Home » » PT SDJ Sudah Bayar Ganti Rugi, TSM Akui Masih Terima Gaji Dari Sawit

PT SDJ Sudah Bayar Ganti Rugi, TSM Akui Masih Terima Gaji Dari Sawit

Written By Fokus Batulicin on Jumat, 04 September 2015 | 21.44

Setelah sebelumnya sempat merebak isyu, adanya persengketaan lahan eks  Transmigrasi desa Sebamban Baru yang direlokasi ke desa Makmur Kec Angsana dengan pihak Perusahaan Pertambangan PT. Sungai Danau Jaya (SDJ) terkait ganti rugi lahan. Jumat (4/9) kemarin dilaksanakan rapat pembahasan masalah tersebut yang difasilitasi oleh Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming, Kapolres AKBP Kus S, Dandim Letkol Inf Mustakim, bersama sejumlah unsur Muspida lainnya baik Kejari dan Pengadilan Negeri Batulicin.
Sementara dari Kelompok Masyarakat yang mengatas namakan dirinya Trans Suakarsa Mandiri (TSM) yang diwakilkan oleh Habib Iderus (Ketua Kelompok TSM), Edy Eriyanto (Sekretaris TSM) Abdul Aziz, dan H. Suhaimin, selaku anggota TSM hadir dalam pertemuan tersebut. Berikut juga dari pihak Perusahan PT SDJ Andre Oktavianus SH MH selaku Lowyer Management, Petinggi Koperasi Tuwuh Sari Iwayan Landep, Kepala Desa Makmur Kec. Angsana Lamijan, serta sejumlah pihak terkait lainnya turut mengisi ruang pertemuan di Kantor Bupati Tanah Bumbu Gunung Tinggi.
Setelah sebelumnya diputarkan Video Kecaman dan tuduhan yang dilontarkan  oleh H Suhaimin dan Habib Iderus yang beredar di Media Sosial, tepat di depan peserta rapat. Dimana sebagian besar kandungan video tersebut terkesan menyudutkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang mereka klaim tidak memberikan tanggapan dan solusi terkait masalah yang merek hadapi hingga berujung pada penyengsaraan kehidupan masyarakat desa makmur yang selama ini tidak menerima gaji dari pemilik kebun sawit di atas lahan yang mereka klaim sebagai lahan milik mereka, bahkan tidak mendapatkan ganti rugi lahan maupun fee dari kegiatan pertambangan yang terjadi di dalamnya.
Namun alangkah terkejutnya, pada saat TSM diberikan waktu untuk menjelaskan duduk permasalahan yang mereka hadapi, Justru berbanding terbalik dengan apa yang tergambar pada video berdurasi 07.13 detik itu. Dimana dari Pe gakuan kedua orang tersebut, baik H. Suhaimin dan Habib Iderus mengutarakan kalau selama ini mereka masih menerima gaji dari Pihak Perkebunan Kelapa Sawit yang belakangan diketahui milik PT. Sajang Heulang tersebut. Namun uang yang mereka terima tiap bulan itu mereka gunakan untuk mengurus klaim ganti rugi lahan mereka dengan memberikan dana tersebut lewat pengurus TSM. Pengakuan mereka diperkuat lagi oleh Abdul Aziz dan juga Edy Erianto pengurus TSM lainnya.
"Jadi tidak benar kalau selama ini pian dan warga lainnya tidak menerima gaji atau bagi hasil tiap bulan dari Perkebunan Sawit,..? dari pe jelasan pian tadi sampai sekarang pian masih terima? " tanya Bupati Mempertegas, dan dijawab" iya " ...oleh Habib dan juga H suhaimin secara bergantian, berikut juga diakui oleh Abdul Aziz dan juga Edy.
Sementara terkait pembayaran "Ganti Rugi" lahan saat ditanyakan langsung kepada pihak perusahaan PT SDJ, pada kesempatan itu diungkapkan Andre Oktavianus selaku Lowyer Management PT SDJ yang sekarang berganti nama AJE, bahwa permasalahan tersebut telah mereka selesaikan ketika PT SDJ akan melakukan penambangan. Pembayaran langsung dilakukan kepada para pemilik lahan dari desa Makmur dan Juga Warga Desa Sebamban Baru yang lahannya masuk dalam wilayah kerja penambangan PT SDJ.
"Mengacu pada UU Perkebunan yang menyebutkan bahwa pengelolaan lahan plasma adalah harus oleh warga setempat, maka yang kami datangi saat itu adalah kades dan juga berkoordinasi langsung dengan Koperasi Induk Tuwuh Sari. Namun oleh Ketua Kelompok Tuwu Sari I Wayan Landep mengharuskan kami untuk langsung berurusan dengan Koperasi Koperasi yang ada di desa masing masing, lantaran ada surat yang dikeluarkan oleh Koperasi Induk seperti itu yang memberikan wewenang sepenuhnya ke masing masing koperasi di desa yang menjadi ujung tombak perusahan perkebunan dalam hal kebutuhan administrasi lahan di desa yang masuk dalam KKPA. Setelah kita mendapatkan persetujuan dari semua pihak, baik pemilik lahan dan  termasuk Koperasi dan juga Kepala Desa Sebamban baru yang saat itu masih dijabat oleh Kades Elmi, kamipun melaksanakan pembayaran ganti rugi lahan dengan chek langsung kepada pemilik lahan. Begitu juga dengan desa Makmur, jyga telah dilaksanakan pembayaran yang sama. Bukti pembayaran dan juga alat bukti lainnya masih kita simpan,  segera akan saya serahkan ke pihak yang berkepentingan" ujar Andre Oktavianus.
Mardani H Mamingpun mempertegas keterangan Andre, dengan menanyakan ulang apakah benar telah membayarkan ganti rugi dan memiliki alat bukti keseluruhannya, Andre pun menjawab dengan tegas pula bahwa pihaknya telah membayarkan sepenuhnya.
Untuk itu, Bupati Tanah Bumbu meminta agar kedua belah pihak menyerahkan seluruh alat bukti yang dimiliki masing masing sebagai bahan penyelesaian persengketaan lahan jika nantinya harus terpaksa ditempuh melalui jalur hukum jika nantinya tidak ada hasil mufakat pada musyawarah kali ini.
Dipihak lain, Lamijan selaku Kades Makmur dihadapan Bupati dan juga peserta rapat, dengan penuh pengharapan agar kasus persengketaan lahan ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Karena selama ini menurut pengakuan Kepala Desa Makmur ini kasus ini sudah masuk ke ranah hukum baik dari tingkat Polsek,  Polres, Polda bahkan sudah ada yang mengirimkan tembusan hingga ke Mabes Polri.
"Artinya tidak benar kalau kasus ini tidak ditangani di meja hukum, saya sendiri turut dilaporkan penggelapan dan penipuan. Bahkan sudah sering bolak balik ke Polda untuk diperiksa. Nama baik saya juga turut dicemarkan, namun alangkah baiknya kita sedikit bersabar menunggu pihak aparat penegak hukum bekerja menyelesaikan masalah ini." Ucap Lamijan.
Lamijan pun menerangkan, bahwa pihaknya sebenarnya sangat mendukung upaya warga yang ternasuk dalam kelompok masa TSM untuk mendapatkan hak hak mereka, namun menurutnya tempatnya saja yang saat ini belum jelas. Sehingga dirinya kembali menyarankan agar menunggu keputusan aparat penegak hukum saja agar ada titik terang permasalahan.
Berikut, terkait adanya pendirian Plasma dan Inti perkebunan kelapa Sawit yang carut marut dengan sangat mudah memindahkan lokasi TSM dari sebamban baru ke Desa Makmur turut menanyakan aturan mana yang di pakai, apakah dengan hanya mengandalkan surat kesepakatan saja lahan mereka bisa dipindahkan. Padahal bersasarkan aturan dari Dinas Transmigrasi menjelaskan bahwa pada Tahun 1997 - 1998 TSM sebamban baru terdiri dari 100 KK yang masing masing KK diberikan lahan pekarangan 0,25ha dan 1ha lahan usaha, tidak ada pemindahan TSM dari Desa Sebamban Baru ke Desa Makmur Kec. Angsana. Hl itu dipertegas dengan letak Trans pada Peta Trans yang dikeluarkan pada tahun itu.
Dipenghujung pembahasan, Iwayan Landep selaku Ketua Koperasi Induk Tuwuh Sari memaparkan bahwa pemindahan lokasi TSM dari Sebamban Baru ke Desa Makmur sudah sesuai dengan aturan yang ada, meski hanya berdasarkan kesepakatan dari pemilik lahan, dan perusahaan Perkebunan. Akan tetapi ia menilai kerancuan ini terjadi lantaran pemilik lahan yang tidak sabar untuk menunggu pelunasan pinjaman dana ke Bank oleh KKPA sebagai jaminan. Jika sudah lunas, maka sertifikat yang sekarang banyak di gabung secara global baru bisa dipecah. Dan diserahkan ke masyarakat pemilik lahan yakni pihak TSM. Dengan demikian masyarakat  bisa mengetahui letak posisi lahan mereka masing masing. Apakah masuk dalam kawasan PT SDJ/ AJE atau tidak.
"Mereka selama ini hanya pegang kartu KKPA, tapi tidak memegang sertifikat, bagaimana mereka bisa tahu lahan mereka. Saya takutnya ribut ribut ternyata lahannya tidak masuk. Khawatirnya begitu. Adanya gerakan TSM ini karena tidak sabar saja" ucap Iwayan Landep.
Sebelum menutup Rapat, Mardani menyampaikan pihaknya lebih menginginkan agar penyelesian masalah ini sebaiknya diselesaikan melalui jalur musyawarah mufakat, namun jika kedua belah pihak sulit menemukan solusi penyelesaian masalah, sudah sepatutnya harus segera diselesaikan lewat jalur hukum. Agar tidak ada pihak pihak yang merasa dirugikan.
" terus terang dari saya menjabat sampai dengan sekarang saya tidak pernah menerima surat pengaduan ataupun semacamnya. Minta Bantu dengan saya juga tidak ada, saya sempat dengar sempat dibahas di DPRD, tapi saya juga tidak diundang waktu itu. Saya tahunya adanya kasus ini dari informasi yang masuk ke medsos saya. Bahkan baru kemarin saya bertemu dengan Habib dan juga H Suhaimin. Jadi tidak benar kalau saya selaku pemerintah daerah mengabaikan persoalan yang dihadapi masyarakat saya. Untuk itu saat ini saya meminta untuk semua pihak bersedia menyelesaiakan permasalahan ini dengan arif bijaksana dan bertanggung jawab, baik melalui mediasi seperti ini maupun nantinya akan menempuh jalur hukum, apabila lewat mediasi semacam ini tidak menemukan penyelesaian" Ungkap Mardani H Maming.
Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Kapolres Tanah Bumbu AKBP Kus S. Yang mengutarakan pihaknya siap mengawal penanganan kasus ini lewat jalur manapun yang di inginkan pihak pihak bersengketa. Namun, jika sudah terlanjur ada pengaduan yang disampaikan ke pihak Polres Tanah Bumbu beberapa waktu lalu, maka pihaknya akan mengawasi perkembangan kasus ini secara khusu dan akan segera memanggil pihak pihak yang terlibat di dalamnya. (LEY)
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved