Home » » Daerah Kabupaten, Provensi dan Pusat harus Selaras dalam Pembangunan

Daerah Kabupaten, Provensi dan Pusat harus Selaras dalam Pembangunan

Written By Fokus Batulicin on Rabu, 05 September 2018 | 09.48

BATULICIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov Kalsel melaksanakan Sosialisasi Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional, Rabu (29/8).

Sosialisasi yang digelar di Aula Ruang Rapat Kantor Bappeda Tanah Bumbu di Gunung Tinggi, Batulicin tersebut dihadiri oleh seluruh SKPD dilingkup Pemkab Tanah Bumbu.

Narasumber Sosialisasi yaitu Sekretaris Bappeda Kalsel, Ariadi Noor dengan materi yang disampaikan adalah menjaga kualitas, konsistensi, dan integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntabel untuk mewujudkan sasaran pembangunan.

Kepala Bappeda Tanah Bumbu, Rahmadi, mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

"Agenda sosialisasi kali ini menitikberatkan pada penyelerasan (integrasi) dan konsistensi perencanaan penganggaran di Kabupaten dalam mewujudkan sasaran pembangunan guna mendukung tercapaianya program prioritas daerah dan nasional," sebutnya.

Pada sosialisasi ini, kata Rahmadi, Bappeda Tanah Bumbu bertugas sebagai penyelaras program, baik horisontal antar SKPD , maupun vertikal yaitu dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional ataupun sebaliknya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara umum telah membuat perencanaan program yang inheren dengan visi, misi dan prioritas daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti pertanian dan industri yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam mendukung prioritas daerah maupun nasional.

Ditambahkannya, yang perlu dilakukan dari perencanaan tersebut yaitu penajaman program-program sektoral yang kuat secara kewilayahan guna mempercepat pencapaian prioritas daerah.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Prov Kalsel, Ariadi Noor mengatakan reformasi birokrasi yang gencar dilakukan pemerintah sekarang ini bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Menurutnya, alokasi anggaran yang direncanakan tidak didasari hanya pada jabatan ataupun fungsi saja, namun pada program atau kegiatan yang mampu menunjang sasaran strategis.

Sedangkan penyusunan program atau kegiatan haruslah melihat pada skala prioritas daerah yang ingin dicapai, sehingga anggaran yang digunakan memiliki dampak dan manfaat besar di masyarakat serta memiliki akuntabilitas yang baik.

"Penguatan kinerja di tiap SKPD baik secara organisasi, tatalaksana, SDM dan budaya kerja mutlak dilakukan guna mendukung tercapainya prioritas daerah dan nasional," sebutnya.

Pada kesempatan itu, Ia juga memaparkan Visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu " Kalsel Mandiri dan Terdepan (Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari, dan Berdaya Saing".

Sementara itu, untuk arah pembangunan Kalsel Tahun 2019 diantaranya Kedaulatan Pangan, Pariwisata, Hilirisasi Industri, dan Perdagangan.

"Diantara Prioritas Pembangunan Daerah yaitu meningkatkan kualitas SDM, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dengan E-Goverment, mengembangkan sarana prasarana startegis daerah untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, peningkatan ketahanan energi dan pelestarian lingkungan, serta mensukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2019," ujarnya.

Disamping itu, Sekretaris Bappeda Kalsel dalam materinya menyampaikan arahan Presiden terkait permasalahan efesiensi birokrasi seperti e-Goverment yang mana dalam sistem pemerintahan elektonik rakyat bisa mengakses dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan termasuk soal anggaran publik.

Kemudian Fokus Kinerja Bukan SPJ. Presiden menginginkan ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurus SPJ. Selanjutnya, Pemborosan Anggaran, dimana Presiden tidak menginginkan anggaran yang diberikan kepada Kementerian/ Lembaga/Pemda pasti habis tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai.

Selanjutnya, Money Follow Program. Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan atau pemerintah berorientasi hasil. (Rel)

Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved