Home » » ADVERTORIAL: Mardani Minta Warga Hindari Konflik -  Terkait sengketa lahan dengan PT KAM

ADVERTORIAL: Mardani Minta Warga Hindari Konflik -  Terkait sengketa lahan dengan PT KAM

Written By Fokus Batulicin on Senin, 10 Februari 2014 | 19.15

BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Mardani H Maming meminta kepada warga yang tengah bersengketa dengan manajemen PT KAM (Kodeco Agro Mandiri) agar bisa menghindari dan mencegah terjadinya konflik.

Karenanya, dalam banyak kesempatan lebih-lebih ketika pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan warga untuk membahas upaya penyelesaian sengketa lahan itu Mardani tak henti-hentinya menghimbau dan mengajak warga untuk bersama-sama menghindari dan mencegah terjadinya konflik di lapangan.
Setidaknya hingga saat ini pemerintah daerah telah menggelar empat kali pertemuan dengan warga yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan yang masuk dalam HGU (Hak Guna Usaha) PT KAM itu.

Mardani mengatakan, sampai kapanpun pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk berada digaris terdepan untuk membela apa yang menjadi hak warga. Namun begitu sebutnya, langkah fasilitasi itu hanya bisa dilakukan jika warga bersedia mengikuti aturan yang berlaku. Di mana salah satu upaya fasilitasi itu akan berjalan maksimal jika warga mendukung penuh langkah yang ditempuh pemerintah daerah, diantaranya adalah kesediaan warga untuk menyerahkan dokumen kepemilikan sebagai dasar penentuan penyelesaian masalah.

"Langkah fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah tak akan berjalan maksimal jika warga tidak bersedia menyerahkan dokumen legalitas lahan yang diklaim warga dipersengketakan tersebut. Dengan dokumen itulah pemerintah daerah akan menempuh langkah lanjutan sebagai tahapan penyelesaian masalah", ujar Mardani kepada warga yang hadir pada pertemuan yang digelar di ruang rapat bupati, Jum'at (7/2) pekan lalu.

Ironisnya sambungnya, meski sudah diberikan penjelasan secara detail pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait tahapan penyelesaian masalah itu, tapi masih banyak warga yang tidak menyerahkan dokumen legalitas. Padahal jika dokumen tersebut sudah terkumpul semua, sebagai langkah lanjutan pemerintah daerah akan memverifikasi dokumen tersebut dengan melibatkan pihak terkait mulai dengan kepala desa dan camat setempat, tokoh warga setempat, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanbu.

"Dan yang kita sayangkan adalah, ditengah persoalan tersebut justru ada pihak-pihak tertentu yang  berupaya memancing di air keruh. Seperti yang sudah disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kita. Beliau mengatakan saat ini banyak warga yang sudah mulai menempuh jalanya sendiri untuk menyelesaikan sengketa lahannya dengan PT KAM karena adanya dorongan dari pihak-pihak tertentu itu", kata Mardani.

Upaya itu sambung Mardani lagi, justru tidak mengajarkan hal yang positif kepada warga. Sebaliknya, dikhwatirkan justru akan memicu warga terjebak dalam perbuatan yang tak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengarah kepada perbuatan anarkis.
"Upaya yang demikian jelas tidak mengajarkan warga untuk memperoleh keadilan dan kemenangan. Justru kalau bertindak anarkis masyarakat akan kalah dari pihak PT KAM, karena terjebak tindak kriminal," katanya. Apalagi tahun ini adalah tahun politik. Jangan sampai persoalan sengketa lahan masyarakat dengan pihak PT KAM dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan politik instan, imbuhnya.

"Ini bukan ranah politik. Tapi ranah pembelaan terhadap hak-hak masyarakat yang lahannya bersengketa dengan  perusahaan, dan pemerintah daerah menghendaki dapat terselesaikan secepatnya demi terciptanya suasana yang aman, damai dan kondusif di Bumi Bersujud," tegas bupati.
Ditempat yang sama Kaplores Tanah Bumbu, AKBP Asep Taufik, SIK mengatakan, tak kunjung rampungnya upaya penyelesaian sengketa lahan antara warga dengan PT KAM tersebut karena pada perkembangannya seakan-akan ada dua kubu masyarakat, yakni yang setuju masalah difasilitasi pemerintah daerah, dan kubu yang berupaya menyelesaikan masalah secara pribadi.

Asep Taufik berharap, agar seluruh warga yang bersengketa dengan PT KAM  mengikuti langkah yang ditempuh pemerintah daerah. Karena dia yakin pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk membela warganya dibandingkan membela kepentingan perusahaan.

"Tahun ini tahun politik. Sebentar lagi kita juga akan segera menghadapi pesta demokasi pemilihan wakil kita di legislatif. Artinya, sampai kapan kita punya batas waktu penyelesaian masalah ini, sementara tugas penting lainnya yang bakal kita hadapi juga butuh konsentrasi dari seluruh komponen daerah," katanya.

Senada dengan Asep Taufik, Dandim 1022 TNB,  Letkol infanteri Bayu Permana mengatakan langkah fasilitasi yang sudah ditempuh pemerintah daerah sejauh ini sangat tepat, yang salah satunya dengan mengumpulkan bukti kepemilikan lahan warga. Karena dengan bukti-bukti itulah pemerintah daerah memiliki dasar untuk melakukan pembelaan.

 "Jangan sampai warga anarkis, karena justru akan merugikan kepentingan warga. Kalau sampai itu terjadi, bisa jadi nanti PT KAM justru menuntut balik warga karena adanya tindak kriminal, dan dianggap sudah merugikan perusahaan," kata Bayu. (ADV/Relhum).

Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved