Home » » Sekda : "APBD Belum Transfaran, Dimata Masyarakat"

Sekda : "APBD Belum Transfaran, Dimata Masyarakat"

Written By Fokus Batulicin on Kamis, 09 Mei 2019 | 09.52

fokusbatulicin.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Sekda Tanbu) H. Rooswandi Salem mengatakan, upaya pencegahan korupsi harus menjadi tanggungjawab seluruh lini yang ada di jajaran Pemkab Tanbu.

Hal ini disampaikan Sekda ditengah-tengah peserta Rapat Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Pemkab Tanbu yang digelar di ruang rapat Bersujud I Kantor Bupati Tanbu, Rabu (08/05/2019).

Selain itu lanjut Sekda, upaya pencegahan korupsi di satu daerah harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan semua unsur yang ada di internal pemerintah daerah mulai dari unsur-unsur pimpinan hingga dijajaran staf pelaksana.

"Secara teknis, upaya itu kita tempuh dengan mengacu pada arahan yang disampaikan  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), di mana masing-masing daerah harus membuat rumusan dan memformulasikan rencana aksi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah", papar Rooswandi Salem.

Atas dasar itulah pemkab lanjutnya, harus sesegeranya melakukan langkah-langkah taktis dan terstruktur guna melahirkan rumusan penting yang nantinya menjadi dasar pencegahan korupsi di Tanbu.

"Untuk itu saya minta, kepada kita semua yang hadir terkhusus kepada jajaran inspektorat untuk tak henti-hentinya melakukan upaya-upaya pengawasan dan pencegahan korupsi di jajaran Pemkab Tanah Bunbu", kata Sekda seraya menambahkan, dari kegiatan rencana aksi tersebut setidaknya telah terinventarisasi dua permasalahan dasar yakni proses perencanaan kegiatan daerah yang belum terintegrasi dan terinterkoneksi dengan sistem penganggaran serta masih belum transparannya APBD bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses secara luas.

Dari permasalahan itu, rekomendasi yang dirumuskan dalam rencana aksi tersebut meliputi, pembenahan proses perencanaan melalui implementasi aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik atau e-planing, pembenahan pengelolaan ABPD secara transparan, akuntabel dan terintegrasi sejak tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, sanpai dengan pertanggungjawaban, dan pelaporan, serta yang terakhir adalah membuka akses informasi data APBD kepada masyarakat.

"Dari kesemuanya itu, rencana aksi yang akan kita implementasikan yakni, pengembangan aplikasi penganggaran berbasis elektronik atau e-budgeting dengan penambahan fitur SSH (Standar Satuan Harga) dan ASB (Analisa Standar Biaya), selanjutnya dipublikasikannya ringkasan APBD melalui website kita, membentuk ULP, dan beberapa objek rencana aksi lainnya yang terintegrasi satu sama lainnya", terang Sekda.

Sementara itu Inspektur Daerah Tanbu Iksan Budiman mengatakan, bidang-bidang strategis yang menjadi objek utama dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanbu yakni meliputi bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang pengadaan barang dan jasa, bidang Sumber Daya Manusia (SDM), bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pengelolaan dana desa, bidang keuangan dan aset daerah, bidang pendapatan daerah dan bidang pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Dari objek bidang-bidang itu sebut Iksan, SKPD dan unit kerja yang di libatkan pihaknya dalam rapat Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi itu meliputi : BPKAD, BAPPEDA, DISKOMINFO, BKD, DPMD, BPPRD, DISDIKBUD, DINKES , Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Inspektorat sendiri.

Dan titik poin dari rencana aksi itu urai Iksan, yaitu dilaksanakannya program pendidikan anti korupsi dibeberapa lembaga pemerintah baik di internal Pemkab Tanbu sendiri, di lembaga-lembaga pendidikan dan di kelompok masyarakat terkait, yang mana implementasinya berupa dilaksanakannya workshop-workshop, seminar, dan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

"Melalui rencana aksi ini, target kita tahun 2019 ini yakni tercapainya progres implementasi sistem aplikasi pelayanan perizinan berbasis IT, adanya laporan hasil audit kepatuhan terkait penerbitan perizinan dan non perizinan, monitoring dan evaluasi implementasi sistem pengendalian gratifikasi dan sejumlah capaian lainnya yang selaras dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang mana untuk target pencapaian tahun 2020 juga menjadi orientasi untuk diimplementasikan secara luas dan menyeluruh seperti halnya target capaian untuk tahun 2019", jelasnya. ( Tfb/ foto : ist)

Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT. MEDIA FOKUS BATULICIN | TANAH BUMBU
Copyright © 2011. FOKUS BATULICIN - All Rights Reserved