Home » » Wajah Infestasi Pertambangan Indonesia Masih Buram

Wajah Infestasi Pertambangan Indonesia Masih Buram

Written By Fokus Batulicin on Selasa, 03 September 2013 | 18.43

Fokusbstulicin.com - Produksi minyak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun dan tidak memenuhi target nasional. Penurunan ini tidak lepas dari minimnya penemuan cadangan baru setidaknya pada 10 tahun terakhir. Padahal, data resmi menyebutkan, jumlah cadangan minyak bumi Indonesia sebesar 3,6 miliar barel atau hanya 0,2 persen dari total cadangan minyak di dunia. Sehingga bila tidak ada penemuan baru, umur produksi minyak Indonesia masih tersisa sekitar 12 tahun lagi. Tentu menjadi kondisi yang sangat mengkhawatirkan.

Minimnya dan keengganan investor untuk berinvestasi pada kegiatan eksplorasi  dan rendahnya pencapaian target produksi tidak lepas dengan iklim investasi di Indonesia. Hasil publikasi survey yang dilakukan Frasser Institute-Kanada pada Mei 2013 lalu, menempatkan iklim investasi industri pertambangan (termasuk migas) di Indonesia pada posisi 96, atau terburuk diantar negara-negara yang disurvey.
Menurut hasil survey tersebut, setidaknya terdapat  10 kendala iklim investasi pertambangan di Indonesia yang ditemukan yakni: 1) berkaitan dengan peraturan birokrasi dan lingkungan; 2)  regulasi berganda; 3)  sistem hukum dan perpajakan; 4)  tumpang tindih lahan (ketidakpastian); 5) masalah infrastruktur; 6)  mengenai stabilitas politik; 7)  soal peraturan tenaga kerja; 8) kualitas database geologi; 9) faktor keamanan dan 10) korupsi.

Hasil survey tersebut  agaknya merupakan gambaran nyata yang dialami industri migas nasional saat ini. Sebut saja demonstrasi  yang pernah terjadi di Tiaka, tempat JOB Pertamina-Medco beroperasi pada Agustus-September 2011 lalu. Kejadian ini sempat menghentikan operasi perusahaan hingga 13 hari, sehingga kehilangan potensi produksi hingga 26 ribu barel dengan kerugian sekitar Rp. 4 miliar. Beberapa kontraktor migas juga  terhambat karena persoalan perijinan pemasangan pipa di Tuban. Kemudian, ada aksi tutup jalan operasi di Blok Cepu, kendala pembebasan lahan dan perijinan di  Bojonegoro.

Sedangkan di Kabupaten  Tanjung Jabung Timur, PetroChina International Jabung Ltd terkendala melakukan operasi dikarenakan 14 sumur disegel oleh pemkab setempat dengan alasan belum mengantongi ijin pengeboran. Penutupan sumur itu mengakibatkan hilangnya produksi minyak sebesar 433 barel per hari, dan produksi gas sebesar 11.011 mmscfd, yang setara dengan US$ 220.166 atau sekitar Rp 2 miliar per hari.
Kasus  lain pencurian minyak mentah yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Plaju, Jambi maupun Riau yang hingga kini masih belum selesai. Bahkan dalam kasus pencurian minyak (illegal taping) di Tempino Plaju,angka kerugian Pertamina cukup besar. Dalam sepekan saja, kehilangan minyak telah mencapai sekitar 17.500 barel atau setara dengan Rp17,5 miliar. Jika kehilangan dihitung dari 1 Januari hingga 23 Juli 2013, nilai kerugian telah mencapai sekitar Rp280 miliar. Semua minyak yang dijarah adalah milik negara dan sudah berlangsung sejak pertengahan 2011.

Isu menyangkut hukum, misal bioremediasi yang menimpa Chevron Pacific Indonesia  juga menjadi pergunjingan tersendiri  di kalangan  investor yang mempersoalkan kepastian hukum di Indonesia. Dalam kaitan ini, pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat telah menjebloskan 3 karyawan Chevron ke penjara. Belum lagi kasus penculikan salah satu expatriat Medco, Malcolm di Aceh Timur pada pertengahan Juni kemarin, meskipun kemudian telah ditemukan oleh aparat kepolisian setempat.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), memang mengakui persoalan eksternal tersebut menjadi kendala utama dalam kegiatan operasi migas. Bahkan masalah yang antara lain berupa masalah sosial, keamanan, perizinan dan tumpang tindih lahan menempatkannya pada urutan tertinggi  yakni 47%.  Masalah ini lebih besar dari dibanding masalah lain, misal masalah internal KKKS berupa operatorship, finansial, prioritas holding dll (24%), masalah ketersediaan alat dan jasa penunjang operasi (21%), dan masalah kompleksitas subsurface (8%).

Jika dilihat dari beberapa kasus, agaknya ada pergeseran isu dan pelaku atau pihak yang terlibat terkait aspek sosial dan keamanan industri migas. Jika sebelumnya pada level masyarakat isunya seputar ganti rugi lahan dan  ijin adat, sekarang sudah berkembang pada isu keadilan, pencemaran lingkungan, tenaga kerja dan kontribusi sosial-ekonomi (Corporate Social Responsibility-Community development). Isunya dari semula Dana Bagi Hasil (DBH) sudah berkembang menjadi tuntutan keterlibatan dalam pengelolaan (participating interest), bagi hasil produk sumberdaya alam (misalnya hasil gas di PetroChina Jabung), persoalan perijinan dan sejumlah pajak dan retribusi daerah.

Perijinan juga menjadi persoalan tersendiri pada era otonomi daerah. Dalam konteks migas, untuk kegiatan operasi dan produksi migas setidaknya membutuhkan 270  izin yang tersebar  di 12 kementerian dan  pemda setempat.

Sepertinya harapan bisa tertuju pada produk hukum yang lebih tinggi dan mengikat pada seluruh komponen nasional, yakni Undang-Undang (UU). Di antaranya UU Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang sedang dalam proses legislasi. Tidak hanya itu, bisa juga dipikirkan UU Keamanan Industri mengingat sektor ini sangat vital bagi ekonomi dan keberlangsungan negara. Jika tidak,  kita hanya bisa berharap dan menuntut manfaat maksimal dari sektor ini tanpa mampu "melindungi" sebagaimana mestinya. (Berbagai Sumber)
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved