Home » » Pemilik Lahan, Gugat HGU PT. KAM

Pemilik Lahan, Gugat HGU PT. KAM

Written By Fokus Batulicin on Selasa, 23 Oktober 2012 | 05.59

Ratusan Masyarakat dari 11 Desa asal Kecamatan Kusan Hilir, Kusan Hulu dan Batulicin membanjiri ruang rapat dan halaman Gedung DPR-D Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Jalan Raya RSUD Sepunggur Kecamatan Batulicin, Senin (22/10) sejak pukul 09:00 Wita. Kedatangan masyarakat pemilik lahan seluas 18 Ribu Hektar lebih itu bertujuan menyampaikan tuntutan mereka terhadap keberadaan Surat Hak Guna Usaha (HGU) PT. Kodeco Agro Mandiri (PT.KAM).

Perwakilan 11 Desa, berasal dari Desa Punduk Butun, Saring Sungai Binjai, Saring Sungai Bubu, Kusambi, Danau Indah, Bina Wara, Sardangan, Batulicin, Gunung Tinggi, Di Hadapan Ketua DPRD Tanah Bumbu Burhanuddin S.Sos, melalui Rusdiannysah mengatakan, kedatangan mereka adalah murni menyuarakan gugatan mereka terhadap adanya HGU yang dikantongi oleh PT. KAM, sebagai legalitas hukum mereka dalam menggarap, dan menguasai lahan masyarakat di 11 desa yang ada sebagai lahan Inti dan Plasma Tanaman Perkebunan Sawitnya seluas 9.164 Hekatr lebih. Masyarakat mempertanyakan, kenapa HGU tersebut bisa diterbitkan tanpa adanya persetujuan dari pemilik lahan. Hanya mengandalkan dokumen dokumen yang di kumpulkan Panitia B yang ditunjuk menangani permasalahan persengkataan tersebut dari awal tahun lalu, melalui persetujuan sejumlah Kepala desa, yang mengaku setuju atas nama masyarakat desanya.

" Keanehannya di situ, masyarakat tidak tahu dengan penertiban HGU tersebut. Semula itu hanya bergulir berupa isyu saja, akan tetapi begitu di cross ceck, ternyata HGU sudah terbit dan dipegang PT Kam sejak Tahun 2007 sampai dengan. 2014 kepemilikan izin prinsif seluas 18.000 hektar" ujar Rusdiansyah. Senada dengan salah seorang perwakilan lainnya berasal dari desa Saring Sungai Bubu.

" Kalau memang memiliki legalitas HGU itu, PT. KAM harus bisa menunjukkan, tapi kita (masyarakat) sudah berulang kali melakukan pertemuan dengan pihak PT. KAM, tapi PT. KAM tidak bisa memperlihatkan" terang Bahrani.

Made Ali, tokoh masyarakat Pondok Butun mengaku resah dengan tindak tanduk perusahaan asing yang masuk berinfestasi di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, jika semuanya hanya melirik lahannya saja tanpa memperdulikan nasib pemilik lahan. Mendirikan perusahaan tanpa memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat pribumi. Bahkan merampas hak hak mereka. " Kami ini mau makan pake apa, tanah kami di ambil begitu saja tanpa memberikan hak hak kami sepantasnya" ujar Made Ali. Untuk itu Made Ali mengatakan, dirinya lebih memilih, meminta kepada PT. KAM agar bisa mengembalikan lahan tersebut kepada warga.

Ketua DPR-D dihadapan ratusan warga mengaku terkejut dengan HGU yang sudah di pegang PT. KAM. Karena, menurut Burhanudin. S.Sos Ketua DPR-D Tanah Bumbu ini, seyogyanya sebelum HGU tersebut diterbitkan pihak PT KAM harus mengantongi izin dari masyarakat. Jika ada permaslahan saat itu, baik mengenai ganti rugi lahan dan lain sebagainya, juga harus diselesaikan juga pada saat itu. " Ini aneh bagi saya. Kok bisa HGU di terbitkan, tanpa adanya persetujuan pemilik lahan. Dari mana Panitia B (koordinator) bisa mengumpulkan dokumen dokumennya, asli atau tidak, ini patut di pertanyakan. Bahkan saya sempat berangkat ke Jakarta bersama Anggota DPRD Tanah Bumbu lainnya untuk mempertanyakan langsung terhadap keluarnya HGU tersebut melalui Badan Pertanahan Negara -RI, dan dikatakan HGU memang benar telah di terbitkan, sedangkan kami atas nama Masyarakat pemilik lahan telah mengirimkan surat keberatan terhadap penerbitan HGU tersebut" papar Burhannuddin.

Menyikapi adanya kejadian tersebut, Kasat Intelkam Polres Tanah Bumbu AKP Mahulette, atas nama Kapolres mengatakan, hal itu sudah masuk ke telinga Kapolda Kalsel, dan akan terus di ikuti perkembangannya, jika ada kecurigaan terhadap kejanggalan, sesuai dengan hukum yang berlaku, dirinya meminta masyarakat segera melaporkannya ke pihak yang berwajib, dengan menyerahkan dokumen ataupun bukti bukti pendukung lainnya, sehingga bila diperlukan bisa diselesaikan lewat jalur hukum.

" Ini dalam masa monitoring kami, jika ada yang dicurigai, apalagi di sebut sebut DPRD Mempersalahkan Panitia B (Badan Pertanahan Negara Wilayah Kalsel, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kalsel, yang terlibat dalam penerbitan HGU itu, kita akan segera proses dan mencari tahu kebenarannya" ucap Mahulette.

Diketahui, beberapa hari sebelumnya, masa yang sama juga sempat mendatangi Kantor Bupati Tanah Bumbu, untuk meminta perhatian pemerintah eksekutif agar bisa membantu menyelesaikan permaslahan warga, dengan memanggil pihak Perusahaan, dan meminta pertanggungjawabannya terhadap pemilik lahan, Beruntungnya, perwakilan masyarakat saat itu berhasil berdialog dengan Sekda Kab Tanah Bumbu Drs. Gusti Hidayat, dan berjanji kepada masyarakat untuk segera memanggil pihak perusahaan, beserta unsur muspida lainnya, dan membahasnya secara bersama sama, dengan mengumpulkan semua dokumen dan legalitas hukum lainnya PT. KAM.

"Intinya kami menggugat HGU KAM yang di terbitkan di Tahun 2012 ini, dan kami meminta lahan kami di kembalikan" ujar Rusdiansyah singkat, dihadapan Sekda Kab, Gusti Rusdiannsyah saat itu.

Kuasa Hukum PT. KAM, M. Izrai SH saat di konfirmasi melalui telpon selularnya di Jakarta, mengatakan. Sebelumnya sudah ada masyarakat yang menuntut ganti rugi lahan di areal HGU PT KAM tersebut, dan sudah pernah pula dilakukan ganti rugi. Jika saat ini masih ada yang menuntut, pihak PT KAM, akan sangat terbuka untuk menyelesaikannya, hanya saja, masyarakat yang mengaku memiliki lahan tersebut, bisa menunjukan legalitas nya sehingga bisa di carikan jalan keluarnya. " Saya kira PT. KAM cukup bijaksana dalam hal ini, hanya saja kami membutuhkan legalitas kepemilikan lahan dari warga, jika bisa memperlihatkannya, kita akan proses. Tapi kalau tidak ada, mau apa lagi" ucapnya singkat.

Menanggapi hal itu, Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, mengatakan, pihak Perusahaan harus mendengarkan keluhan masyarakat, dan menyelesaikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi lahan. Jika perusahaan tidak mengindahkan hal itu, PT. KAM harus mengembalikan lahan masyarakat. " Kalau masyarakat keberatan dengan adanya HGU itu, dan perusahaan tidak menyelesaikan tanggung jawabnya, laporkan saja ke Polisi, gugat melalui jalur hukum.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved