Home » » Sektor Ekonomi Prioritas Pembangunan

Sektor Ekonomi Prioritas Pembangunan

Written By Fokus Batulicin on Selasa, 03 April 2012 | 10.58

TULICIN – Peranan sektor ekonomi sebagai salah satu pondasi pembangunan daerah  sangat menentukan keberhasilan bidang-bidang pembangunan yang digagas dan selanjutnya direalisasikan oleh pemerintah daerah.



Karenanya, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, faktor penting yang harus menjadi fokus perhatian jajaran pemerintah daerah salah satunya adalah melalui upaya dibangunnya pemahaman sistem birokrasi yang sehat dan terencananya program pembangunan ekonomi yang dinamis serta pro rakyat.



Demikian disampaikan Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Mardani H Maming pada rapat paripurna dengan agenda Pidato Bupati Tanah Bumbu Dalam Rangka Penyampaian LKPJ Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2011 di gedung DPRD Tanbu, Kamis (29/3) pekan lalu.



Dikatakan bupati, sebagai daerah otonom baru, jajaran Pemkab Tanbu harus mampu meletakkan pondasi ekonomi yang konfrehensip agar dalam mengimplementasikan program pembangunan daerah terkhusus dengan orientasi pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat dan dinamis dapat bersinergi dan mampu menjadi pendorong kemajuan bidang-bidang lainnya.



Dari diskripsi program yang tertuang dalam nota LKPJ Tanbu TA 2011, sektor ekonomi berdasarkan PDRB (Produk Domistik Regional Brutto) urai dia, terdapat empat sektor utama dalam struktur perekonomian Tanbu yang secara komulatif mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi Tanbu.



Empat sektor perting itu meliputi sektor pertambangan dan penggalian, di mana dari sektor urgen penyumbang PAD itu setidaknya telah memberikan kontribusi perolehan PAD sebesar 43,14 persen. Selanjutnya dari sektor pertanian  sebesar  15,75 persen  dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,38 persen. Disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran berhasil menyumbang perolehan PAD bagi pemerintah daerah sebesar  10,06 persen.



Dari pertumbuhan dan pergerakan sektor-sektor penghasil itu, secara riil telah mampu mendorong peningkatan angka pertumbuhan ekonomi Tanbu sebesar 0,59 persen. Yang mana angka pertumbuhan ekonomi Tanbu pada tahun 2010 adalah sebesar 5,88 persen, dan bergeser naik menjadi 6,47 persen di tahun 2011 lalu.



"Progres positif ini sudah barang tentu merupakan keberhasilan atau prestasi kita semua dari elemen daerah yang secara bersama-sama turut menjaga kestabilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga secara kuantitatif mengalami pertumbuhan dan peningkatan yang berarti", kata Mardani.



Dibeberkan Mardani lagi, peningkatan progres pertumbuhan ekonomi Tanbu itu terdiskripsikan melalui pengelolaan keuangan daerah yang dinamis serta tercermin dari sisi pendapatan dan belanja daerah yang menunjukkan trend positif. Di mana potret progresif pertumbuhan ekonomi tersebut dapat ditilik dari pos pendapatan daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Yang mana pada tahun 2011 dari target pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp.770.403.727.673,- terealisasi sebesar Rp.878.577.525.198. atau mengalami pertumbuhan sebesar 114,04 persen.



"Capaian itu terwujud karena didukung oleh sektor PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 133,09 persen, dana perimbangan sebesar 111,74 persen dan dari sektor Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 117,76 persen", terang Mardani seraya mengungkapkan pertumbuhan angka perolehan PAD itu dapat dilihat dari target pencapaian sebesar Rp.22.239.482.351, dan terealisasi sebesar  Rp.29.599.131.622,- atau dengan kata lain megalami peningkatan dari target yang hendak dicapai sebesar 133,09 persen.



Dari pos belanja daerah, kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah lebih diarahkan pada peningkatan belanja publik dari pada menaikkan belanja aparatur. Kebiijakan ini tidak lain sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat Bumi Bersujud. Karena esensi APBD yang baik adalah dengan menempatkan porsi kebutuhan publik lebih proporsional dibandingkan belanja aparatur, papar bupati Mardani H Maming.



Perbandingan belanja secara proporsional ini tidak lain sebagai cermin kesadaran pemerintah daerah bahwa kepentingan publik harus dikedepankan. Selain itu, dengan penempatan angka pos belanja aparatur dan belanja publik yang proporsional tersebut juga sebagai langkah konstruktif yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah sekaligus upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Potret riil dari gambaran proyeksi realisasi APBD Tanbu tahun 2011 yang menempatkaan anggaran belanja sebesar Rp.735.776.667.639 dan terealisasi sebesar Rp.646.659.505.320,- itu menunjukkan penyerapan APBD tahun 2011 mencapai 87 persen dari anggaran yang dialokasikan. Atau secara umum dapat diasumsikan penyerapan APBD 2011 tersebut dapat dianggap berhasil karena adanya sistem penyusunan perencanaan anggaran yang semakin baik yang berbasis kinerja.



"Saya dan jajaran pemerintah daerah berharap, melalui penyampaian LKPJ Tanah Bumbu tahun anggaran 2012 yang didalamnya memuat esensi-esensi penting dari bangunan menyeluruh dari konsep pembangunan daerah dapat menjaga kesejajaran, keseimbangan, kebersamaan dan kemitraan antara Kepala Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi eksekutif dengan unsur-unsur DPRD Tanbu yang merupakan representasi dari tugas dan fungsi legislasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui implementasi otonomi daerah dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku", pungkas Mardani. (adv/relhum)


Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved