Home » » ASDP Bungkam, 1 Bulan Tak Selesaikan Masalah, Terancam Ditutup Total

ASDP Bungkam, 1 Bulan Tak Selesaikan Masalah, Terancam Ditutup Total

Written By Fokus Batulicin on Senin, 24 Juni 2013 | 18.02

Setelah dikecam oleh ratusan warga pemilik lahan, PT. ASDP Ferry Batulicin terlihat tak berbuat banyak mengupayakan solusi atau perencanaan tepat untuk ganti rugi lahan yang diklaim. Warga terhadap pencaplokan lahan mereka yang digunakan ASDP sebagai tambahan lahan hibah. Di ruangan rapat Kediaman Bupati Tanah Bumbu, salah seorang petinggi ASDP terlihat bungkam dengan dalih, pihaknya tidak bisa berbuat apa apa, hanya pelaksana saja. Sepenuhnya keputusan ASDP Batulicin ada di tangan petinggi ASDP yang berkantor pusat di Jakarta.
Atas sikap ASDP seperti itu, terang saja membuat H. Riduan sang pemilik lahan bersama Kuasa Hukumnya Agus Pasarribu SH, yang turut hadir diruangan itu sedikit geram. Apalagi dengan sikap ASDP yang "anteng anteng" alias tenang tenang saja itu, membuat sedikit pusing kepala Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming yang memimpin rapat.
" Masalah ini kalau sampai di meja bupati, kita juga jadi iba. Apalgi ada keinginan Pemerintah daerah yang akan membantu dengan cara mengganti rugi separo lahan yang dicaplok ASDP, ini seakan membuat besar kepala ASDP. Sebentar bentar, harus menunggu Jakarta, lalu apa gunanya petinggi ASDP disini" kata H. Ride seraya menambahkan, meskipun niat Bupati mengganti rugi separonya itu, pun masih belum jelas, berapa besarnya, kapan dibayarkan, dan seperti apa mekanisme pembayarannya.
Namun akibat sikap ASDP yang memicu aksi geram pemilik lahan ini, pastinya juga membuat sibuk Anggota Polres Tanah Bumbu untuk turun ke jalan mengamankan aset ASDP, mengamankan jalannya aksi pemblokiran jalan serta ikut mengawal rapat singkat di kediaman Bupati Tanah Bumbu di Jalan Manggis Batulicin. Puluhan nggota Polisi yang berjaga jaga dari pagi hingga soe itu, harus rela berpanas panasan, dan bahkan harus senantiasa siap siaga menetralisir keadaan, jika terjadi aksi aksi yang tidak diduga.
Setelah diadakan rapat dikediaman Bupati Tanah Bumbu selama kurang lebih 2 jam lamanya. H Riduan dan juga Pengacaranya Agus Pasaribu SH, akhirnya kembali berbaur dengan masanya yang setia menunggu hasil keputusan rapat. Dengan nada lirih, H Riduan meminta pemblokiran jalan pelabuhan Ferry untuk sementara, tepat pukul 14:30 Wita dibuka seperti biasa. Meski sejumlah massa-nya yang rata rata mengenakan kaos oblong putih yang memagar di depan portal kayu dan bambu itu menyimpan tanda tanya di benaknya, akhirnya pemblokiran jalan dibubarkan.
" Dibukanya portal ini, karena kita menghormati dan menghargai keputusan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming, Kapolres dan Dandim. Yang mengaku malu melihat aksi ini, dan meminta untuk segera di hentikan. Saya juga iba dengan beliau. Makanya kita buka saja." Papar H Riduan.
Terkait apa hasil keputusan rapat siang itu, H Ride sebutan akrab sang tokoh masyarakat Batulicin ini, mengaku belum mendapatkan keputusan atau kesepakatan yang jelas. Selain sikap ASDP yang bungkam, dengan alassan menunggu keputusan Pimpinan tertinggi di Jakarta. Hanya Bupati Tanah Bumbu yang memiliki rencana yang dinilai memberikan angin segar bagi masyarakat pemilik lahan, dimana pemerintah daerah melalui Bupati Tanbu akan mengambil alih separo lahan ASDP . Meski masih belum jelas kapan itu akan dilakukan.
" Perkara belum diselesaikan, karena itu akan di ACC oleh Bupati, meski tidak ada kejelasan dari ASDP, maka kita hargai sikap pemerintah daerah, dengan Polres dan juga Dandim yang telah memfasilitasi dan meminta kami mundur. Luas lahan yang disengketakan 2700 meter persegi, awalnya 2 hektar, dan ditambah 2700 meter persegi itu, dan terus berubah dan rencananya mau ditambah 2 hektar lagi. Sudah ada 5 kali mediasi selama 3 tahun tidak ada keputusan. Setelah diajukan ke pengadilan mau nambah lagi 2 hektar. Sudah 3 kali pergantian Kapolres, 3 kali pergantin Dandim. Dan 5 kali pergantian Kapolsek tidak ada keputusan." Kata H. Riduan.
H Riduan menerangkan lebih lanjut, jika tidak ada keputusan dengan tenggat waktu 1 bulan, penyelesaian pergantian lahan, atau pengembalian lahan yang dicaplok, pihaknya akan melakukan aksi pemblokiran lagi. Bahkan ia mengancam akan menutup total operasional pelabuhan Ferry. Karena pemberian tenggat waktu ini sebagai upaya untuk memberikan kesempatan pada ASDP untuk berfikir dan mengeluarkan keputusan (Ley)

Powered by Telkomsel BlackBerry®







Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved