Home » » Dituding Melanggar Kesepakatan, Warga Karang Sari Pasang Portal Di Perusahaan Borneo Palm,

Dituding Melanggar Kesepakatan, Warga Karang Sari Pasang Portal Di Perusahaan Borneo Palm,

Written By Fokus Batulicin on Selasa, 09 Februari 2016 | 18.37

Merasa tidak pernah  ada mendapatkan ganti rugi, Ratusan warga Desa karang sari Kecamatan Kusan Hulu, Didampinggi oleh  Lembaga Adat Dayak melakukan pemberhentian serta pemortalan di kawasan  areal perkebunan PT Borneo Palm Plantation.

Selasa (08/02) Musthofa selaku Koordinator Lapangan, menyebut bahwa pihak perusahaan telah melakukan perampasan hak, bagi  para warga petani pemilik lahan, serta telah mengabaikan MOU kesepakatan yang pernah ada antara pihak prusahaan dengan KUD.

Sekitar 30 hektar jumlah.
Total dari keseluruhan  Sebanyak 4000 hektar,lahan yang telah digusur oleh pihak perusahaan, dan itu adalah Penyalahgunaan HGU.

"Adapun  kesepakatan MOU Teranggal 10 September 2010. Membuahkan kesepakatan namun kini diabaikan begitu saja, padahal sangat jelas bahwa  kami memiliki legalitas yang sangat lengkap, mau itu legalitas  dari Kementerian Kehutanan, Dirjen dan PTPN," ujar Musthofa.

Musthofa menambahkan, terkait kesepakatan tersebut, pihak perusahaan sama sekali tidak ada klarifikasi yang jelas. "Tuntutan kami  sebagai masyarakat hanya meminta kejelasan saja dari prusahaan,misalkan ada niat baik ayo kita duduk berasama untuk menyelesaikan  masalah ini secara bersama" paprnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Abdul Jasil selaku Ketua Kelompok Tani (Gapoktan) Karangsari Sejahtera, kepada media ini. lahan yang telah  digusur oleh perusahaan seperti kebun sawit, kebun  karet, pisang dan tanaman lainnya merupakan milik mereka warga desa karang sari.

Sekitar 30 hektar lahan  kebun yang telah didorong oleh prusahaan (BPP)  Berisikan tanaman yang berumur 2 hingga 3 tahun. Padahal  sebelumnya telah ada kesepakatan, itupun telah diakui oleh Direktur Utama PT BPP, Wiji Astuti pada Tanggal 10 September 2010 beberapa waktu lalu.

Abdul Jasil menambahkan permasalahan ini sebenarnya telah  bergulir  di Polda Kalsel pada September 2015 lalu. "saya berserta warga lainnya sudah beberapa kali dimintai keterangan terkait masalah ini. namun sangat disayangkan hingga kini tidak ada titik terang,maupun titik temu  permasalahannya" jelasnya.

Sedangkan Ketua Ormada (Organisasi Masyarakat Adat Dayak) Balian, Suhadi Anang yang telah mendapat kuasa dari para pemilik lahan menuturkan, aksi mereka pada hari ini ,adalah untuk meminta kejelasan status lahan milik warga desa Karang Sari kepada pihak perusahaan. Karena mana, pihak perusahaan diduga sengaja telah mengabaikan kesepakatan antara pihak prusahaan dengan masyarakat.

"Hari ini kami ingin meminta kepastian, karena pihak perusahaan telah mengabaikan kesepakatan.Dan diduga legalitas yang dimiliki pihak prusahaan telah cacat hukum, sebab sampai saat ini tak pernah memenuhi permintaan data dari pihak Kepolisian. Kami atas nama lembaga terpaksa menurunkan Hukum secara Adat dan telah  membuat portal, jika ada yang merusak portal tersebut, maka akan kami tuntut secara hukum adat " , pungkasnya.

Sangat disayangkan.hingga berita ini turunkan dari pihak prusahaan PT BPP tidak bisa dimintai keterangan lebih lanjut. (RDI)

-- berita ini masih akan dilanjutkan, apabila pihak perusahaan telah mendapat konfirmasi di kemudian hari---

Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved