Home » » Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah. Bupati Minta Hindari Penyalahgunaan Dana Hibah

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah. Bupati Minta Hindari Penyalahgunaan Dana Hibah

Written By Fokus Batulicin on Jumat, 27 April 2018 | 09.04


BATULICIN-Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming meminta kepada bendahara  penerima hibah dan  bantuan Parpol maupun  organisasi kemasyarakatan  untuk berupaya  mengantipasi kesalahan dalam penggunaan dana hibah demi kelangsungan organisasi.

Meski demikian seorang bendaharawan dituntut harus mengetahui tata cara penyampaian, pelaporan dan pertanggung jawaban terkait dana yang diterimanya serta mengetahui kewajiban kewajiban apa yang harus dilaksanakan, baik pembayaran pajak daerah  maupun pajak pusat.

Hal ini dikatakan Bupati Tanah Bumbu  dalam sambutannya  melalui Staf Ahli Bupati  Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan  Andi Aminuddin sekaligus  membuka kegiatan Bimtek pengelolaan Keuangan Daerah 2018  diruang  rapat Setda Selasa (10 /04).

Lanjutnya, melalui Bimtek pengelolaan Keuangan Daerah ini diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi dan pertanggung jawabkan selaku  penerima hibah atau bantuan untuk organisasi sosial maupun  kemasyarakatan tersebut.


"Hal ini   pula adalah bentuk upaya  guna mencegah terjadinya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dapat menyebabkan seorang bendaharawan tersangkut proses hukum,"ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan Dan Aset  Daerah (BPKAD Kab.Tanbu)  Roeswandi Salem.M.Sos.MM mengatakan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengelolaan Keuangan terhadap seluruh bendahara penerima hibah dan bantuan keuangan bagi partai politik maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

Sambungnya,  semua bendahara dan penerima itu  perlu menyamakan persepsi dengan penatausahaan maupun  pertanggungjawaban terhadap dana tersebut.  Sehingga penggunaannya ditempatkan pada prinsip tranparansi dan akuntable.

"Dengan adanya Bimtek ini diharapkan kepada semua bendahara dan pengelola penerima hibah dapat melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan disertai tanggungjawab  dan sesuai ketentuan yang berlaku,"jelas Roeswandi.

Dia menambahkan , terkait mekanisme penerimaan dana hibah maupun bantuan , sekarang sudah beralih dari pemberian dana  tunai ke transaksi non tunai.

"Dengan itu jelas, melalui transaksi non tunai maka segalanya berkekuatan hukum, demi menghindari upaya hal yang menyalahi aturan  antara pihak Pemerintah  dan penerima hibah tersebut,"tutupnya.
(win)
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved