Home » » HGU PT KAM Perlu Ditinjau Ulang

HGU PT KAM Perlu Ditinjau Ulang

Written By Fokus Batulicin on Selasa, 09 Juli 2013 | 15.16

fokusbatulicin.com - Untuk kesekian kalinya, Masyarakat di dua Kecamatan yang ada di Kecamatan Kusan Hulu, dan juga Kecamatan Kusan Hilir mendatangi kantor DPRD Tanah Bumbu, Selasa (9/7) kemarin. Puluhan masyarakat itu, mengadukan kondisi lahan mereka yang kini diklaim oleh PT Kodeco Agrojaya Mandiri (KAM) masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU), dan telah digarap sebagai kawasan perkebunan kelapa sawit. Yang konon kabarnya dalam bentuk Plasma dan Inti.

Namun sayangnya, sampai saat ini tidak ada kejelasan prihal gantirugi lahan mereka. Bahkan tidak sedikit lahan masyarakat yang sudah di garap, di cabut beberapa tanaman buah yang ada di atas lahan, dan sampai sudah ada yang ditanami kelapa sawit. Meski DPRD, Masyarakat, dan PT. KAM telah mengeluarkan kesepakatan bahwa lahan lahan tersebut tidak akan digarap selama lahan diatas HGU itu belum diselesaikan prihal ganti rugi lahannya. Namun, PT. KAM belakangan diketahui secara diam diam menggarap lahan dan menurunkan sejumlah alat berat menggusur tanaman yang ada di atas lahan untuk menggarap lahan dalam proses clear and cleaning pra penanaman kelapa sawit.

Dengan adanya, sikap "nakal" PT.KAM itu, warga yang datang mempertanyakan kembali sikap PT.KAM tersebut, dengan meminta PT. KAM menghentikan kegiatan sementara waktu, dan tidak melanjutkan proses penggarapan lahan di atas HGU, karena HGU masih dinilai bermaslah keberadaannya. Lantaran, Keberadaan HGU itu tidak sesuai dengan fakta dan dokumen sesungguhnya. Bahkan, Ketua DPRD Tanah Bumbu, Burhanuddin S.Sos, turut mempertanyakan keberadaan HGU PT.KAM.

"Ada yang mati sudah 60, 50, 40, 30 tahun yang lalu, tapi kok tanda tangannya ada di dokumen HGU, bahkan nenek saya juga ada tanda tangannya di situ. Ini seperti apa?, bahkan pada rapat sebelumnya juga kami DPRD meminta PT. KAM tidak menggarap lahan lahan yang bermaslah, sebelum di selesaikan ganti rugi maupun sudah ada kejelasan setatus lahannya, kok tetap digarap oleh PT. KAM," ujar Ketua DPRD Tanah Bumbu Burhanuddin S.Sos. Demikian sebuah keterangan pembuka saat dimulainya Hearring Rapat dengar pendapat antara PT. KAM, dengan masyarakat Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Kusan Hilir, terkait keberadaan HGU PT. KAM yang dinilai sangat merugikan masyarakat setempat.

Menejer Plasma PT. KAM, Guntoro mengatakan, kedatangannya ke Tanah Bumbu dengan tujuan untuk bisa beroperasional dengan bekerjasama masyarakat, warga di sekitar perusahaan. "Tidak mungkin kami datang untuk merugikan masyarakat, apalagi sampai mau mencaplok, menggusur tanaman buah dan lainnya. Kalau ditanya terkait HGU, saya terus terang tidak berwenang. Akan tetapi jika dipertanyakan terkait dengan legalitas PT. KAM, kami tidak pernah menyembunyikannya. Semua ada, dan bisa dilihat. Begitu juga, dengan adanya tudingan yang mengatakan kalau PT KAM menggeser lahan dari titik koordinat awal, juga saya rasa itu tidak benar sama sekali. GPS yang kami gunakan tidak jauh berbeda dengan GPS yang diunakan oleh BPN, jadi sebenarnya itu sudah sesuai dengan letak titik koordinat sebelumnya" ujar Gunarto.
Salah seorang warga desa Saring Sungai Bubu, dihadapan Ketua DPRD, Unsur Pimpinan PT. KAM, dan juga aparat Penegak Hukum dari Polres, Kodim dan juga masyarakat lain pemilik lahan yang diduduki PT. KAM, mengharapkan, PT. KAM tidak menggarap lahan penanaman sawitnya, sebelum ada realisasi kesepakatan PT. KAM dengan Masyarakat, terkait lahan lahan yang masuk diatas areal HGU PT.KAM. Bahkan, diketahui adanya pelebaran HGU, jika sebelumnya diketahui hanya 6 desa, tapi belakangan 11 desa ternyata masuk di HGU PT. KAM.

Menurut Burhanuddin ketua DPRD, sampai saat ini, Masyarakat pemilik lahan yang selama ini masih bersengketa tidak mendapat kejelasan setatus lahan, lahan yang sudah digarap, tanaman berbuah yang dicabut, sampai lahan lahan yang sudah ditanami sawit, belum memegang perjanjian, atau dasar hukum kuat, yang memberi manfaat bagi pemilik lahan, dan tidak hanya memberi keuntungan bagi perusahaan. "Punya pegangan saja, bisa di khianati, apalgi kalau tidak ada. Jadi, alangkah baiknya jika masyarakat memegang hitam diatas putih, sehingga ada pegangan sebagai dasar hukum" ujar Ketua DPRD Kab. Tanbu, Burhanuddin.

Sementara, dipaparkan oleh Surinto salah seorang Anggota DPRD Tanah Bumbu dari praksi PKS, permasalahan HGU PT KAM bukan hanya dari hilirnya saja, akan tetapi di hulunya juga. Artinya, sebelum menjadi HGU, awalnya saja sudah bermaslah. Dimana, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat melalui departemen kehutanan, lahan lahan itu awalnya hendak dijadikan kawasan repitalisasi perkebunan dengan tujuan semata mata untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, namun kenapa tiba tiba dalam selang 2 atau 3 bulan saja, kawasan itu berubah menjadi izin lingkungan dan diserahkan ke PMA dalam bentuk HGU. " Ini ada apa? Pihak aparat petugas kepolisian bisa melakukan penyelidikan terkait pemberian HGU PT. KAM.
Camat Kusan Hulu, Herlambang meminta kepada Ketua DPRD Tanah Bumbu untuk menyampaikan surat secara resmi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang peninjauan ulang HGU Yang dipegang KAM, lantaran dari awal pembuatannya tidak memenuhi prosedur, serta sampai saat ini masih menuai masalah, lantaran tidak mengeluarkan kewajibannya untuk memberikan gantirugi lahan. (Ley)
Powered by fokusbatulicin.com®






Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved