Home » » Bupati Siap Fasilitasi Warga Melawan PT KAM lewat Jalur Hukum

Bupati Siap Fasilitasi Warga Melawan PT KAM lewat Jalur Hukum

Written By Fokus Batulicin on Jumat, 20 Desember 2013 | 15.40

Ratusan warga dari 11 desa, Kamis (19/12) kemarib, ngeluruk ke Kantor Bupati Tanah Bumbu untuk menyuarakan aspirasinya, dengan mengusung poster, sepanduk dan juga bahkan anak anak dibawah umurpun ikut dibopong berpanas panasan.

Dari beberapa tuntuntan mereka yang sangat menonjol, adalah menolak keberadaan HGU PT. KAM Batulicin yang diklaim berada tepat diatas lahan garapan, yang selama ini sebagian besar telah ditanami tumbuhan perkebunan. HGU PT KAM yang dibuat dari zaman Kotabaru itu, diduga dibuat tanpa persetujuan pemilik lahan. Sehingga masyarakat yang sekarang mengklaim merasa dirugikan tanpa menerima kompensasi atau ganti rugi lahan maupun sejenisnya.

"kami tidak butuh Lahan Plasma, kami tidak ingin ada HGU perusahaan" ujar Ketut salah seorang warga yang ikut berunjuk rasa.

Dihadapan ratusan warga, Bupati mencoba memberikan penjelasan mekanisme proses pembuatan HGU, yang dibuat sebelum masa kepemimpinannya sebagai Bupati. Namun demikian, Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming menawarkan solusi serta pemecahan masalah, jika warga menginginkan menggugat keberadaan HGU PT KAM, ke meja pengadilan. 

"Pemerintah Daerah siap membantu, baik pendampingan Kuasa Hukum, maupun segala beban biaya yang diperlukan selama proses persidangan berlangsung. untuk itu, saya meminta warga untuk segera mengumpulkan Segel atau Sertifikat Lahan, yang nantinya akan digunakan sebagai alat bukti. Sehingga bisa diketahui, lahan lahan mana saja yang masuk HGU, dan yang tidak. Karena selama ini pihak perusahaan telah beberapa kali meng inklaf kan lahan lahan mereka, sehingga lahan HGU terus menyusut. Siapa tahu, ribut ribut, ternyata lahan warga yang datang demo hari ini tidak masuk didalam HGU." ujar Bupati.

Bupati Menambahkan, jika warga tidak puas dengan keberadaan HGU, Warga dipersilahkan menuntut lewat jalur hukum, karena kewenangan menutup atau menghentikan bahkan mencabut setatus HGU tersebut adalah pihak pengadilan, bukan ditangan Bupati. "saya sebagai Bupati saja tidak suka kalau memang benar lahan warga saya di caplok oleh Perusahaan Asing. Lucu saya kalau mwmbela Korea ketimbang membela warga saya" ujar Mardani.

Menurut Mardani, Secara Pribadi maupun atas nama Pemerintah Daerah, pihaknya siap membantu masyarakat 11 Desa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  Sebagai langkah awal, mardani mengajak agar warga mengumpulkan bukti kepemilikan alas hak tanahnya, selambat lambatnya 8 Januari 2014. Kemudian dirinya juga akan memfasilitasi warga untuk bisa bermusyawarah dengan pihak PT KAM untuk membicarakan dan mencarikan solusi jalan keluar permasaahan tersebut. jika tetap tidak menemukan jalan keluar, maka Bupati Menyarankan agar permasalahan ini di selesaikan melalui jalur hukum saja. (Ley)


Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved