Home » » BPJS Ketenagakerjaan Siap Lindungi Pekerja Jasa Kontruksi

BPJS Ketenagakerjaan Siap Lindungi Pekerja Jasa Kontruksi

Written By Fokus Batulicin on Selasa, 26 Desember 2017 | 08.30



BATULICIN
-Sudah mejadi Kewajiban pengusaha konstruksi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penekanannya, setiap proyek jasa konstruksi dilingkungan SKPD hingga pekerjaan konstruksi desa baik swasta maupun perorangan wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Bumbu  Murniati mengatakan. Banyaknya pekerja jasa kontruksi itu tentunya membutuhkan kepastian  perlindungan maupun jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan jika para pekerja mengalami kecelakaan. 

Menurutnya, jika  kecelakaan  terjadi namun masih dalam tanggung jawab perusahaan  jasa konstruksi   itu maka BPJS Ketenagakerjaan akan memfasilitasi pelayanan penuh   kepada pasien pekerja kontruksi tersebut  tanpa melalui  rujukan berjenjang ke Rumah Sakit.

"Pihak pasien bisa langsung ke rumah sakit tanpa melalui rujukan yang berjenjang seperti  melalui Puskesmas,  bahkan pengobatannya  pun akan di jamin sampai tuntas hingga penyembuhannya," kata Murniati 
dalam pertemuan koordinasi fungsional dan evaluasi pelaksanaan program jasa kontruksi antara Pemkab Tanbu dengan BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (13/12) di ruang rapat Setda.

Adapun cara menjadi peserta bagi jasa konstruksi cukup mudah. Sebutnya, kontraktor mengisi formulir pendaftaran kepesertaan yang dilampiri dengan surat perintah kerja (SPK) maupun surat perintah mulai kerja (SPMK).

Selain itu lanjutnya, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor dan besarannya sudah ditetapkan. 

Dia merincikan,  pekerja konstruksi sampai dengan Rp.100.000.000 perhitungan iurannya 0,24 persen.

Pekerjaan konstruksi diatas 100.000 000 sampai dengan Rp.500.000.000 sebesar penetapan angka 1 ditambah 0,19 persen dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi di kurangi Rp.100.000.000.

Kemudian perkerjaan konstruksi diatas Rp.500.000.000 sampai dengan 1000.000.000 sebesar penetapan angka 2 ditambah 0,15 persen dari selisih nilai yakni nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.500.000.000.

Pekerjaan konstruksi diatas Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000 sebesar penetapan angka 3 ditambah 0,12 persen dari selisih nilai yakni nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.1000.000.000. 

Sedangkan pekerjaan konstruksi diatas Rp.5000.000.opo sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10 persen dari selisih nilai yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.5000.000.000. (win).

Pemkab Tanbu Dorong  Perusahaan Jasa Kontruksi  Miliki BPJS Ketenagakerjaan 

BATULICIN-Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu  mendorong perusahaan jasa kontruksi segera mendaftarkan pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

Di tengah gencarnya pembangunan proyek infrastruktur di Daerah ini maka  keselamatan pekerja harus menjadi prioritas utama yang diperhatikan oleh perusahaan.

Hal tersebut dikatakan Bupati Tanah Bumbu  Mardani H Maming melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Drs.H.Mustain dalam pertemuan koordinasi fungsional dan evaluasi pelaksanaan program jasa kontruksi antara Pemkab Tanbu dengan BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (13/12) di ruang rapat Setda.

"Pemerintah Daerah  akan mendukung  pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan para perusahaan jasa konstruksi, agar setiap pekerja memiliki jaminan dalam kecelakaan kerja," kata Mustain.

Diapun juga  berharap,  tingkat partispasi masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan  semakin meningkat,  terutama pelaku pekerja konstruksi  yang sejatinya butuh kepastian  perlindungan saat mengalami kecelakaan saat bekerja.

"Kedepannya diharapkan , semua tenaga kerja pada proyek-proyek infrastuktur yang ada di Daerah  ini bisa dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.  Jangan sampai ada kecelakaan di pekerjaan namun tidak dapat santunan," imbuhnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab.Tanbu Suhartoyo mengatakan. setiap pemberi jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Tambahya, Pemberi kerja meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi  pada proyek jasa perencanaan pelaksanaan dan Pengawasan pada pekerjaan konstruksi. Hal ini sudah menjadi ketetapan dalam peraturan menteri ketenagakerjaan RI.Nomor 44 tahun 2015, serta diperkuat dengan UU nomor 24 tahun 2011 tentang sangsi administrasi termasuk denda dan ditutupnya izin operasional suatu perusahaan.

"Salahsatu tujuannya tak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja jasa konstruksi khususnya yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu, hingga mereka dilindungi dengan jaminan keselamatan pekerjaan hingga kematian," Jelasnya.

Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Kab.Tanbu Murniati menjelaskan.  BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk melindungi para pekerja yang bergerak di bidang jasa Kontruksi manapun.

Namun  tandasnya, dengan adanya program dana desa yang sudah bergulir itu  , maka Jasa Kostruksi lebih banyak mengarah pada pembangunan di pedesaan.

"Jasa Kontruksi yang sedang mempekerjakan tenaganya perlu juga mendapat sentuhan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja yang ada di Desa itupun mempunyai hak yang sama dalam mendapat jaminan perlindungan,"terangnya.(win)

Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved