Home » » Bupati Ajukan Peraturan BBM Baru

Bupati Ajukan Peraturan BBM Baru

Written By Fokus Batulicin on Minggu, 11 Desember 2011 | 13.29

Batulicin - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan akan lebih memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari jenis premium menyusul antrian panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beberapa pekan terakhir.

 Sekretaris Daerah (Sekda ), Kabupaten Tanah Bumbu, Drs Gusti Hidayat, di Batulicin mengatakan, terjadinya antrian panjang antara lain disebabkan oleh kepanikan masyarakat terkait isu kenaikan BBM yang rencananya berlangsung mulai awal Januari 2012. "Isu itu mengakibatkan bahan bakar di SPBU menjadi cepat habis. Padahal jatah dari Pertamina sebenarnya sudah cukup, tinggal bagaimana caranya kita nanti bersama-sama untuk mengaawasi penyaluran bahan bakar tersebut supaya tepat sasaran," katanya pada saat rapat koordinasi pengawasan BBM bersubsidi, di Batulicin.

 Pengawasan penyaluran BBM, katanya, rencana dilakukan melalui camat dengan dibantu oleh kepala desa masing-masing. Kepala desa diminta mendata jumlah pengecer BBM sekaligus merekomendasikan agar usahanya tersebut memiliki surat ijin dan register dari pemerintah daerah sebagai pengajuan BBM kepada pengusaha SPBU. Melalui register itu nyang lengkap dengan kontak personya semua pihak bisa mengawasi dan lapor pada pemerintah jika ada sejumlah pengecer yang menjual premium dengan harga tinggi. Maka saat itu juga ijinya akan dijabut dan tidak boleh berjualan lagi," jelas sekda.

 SR Retail IV Pertamina, Heri Prasetyo, menjelaskan quota premium secara total di Provinsi Kalimantan Selatan untuk 2011 sebasar 425.000 kiloliter. Namun realisasinya hingga November sudah mencapai 433.000 kiloliter. "Pertamaina tidak pernah mengurangi jatah BBM untuk kebutuhan SPBU. Kenyataanya justru lebih, namun soal kelangkaan yang disebab antrian panjang itu tugas kita bersama untuk dapat mengatasinya," jelas Heri Prasetyo.


 Pihak Pertamina, katanya, hanya punya kewenangan untuk mengawasi penyaluran BBM sampai tingkat SPBU saja. Terkait banyaknya pelansir yang mengakibatkan harga BBM di tingkat pengecer cukup tinggi diharapkan jajaran pemerintah dengan bantuan TNI/Polri dapat segera mengatasi. Terjadinya antrian panjang yang berlangsung hampir setiap hari mengakibatkan harga Premium pada tingkat pengecer di Kabupaten Tanah Bumbu kini mencapai sekitar Rp10.000 per liter.

 Anggota DPR setempat bersama pemerintah dan jajaran TNI/Polri akhirnya membentuk kesepakan batasan maksimal harga premium pada tingkat pengecer sebesar Rp5.500,- per liter dan solar Rp6.000,- per liter. Kesepakatan itu dilaksanakan sejak 1 Desember 2011. Hasilnya akan di evaluasi pada 8 Desember 2011. Seiring upaya upaya dalam upaya meningkatkan pengawasan penyaluran BBM, pihak pertamina berjanji akan tetap selalu mensuport pasokan BBM yang diiginkan masyarakat. Meskipun 2011 penyaluranya sudah melebihi target, namun ekstra droping premium akan tetap dilakukan melalui SPBU jika masih dianggap kurang.

 "Mari kita bersama-sama mengatasi kelangkaan bahan bakar ini. Kami siapa melakukan ekstra droping premium, seiring upaya pemerintah bersama TNI/Polri yang harus berusaha menetralisir antrian pelansir dilokasi SPBU," tegas Heri Prasetyo.

 Komandan Koramil, Simpang Empat, Kapten Abdul Munir, juga menegaskan, tingginya harga premium adalah disebabkan banyaknya pengecer yang awalnya telah membeli melalui jasa pelansir dan tidak langsung ke SPBU. Pihak pemeintah diharapkan benar-benar serius menertipkan penyaluran bahan bakar tersebut supaya keberadaaan pelansir tidak kembali marak dan berkembang di masyarakat. Pemerintah harus serius mengatasi masalah ini. kami siap untuk memback-up dengan menerjunkan tim kelapangan, karena di Tanah Bumbu penertiban antrian BBM sangat bisa dilakukan," kata Abdul Munir.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved