Home » » Polres Tanbu Dituntut Hormati UU KIP

Polres Tanbu Dituntut Hormati UU KIP

Written By Fokus Batulicin on Selasa, 24 September 2013 | 07.41

Batulicin/ fokusbatulicin.com - Sejumlah pihak meminta jajaran Polres Tanah Bumbu (Tanbu) dapat terbuka dan reaktif kepada para wartawan yang bertugas di Bumi Bersujud. Selama ini, jajaran Polres Tanbu dinilai pelit data dan sangat tertutup kepada para wartawan.

Bahkan seringkali para wartawan seakan kesulitan saat mencari informasi untuk melengkapi data yang ada. Padahal para kuli tinta sangat membutuhkan dukungan data otentik dari Polres Tanbu untuk kelengkapan data penulisan berita.

Polres Tanbu juga dinilai belum menjalankan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik. Meskipun ada informasi tertentu yang memang tidak boleh disampaikan kepada khalayak umum.

"Sesuai UU nomor 14 tahun 2008, mestinya Polres Tanbu tidak pelit data,"ujar Ketua LSM Lembaga Pemerhati Kinerja Pemerintah Indonesia Tanbu Rudi Hartono, kepada media ini, Senin (23/9).

Menurut Rudi, sejumlah kasus tambang ilegal dan sejumlah kasus besar lainnya juga tidak pernah sampai kepada publik. Polres Tanbu seakan-akan selalu menyembunyikan masalah berskala besar dari para Jurnalis dan masyarakat.

Rudi memberi contoh sejumlah kasus berskala besar yang sampai saat ini tidak jelas pengungkapannya. Salah satunya yakni, masalah pinjam pakai alat berat di Kabupaten Tanbu.

"Masalah ini juga tidak jelas. Berapa unit yang dipinjam pakaikan. Selain itu proses penyelidikannya juga tidak pernah tuntas,"ketus Rudi.

Kemudian terkait dengan banyaknya barang bukti tindak kejahatan yang sudah masuk P21 dan sudah vonis dan sudah ada terpidananya. Menurutnya, hasil lelang dari barang bukti tersebut juga harus disampaikan kepada publik.

"Ini juga harus disampaikan, hasil lelangnya mana?,"kata dia.

Belum lagi lanjut Rudi masalah barang bukti batubara yang disita oleh aparat kepolisian. Menurut dia Polres Tanbu tidak pernah transparan dalam menangani hal tersebut.

"Yang jelas Polres tanbu tidak transparan,"sebutnya.

Bahkan kata Rudi, sikap pelit data Polres Tanbu ini tidak hanya berlaku untuk data-data berskala besar. Bahkan untuk memberi data pada masalah berskala kecilpun jajaran Polres Tanbu seperti tidak serius dan asal-asalan.

Misalnya, saat sejumlah wartawan termasuk mencoba menghubungi Kasat Lantas Polres Tanbu Iptu Deny Catur terkait masalah tabrakan beruntun di Kecamatan Simpang Empat.

Kasat lantas yang masih berusia muda itu sangat tidak reaktif dan seperti menyembunyikan sesuatu dari kejadian itu.

"Bahkan masalah berskala kecilpun disembunyikan. Apa-apaan ini,"ketusnya.

Terkait hal ini, Rudi meminta para petinggi kepolisian dan jajaran Polda Kalsel serta Kompolnas untuk menginvestigasi langsung terkait sikap tertutup Polres Tanbu terkait masalah ini.

"Kami minta masalah ini diselidiki. Terus terang saya sangat menyesalkan atas sikap Polres Tanbu."ujarnya.

Terpisah, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Tanbu Hernawan SE juga menyesalkan sikap Polres Tanbu. Mestinya kata dia, jajaran Polres Tanbu dapat terbuka kepada rekan-rekan media.

Disamping itu, Polres Tanbu kata Hernawan juga harus menjalankan peraturan undang-undang tentang keterbukaan publik secara benar.

"Jangan sampai masalah yang mestinya diketahui publik justru disembunyikan. Ini tentu tidak benar,"ujar Hernawan.

Menurut Hernawan, masalah keterbukaan informasi publik ini sudah sangat jelas dipaparkan didalam undang-undang nomor 14 tahun 2008. Mestinya kata dia, jajaran petinggi di Polres Tanbu bisa memahami keinginan para wartawan dan masyarakat secara umum.

Karena menurut Hernawan, Polres Tanbu juga termasuk badan publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah.

"Karena itu Polres Tanbu seharusnya paham,"pungkasnya.

Sementara Muh. Fadly Alfaritzi, mantan Sekretaris PWI Tanbu, yang masih aktif di salah satu media Cyber ini turut menyayangkan sikap Polres Tanbu yang demikian itu. Menurut Fadly seharusnya, aparat penegak hukum dapat bekerjasama di era keterbukaan informasi ini. Selain berfungsi sebagai corong pencitraan terhadap kinerja polisi selama ini, selain itu melalui media juga dapat difungsikan sebagai netralisir isyu atau informasi yang tidak sehat dimasyarakat.

"Jangan saat ada perlu, atau diperlukan. Baru wartawan atau media dirangkul. Tapi saat rekan media membutuhkan informasi dari kepolisian akan tetapi tak dihiraukan, atau bahkan di pimpong kesana kemari, sebagai contoh saja ketika media ingin mendapatkan informasi penanganan kasus ilegall mining dalam tahun tahun terakhir selalu mentok, setelah di pimpong dari meja tamu Kapolres, ke Kasubag Humas, atau bahkan ke Kasatreskrimnya. Termasuk data berapa besar alat berat yang disita dari kegiatan operasi Ilegall minning yang sudah diamankan, berapa yang dipinjam pakaikan, berapa yang dilepas dan berapa alat berat sebagai barbuk yang sudah jelas masuk ke kejaksaan, selama ini tidak tersentuh tangan media. Padahal kami berulang kali pernah memohon informasi tersebut tapi selalu tak menemukan jawaban" terang Muh. fadly Af.

Sementara Kapolres Tanbu AKBP Asep Taufik saat dikonfirmasi justru mengatakan bahwa di Polres Tanbu sudah memiliki Kassubag Humas yang sudah diberikan sebagian kewenangan kapolres.

Kewenangan itu, kata kapolres juga sudah ia berikan kepada para kapolsek dan kasat di Polres Tanbu.

Namun, jawaban kapolres ini seperti membenarkan bahwa jajaran Polres Tanbu memang sangat sulit untuk dikonfirmasi karena ia mengaku sudah memberi kewenangan kepada bawahannya.

"Kan tidak harus ke saya terus dong kalau mau cari berita,"ujar Kapolres Tanbu AKBP Asep Taufik melalui pesan singkatnya.(PJM)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved