Home » » Dana MTQ Perlu Diaudit

Dana MTQ Perlu Diaudit

Written By Fokus Batulicin on Kamis, 19 April 2012 | 06.53


Besarnya penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan MTQ Nasional ke 26 Di Tanah Bumbu sepekan yang lalu senilai Rp 7Milyar lebih itu dinilai sejumlah kalangan perlu dilakukan Audit. Setidaknya itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu H Supiansyah ZA. MA kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin.
Hal itu diungkapkan H Supiansyah bermula dari banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD yang meminta agar panitia penyelenggara segera menyampaikan laporan pertanggungjawabannya serta dilakukan Audit penggunaan anggaran sebelum pihak lembaga eksekutif meminta dana Tambahan melalui APBD P Tahun 2012 ke meja legislatif dalam waktu dekat ini.
"Saya kira itu perlu diaudit. Mengingat anggaran yang digunakan cukup besar. Sementara penyelenggaraannya hanya satu minggu. Ini dilakukan guna transfaransi saja agar tidak ada kecurigaan atau bahkan penyimpangan anggaran. Apalagi ini sedang menjadi sorotan masyarakat" ucap H Upi panggilan akrab wakil ketua DPRD ini.
Dijelaskan H Upi, dalam penggalangan dana hingga pelaksanaan MTQ, DPRD tak dilibatkan baik secara kelembagaan maupun orang perseorangan dalam susunan kepanitiaan sehingga sulit melakukan analisa penggunaan anggaran yang dibutuhkan hingga yang sudah di habiskan. Seharusnya, ujar H Upi DPRD semestinya turut dilibatkan seiring tugas dan fungsinya mengawal pemerintahan.
Sekedar menjadi catatan anggaran MTQ Nasional kali ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 7 Milyar lebih dengan sumber dana APBD Rp 4 Milyar, bantuan provensi Rp 350 Juta, serta sisanya dari sumbangan pihak ketiga melalui sejumlah perusahaan yang ada di Tanah Bumbu yang konon kabarnya nyaris mencapai Rp 2 Milyar.
Dari keterangan Sekda Kab Tanah Bumbu yang juga menjabat Ketum LPTQ mengungkapkan dari Anggaran yang dibutuhkan senilai Rp 7 milyar tersebut sampai saat ini masih minus Rp 1,5 Milyar dan untuk menutupinya menggunakan dana Talangan, dan kemudian baru akan dimasukkan kembali permohonanan pembayarannya melalui APBD P melalui DPRD dalam waktu dekat.
Sementara H Alui Irwan Hamdi dan Fazar Sahrani anggota DPRD yang juga Panggar ini dihadapan wartawan mengatakan pihaknya akan segera memanggil panitia LPTQ untuk mempertanggungjawabkan laporan penggunaan anggarannya dalam hearing DPRD secepatnya. Hal ini agar menghilangkan kesan praduga ataupun sakwasangka dari pelaksanaan di lapangan.
Pihak lain, Hali Tokoh pemuda masyarakat Simpang Empat mengatakan kenapa perlu dilakukan Audit lantaran secara kasat mata untuk pembangunan pangung dan ornamen lainnya pemerintah menghabiskan kurang lebih Rp 2 Milyar, akan tetapi penampilannya di lapangan tidak ada yang istimewa yang terlihat dari atas panggung tersebut. Begitu juga dengan asrama pemondokan yang dianggarkan Rp 2 juta rupiah sementara di lapangan pihaknya menemukan rata rata nilai kontrak tertinggi hanya rata rata Rp 1,6 juta rupiah.
" Itu baru satu atau dua item saja, bagaimana kalau dari seluruh item ada yang kelebihan seperti itu kemana anggarannya ini setidaknya perlu dilakukan Audit" ujar Hali.
Powered by Telkomsel BlackBerry&ka#174;
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved