Home » » Ket Dewan Adat Dayak Kalsel Minta PT.INIJOA Perhatikan Hak Ulayat Adat Dayak KM 56 Mantewe

Ket Dewan Adat Dayak Kalsel Minta PT.INIJOA Perhatikan Hak Ulayat Adat Dayak KM 56 Mantewe

Written By Fokus Batulicin on Senin, 30 Juli 2012 | 15.54

Terkait adanya konflik antara masyarakat Dayak yang terdapat di desa Gunung Raya KM 56 (satu balai) Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK- HTI) PT. INIJOA belakangan ini, akhirnya membuat Ketua Dewan Adat Dayak Provensi Kalimantan Selatan yang juga Wakil Bupati Tanah Bumbu Drs. Difriadi Darjat angkat bicara. Ditemui diruang kerjanya di Gunung Tinggi Senin (30/7) kemarin, Difriadi mengatakan pihaknya sudah meminta aparat penegak hukum melalui Polsek setempat untuk mengamankan aset atau hak hak ulayat adat masyarakat dayak yang berada di dalam kawasan IUPHHK- HTI PT. INIJOA, serta meminta dengan tegas agar PT. INIJOA memperhatikan dan tidak merampas Hak Hak Masyarakat Dayak yang sudah menjadi milik mereka semenjak nenek moyang mereka tinggal dan menetap di daerah tersebut.

Jika Perusahaan telah memberikan luas lahan sekitar 200 hektar untuk dibagikan kepada masyarakat setempat untuk dijadikan perkebunan karet berikut dengan bibitnya, Difriadi menyambut positif hal tersebut, akan tetapi, masyarakat dayak juga meminta agar tanah ladang mereka yang selama ini sebagai wadah mereka menggantungkan hidup sehari hari untuk bercocok tanam seluas kurang lebih 350 hektar tidak diganggu gugat oleh perusahaan INIJOA. Karena itu, menurut Difriadi sudah merupakan hak milik orang dayak yang ada di lokasi tersebut secara turun temurun.



"Kalau sampai lahan pertanian mereka yang ada diseberang sungai juga diambil oleh INIJOA, mau makan apa mereka. Karena dari lahan pertanian mereka itulah mereka bisa menanam bibit padi, palawija dan lainnya, kalau kebun karet yang dijanjiikan perusahaan itu untuk jangka panjang, sementara untuk menghidupi mereka sehari hari itu dari mana, kalau bukan dari pertanian mereka, untuk itulah saya meminta dengan tegas kepada pihak perusahaan untuk benar benar memperhatikan hak hak masyarakat disana" ucap Difriadi Darjat kemarin.

Sementara Ketua Dewan Adat Dayak Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Mundut melalui Sekretarisnya Drs. Wim Mandau mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk memfasilitasi masyarakat dayak yang ada di gunung raya KM 56 tersebut dengan pihak perusahaan, agar menemukan solusi yang terbaik. Mengingat dari tuntutan masyarakat tersebut, sudah mengakibatkan pihak perusahaan tidak bisa melanjutkan kegiatan clear and cleaning lahan mereka, lantaran sejak beberapa waktu lalu, masyarakat setempat telah memblokir kegiatan perusahaan diatas lahan hak ulayat adat mereka.

"Sebenarnya permintaan masyarakat terhadap lahan hak adat seluas kurang lebih 350 hektar di sepanjang bantaran sungai itu tidak mencuat, jika pihak perusahaan tidak mengambilnya dengan begitu saja setelah mengantongi IUPHHK- HTI. Karena itu merupakan matapencarian mereka sehari hari, maka wajar mereka pertahankan, meski tidak ada dalam perjanjian keduabelah pihak. Akan tetapi, kami darai lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) Tanah Bumbu akan segera memfasilitasi dan mengakomodir permasalahan tersebut dalam waktu dekat ini" ujar Wim Mandau, kemarin.

Sekedar diketahui, Dari Keterangan Kepala Dinas Kehuatanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu Ir. Superiadi mengatakan sebenarnya pihak perusahaan PT. INIJOA yang bergerak dibidang perkebunan karet di desa Gunung Raya KM 56 Mantewe tersebut sebelumnya mengajukan permohonan perizinan IUPHHK-HTI seluas 28.721.122 Hektar, namun oleh kementrian kehutanan hanya memberikan izin diatas lahan seluas 28.335 Hektar saja yang bisa digarap. Dimana didalamnya terdapat 10 persen adalah Kawasan Hutan Lindung serta kawasan permukiman masyarakat adat dayak.


Untuk kegiatan penanaman karet kedepan, saat ini pihak perusahaan tengah melakukan kegiatan clear and cleaning, serta membagikan lahan perkebunan serupa kepada penduduk setempat untuk ditanami karet kedepannya seluas 200 hektar berikut bibit karet. Namun ditengah kegiatan clear and cleaning berjalan, masyarakat setempat melakukan pemblokiran kegiatan dengan menyetop sejumlah alat dan petugas yang beroperasi dilapangan. Dengan alasan, mereka akan menghentikan kegiatan clear and cleaning tersebut sampai aspirasi mereka didengarkan dan diperhatikan oleh pihak perusahaan. Yakni dibebaskannya lahan pertanian mereka seluas 350 hektar dalam kawasan IUPHHK-HTI INIJOA.
Saat ditanyak bagaimana setatus Hutan Lindung yang termasuk dalam kawasan HTI INIJOA tersebut, Superiadi menjelaskan kalau pada sejumlah klausul MOU mereka salah satunya tercantum bahwa pihak perusahaan berjanji tidak merusak Hutan Lindung yang ada serta turut menjaganya dengan baik. Jika selama ini ada isyu yang mengatakan bahwa Hutan Lindung yang masuk dalam kawasan HTI INIJOA telah dirambah, Superiadi mengatakan itu tidak benar.
"Wah itu tidak benar pak" ujar Superiadi, kemarin kepada Wartawan.
Sebelumnya, dalam kegiatan terpisah Rudi Herianto Direktur LSM Lintah Indonesia di Batulicin mengatakan, jika saat ini tengah berlangsung kegiatan pengrusakan hutan lindung tersebut oleh PT. INIJOA, dan bahkan diduga didalamnya ada keterlibatakan pihak Dinas Kehutanan untuk meloloskan aksinya tersebut.
"Ini fakta, jika ada yang mau membuktikan ayo bersama sama kita kelapangan, apakah telah terjadi peranbahan atau tidak," ujar Rudi Harianto dihadapan BP DAS Kementrian Kehutanan saat berkunjung ke Tanbu belum lama tadi.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved