Home » » Kantor Balitbang Terancam Diblokir

Kantor Balitbang Terancam Diblokir

Written By Fokus Batulicin on Kamis, 08 Maret 2012 | 12.55


Pagi senin (27/ 2) itu. Said salmin bersama keluarga dan kerabatnya mendatangi kantor bupati Tanah Bumbu yang berpusat di Kelurahan Gunung Tinggi, guna mempertanyakan nasib lahan yang ia miliki sejak periode Zairullah Abdul Hakim sebagai Bupati Tanbu telah dijadikan kawasan perkantoran Balitbang P2B2 Region Kalimantan, tanpa kompensasi Apapun.

Lahan seluas 3,1 Hektar yang kini telah berdiri bangunan dan komplek pegawai yang bertugas di Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Balitbang P2B2) di Tanah Bumbu itu diklaim Said Salmin hanya berkisar 1,5 hektar yang merupakan tanah hak miliknya yang dibuktikan dengan segel. Sementra sisanya milik orang lain.

Menurut keterangan Said Halim salah seoarang kerabat dekat Said Salim. Sejak pemerintah mendirikan bangunan tersebut tak pernah ada ganti rugi lahan. Namun disinyakir justru telah membayarnya ke pihak lain yg bukan sepenuhnya sebagai pemilik lahan.

"kalau pemerintah tidak membayar ganti rugi.. Areal tersebut mau kita pagar saja" ucap ami Halim. Panggilan akrab Said Halim. Yang ditemui wartawan di kantor bupati sesaat seelum dilakukan pertemuan dengan Pemda Tanbu.

Saat dikonfirmasi permasalahan pembebesan lahan tersebut. Ir Mariani MAP selaku Asisten I Bid. Pemerintahan mengatakan di Tahun 2008 pemerintah kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan pembayaran kepada sdr. Muli yang saat itu juga mengklaim sebagai pemilik lahan dengan alat bukti kepemilikan lengkap serta dilakukan pembayaran dengan cara prosedural. Dimana dari luas areal Balai Litbang P2B2 sekitar 3,1 hektar itu telah di lakukan pembayaran senilai 315 juta Rupiah di Tahun 2008 yang lalu.

Disayangkan Mariani, kenapa pihak Said Salim tidak mengeluarkan komplein dan klaim disaat seelum dilakukan penbangunan fisik diatas lahan yang disengketakan. Tapi justru baru belakangan setelah bangunan berdiri.

"permasalahan seperti ini bukan saja terjadi untuk lahan Balai Litbang itu saja. Setelah kami lakukan rekapitulasi sejumlah berkas dan dokumen pengarsipan aset daerah..diketahui sejumlah lahan bangunan perkantoran lainnya juga masih banyak yang mengalami kasus sama. Hanya saja masih terus dilakukan pembenahan baik secara administratif maupun tekhnis dilapangan. Sehingga kasus semacam ini tidak terulang terjadi dan ditemukan sama dikemudian hari" kata Mariani saat dikonfirmasi diuang tugasnya kemarin (28/2).

Sayangnya. Saat ditanya berapa banyak lahan perkantoran milik pemerintah kabupaten yang bermasalah. Mariani enggan berkomentar banyak. Seraya berdalih masih terus melakukan pengkajian dan perbaikan administrasi maupun tekhnis pendataan aset daerah.

Tanah Bumbu merupakan daerah pemekaran otonomi dari Kabupaten Kotabaru. Dimana diketahui seluruh pusat perkantoran dibangun dimulai sejak Tahun 2004 lalu. Disinyalir sebagian besar aset daerah yang kini tengah dimiliki belum terdata dan memiliki alat bukti kepemilikan yang seharusnya. Hal itu membuka peluang baru munculnya kasus sengketa lahan seperti yang terjadi saat ini.

Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved