Home » » Database II Menuai Protes

Database II Menuai Protes

Written By Fokus Batulicin on Rabu, 25 April 2012 | 12.08



BATULICIN – Puluhan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Pemkab Tanah Bumbu (Tanbu) dari sejumlah SKPD kemarin melakukan demo di halaman Mahligai Bersujud Kapet Batulicin menyusul diumumkannya surat Pengumuman Nomor ; 800/045/FP.2/BKD/2012 tanggal 30 Desember 2010 yang berisi daftar nama-nama Tenaga Honorer Yang Penghasilannya Bukan Bersumber Dari APBN/Bukan dari APBD di kantor BKD setempat pada Selasa (24/4) lalu.
Pengumuman Nomor; 800/045/FP.2/BKD/2012 tanggal 30 Desember 2010 itu sendiri merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Menpan RI Nomor ; 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Pengisian Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II.
Demo yang dilakukan oleh para PTT yang umumnya memegang SK Bupati Tanbu tahun terbit 2005 itu  dilakukan disela-sela pelaksanaan kegiatan pengisian formulir data tenaga honorer kategori II yang digelar BKD Tanbu di Mahligai Bersujud Kapet Batulicin, Rabu (25/4).
Sehari sebelumnya, puluhan PTT itu juga memprotes hasil pengumuman daftar nama tenaga honorer yang penghasilannya bukan bersumber dari APBN/bukan dari APBD yang ditempel disisi kanan pintu masuk kantor BKD Tanbu. Kerumuman PTT yang berdiri di sekitar kantor BKD nyaris kesemuanya membicarakan banyaknya kejanggalan dan keanehan hasil pengumuman tersebut.
Umumnya para PTT itu mempertanyakan adanya PTT yang diketahui ber-SK tahun 2006 namun pada data hasil pengumuman itu ber-SK dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 1 Januari 2005. Bahkan tak sedikit dari PTT yang jelas-jelas ber-SK 2007 hingga 2010 namun namanya tercantum dalam daftar nama-nama PTT yang masuk dalam daftar nama-nama tenaga honorer yang penghasilannya bukan bersumber dari APBN/bukan dari APBD dengan TMT SK per 1 Januari 2005.
"Jelas kami protes. Kami tahu persis nama-nama yang ber- TMT SK per 1 Januari 2005, sehingga ketika kami mencermati nama-nama yang terdapat dalam daftar itu kami langsung menyimpulkan bahwa banyak nama-nama yang masuk dalam daftar itu adalah PTT dengan SK fiktip", tegas satu PTT yang di amini PTT lainnya.
Bahkan pihaknya kata dia lagi, siap menyampaikan data nama-nama PTT yang diketahui ber SK fiktip itu kepada BKD sebagai bahan laporan.
Karenanya imbuhnya, ia dan sejumlah PTT lainnya yang merasa dirugikan dengan pengumuman itu akan melakukan langkah hukum dengan melaporkan kecurangan itu kepada Menpan dan kepolisian.
Sementara itu terkait dengan ancaman sejumlah PTT itu, Kepala BKD Tanbu HM Thaha menyatakan mempersilahkannya. Namun begitu ujarnya, laporan yang disampaikan tersebut harus didasari dan didukung dengan fakta dan data-data riil. Sehingga dengan begitu porsi laporan itu bersifat objektif dan tetap berlandaskan pada praduga tidak bersalah.
Karena bagaimanapun juga ungkap Thaha, para PTT yang diprotes menyusul diumumkannya daftar nama-nama tanaga honorer yang penghasilannya bukan dari APBN/bukan dari APBD itu tidak mengetahui secara langsung terkait dengan mekanisme penetapan nama-nama tersebut.
Di beberkan Thaha, sebenarnya pengumuman data tenaga nohorer itu terdiri dari dua katagori yakni katagori satu dan katagori dua. Untuk katagori satu terdapat 33 PTT dan tidak ada masalah. Sedangkan untuk katagori dua terdiri dari 589 PTT yang saat ini memasuki tahap pelengkapan berkas dan pengisian formulir data tenaga honorer.
"Yang jelas, kami dari BKD akan menindaklanjuti masalah ini dengan memverifikasi data masing-masing PTT. Dan tentu saja untuk melaksanakan langkah-langkah itu kami akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan inspektorat Tanbu untuk melakukan penelusuran data masing-masing PTT yang namanya masuk dalam daftar", janji Thaha.
Untuk itu terkait dengan protes PTT yang namanya tidak masuk dalam daftar pihaknya berjanji akan membatalkan atau menganulir nama PTT yang terbukti memiliki data-data fiktip atau palsu. Bahkan imbuh dia, pada saat pengisian formulir data tenaga honorer yang berlangsung di Mahligai Bersujud ia juga menegaskan kepada 589 PTT yang merasa data yang dimiliki palsu atau fiktip agar secara pribadi mengundurkan diri.
Dengan penegasan BKD itu, akibatnya terdapat sejumlah PTT yang tidak hadir pada kegiatan itu, termasuk ada beberapa PTT yang mengundurkan diri. Dari pengakuan para PTT itu mereka khawatir jika proses itu berlanjut justru berdampak hukum dan merugikan diri sendiri.




Share this article :

+ komentar + 1 komentar

12 Juni 2013 15.02

Database Kategori II

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved