Home » » LPSE Hadir di BATULICIN

LPSE Hadir di BATULICIN

Written By Fokus Batulicin on Rabu, 16 November 2011 | 16.59

Batulicin - Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan memasuki babak baru menyusul diterapkanya sistem layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) di daerah tersebut .

Pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik merupakan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara online atau mengunakan internet dalam proses pelelangan umum, pra-kualifikasi, dan sourcing.

Demikian disampaikan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, saat lounching penerapan sistem LPSE di Batulicin, Rabu (16/11). LPSE diharapkan mampu memberi pemahaman awal kepada aparatur pemerintah daerah mengenai pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang telah ditetapkan pada 6 Agustus 2010 lalu.


Peraturan Presiden ini merupakan peraturan pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebaimana yang diatur dalam keputusan tersebut. Melalui sistem LPSE proses pengadaan barang dan jasa dipastikan mampu meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah secara efektif dan efisien, akuntabel, dan transparan dengan biaya operasional seminimal mungkin. Sebab dengan sistem ini tidak lagi diperlukan penyerahan fisik dokumen oleh pihak yang bersangkutan dalam proses pelelangan.

Dengan sistem ini pula, setiap proses pelelangan nantinya diharapkan terhindar dari masalah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Atas dasar keterbukaan setiap pelaku usaha dan penegak hukum dipastikan bisa mengakses teknologi tersebut guna mengawasi siapa saja yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Setidaknya mulai akhir Januari 2012 LPSE diharapkan dapat segera diterapkan oleh panita unit layanan pengadaan (ULP) di daerah tersebut.

Hal ini semata-mata untuk membuktikan bahwa penggunaan sistem LPSE benar-benar efektif untuk proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Bupati menambahkan, lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa merupakan suatu lembaga pemerintah non departemen yang tugasnya melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu fungsi yang lain adalah harus memberikan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta mengawasi terselenggaranya pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diterapkan saat ini.

"Sehubungan sosialisasi ini, saya harap aparatur pemerintah yang tugasnya berkaitan dengan pengelolaan barang dan jasa dapat menyimak secara seksama dan penuh kesungguhan. Kegiatan ini harus bisa diterapkan untuk memacu sinergisitas kerja terkait pengelolaan barang dan jasa pemerintah secara transparan, kredibel, akuntabel dan resposif, sesuai aturan yang berlaku,' katanya.

Pada kesempatan itu, Directur e-procurenment lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) pusat, Ikak Gayuh Ptriastomo, menyatakan penerapan sistem LPSE harus didukungan penuh seiring jalanya visi-misi kepala daerah atau bupati yang bersangkutan. Meskipun pemerintah pusat sudah menegaskan penerapan LPSE melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, namun sistem tersebut dipastikan tidak akan mampu berjalan dengan baik tanpa dukungan yang kuat sebagaimana visi-misi kepala daerah bersangkutan.

Menurut Ikak Gayuh, LPSE merupakan instrumen yang memberi kemudahan banyak pihak khusunya pelaku usaha. Sesuai dengan Perpres, setiap kabupaten/kota sudah memiliki satu unit LPSE. "Sesuai Perpres itu juga tahun ini di Indonesia setidak sudah memiliki 600 unit LPSE yang tersebar diseluruh kabupaten/kota. Namun saat ini baru tercapai sekitar 294 unit LPSE, " katanya.(anto, Humas Tanah Bumbu)
Share this article :

Poskan Komentar

 
Support : Creating Website | EDHA KENCANA CORP | Batulicin
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved