berlaku karena tidak ada perubahan atau peningkatan kapasitas dan pada saat ini kegiatan operasionalnya masih berada dalam ruang lingkup Amdal. Sementara itu pada klausul dictum ke empat SK Bupati Tanah Bumbu no 29 Tahun 2005 tanggal 25 Februari yang memuat Surat Keputusan Persetujuan berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan, kami anggap tidak tepat karena penetapan klausul bahwa SK Kelayakan Lingkungan berlaku 5 Tahun tidak mempunyai dasar hokum dan akan menimbulkan ketidakpastian hokum bagi investasi.

b. Pelaksanaan Operasional Kegiatan Pertambangan dapat tetap mengacu pada surat keputusan Bupati Tanah Bumbu no 29 Tahun 2005..(dst) akan ditindak lanjuti dengan MEMINTA kepada Bupati Tanah Bumbu membuat Adendum pencabutan Diktum ke Empat dari Surat Keputusan Bupati No 29 Tahun 2005 Tanggal 25 Februari 2005.

c. Bagi pelaksana kegiatan Operasional Pelabuhan Khusus akan di tindaklanjuti melalui verifikasi lingkup perubahan luasan dan/atau kapasitas pelabuhan khusu, apabila terdapat perubahan kegiatan pelabuhan khusu PT BIB maka diusulkan untuk dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib, dan apabila masih sesuai dengan lingkup Dokumen UKL UPL yang ada maka terhadap kegiatan tersebut masih dapat mengacu pada UKL UPL yang dimiliki.

4. berkaitan dengan butir ke 3 (b) diatas maka operasional kegiatan pertambangan PT Borneo Indobara dapat tetap mengacu pada SK Bupati No 29 Tahun 2005 tentang persetujuan Andal, RKL, dan RPL PT. BIB pada kegiatan penambangan batubara di Kecamatan Satui, Kecamatan Seiloban, Dan kecamatan Kusan Hulu kabupaten Tanah Bumbu Provensi kalsel karena Amdal tersebut tetap VALID sebagai dasar operasional PT Borneo Indobara.

“dari hemat saya, seharusnya Kement LH lebih professional dalam mengeluarkan kebijakan, dan bisa melihat duduk persoalan yang sebenarnya. Permasalahan PT. BIB bukan pada Andal 2005 akan tetapi pada Andal 2010. Jika pada saat Andal dibuat di tahun 2005 dan BIB merasa disitu ada kesalahan seharusnya BIB memPTUNkan Pemerintah, petunkan saja, setelah itu kita akan perbaiki. Nah karena BIB pada waktu itu bekerja menggunakan Andal 2005 dan memperpanjangnya di tahun selanjutnya, maka secara terang BIB mengakui kalo Andal 2005 itu syah, dan kemudian memperbaruinya dengan andal baru dengan masa pekerjaan hingga 2010. Kini saat beroperasi menggunakan Andal 2010 dan ditemukan permasalahan, tidak bisa dan tidak serta merta se enaknya mundur menggunakan Andal 2005 dengan hanya meminta kepada Bupati untuk merobah tahun masa berlakunya saja. Kita meminta PT. BIB untuk tetap memathui aturan yang ada, tanpa melihat siapa-siapa yang ada dibelakang mereka” ucap Dwijono, kemarin.

sekedar diketahui, sebelumnya sejumlah wartawan mencoba mencari tahu hal ini di tingkat Kement LH melalui Asisten Deputi Pengendalian Amdal Kemen LH, Ari Sudijanto, dirinya mengelak jika mereka memperbolehkan PT BIB beroperasi kembali. Mengenai adanya surat dari Kemen LH itu, Ari menerangkan bahwa itu terkait dokumen amdal dari PT BIB. Pada dasarnya, PT BIB mempunyai amdal yang sah dan diterbitkan pada 2005 silam.

"Dalam amdal 2005 itu, ternyata ada klausul bahwa kegiatan produksinya dibatasi selama 5 tahun. Nah, klausul itu yang salah. Amdal itu tidak ada masa berlakunya sesuai dengan peraturan No 27 Tahun 2009 Tentang Amdal," ucap dia. Sedangkan yang jadi permasalahan kenapa sampai amdal mereka tak prosedural adalah yang dikeluarkan pada 2010.

"Yang kita coba luruskan adalah bupati harus mencabut amdal 2010 itu. Kemudian juga memperbaiki klausul amdal yang 2005. Surat mengenai ini yang kita sampaikan, kalau mengizinkan kembali kami melakukannya," tegas dia. dipihak lain, Kabar Kemen LH telah mengeluarkan surat boleh beroperasinya PT BIB dibenarkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalsel, Rahmadi Kurdi. "Surat yang dimaksud sudah sampai ke saya. Bahkan surat yang disampaikan tersebut ada dua. Satu dari Kementerian ESDM, lainnya dari Kemen LH," ungkap Rahmadi.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved