Home » » Raperda RTRW, Pengelolaan Air Tawar dan Perizinan Usaha Tenaga Kelistrikan di Syahkan

Raperda RTRW, Pengelolaan Air Tawar dan Perizinan Usaha Tenaga Kelistrikan di Syahkan

Written By Fokus Batulicin on Selasa, 27 November 2012 | 18.25

Setelah mendengarkan pandangan dan Pendapat akhir fraksi fraksi yang ada di lembaga DPRD Kabupaten Tanah Bumbu terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) diantaranya Raperda Pengelolaan Air Bawah Tanah,
Raperda RTRW Tanah Bumbu 2012-2031
dan Raperda izin usaha tenaga kelistrikan yang sebelumnya diajukan oleh lembaga eksekutif, akhirnya disyahkan oleh DPRD untuk selanjutnya dijadikan Perda Kabupaten Tanah Bumbu.

Pajar Syahrani, Dari Fraksi PDI P, di hadapan Unsur Pimpinan DPRD dan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming, dengan lantang mengatakan bahwa fraksinya menyetujui semua rancangan peraturan daerah tersebut untuk dijadikan perda, mengingat saat ini, hal itu sangat diperlukan secara mendasar dalam hal menentukan langkah ke depan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakatnya. Fazar Syahrani menjelaskan, tanpa adanya Rancangan Tata Ruang yang jelas dimiliki Kabupaten Tanah Bumbu, ini sangat memungkinkan menjadi penghambat investasi perekonomian dan bisnis di Tanah Bumbu, bahkan berefek buruk terhadap percepatan pembangunan.

"Sebagai contoh, pada suatu saat kita akan melakukan pelebaran wilayah permukiman melalui pemekaran wilayah, semua akan terhambat, manakala RTRW kita tidak jelas, jangan jangan ini masuk kawasan hutan lindung atau cagar alam, akibatnya semua tidak bisa di proses, begitupula pada saat investor melakukan infestasi, akan khawatir pada hal itu. Untuk itu, kami setuju jika kita saat ini telah memiliki RTRW yang jelas" ujarnya.


Senada dengan itu, Fraksi Partai Keadilan sejahtera juga menyetujui 3 Raperda tersebut. "Terhadap RTRW, memberikan kepastian hukum terhadap kewilayahan Daerah. Mengingat banyaknya perusahaan besar yang tidak memiliki perizinan yang jelas, sehingga kurang memberikan pendapatan asli daerah dari sektor yang satu ini." Ungkap ketua Fraksi Surinto melalui juru bicara fraksinya.

Fraksi P3 Gerakan Kedaulatan Bangsa, melalui H Abdul Rasyid, mengatakan peraturan RTRW merupakan salah satu peraturan daerah yang bakal menjadi induk semua Perda yang ada di daerah. Kemudian dengan ditetapkannya RTRW membuat masyarakat tanah bumbu merdeka mengelola lahan mereka. Serta tidak bertabrakan dengan keputusan pemerintah pusat terhadap penetapan kawasan kawasan tertentu, yang berdampak pada perubahan status lahan.
Selain fraksi tersebut, Hanura dan fraksi Golkarpun turut menyutujui penggodokan Raperda tersebut untuk secepatnya di jadikan Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2012 ini.


Powered by Telkomsel BlackBerry®

Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved