Home » » Pemkab Tanbu Peringati HUT OTDA ke XVIII Penyelenggaraan OTDA  Harus Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pemkab Tanbu Peringati HUT OTDA ke XVIII Penyelenggaraan OTDA  Harus Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Written By Fokus Batulicin on Senin, 28 April 2014 | 11.28

BATULICIN –  Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 

Demikian dikatakan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming saat membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi saat memperingati Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah (HUT OTDA) ke XVIII, Senin (28/4) di Halaman Kantor Bupati Tanbu, Jalan Dharma Praja, Gunung Tinggi, Batulicin dihadapan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat.

Penyelenggaraan pemerintah daerah, kata Gamawan Fauzi, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya. Artinya, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, pengembangan kearifan local, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan prinsip tersebut, kata Gamawan Fauzi penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Disisi lain, Mendagri juga mengatakan dalam hal meningkatkan perekonomian daerah agar pemerintah daerah terus mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan skala kecil dan mikro agar masyarakat dapat mandiri dan berdaya. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu menemukenali keunggulan-keuanggulan lokalnya yang menjadi daya tarik investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif termasuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam memberikan perizinan.

"Pemerintah harus memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih mudah, dan tidak membebani rakyat," ujarnya.

Selain itu, dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah  juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lain.  Artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Disisi lain otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan Pemerintah. Artinya, seluruh entitas pemerintahan harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Lebih lanjut, Gamawan mengatakan untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya perlu dilakukan melalui pemgelolaan tata pemerintahan yang baik.

"Praktek kepemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen public  harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan membuka ruang partisipasi masyarakat sebesar-besarnya, sehingga setiap keputusan yang diambil mempunyai tingkat kepemilikan public yang tinggi khususnya keputusan yang mengikat publik ," kata Mendagri.

Dalam konteks implementasinya, kata Mendagri, kebijakan Desentralisasi dan otonomi daerah pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dalam mendapatkan pelayanan.
Komitmen untuk meningkatkan pelayanan public berorientasi pada pembentukan kapasitas masyarakat untuk meberdayakan dirinya dan sekaligus berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program dan kegiatan pembangunan di daerah.   (RELHUM)


Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved