Home » » Permada Tuding DPRD Tanbu Latah

Permada Tuding DPRD Tanbu Latah

Written By Fokus Batulicin on Rabu, 07 Maret 2012 | 11.03

BATULICIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dinilai mengambil kesempatan terkait kisruh PT.TIA (Tunas Inti Abadi). Koordinator Lapangan Persatuan Masyarakat Adat (Permada) Kalimantan Selatan (Kalsel) Kaspul Anwar menilai, sikap DPRD Tanbu yang mengadakan kesepakatan bersama petinggi PT.TIA di Jakarta tempo hari sudah mengangkangi masyarakat.


"Sikap anggota DPRD itu salah besar,"ujarnya, kepada wartawan, Senin (5/3) kemarin. Padahal, anggota dewan tersebut sebenarnya sudah mengerti siapa yang seharusnya melakukan negoisasi dan yang berhak mengambil keputusan terhadap masalah ini. Namun dia tidak habis fikir mengapa anggota DPRD tersebut malah menyuruh orang lain yang yang melakukan pertemuan dengan petinggi PT TIA dan menghasilkan kesepakatan terkait masalah sengketa lahan warga Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban.

Seharusnya, ujar dia, pihak anggota dewan tersebut tidak terburu-buru menyetujui kesepakatan itu. Karena, warga yang menemui petinggi PT.TIA tidak mewakili keseluruhan warga Desa Sebamban Baru yang terkait masalah sengketa lahan tersebut. "Jangan mentang-mentang wakil rakyat, semestinya jangan disepakati dulu. Seharusnya, keputusan di Jakarta itu disampaikan dulu ke masyarakat. Jika masyarakat setuju, tidak ada masalah, sekarang masyarakat tidak setuju dengan kesepakatan itu,"paparnya.

 Koordinator Lapangan Permada itu juga menilai, anggota DPRD Tanbu tidak menghargai Permada selaku pemilik kuasa lahan warga Desa Sebamban Baru. "Kalau orang tidak menghargai kami, kami juga tidak menghargai mereka. Yang jelas itu hanya kesepakatan Abdulah Audah saja,"kata Kaspul Anwar. Lebih jauh dikatakannya, pihak Permada juga tidak pernah diajak berunding semenjak adanya kesepakatan di jakarta.

"Pemada tidak menuntut semua, sudah ada batasan-batasan lahan itu,"jelasnya. Dari hasil kesepakatan di Jakarta, petinggi PT TIA sepakat membayar ganti rugi lahan di daerah penambangan bagian selatan. Padahal yang dituntut warga berada didaerah penambangan bagian utara. Artinya, pihak yang berangkat ke Jakarta itu jelas tidak mewakili masyarakat yang sudah bersengketa selama bertahun-tahun.
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved