Home » » TIM Terpadu Propinsi dan Daerah Gelar Rapat Membahas Gangguan Keamanan

TIM Terpadu Propinsi dan Daerah Gelar Rapat Membahas Gangguan Keamanan

Written By Fokus Batulicin on Kamis, 30 Januari 2014 | 14.25

BATULICIN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Kalimantan Selatan (Kesbangpol Prop. Kalsel) menggelar Rapat Tim Terpadu Propinsi Kalimantan Selatan dengan Tim Terpadu Kabupaten Tanah Bumbu  dalam rangka Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, Rabu (28/1) di Gedung Sekretariat TP PKK Kab. Tanbu, Kapet, Batulicin.
Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Tanbu, Darmiadi mengatakan rapat terpadu tersebut dihadiri oleh unsur Muspida, pimpinan SKPD, Komunitas Intelejen Daerah, Instansi Vertikal, dan Kementerian Agama.
Dalam rapat tersebut, ujar Darmiadi, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Kantor Kesbangpol hanya sebagai fasilitator saja. Namun yang punya kegiatan yaitu Badan Kesbangpol Propinsi Kalsel.
Sementara itu, untuk materi yang disampaikan pada rapat tersebut yaitu Inpres No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013.
Kepala Kesbangpol Provinsi Kalsel, ir. Heriansyah mengatakan  Inpres Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri tahun 2013 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan secara terkoordinir dan terpadu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan instansinya.
Untuk itu, maka dibentuk tim terpadu Propinsi Kalsel dan Tim Terpadu Kabupaten/Kota se-Kalsel pada bulan Maret 2013 yang lalu.
Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming mengatakan rapat ini merupakan lankah strategis dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Bumi Bersujud.
Untuk Kabupaten Tanah Bumbu, ujar Bupati ada 3 persoalan yang dihadapi yang bisa mengganggu keamanan daerah.
Untuk menjaga stabilitas keamanan di Bumi Bersujud,  Kata Bupati, Pemerintah Daerah perlu mendapat dukungan dari semua pihak salah satunya dari intelejen daerah agar dapat menciptakan situasi aman dan kondusif.
Terkait persoalan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan daerah yang dihadapi di Tanbu ujar Bupati seperti persoalan batas wilayah antar Kabupaten dan juga sengketa lahan antara warga dengan pihak perusahaan
Selain itu, kata Bupati, permasalahan konflik sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan juga sering terjadi.
''Baru-baru ini kita menfasilitasi sengketa lahan antara warga di 3 Kecamatan dengan PT KAM dengan menggelar empat kali pertemuan dengan warga sebagai upaya pemerintah Tanbu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,'' lapor Bupati di hadapan Gubernur Kalsel H. Rudy Ariffin. 
Persoalan lainnya yang dihadapi pemerintah daerah yang dapat mengganggu keamanan daerah seperti permasalahan social salah satunya peredaran narkoba.
Sementara itu, Gubernur Kalsel mengatakan ada beberapa aspek rencana aksi daerah dalam rangka penanganan gangguan keamanan daerah. Yaitu,  Pencegahan. Pencegahan melalui, pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini.
Kemudian, Penghentian/penyelesaian konflik sosial. Yaitu mengambil langkah cepat, tepat, tegas dan proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial, mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat serta hak asasi manusia.
Selanjutnya Pemulihan Pasca Konflik seperti penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Adapun langkah-langkah penanganan gangguan keamanan / konflik yaitu dengan mengefektifkan peran dan fungsi tim terpadu penanganan gangguan keamanan tingkat kabupaten, menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian serta kejelasan sasaran dan pejabat penanggung jawab pelaksanan rencana aksi, serta merespon dini secara cepat dan menyelesaikan permasalahn masyarakat secara damai agar tidak terjadi tindak kekerasan.
Terkait suhu politik pemilu, maka peran peran pemerintah yaitu menyatukan tekad pemerintah bersama masyarakat untuk menjaga dan memelihara kondusifitas daerah agar terlaksana pemilu demokratis yang damai dan berkualitas, mewaspadai pihak tertentu yang ingin mengganggu penyelenggaraan pemilu 2014 dengan memprovokasi masyarakat agar memaksakan kehendaknya sendiri dan bertindak anarkis / kekerasan, serta meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat agar memberikan hak suaranya. (relhum)
 

Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved