Home » » ADVERTORIAL : Minimalisir Sengketa Batas Desa Pemkab Sosialisasikan Permendagri Nomor 27/2006

ADVERTORIAL : Minimalisir Sengketa Batas Desa Pemkab Sosialisasikan Permendagri Nomor 27/2006

Written By Fokus Batulicin on Kamis, 05 Desember 2013 | 12.02

BATULICIN -  Mengantisipasi terjadinya sengketa batas desa dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanbu mensosialiasi Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 

Pemerintah daerah berharap, dengan sosialisasi itu akan memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat terkait pengadministrasian batas antar desa, antar kecamatan hingga antar kabupaten.

"Kasus sengketa lahan tidak akan pernah terselesaikan jika penetapan batas masing-masing desa tidak dilakukan. Namun lebih dari itu masyarakat pun juga harus memahami sistem administrasi pertanahan dengan baik" kata Bupati Tanbu, Mardani H. Maming, pada saat acara Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan Administrasi Pertanahan di Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang, Kamis (7/11) pekan lalu.

Diungkapkan Mardani, sejauh ini penetapan batas desa akan mempengaruhi kepemilikan lahan oleh warga. Padahal imbuhnya, status atau kepemilikan lahan oleh warga tidak mempengaruhi legalitas kepemilikan lahan oleh seseorang.

Bahkan jelas Mardani, dengan adanya penetapan dan penegasan batas desa akan memudahkan masyarakat dan pihak pemerintahan desa dalam melakukan pengadministrasian lahan atau tanah warga. Selain itu, dengan telah ditetapkannya batas desa secara formal oleh pemerintah daerah hal itu juga menjadi penegasan dasar terkait penetapan batas antar kecamatan dan kabupaten.

Hanya saja, dalam beberapa kasus penanganan pengadministrasian legalitas tanah warga bisa saja dilakukan oleh desa tetangga karena setelah ditetapkannya batas desa secara formal lahan milik warga bersangkutan tidak masuk dalam wilayah desa dimana ia berdomisili.

"Tidak masalah, karena status tanah itu tak terpengaruh dengan ditetapkannya batas desa oleh pemerintah daerah", tegas Mardani.

Dibagian lain bupati juga mengungkapkan, sengketa kepemilikan lahan oleh warga sejauh ini tak semata-mata didasari oleh batas desa. Ditetapkan atau tidaknya batas wilayah desa, kasus sengketa lahan dimungkinkan akan tetap terjadi ditengah-tengah masyarakat jika pengadministrasi hak kepemilikan tanah oleh warga tidak dilakukan dengan baik.

Untuk itu Bupati meminta kepada jajaran aparatur pemerintahan desa agar selalu menjalankan administrasi pertanahan di wilayah desa masing-masing dengan baik.

Jika pun sengketa tetap terjadi, hanya bisa ditangani dan diputuskan melalui proses pengadilan atas dasar pengaduan dan bukti-bukti legalitas kepemilikan tanah yang sah.

"Kita pahami bersama, bahwa munculnya masalah sengketa lahan yang sebelumnya kerap terjadi banyak dipicu oleh lemahnya sistem administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait", singgung Mardani seraya mengatakan, tidak sedikit perangkat desa khususnya Sekretaris Desa (Sekdes) yang masih belum bisa memahami secara menyeluruh implementasi sistem administrasi pertanahan dengan baik.

Kedepan imbuhnya, pasca ditetapkanya batas wilayah desa diharapakan setiap Kepala Desa tidak lagi kerap mengganti pejabat Sekdesnya. Tujuanya tidak lain untuk menjaga ketertiban adminitrasi pemerintahaan umum dan administrasi pertanahan di tiap-tiap desa.

Senada dengan Bupati Mardani H. Maming Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanbu, Ambran Simatupang menyebutkan, lemahnya sistem administrasi desa akan sangat berpengaruh terhadap menculnya masalah sengketa lahan antar warga.

Ada empat buku induk menyangkut administrasi pertanahan yang disarankan oleh BPN agar dibuat dan digunakan oleh jajaran pemerintah desa guna mengantisipasi muncul kasus sengketa lahan.

Buku induk yang pertama berkenaan dengan jumlah dan penguasaan bidang tanah, kedua menyangkut sketsa dan gambar bidang tanah, ketiga buku catatan mutasi dan masalah tanah, sedangkan buku yang ke empat adalah tentang tata ruang penggunaan atas tanah dan tata bangunan.

"Keempat buku ini penting untuk dimiliki tiap-tiap desa untuk memudahkan sistem administrasi pertanahan di desa. Sehingga persoalan sengketa lahan masyarakat tidak mudah terjadi," ujar Ambran

Terpisah Kepala Bagian Pemerintahan Setda Mahriyadi Noor menyebutkan, dasar penetapan batas desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Hingga saat ini ujarnya, progres penyelesaian batas desa sampai dengan tahap dituangkannya dalam bentuk berita acara penetapan dan penegasan batas desa sudah mencapai 95 persen.

"Dari tahap ini, jika belum ada kesepakatan antar desa yang saling berbatasan, maka prosedur penyelesaianya yakni dengan digelarnya pertemuan antar pihak yang bersengketa sebanyak tiga kali dan difasilitasi oleh pihak desa. Bila belum juga ada kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan pertemuan yang di fasilitasi pihak kecamatan sebanyak tiga kali", kata dia.

Jika sampai dengan tahap itu sengketa belum juga terselesaikan, maka masalah sengketa lahan itu akan diserahkan kepada pihak kabupaten, dan keputusan tim PPBD (Penetapan dan Penegasan Batas Daerah) tidak bisa diganggu gugat.

Sementara untuk batas daerah antara Tanbu dengan kabupaten tetangga yang sudah rampung antara lain batas Tanbu dengan Kabupaten Tanah Laut yakni dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 31 Tahun 2012, dan penetapan batas Tanbu dengan Kabupaten Banjar sesuai Permendagri Nomor : 14 Tahun 2010. Sedangankan batas Tanbu dengan Kabupaten Kotabaru hingga saat ini belum rampung karena masih dalam proses penyelesaian. (Adv/Relhum)

Ket :

Foto 1. Bupati Tanbu Mardani H Maming saat membuka sosialisasi sosialiasi Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor : 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, di Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang, Kamis (7/11) pekan lalu

Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved