Home » » ADVERTORIAL Bupati Bersama DPRD Tandatangani Nota KUAPBD Dan PPAS Tahun 2015

ADVERTORIAL Bupati Bersama DPRD Tandatangani Nota KUAPBD Dan PPAS Tahun 2015

Written By Fokus Batulicin on Jumat, 24 Oktober 2014 | 15.33


BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2015.

Menyusul ditandatanganinya KUAPBD tersebut Mardani berharap, dokumen KUA PPAS itu bisa menjadi pedoman bagi jajaran  pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai acuan pembahasan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2015.   

 "Dengan KUPBD ini artinya pemerintah daerah sudah mempunyai arah rancangan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun depan," kata Mardani H Maming usai penandatanganan nota kesepakan tersebut.  

Penetapan KUAPBD tahun 2015, jelas bupati, merupakan amanat dari Undang-Undang nomor :25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun KUAPBD pada masing-masing daerah.

Penyusun KUAPBD sendiri, tambah bupati, pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Tanah Bumbu  Tahun 2015. KUAPBD ini disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun.

"Isi dari KUAPBD adalah memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah," katanya. 

Berdasarkan KUAPBD tersebut pendapatan sebesar Rp.1,295.333.685.833.00. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.104.024.882.012.00, dana perimbangan Rp.816.700.362.035.00, dan pendapatan daerah lainya yang sah Rp.374.608.441.786.00.

Sedangkan belanja sebesar Rp.1.579.993.104.200.69. Berasal dari belanja tidak langsung sebesar Rp.649.505.717.506.00 dan  belanja langsung  sebesar Rp.930.487.386.694.69.

Dari pendapatan dan belanja tersebut pemerintah daerah mengalami defisit sebesar Rp.284.659.418.367.69. Namun hal ini tertutupi dengan adanya penerimaan pembiayaan daerah lainya sebesar Rp. 284.659.418.367.69.

Pada hari yang sama, Rapat paripurna DPRD dalam rangka penandatanganan nota kesepakan KUAPBD dan PPAS tahun anggaran 2015 kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian enam raperda tahun 2014.

Ke enam raperda tersebut antara lain Raperda tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga, Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, dan Raperda tentang retribusi perpanjangan ijin memperkerjakan tenaga kerja asing.

Ditambah lagi dengan Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor: 17 tahun 2007 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, dan sususan organisai lembaga teknis daerah, Raperda tentang perubahan ketiga atas Perda nomor: 14 tahun 2007 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, serta Raperda tentang retribusi Rumah Potong Hewan (RPH).

Ke enam Raperda tersebut, diharapkan  dapat menjadi bahan acuan pembahasan lebih lanjut bagi DPRD. Sehingga setelah ditetapkan menjadi sebuah Perda, produk hukum tersebut menjadi dasar kuat pelaksanaan program pembangunan yang lebih baik di masyarakat.      

Seperti adanya Raperda tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Raperda tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pengelolan retribusi daerah. Tentunya retribusi tersebut akan diberlakukan bagi siapa saja baik pribadi maupun badan hukum yang menyediakan sarana rekreasi dan olahraga bagi masyarakat.

Demikian pula dengan adanya Raperda tentang retribusi RPH. Raperda ini diharapkan kedepanya menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menaungi keberadaan RPH yang saat ini mulai banyak di manfaatkan masyarakat.

"Sama halnya dengan tujuan pengusulan Raperda yang lain. Harapan kami, pihak DPRD dapat menyetujui ke enam raperda tersebut untuk dijadikan Perda sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang," tegas bupati. (Adv/relhum).

Keterangan :

FOTO 1. Bupati Tanbu, Mardani H Maming bersama Ketua DPRD Tanbu H. Supiansyah ZA, SE,MH  menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2015 pada saat Rapat Paripurna di DPRD Tanbu.

FOTO 2. Bupati Tanbu Mardani H Maming saat penyampaian enam raperda tahun 2014 pada saat Rapat Paripurna dihadapan Anggota DPRD Tanbu.



Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved