Home » » Seperti apa Kondisi Lingkungan Hidup di Tanah Bumbu, Apa Upaya Pemerintah Kabupaten Menyikapinya,?

Seperti apa Kondisi Lingkungan Hidup di Tanah Bumbu, Apa Upaya Pemerintah Kabupaten Menyikapinya,?

Written By Fokus Batulicin on Senin, 24 Juni 2013 | 15.09

Simak Wawancara Ekslusif wartawan Fokus Batulicin (FB) bersama Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming (MHM), dalam Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2013, dan apa sikap pemerintah Kabupaten Setempat? Simak wawancara singkat berikut ini:
FB: Selamat Siang Bapak, terkait tema hari lingkungan hidup 2013 kali ini, apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah Kabupaten untuk menciptakan suasana lingkungan yang bersih sehat, serta membangun pola konsumsi masyarakatnya berbasis lingkungan?
MHM : Sejauh ini langkah sistematis yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka turut mendorong implementasi gerakan penyelamatan lingkungan yang terintegrasi dengan tema Hari Lingkungan Hidup tahun 2013 ini adalah dengan direalisasikannya program  atau kebijakan yang mengarahkan masyarakat untuk menggemari makanan serba ikan. Dengan program itu diharapkan, warga tak hanya didorong untuk menggemari makanan berbahan dasar ikan karena kaya potein, namun diharapkan pula, dengan kebijakan program itu juga mampu bersimultan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut di Bumi Bersujud sebagai salah satu sumber penghasil ikan.
Melalui kebijakan program yang terintegrasi dengan program penyelamatan lingkungan itu pemerintah daerah secara langsung juga sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan dan pesisir Tanah Bumbu untuk bersama-sama menjaga ekosistem biota laut. Dalam pelaksanaannya,  kebijakan itu ter implementasi melalui kebijakan tentang larangan penggunaan media penangkap ikan yang bisa menggangu dan merusak ekosistem laut, misalnya penggunaan bom ikan, pukat harimau dan media sejenis lainnya karena sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup biota laut sebagai sumber penghasilan para nelayan dan asset berharga daerah.
Bahkan agar kebijakan program itu dapat berjalan efektif dilevel masyarakat secara luas khsusunya masyarakat Tanah Bumbu, pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan telah pula merealisasikan program kerja sama TP.PKK Tanbu dengan memformulasikan beragam program yang terintegrasi secara langsung dengan langkah strategis kebijakan nasional dan dunia internasional terkait pentingnya menjaga dan menyelamatkan lingkungan hidup. Wujud nyata kerjasama program itu salah satunya dengan digelarnya lomba memasak serba ikan yang digelar TP.PKK Tanbu.
Dengan dilaksanakannya even lomba memasak serba ikan itu TP.PKK dan Dinas Perikanan dan Kelautan Tanbu sekaligus pula melakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana mengelola dan menjaga potensi kelautan yang ada di Tanbu. Selanjutnya disampaikan pula tentang berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang larangan-larangan dalam mengeksploitasi sumberdaya kelautan daerah yang ada di perairan daerah kepada masyarakat nelayan yang ada di pesisir Tanbu.
Lebih dari itu, langkah program yang juga sudah ditempuh pemerintah daerah yakni dengan membuat rancangan program bersama yang mengintegrasikan kesemua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan program penyelamatan lingkungan di Tanah Bumbu yakni Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, dan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan. Secara bersama-sama SKPD-SKPD tersebut melakukan penajaman program secara terintegrasi dengan harapan sasaran program bisa benar-benar tepat dan mampu ber jalan maksimal.
Dimana dalam tatanan implimitatifnya program-program terkait dengan penyelamatan lingkungan itu direalisasikan dengan pola terintigrasi pula, atau dengan kata lain saling mendukung pelaksanaan program dari SKPD terkait itu saling menopang, sehingga masing-masing program dapatr berjalan secara beriringan. Sebagai analogi, program lomba memasak ikan serba ikan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Kelautan bekerja sama dengan TP. PKK Tanbu. Secara langsung juga mendukung program strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagai SKPD yang mempunyai domain tugas pokok dan fungsi khusus menjaga  dan memantau kelangsungan lingkungan hidup. Begitu pula dengan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait lainnya, saling mendukung program itu tak lain sebagai bentuk saling dorong program agar maksimalisasi capaian program dapat optimal.
Khusus kerjasama program Dinas Perikanan dan Kelautan dengan TP.PKK Tanbu itu, pelaksanaannya juga terproyeksikan dalam rangka mensukseskan program nasional Gerakan Mamasyarakatkan Makan Ikan (Gemari) sehingga kedepannya anak-anak dan generasi muda Bumi Bersujud menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan mandiri. Selain itu, lomba ini juga dalam rangka mendorong pemerataan dan peningkatan konsumsi ikan nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis produk perikanan.
FB ; apakah perilaku Dan pola konsumsi di Tanbu sudah mengarah ke pengurangan kualitas lingkungan hidup?
MHM : Tidak
FB : apa tips atau cara sehingga perilaku atau pola konsumsi bisa terkontrol, tidak membuat kualitas lingkungan turun ?
MHM : Meski perilaku dan pola konsumsi masyarakat Tanah Bumbu terhadap beragam jenis kuliner lebih dominan berjenis dan berbahan dasar dari perikanan laut atau hasil sektor kelautan, namun hal itu tidak sampai berdampak pada menurunnya atau berkurangnya kualitas lingkungan hidup di Tanah Bumbu. Hal ini karena  adanya upaya dan implementasi kebijakan sistematis serta adanya kebijakan program seperti terurai diatas yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sejumlah SKPD. Dimana formulasi program itu terlaksana sebagai wujud nyata upaya daerah untuk menjaga keseimbangan alam khususnya di sector kelautan.
Secara teknis, untuk mengefektifkan program tersebut sehingga mampu berjalan maksimal dan memberikan progres sesuai dan sejalan dengan semangat tema Hari Lingkungan Hidup tahun 2013 Pemkab Tanah Bumbu memanyungi kebijakan program penyelamatan lingkungan tersebut dengan menerapkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengawasan Sumber Daya Ikan di Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan perda itu, pemerintah daerah mampu menekan angka kasus pelanggaran yang dilakukan masyarakat nelayan atau umum yang perilakunya bisa mengurangi kualitas ekosistem laut atau bahkan merusaknya secara sporadis.
Dibagian lain, untuk menekan angka kasus perilaku masyarakat nelayan dalam memanfaatkan sumber daya kelautan pada tahun 2011 yang lalu merealisasikan penyaluran bantuan alat tangkap ikan berupa rumpon laut atau alat berkumpulnya ikan sebanyak satu unit yang berisi tiga set alat untuk warga nelayan yang ada di Desa Sungai Dua Laut Kecamatan Sungai Loban. Dan di tahun 2012 ini, kembali disalurkan bantuan peralatan tangkap ikan berupa rempa trammel net sebanyak 120 set dan rempa bawal sebanyak 100 set, serta satu unit papal Inka Mina. Selanjutnya pada tahun  2013 ini pemerintah daerah akan merealisasikan program penyaluran bantuan bagi nelayan daerah berupa program bantuan stimulan pendamping meliputi pengadaan kapal 10 GT sebanyak 4 unit beserta dengan alat tangkap sebanyak 4 paket yang berasal dari dana APBD Tanah Bumbu, pengadaan kapal 5 GT sebanyak 4 unit dari dana APBD, pengadaan kapal 5 GT sebanyak 5 unit dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat, pengadaan kapal 10 GT sebanyak 1 unit dan kapal 30 GT sebanyak 2 unit yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalsel. Dengan penyaluran bantuan tersebut, pemerintah daerah berharap akan mampu menurunkan angka pelanggaran eksploitasi sumber daya kelautan yang bisa saja masih dilakukan oleh masyarakat nelayan.
Begitu pula terkait dengan aspek pengelolaan sapah buangan atau limbah konsumsi masyarakat. Agar kualitas lingkungan tetap terjaga dengan baik, dan perilaku buruk masyarakat dalam memperlakukan sampah dapat ditekan angka pelanggarannya, pemerintah daerah melalui Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan mengawasinya dengan menerapkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dimana salah satu esensi isi perda tersebut mengatur tentang larangan bagi warga untuk tidak membuang sampah disembarang tempat, termasuk juga ketentuang perihal memisahkan sambah basah dan sampah kering.
Selanjutnya untuk mengoptimalkan program tersebut Kabupaten Tanah Bumbu sudah membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat, dan kegiatan pengelolaan sampah di TPST itu dilakukan oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam Mapasa (Masyarakat Peduli Sampah). Disamping itu melalui Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan, pemerintah daerah memberikan pembinaan kepada masyarakat Sungai Kecil Desa Gunung Antasari Kecamatan  Simpang Empat yang secara swadaya membentuk kelompok masyarakat peduli sampah. Di lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir tersebut warga memunguti sampah-sampah plastic untuk dikumpulkan. Selanjutnya sampah-sampah berbahan plastic itu dijual kepada pengumpul.
FB : apakah telah ada atau akan dibuat peraturan daerah agar perilaku dan pola konsumsi yang membuat turunnya nilai kualitas lingkungan bisa di perbaiki atau ditingkatkan ?
MHM : Sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam terus menjaga kualitas lingkungan di Bumi Bersujud, dalam waktu dekat Pemkab Tanah Bumbu akan memformulasikan dan merancang pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus menangani objek-objek yang bersinggungan dengan pola pelestarian lingkungan hidup, menjaga kualitas lingkungan hidup serta sanksi yang dapat ditimpakan bagi masyarakat yang melanggarnya.
Saat ini meski beberapa perda-perda yang ada belum secara implisit mengatur tentang objek-objek tersebut, namun beberapa perda seperti sudah tersebutkan diatas mengatur tentang bagaimana daerah dan masyarakat harus berpartisipasi dan turut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan di Bumi Bersujud.
Namun begitu, saat ini Pemkab Tanah Bumbu sudah mempunyai peraturan daerah yang secara khusus  mengatur tentang keharusan bagi daerah dan masyarakatnya untuk turut serta mendukung program nasional yakni Menuju Indonesia Hijau. Dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau, Pemkab Tanah Bumbu didukung masyarakat setempat telah melakukan penanaman sebanyak 1000 pohon disejumlah wilayah. Dari catatan yang ada, pada tahun 2011 yang lalu, pemerintah daerah sudah menanam sebanyak 316 pohon yang tersebar di lima kecamatan. Selanjutnya di tahun 2012 pemerintah daerah telah pula menanam sebanyak 345 pohon yang tersebar di enam kecamatan.
Melalui langkah strategis dengan melakukan penanaman pohon itu diharapkan akan memberikan dampak perbaikan kualitas lingkungan dan iklim dunia global yang saat ini terus mengalami penurunan akibat perilaku masyarakat dunia yang kurang bijak dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan. Partisipasi dan dukungan nyata itu kedepan akan terus didorong peningkatannya oleh pemerintah daerah. Bahkan untuk memaksimalkan target program tersebut, pemerintah daerah juga akan terus memberikan kesempatan dan mengajak masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat untuk turut serta menjadi bagian penting dari program Menuju Indonesia Hijau dengan membentuk komunitas atau kelompok masyarakat pecinta atau pegiat lingkungan.
 FB : terimakasih Bapak, atas waktu yang telah diberikan kepada kami, semoga informasi yang Bapak sampaikan melalaui media Online ini besar bermanfaat bagi kita semua.


Powered by Telkomsel BlackBerry®





















Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved