Home » » SP3 Terancam Dicabut

SP3 Terancam Dicabut

Written By Fokus Batulicin on Senin, 19 Maret 2012 | 13.45

Terkait rencana Kementrian ESDM mencabut Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) di daerah khususnya Kabupaten Tanah Bumbu dalam bidang pertambangan batubara dinilai sangat merugikan daerah.

"Aneh, mereka (pengusaha) menyumbang untuk daerah kok malah dilarang, ini merugikan kita di daerah," kata Wakil Bupati Tanah Bumbu Drs H Difriadi Darjat pada sambutannya pada rapat paripurna di DPRD Tanbu, Senin (19/3) siang.
Lebih lanjut, wakil bupati mengatakan bahwa, sumbangan pihak ketiga itu bukan paksaan, tapi pihak perusahaannya sendiri yang dengan sukarela memberikan bantuan ke daerah.

"Pemda Tanbu tidak pernah memaksa, ini inisiatif pengusaha pertambangan memberikan bantuan demi kemajuan daerah ini," tambahnya.

Sementara itu, ketua komisi dua DPRD Tanbu H Syamsul Bahri menyatakan bahwa, pemerintah pusat tidak memberikan otonomi sepenuhnya kepada daerah. Padahal undang-undang sudah jelas memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dirinya sendiri.

"Pusat memberikan otonomi setengah hati kepada daerah untuk mengurus dirinya masing-masing, padahal semuanya sudah jelas. Ini bukti, bahwa daerah hanya dijadikan alat untuk memperkaya pusat, sementara pembangunan daerah jalan ditempat karena APBD yang minim," kata H Syamsul Bahri kepada media ini bebera saat lalu.

Menurut informasi yang diperoleh beberapa pekan terakhir. Sejumlah warga menyuarakan pemboikotan pembayaran pajak, karena sistem bagi hasil pusat dan daerah tidak menguntungkan daerah. Malah daerah seolah-olah hanya dijadikan 'sapi perahan'.

Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Dwijhono kepada Fokus Batulicin mengatakan, pihaknya sudah dua pekan yang lalu menanggapi surat yang dilayangkan pihak Kementrian ESDM dari Jakarta terkait keinginan mereka mencabut SP3 yang dimaksud. Sekedar diketahui, Ujarnya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah melayangkan surat jawaban sekaligus menerangkan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah yang baru Kabupaten berhak mendapatkan pendapatan lain melalui SP3, kemudian berdasarkan surat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri SP3 dimaksud bisa dikelola oleh Daerah dengan syarat memiliki payung hukum berupa Perda, dan saat ini Perdanya pun sudah ada tinggal menjalankan saja.

"asal pada Perda tidak mencantumkan besar Rupiahnya. Sementara di Kabupaten Tanah Bumbu kita tidak mencantumkan nominal, terkait nominlnya itu berdasarkan kesepakatan antara pengusaha saja" ujar Dwijhono, kemarin.

Sementara Fajar Syahrani, Anggota DPRD lainnya menyikapi hal itu, mengatakan Menteri ESDM terlalu latah dalam mengeluarkan surat ke Daerah. Seharusnya yang bisa menghentikan SP3 itu adalah kebijkana Pengusaha sendiri dan atau Menteri Dalam Negeri, karena yang mengeluarkan kebijakan SP3 sekarang itu ada mereka yang berperan. Kalaupun Menteri ESDM menemukan indikasi Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah atau lainnya, silahkan itu diberangus, akan tetapi tidak berdampak pada kebijakan lain yang bukan tupoksinya.

"saya kira seperti itu,.." ujar Fajar singkat, setelah keluar dari gedung DPRD Tanah Bumbu usai membahas Surat yang dikeluarkan Menteri ESDM tersebut.  
Share this article :

+ komentar + 2 komentar

20 Maret 2012 10.46

wah napa kadada sumbernya tuh bos....

20 Maret 2012 15.37

sumber apa bos...kalo sumber berita banyak ada wabup tanbu..ada dprd.. dan ada distamben bro...

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved